Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa kinerja investasi industri asuransi umum menunjukkan hasil yang positif di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Per April 2026, investment yield asuransi umum konvensional mencapai 0,55 persen, naik dari 0,27 persen pada Maret 2026. Pada periode yang sama, investment yield asuransi umum syariah juga meningkat menjadi 0,44 persen dari 0,36 persen pada bulan sebelumnya.

"Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri masih mampu menjaga kinerja investasinya di tengah kondisi pasar yang dinamis," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Ogi mengatakan bahwa tantangan utama industri ke depan adalah menjaga keseimbangan antara optimalisasi hasil investasi dan pengelolaan risiko, khususnya di tengah volatilitas pasar keuangan, dinamika ekonomi global, dan perubahan suku bunga.

"Oleh karena itu, OJK terus mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan menjaga kualitas aset investasi agar kinerja industri tetap sehat dan berkelanjutan," kata dia.

Mengenai dampak kenaikan BI-Rate, Ogi mengatakan bahwa penyesuaian bunga acuan pada prinsipnya dapat memengaruhi strategi investasi industri asuransi, khususnya pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang.

"Namun demikian, dampaknya perlu dilihat secara menyeluruh karena selain dipengaruhi oleh suku bunga, kinerja investasi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan, pergerakan harga aset, dan karakteristik portofolio masing-masing perusahaan," kata Ogi.

Meskipun terjadi kenaikan BI-Rate, Ogi menyebutkan stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap terjaga turut membantu menjaga kinerja investasi industri.

Di sisi lain, pasar saham masih menghadapi volatilitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global maupun domestik.

Ogi menegaskan bahwa pada dasarnya, keputusan penempatan investasi merupakan kewenangan masing-masing perusahaan sesuai profil liabilitas, karakteristik produk, dan manajemen risikonya.

"OJK terus melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan menerapkan tata kelola investasi yang baik, mematuhi ketentuan mengenai batasan penempatan investasi, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar ketahanan keuangan dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tetap terjaga," kata Ogi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

upaya tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) mengingatkan bahwa upaya menarik investasi asing tidak disertai toleransi terhadap pengabaian hak-hak dasar pekerja, termasuk pemenuhan jaminan sosial.

Dalam diskusi BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Selasa, Ketua II P3HKI Ahmad Ansyori mengatakan Indonesia memang perlu membuka ruang bagi masuknya investasi asing.

Namun, upaya tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Ahmad, masuknya investasi terkadang diikuti dengan toleransi terhadap pengabaian aturan ketenagakerjaan.

Ia menyebut pemerintah atau pejabat setempat kerap memberikan kelonggaran dengan alasan perusahaan masih berkembang, padahal pekerja yang telah direkrut tetap berhak atas jaminan sosial.

Menurut dia, praktik semacam itu berpotensi menimbulkan paradoks ketika negara di satu sisi berupaya menarik investasi, tetapi di sisi lain mengabaikan perlindungan terhadap hak dasar pekerja.

"Padahal undang-undang mengatakan, bahkan Undang-Undang Dasar kita menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial," ujarnya.

Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap perusahaan, termasuk penanam modal asing, mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, Indonesia perlu menempatkan penegakan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat.

"Investasi asing itu kita undang, kita welcoming, kita celebration, tetapi kedaulatan hukum tidak boleh berada di bawah investasi," kata Ahmad.

Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan bagi investasi. Sebaliknya, kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik pekerja maupun pelaku usaha.

Ahmad berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di perusahaan, termasuk perusahaan dengan penanaman modal asing, agar pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini mengatakan, arus investasi asing saat ini lebih banyak menyasar Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Ia menerangkan, posisi Indonesia saat ini masih di bawah dari ketiga negara tersebut.

Didik membandingkan, arus investasi masuk ke sebuah negara berdasarkan rasio terhadap PDB. Singapura punya porsi terbesar arus investasi asing atau setara 27,8% dari PDB, Vietnam sekitar 4,2%, dan Malaysia 3,7%.

