JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menginvestigasi gugurnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Tim investigasi dari dua kementerian itu sudah dibentuk.

"Kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kemhan dan Kemenkes. Kami sudah bentuk," ujar Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7/2026).

Donny menyatakan, pihaknya akan langsung menginvestigasi gugurnya lima calon manajer Koperasi Desa. "Kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," kata Donny.

"Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kemenkes," tambahnya.

Lebih lanjut, Donny menuturkan, penyebab meninggalnya lima manajer Koperasi Desa ini berbeda-beda. Salah satunya, kata dia, ada perubahan pola hidup dari semula sipil menjadi militer.

"Pertama adalah karena kelelahan, ya, kemudian juga perubahan pola hidup ya, yang tadinya mungkin kehidupan sipil, masuk kehidupan ya di barak dan sebagainya yang mana semuanya harus disiplin nah itu mungkin juga mengagetkan juga. Selain juga faktor cuaca juga," ucap Donny.

Selain itu, ia berkata, meninggalnya calon manajer Koperasi Desa akibat penyakit bawaan. Menurutnya, penyakit bawaan inj sudah terdeteksi saat awal pelatihan, tetapi masih dalam kadar aman.

"Nah ini yang menyebabkan beberapa dari mereka tidak semuanya, sebetulnya banyak juga yang kondisi kesehatannya tidak baik-baik semuanya, tapi hanya beberapa ini saja karena mungkin ada kasus-kasus tertentu ya kejadian yang tadi itu mungkin cuaca dan sebagainya sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia," tutur Donny.

Faktor lainnya, kata Donny, akibat paru-paru. Ia mengungkapkan ada 2 dari 5 korban yang meninggal akibat paru-paru. "Yang paru-paru semuanya ada di Jakarta, di Satdik di Halim, tapi yang lainnya yang di Baturaja, yang di Balikpapan dan yang di Singkawang itu terkait dengan penyakit jantung. Itu penyebab itu yang kami sampaikan kepada Anggota Komisi I DPR RI," pungkas Donny.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian lima calon manajer untuk Koperasi Desa Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih saat mengikuti pelatihan yang sebelumnya disebut latihan dasar militer (Latsarmil).

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, menjelaskan tim investigasi terdiri dari pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

"Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026).

Termasuk, kata dia, memberikan atensi khusus di Yon Parako, Halim Perdanakusuma karena salah satu peserta meninggal dunia karena masalah kesehatan pada paru-paru.

"Jadi kira-kira itu yang kami laksanakan terkait dengan meninggalnya lima peserta SPPI ini yang kami sampaikan tadi kepada Komisi I DPR RI," katanya.

Di samping itu, pihaknya telah memangkas waktu pelatihan Bela Negara bagi calon manajer menjadi dua minggu. Kemudian untuk pendidikan manjerial dilakukan selama satu bulan.

Adapun terkait pelatihan manajerial, calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang perkoperasian, demikian pula calon manajer KNMP yang akan menjalani pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas waktu pelatihan Bela Negara menjadi dua minggu untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pemangkasan ini setelah Kemhan melakukan evaluasi usai lima calon manajer meninggal dunia saat melakukan latihan dasar militer (Latsarmil). Sebagai informasi, Latsarmil adalah nomenklatur sebelumnya.

"Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu," kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Kompleks Parlemen kepada awak media, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan bahwa sisa waktu satu bulan diisi dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan manajerial sesuai dengan penempatan, bagi calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang koperasi begitupun bagi calon manajer untuk KNMP.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Adapun untuk tempat pelatihan tetap dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan (Satdik) yang berjumlah 67. Lebih lanjut, dia menjelaskan tidak akan ada lagi pelatihan terkait dengan senjata maupun taktik militer yang sebelumnya diterapkan.

Menurutnya, para peserta hanya mendapatkan pelatihan mengenai nasionalisme, patriotisme, dan disiplin. Dia beranggapan bahwa hal ini relevan bagi calon manajer ketika nantinya memimpin.

"Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut. Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan," urainya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Indonesia dengan Malaysia.

Keputusan diambil dalam rapat yang digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026). Sebelum mengambil keputusan, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan menjelaskan bahwa kerja sama ini bagian dari upaya penguatan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara.

"Pimpinan dan anggota Komisi I yang terhormat, persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki maupun Malaysia belum dapat diberlakukan meski telah ditandatangani kedua negara.

Hal itu karena berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, kerja sama baru akan berlaku setelah masing-masing pihak menyelesaikan seluruh prosedur hukum dan administrasi di dalam negeri, yang ditandai dengan diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui jalur diplomatik.

"Berdasarkan persetujuan kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut, belum dapat diterapkan mengingat syarat pemberlakuan berdasarkan perjanjian kerja sama dimaksud, yang menyatakan bahwa persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik atas pemenuhan prosedur dalam negeri oleh para pihak," kata Donny.