"Sampai sekarang investasi asing enggan masuk ke Indonesia. Secara relatif dibandingkan dengan negara lain kalah telak. Indonesia menerima investasi asing masuk dalam kategori tidak memadai hanya 1,8 persen terhadap PDB," ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (17/5/2026).

Rincian Sebaran Investasi Rp498 Triliun yang Masuk RI di Kuartal I 2026, Serap 706 Ribu Pekerja



Didik menyatakan, rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia menyeret dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang impresif. Makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari angka 5% sejak beberapa tahun ke belakang.

Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat tidak bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target Presiden Prabowo 8%. Target tersebut hanya bisa dicapai oleh peningkatan ekspor atau masuknya berkembangnya investasi di tanah air.

"Masalah institusi yang lemah dikritik sendiri oleh Presiden Prabowo, terutama terhadap birokrasi yang menghambat banyak pelaku usaha," kata Didik.

Indonesia Terlalu Banyak Regulasi, Bikin Biaya Ekonomi Mahal dan Hambat Investasi Masuk



Namun demikian, Didik mengatakan investor masih tersandung oleh banyaknya regulasi sebelum menanamkan uangnya di tanah air. Regulasi yang berbelit membuat pemodal berpikir ulang memilih Indonesia sebagai tempat investasinya. Sebab investor bukan sekedar melihat market lewat jumlah populasi.

"Untuk berinvestasi di Indonesia harus menunggu izin lama sekali hingga satu sampai dua tahun. Sementara itu di negara lain proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan dua minggu," lanjutnya.

Disamping itu menurutnya, investor punya pandangan sebelah mata terhadap regulasi yang panjang. Sebab di baliknya terdapat potens-potensi celah praktik yang kurang sehat. Sebab akan ada banyak meja yang harus disambangi sebelum berbagai perizinan diterbitkan.

"Kunci keberhasilannya bukan sekadar 'memangkas izin', melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," lanjut Didik.

Sebelumnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp498,8 triliun, setara dengan 24,4% dari target tahunan 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan angka ini tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year) dari Rp465,2 triliun, dan naik tipis 0,4% secara kuartalan (quarter-on-quarter) dari Rp496,9 triliun.

"Investasi pada periode ini turut menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 706.569 orang, meningkat 18,9 persen secara year-on-year," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan dari sisi kepemilikan modal investasi terbagi hampir merata antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA berkontribusi sebesar Rp250,0 triliun atau 50,1% dari total, tumbuh 8,5% secara year-on-year. Sementara PMDN mencapai Rp248,8 triliun atau 49,9%, dengan pertumbuhan 6,0% year-on-year.

JAKARTA - Kalangan ekonom mendorong pemerintah untuk segera mempercepat langkah deregulasi dan reformasi birokrasi demi meningkatkan daya tarik investasi asing di Indonesia. Langkah taktis ini dinilai krusial mengingat porsi investasi asing langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Gagasan membentuk satgas deregulasi sebenarnya logis. Negara-negara Asia Timur yang sukses industrialisasi memang memakai war room reformasi birokrasi yang langsung dikendalikan pemimpin politik tertinggi,” ujar ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Didik memaparkan bahwa porsi investasi asing di Indonesia saat ini baru menyentuh angka 1,8% dari PDB. Angka tersebut berada jauh di bawah Vietnam yang telah mencapai 4,2%, serta Singapura yang melesat hingga 27,8%. Ketertinggalan ini menjadi cerminan nyata dari masih adanya hambatan struktural yang secara signifikan menggerus daya saing Indonesia di mata investor global.

Lebih lanjut, salah satu kendala utama di lapangan yang kerap dikeluhkan oleh para pemodal internasional adalah proses pengurusan perizinan yang panjang dan berbelit-belit. Hambatan administratif ini bahkan dilaporkan sering kali memakan waktu yang berlarut-larut hingga satu sampai dua tahun, sehingga pembenahan sistem birokrasi secara mendasar menjadi kebutuhan yang mendesak.

Terkait persoalan tersebut, Indef menilai rencana pembentukan satuan tugas (satgas) deregulasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah awal yang sudah tepat. Meski demikian, tantangan reformasi pada era sekarang diproyeksikan jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya, mengingat struktur birokrasi saat ini jauh lebih gemuk dan masih sarat dengan kepentingan ekonomi rente.

Didik menegaskan bahwa indikator keberhasilan agenda deregulasi nasional tidak boleh hanya diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah aturan hukum yang dipangkas. Pemerintah wajib mengarah pada reformasi institusi secara menyeluruh, yang mencakup aspek penegakan hukum serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.

“Karena itu, kunci keberhasilannya bukan sekadar memangkas izin, melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros,” kata Didik menambahkan.

Oleh karena itu, momentum deregulasi dan debirokratisasi ini harus dijadikan sebagai tonggak utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Melalui perbaikan tata kelola yang lebih sehat dan kondusif, hambatan investasi diharapkan dapat diminimalisasi sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali ingin membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelesaikan satu permasalahan klasik yaitu hambatan usaha karena regulasi hingga birokrasi. Padahal, Satgas serupa sudah ada.

Prabowo menyadari betul fakta bahwa izin investasi di Indonesia yang berbelit-belit. Kepala pemerintahan ini mengaku kerap menerima keluhan dari para pengusaha.

Menurutnya, para pemilik modal rata-rata harus menunggu satu hingga dua tahun untuk mendapatkan izin usaha. Padahal, katanya, negara lain hanya butuh waktu sekitar dua pekan.

Prabowo juga tidak menampik bahwa banyak birokrat bawahannya yang meminta uang dari proses perizinan agar izinnya dipercepat keluar. Untuk itu, dia ingin pembentukan satgas khusus deregulasi.

"Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung; yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya di Kejagung RI, Rabu (13/5/2026).

Ini bukan pertama kali Prabowo menyoroti permasalahan serupa. Pada tahun lalu, Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan deregulasi ekonomi.

Perintah tersebut menyusul laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari United States Trade Representative (USTR) yang menyoroti berbagai hambatan perdagangan di Indonesia

Prabowo memerintah bawahannya menghilangkan kuota impor terutama terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti yang disoroti USTR.

"Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor]," ujar Prabowo dalam forum Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis—yang juga disoroti USTR. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," katanya.

Menyusul perintah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan membentuk Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan TKDN hingga kuota impor.

Setahun berselang, Prabowo kembali memerintahkan pembentukan Satgas Deregulasi. Sama seperti sebelumnya, perintah ini datang usai adanya tekanan dari luar: Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat terbuka kepada Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor Negeri Panda tersebut.

Para pengusaha asal China yang berinvestasi di Indonesia itu merasa belakangan menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutipBisnisdari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Tak heran apabila presiden langsung merespons keluhan dari AS dan China. Bagaimanapun, kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia sekaligus kerap masuk lima besar penanam modal asing langsung terbesar ke Indonesia

Dari segi perdagangan, AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar untuk Indonesia. Pada 2025 misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan AS (US$18,11 miliar) memang menjadi negara dengan penyumbang neraca perdagangan total terbesar RI pada 2025, diikuti India (US$13,49 miliar) dan Filipina (US$8,42 miliar).

Sementara itu, China merupakan negara yang mendominasi rantai pasok bahan baku industri di Indonesia. Berdasarkan data BPS, nilai impor nonmigas Indonesia dari China mencapai US$86,99 miliar atau setara 41,6% dari keseluruhan nilai impor pada 2025.

Dari segi investasi, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan China selalu masuk tiga besar negara penanam modal asing langsung ke Indonesia sejak 2020–2025 (bahkan selalu berada di urutan pertama apabila China daratan dan Hong Kong digabung).

Sementara AS dua kali masuk dalam lima besar negara penyumbang investasi langsung terbesar di Indonesia pada periode yang sama.