Setelah itu sebelum menutup rapat, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, meminta pendapat kepada seluruh fraksi yang hadir terkait persetujuan ratifikasi di mana pada intinya seluruh fraksi menyetujui RUU ini.

"Untuk menyetujui ratifikasi kerja sama pertahanan Republik Indonesia dengan Republik Turki. Setuju ya?" ucap Utut sesaat setelahnya mengetuk palu.

"Setuju," jawab anggota rapat.

Pengambilan keputusan juga dilakukan untuk ratifikasi kerja sama pertahanan RI dan Malaysia. Setelah itu, Donny menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi I DPR RI yang telah menyetujui RUU.

Setelah itu, pembahasan RUU dibahas ditingkat Panja dan akan diambil keputusan tingkat I di hari yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum melakukan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi terkait pertahanan antara Indonesia dengan Turki dan Malaysia.

Rapat digelar di ruang Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Utut Adianto. Adapun pihak pemerintah yang hadir Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan; Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Ricky Suhendar; mewakili Menteri Hukum, Dirjen Perundang-undangan Dhahana Putra, dan sejumlah jajaran dari masing-masing kementerian.

"Berdasarkan catatan dari sekretariat, telah hadir tujuh fraksi dan lebih dari separuh anggota-anggota Komisi I. Dengan ini rapat saya buka dan mohon izin ini terbuka untuk umum. Setuju ya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat saya buka dan terbuka untuk umum," kata Utut.

Utut menjelaskan, DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada 21 April terkait kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki, serta Malaysia.

"Atas dasar surat ini, ada surat dari Wakil Ketua DPR yang membidangi Korpolkam, yaitu Bapak Sufmi Dasco Ahmad, tertanggal 26 Mei, untuk Komisi I membahas dan segera untuk meratifikasi," sambungnya.

Utut menuturkan bahwa ratifikasi hanya mencakup dua pasal. Pembahasannya berbeda dengan undang-undang di mana tidak membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Pemerintah menjelaskan kedua pokok eh kerja sama itu dengan Republik Turki dan Kerajaan Malaysia, setelah itu kita, kita membahas dalam bentuk Panja, nanti Panja melaporkan ke sini, baru kita ratifikasi," kata Utut.

Dia memahami bahwa semua pihak setuju dengan RUU ini, tetapi tetap harus mengikuti mekanisme dan hukum acara yang berlaku agar meminimalisir digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena potensi selalu digugat di MK. Tetapi kalau ratifikasi jarang yang menggugat biasanya negara tetangga kalau ada keberatan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons lima calon manajer yang meninggal dunia saat mengikuti kegiatan latihan dasar militer (Latsarmil) sebelum dikukuhkan menjadi calon manajer untuk Kopdes Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih.

Puan memahami bahwa saat ini telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menurutnya, pendidikan bagi calon manajer berfokus pada hal-hal manajerial.

"Memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan," katanya saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan bakal ditindaklanjuti oleh DPR RI. Di sisi lain, Puan juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima calon manajer tersebut.

Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu berharap agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

"DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali," jelasnya.

Sebelumnya, sebanyak 5 calon manajer yang meninggal, antara lain Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari. Kelimanya meninggal dunia akibat berbagai komplikasi medis seperti henti jantung, heat stroke, hingga infeksi penyakit kronis saat ditempatkan di beberapa pusat pendidikan militer berbeda.

Kementerian Pertahanan menyebut kelimanya meninggal dunia karena masalah kesehatan, meskipun telah dinyatakan lulus tes kesehatan sebelum mengikuti pendidikan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," kata Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Anggota Komisi I DPR RI Soleh mendesak Kemhan untuk menghentikan pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah Putih.

"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu, saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut," tegas Oleh Soleh, dikutip laman resmi DPR

Dia menegaskan agar Kemhan tidak memandang enteng nyawa para peserta Latsarmil. Menurutnya, mereka adalah peserta terbaik yang memiliki semangat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui program tersebut.

Dia juga mendesak evaluasi secara menyeluruh dalam sistem pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi para peserta yang berasal dari kalangan sipil, bukan militer, sehingga memiliki perbedaan secara fisik.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa telah menghapus latihan menembak dalam pendidikan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo menjelaskan, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak.

Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil.

“Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Kemhan juga mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Rico menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

“Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” ujar Rico.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Sehingga mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, dalam proses Latsarmil sebelumnya ada lima orang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Kemhan, 5 korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” kata Rico saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (29/6/2026)

Menurutnya, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak. Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil. "Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," ujarnya.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Dengan demikian, mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, selama latsarmil, ada lima peserta meninggal dunia. Berdasar data dari Kemhan, lima korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026.

Hal ini dilatarbelakangi oleh peristiwa lima calon manajer meninggal dunia saat menjalani Latsarmil.