Ada Satgas Debottlenecking

Di samping itu, notabenenya pemerintah sudah mempunyai badanad hocyang coba mengatasi berbagai hambatan usaha yaitu Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Satgas P3-MPPE ditetapkan oleh Prabowo melalui Keputusan Presiden No. 4/2026. Badan ini terdiri dari setidaknya tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga. Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha berdasarkan laporan para pengusaha/investor yang masuk lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id.

Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha maka Pokja III akan turun tangan.

Wakil Ketua I Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perombakan regulasi untuk memperbaiki iklim usaha akan memakan waktu lama dan berisiko tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Oleh sebab itu, kanaldebottleneckingSatgas P3-MPPE diyakini bisa menjadi solusi yang lebih taktik mengatasi berbagai permasalahan klasik hambatan usaha.

Lewat kanal itu, Satgas P2SP menerima langsung permasalahan riil di lapangan dari komunitas bisnis. Satgas kemudian memanggil kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap menghambat kegiatan usaha berdasarkan laporan tersebut.

Nantinya, Purbaya akan memimpin sidang terbuka yang dihadiri pelaporan (pelaku usaha/investor) dan terlapor (K/L hingga Pemda) untuk memutuskan solusi dari permasalahan yang ada.

"Menurut saya, itu adalah pendekatan yang lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih cepat karena kita menangani masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas bisnis di negara kita," ujar Purbaya dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel, Selasa (12/5/2025).

Berdasarkan data operasional terkini, kanaldebottleneckingtelah menerima 142 pengaduan. Dari jumlah itu, sebanyak 83 aduan telah disidangkan secara terbuka dan 45 kasus di antaranya telah sukses diselesaikan.

Reformasi Struktural

Kendati demikian, kalangan investor global hingga ekonom menilai berbagai Satgas tidak akan memberi pengaruh berarti terhadap perbaikan iklim usaha di Indonesia tanpa diikuti reformasi struktural.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan Asean Abdulla Salem AlDhaheri mengamati para investor internasional kerap dihadapkan pada rintangan regulasi yang luar biasa besar saat hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

AlDhaheri memberi contoh, seorang calon investor kenalannya yang berkomitmen menanamkan modal langsung senilai US$5 miliar. Menurutnya, komitmen tersebut gagal terealisasi di Indonesia namun sukses di AS.

Dia menilai upaya mengurangi hambatan usaha sudah menjadi langkah awal yang bagus untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Kendati demikian, AlDhaheri menekankan pentingnya memastikan adanya nilai tambah dan manfaat bagi calon investor.

“Untuk menciptakan bahwa nilai tambah benar-benar tercipta dengan baik, menurut saya harus ada satu entitas khusus yang meninjau manfaatnya secara keseluruhan,” katanya juga dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel.

Senada, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi turut menyuarakan urgensi kebijakan yang melampaui batas deregulasi semata.

Dia mencontohkan, pemerintah Indonesia sudah coba melakukan deregulasi lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja, sambungnya, yang terpenting adalah tindak lanjut alias implementasinya agar deregulasi itu mendorong reformasi struktural lebih lanjut.

“Akankah ada reformasi struktural yang diajukan? Itu akan menjadi insentif yang sangat kuat,” ujar Chaibi dalam kesempatan yang sama.

Sejalan, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa Indonesia bukan kekurangan instrumen deregulasi.

Dia mencontohkan, pemerintah mempunyai UU Cipta Kerja, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA/sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik), hingga Satgas P3-MPPE.

“Persoalan utamanya justru ada pada implementasi. Banyak izin tetap lambat karena tumpang tindih aturan pusat-daerah, proses manual yang membuka ruang rente, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering dan mendadak,” jelas Yusuf kepadaBisnis, Kamis (14/5/2026).

Dia mengingatkan investor jangka panjang cenderung ingin adanya kepastian seperti apakah aturan main yang bisa diprediksi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Yusuf meyakini investor pada dasarnya masih bisa menerima aturan yang ketat, asalkan arah kebijakannya jelas dan tidak berubah mendadak.

Singkatnya, yang terpenting adalah konsistensi regulasi—bukan hanya deregulasi. Dia mendorong agar pemerintah melakukan reformasi struktural yang lebih substantif daripada terus-terusan membentuk badanad hocbaru seperti Satgas Deregulasi.

Yusuf mengusulkan otoritas fokus melakukan harmonisasi aturan pusat-daerah, digitalisasi izin yang benar-benarend-to-end, pengurangan ruang interaksi manual yang rawan pungli, hingga kepastian hukum yang lebih kuat.

“Tanpa itu, problem investasi kita kemungkinan tetap berulang meski nama satgasnya berganti-ganti,” tutupnya.

JAKARTA - Dalam upaya memperkuat arus investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dari China ke Indonesia, Qavah Group, konglomerat lintas sektor terkemuka asal Indonesia, secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) strategis dengan Xinhua News Agency di sela-sela ajang bergengsi World Brand Moganshan Summit 2026.

Kerja sama ini menandai babak baru bagi Qavah Group dalam memfasilitasi ekspansi investor Tiongkok ke pasar Indonesia. Melalui anak perusahaannya, PT Samyang Indonesia, Qavah Group telah lama menjadi jembatan utama bagi para pemodal Tiongkok, memberikan dukungan komprehensif mulai dari pengurusan perizinan Penanaman Modal Asing (PMA), penyediaan akses ke mitra lokal yang kredibel, hingga pemenuhan berbagai kebutuhan operasional bisnis lainnya.

Arus Deras Investasi China, KEK Batang Digadang-gadang Jadi Primadona Industri Nasional



Dalam acara penandatanganan tersebut, Vice President Qavah Group, Hasim Habibi menegaskan, komitmen perusahaan untuk menyederhanakan proses masuknya investasi ke tanah air.

“Kami hadir untuk memastikan para investor Tiongkok mendapatkan akses yang mudah namun tetap sepenuhnya patuh (compliant) terhadap regulasi pemerintah Indonesia. Fokus utama kami adalah bagaimana kolaborasi strategis ini dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia," ujar Hasim Habibi.

Ada Kesenjangan Kebutuhan Investasi, Peran FDI Sangat Krusial



World Brand Moganshan Summit 2026 sendiri merupakan platform global yang diinisiasi oleh Xinhua News Agency untuk mempertemukan para pemimpin bisnis dunia dalam membahas pembangunan merek dan kerja sama ekonomi berkelanjutan. Partisipasi Qavah Group dalam agenda besar ini menunjukkan posisi strategis perusahaan sebagai mitra terpercaya bagi investor internasional yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan sinergi antara jaringan media global milik Xinhua dan keahlian lokal serta infrastruktur bisnis yang dimiliki Qavah Group, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor-sektor industri kunci dan mempererat hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance), anak usaha PT Pertamina (Persero), mencatatkan laba bersih sebesar Rp265,62 miliar serta total aset senilai Rp29,69 triliun pada kuartal I tahun 2026.

Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Asuransi Tugu Fitri Azwa mengatakan pencapaian tersebut merupakan bukti kemampuan pihaknya untuk tetap fokus menjaga kualitas pertumbuhan bisnis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan volatilitas harga energi global.

“Disiplin underwriting, penguatan portofolio, serta pengelolaan risiko yang terukur menjadi fondasi penting bagi Tugu Insurance untuk mempertahankan kinerja yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Fitri Azwa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sesuai pencatatan menggunakan panduan baru Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, ia mengatakan perusahaan membukukan Pendapatan Jasa Asuransi sebesar Rp2,57 triliun, meningkat 5,96 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy)yang tercatat Rp2,42 triliun.

Sedangkan Hasil Jasa Asuransi mencapai Rp461,01 miliar, meningkat 2,18 persen yoy dari Rp451,16 miliar pada kuartal I 2025.

Pencapaian tersebut didorong oleh pengelolaan portofolio yang selektif pada lini usaha asuransi fire & property, offshore, dan marine cargo, yang juga menjadi salah satu kontributor utama pendapatan perseroan selama ini.

Fitri mengatakan peningkatan juga terjadi pada aspek Pendapatan Operasional Lainnya sebesar 31,25 persen yoy menjadi Rp156,02 miliar per akhir Maret 2026, yang menunjukkan peran entitas anak dalam memperkuat diversifikasi sumber pendapatan perseroan.

Sementara Pendapatan Investasi Perseroan tercatat sebesar Rp88,17 miliar pada kuartal I-2026, mencerminkan pengelolaan portofolio yang tetap prudent di tengah dinamika pasar keuangan.

Ia juga menyampaikan bahwa struktur permodalan pun tetap kuat untuk mendukung keberlanjutan bisnis dengan Total Ekuitas senilai Rp10,17 triliun dan Risk-Based Capital (RBC) berada pada level 420,5 persen.

“Struktur permodalan yang solid memberikan fleksibilitas bagi perseroan untuk menjaga stabilitas kinerja sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ke depan. Perseroan akan terus memastikan pengelolaan modal dilakukan secara prudent, sejalan dengan komitmen untuk menjaga fundamental dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Fitri.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing

Yogyakarta (ANTARA) - Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Budi Guntoro menilai potensi masuknya investasi asing pada ayam petelur di Indonesia perlu dikaji secara cermat.

"Wacana pembukaan investasi asing pada subsektor ayam petelur dinilai perlu dikaji secara cermat di tengah kondisi produksi telur nasional yang justru mengalami surplus," kata Budi dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Budi, data menunjukkan produksi telur ayam nasional pada 2025 mencapai 6,34 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 6,5 juta ton pada 2026. Angka itu melampaui kebutuhan konsumsi nasional yang di kisaran 6,22 juta ton.

"Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural," katanya.

Dia mengatakan tantangan utama subsektor ayam petelur saat ini bukan pada kurangnya produksi, melainkan persoalan ketimpangan pasar, fluktuasi harga di tingkat peternak, serta lemahnya posisi tawar peternak rakyat.

"Peternakan rakyat selama ini menjadi tulang punggung produksi telur nasional. Selain berperan secara ekonomi, sektor ini juga memiliki dampak sosial melalui penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal," katanya.

Oleh karena itu pihaknya mengingatkan masuknya investasi asing di sektor budi daya berpotensi meningkatkan konsentrasi pasar dan menekan pelaku usaha kecil jika tidak diiringi regulasi yang kuat.

Sementara terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Budi menilai kebutuhan telur untuk program tersebut relatif kecil, yakni sekitar 700 juta butir per tahun atau hanya sekitar 0,6 sampai 0,7 persen dari total produksi nasional.

"Program MBG seharusnya menjadi peluang untuk menyerap surplus produksi dan menstabilkan harga, bukan justru menjadi alasan untuk menambah kapasitas produksi melalui investasi baru," kata Dekan Fakultas Peternakan UGM tersebut.

Dia mengatakan penguatan koperasi peternak, kontrak pembelian jangka menengah, serta dukungan distribusi dapat menjadi solusi untuk memastikan kebutuhan program terpenuhi, sekaligus memperkuat peternak lokal.

Prof Budi juga mengatakan kedaulatan pangan tidak hanya soal jumlah produksi, tetapi juga siapa yang memproduksi dan bagaimana keberpihakan kebijakan terhadap pelaku usaha kecil.

"Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Ini justru para investor yang melalui negara-negara Timur Tengah berbicara juga secara intens kepada kami dan kami pun secara aktif juga bertemu dengan para potensial investor itu,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan, investor global dari sejumlah negara mitra utama tetap berkomitmen menanamkan modal di Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Ia menyebutkan bahwa komitmen tersebut terlihat dari hasil pertemuan langsung pemerintah dengan pelaku usaha di berbagai negara.

“Sejauh ini mereka tetap berkomitmen dan investasi tetap berjalan. Terutama di bidang-bidang berbagai macam industri, hilirisasi," kata Rosan usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, negara mitra seperti China, Jepang, dan Korea Selatan yang menurutnya selama ini masuk kelompok lima besar investor di Indonesia masih menunjukkan minat kuat untuk melanjutkan investasi.

Menurut Rosan, hasil pertemuan dengan pelaku usaha di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa kondisi global saat ini belum mengganggu rencana investasi mereka di Indonesia.

Selain itu, Rosan mengungkapkan minat investasi dari kawasan Timur Tengah juga meningkat di tengah dinamika global saat ini.

“Ini justru para investor yang melalui negara-negara Timur Tengah berbicara juga secara intens kepada kami dan kami pun secara aktif juga bertemu dengan para potensial investor itu,” ujar dia.

Ia mengatakan, dalam setiap kunjungan luar negeri, pemerintah secara aktif berdialog dengan investor baik dalam forum besar maupun pertemuan terbatas untuk memperoleh masukan langsung.

“Baik dalam pertemuan besar yang 100 sampai 200 orang, maupun dengan pertemuan yang kecil, 12 orang, 10 orang, di setiap negara, itu kita mendapatkan masukan dan input secara langsung,” ungkapnya.

Rosan menilai stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi Indonesia menjadi faktor utama yang menjaga kepercayaan investor global.

Di sisi lain, aktivitas usaha di dalam negeri juga menunjukkan tren peningkatan. Rosan menyebut angka pendaftaran dari pelaku usaha dalam negeri juga meningkat.

“Dari lima bulan terakhir itu 1,8 juta pendaftaran baik dari segi UMKM-nya maupun pengusaha kita yang ingin berinvestasi,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah juga mencatat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang pada 31 Maret 2026 berhasil memperkuat komitmen investasi sebesar sekitar 23,6 miliar dolar AS atau setara Rp401 triliun untuk berbagai proyek strategis.

Selain itu, kunjungan Presiden ke Korea Selatan pada 1 April 2026 juga menghasilkan komitmen investasi yang signifikan, termasuk penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun.

Rosan menilai berbagai komitmen tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Menurut Rosan, kombinasi antara stabilitas nasional, meningkatnya aktivitas usaha domestik, serta dukungan investasi global menjadi faktor yang menjaga arus investasi tetap positif.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi selama kuartal I/2026 diperkirakan senilai Rp497 triliun atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, yakni Rp465 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

"Pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp497 triliun berarti tumbuh [hampir] 7% secara tahunan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan.

Rosan juga menyebut bahwa 30,2% dari total investasi Januari—Maret 2026 itu berasal dari proyek penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam (SDA). Persentase itu setara dengan Rp150,1 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, realisasi investasi tersebut diperkirakan telah menyerap sebanyak 627.036 tenaga kerja. Jumlah itu tumbuh 5,5% (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni 594.104 tenaga kerja.

Kendati belum memerinci lebih lanjut berapa porsi investasi asing atau penanaman modal asing (PMA), Rosan menyebut negara asal investasi masih didominasi oleh Singapura, China, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

"Walaupun memang di tengah tantangan ini, di tengah meningkatnya geopolitik dan geoekonomi, kami justru melihat ini kesempatan selalu terbuka dan ada. Indonesia adalah negara yang diterima semua negara sesuai kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment," paparnya.

Adapun pemerintah menetapkan target investasi senilai Rp2.041,3 triliun pada 2026. Target ini naik dari target 2025 Rp1.905,6 triliun, dan realisasi sampai akhir tahun lalu yaitu Rp1.931,2 triliun.

Target pemerintah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 agar ekonomi bisa tumbuh sampai 8% dengan realisasi investasi hingga Rp13.032,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi selama kuartal I/2026 mencapai Rp497 triliun atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp465 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

"Pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp497 triliun berarti tumbuh [hampir] 7% secara tahunan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan.

Rosan juga menyebut bahwa 30,2% dari total investasi Januari—Maret 2026 itu berasal dari proyek penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam (SDA). Persentase itu setara dengan Rp150,1 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, realisasi investasi tersebut diperkirakan telah menyerap sebanyak 627.036 tenaga kerja. Jumlah itu tumbuh 5,5% (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni 594.104 tenaga kerja.

Kendati belum memerinci lebih lanjut berapa porsi investasi asing atau penanaman modal asing (PMA), Rosan menyebut negara asal investasi masih didominasi oleh Singapura, China, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

"Walaupun memang di tengah tantangan ini, di tengah meningkatnya geopolitik dan geoekonomi, kami justru melihat ini kesempatan selalu terbuka dan ada. Indonesia adalah negara yang diterima semua negara sesuai kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment," paparnya.

Adapun pemerintah menetapkan target investasi senilai Rp2.041,3 triliun pada 2026. Target ini naik dari target 2025 Rp1.905,6 triliun, dan realisasi sampai akhir tahun lalu yaitu Rp1.931,2 triliun.

Target pemerintah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 agar ekonomi bisa tumbuh sampai 8% dengan realisasi investasi hingga Rp13.032,8 triliun.

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, anak usaha PT Pertamina (Persero), membukukan hasil investasi sebesar Rp717 miliar pada 2025, meningkat 61,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana menyatakan perseroan sebelumnya mencatatkan pendapatan hasil investasi senilai Rp445 miliar pada 2024.

“Kami ada (diversifikasi) alokasi portofolio, terus di anak usaha juga hasil investasinya cukup meningkat memanfaatkan momentum tahun lalu. Termasuk tahun lalu kalau dilihat di akhir tahun kan sebenarnya indeks (IHSG) agak naik ya,” ujar Adi Pramana di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, untuk mengoptimalkan hasil investasi, pihaknya menerapkan campuran portofolio (portfolio mix), yakni portofolio bisnis (business portfolio) dan portofolio finansial (financial portfolio).

Ia menuturkan portofolio finansial tersebut termasuk portofolio investasi yang tersebar di berbagai instrumen, antara lain obligasi, deposito, dan saham.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Tugu Insurance Fitri Azwar menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan portofolio investasi dengan fokus pada instrumen pendapatan tetap yang memberikan yield optimal, serta pengelolaan durasi yang lebih aktif.

Ia menyatakan, pendapatan investasi yang melonjak pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya didorong oleh strategi alokasi aset yang lebih optimal, terutama pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan deposito.

Selain itu, perseroan juga melakukan pengelolaan durasi portofolio yang lebih adaptif terhadap pergerakan suku bunga, sehingga mampu menangkap peluang yield yang lebih tinggi.

“Kondisi pasar keuangan domestik yang relatif stabil sepanjang 2025 turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja investasi. Pendekatan investasi yang prudent dan konsisten ini menjadi salah satu penopang utama profitabilitas perseroan,” jelas Fitri.

Ia mengatakan, pihaknya juga berupaya mendiversifikasi instrumen portfolio perusahaan melalui green bond, sekaligus turut mendukung arahan regulator agar industri asuransi nasional dapat berkontribusi lebih terhadap sektor Enviromental, Social, and Governance (ESG).

Meskipun demikian, ia mengungkapkan saat ini pihaknya masih menghadapi tantangan dalam investasi green bond berupa masih sedikitnya suplai jenis surat berharga tersebut di pasar, sehingga alokasi green bond yang perseroan miliki saat ini masih terbatas.

“Namun, seiring waktu, kami yakin tren investasi ESG ini akan semakin berkembang, baik dari sisi suplai dan demand (permintaan) yang seharusnya akan meningkatkan likuiditas perdagangan instrumen ini ke depan dan menjadi salah satu komponen penting dalam portfolio investasi perusahaan,” imbuh Fitri Azwar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026