"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu, saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut," tegas Oleh Soleh, dikutip laman resmi DPR, Minggu (28/6/2026).

Dia menegaskan agar Kementerian Pertahanan tidak memandang enteng nyawa para peserta Latsarmil. Menurutnya, mereka adalah peserta terbaik yang memiliki semangat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui program tersebut.

"Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri sebagai calon manajer. Karena itu, setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa," ujar politisi Fraksi PKB ini.

Dia juga mendesak evaluasi secara menyeluruh dalam sistem pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi para peserta yang berasal dari kalangan sipil, bukan militer, sehingga memiliki perbedaan secara fisik.

"Harus ada evaluasi dan perbaikan total terhadap pola pembinaan serta pelatihan yang diberikan. Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran," ujarnya.

Oleh Soleh menjelaskan bahwa tujuan program itu adalah menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mengelola koperasi dan menggerakkan pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, aspek keselamatan dan kesehatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelatihan.

"Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang," tandasnya.

Di sisi lain, menurut Kementerian Pertahanan, para peserta telah dinyatakan lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan Latsarmil.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," kata Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI, Rico Ricardo Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

MENINGGALNYA lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 dalam rentang waktu yang berdekatan menjadi perhatian publik. Peristiwa ini bukan hanya menghadirkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menunjukkan tata kelola program nasional yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui konferensi pers telah menyampaikan penjelasan yang cukup rinci mengenai kronologi setiap korban, tujuan penyelenggaraan Program SPPI, serta langkah-langkah evaluasi yang akan dilakukan.

Sikap terbuka tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak memilih diam menghadapi sorotan publik. Namun demikian, dalam perspektif kebijakan publik, komunikasi krisis, dan manajemen risiko, masih terdapat sejumlah aspek yang layak menjadi bahan evaluasi.

Komunikasi Krisis Menjawab Substansi

Dari perspektif komunikasi krisis, langkah Kementerian Pertahanan menyampaikan belasungkawa, menjelaskan kronologi, serta memaparkan rencana evaluasi merupakan bagian dari praktik komunikasi publik yang baik. Pemerintah juga menegaskan bahwa SPPI bukanlah pendidikan militer, melainkan program pembentukan karakter bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Namun demikian, substansi yang paling ingin diketahui masyarakat bukan sekadar apakah prosedur telah dijalankan. Melainkan mengapa lima peserta dapat meninggal dunia dalam waktu yang relatif berdekatan?

Penjelasan mengenai prosedur memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kelemahan sistemik dalam penyelenggaraan program.

Dalam komunikasi krisis modern, publik tidak hanya menilai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga kesediaan penyelenggara untuk mengidentifikasi akar persoalan dan menjelaskan langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang.

Lima Penyebab Berbeda

Berdasarkan penjelasan resmi, penyebab kematian kelima peserta berbeda-beda, mulai dari henti jantung, heat stroke, tuberkulosis, pneumonia dengan komplikasi, hingga satu kasus yang masih dalam pendalaman medis.

Perbedaan diagnosis tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat satu penyebab tunggal yang dapat menjelaskan seluruh kejadian. Namun justru karena itulah diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh.

Dalam ilmu kesehatan masyarakat, munculnya beberapa kasus kematian dalam periode yang berdekatan tetap merupakan sinyal yang harus diinvestigasi secara komprehensif, meskipun diagnosis medis masing-masing berbeda.

Pertanyaan yang layak dijawab antara lain apakah proses skrining kesehatan sudah cukup sensitif mendeteksi faktor risiko? Apakah intensitas aktivitas telah disesuaikan dengan kondisi peserta sipil? Apakah sistem deteksi dini berjalan efektif? Apakah fasilitas kesehatan mampu mengenali gejala yang berkembang sebelum kondisi menjadi kritis?

Program Sipil dengan Pendekatan Sipil

Pemerintah menegaskan bahwa peserta SPPI bukan calon prajurit. Mereka adalah calon pengelola koperasi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, desain pelatihan semestinya menyesuaikan karakteristik peserta.

Pembentukan disiplin, integritas, kepemimpinan, dan semangat pengabdian memang penting sebagai bagian dari pembangunan karakter. Namun nilai-nilai tersebut tidak selalu harus dibangun melalui aktivitas fisik dengan intensitas tinggi.

Berbagai negara telah mengembangkan model pembentukan karakter melalui simulasi kepemimpinan, penyelesaian masalah, pengabdian masyarakat, pelatihan kewirausahaan sosial, pendidikan antikorupsi, kesiapsiagaan bencana, hingga manajemen organisasi. Pendekatan seperti ini tetap mampu membangun disiplin sekaligus lebih adaptif terhadap keberagaman kondisi kesehatan peserta sipil.

Evaluasi Tidak Cukup Dilakukan Secara Internal

Arahan Menteri Pertahanan untuk memperkuat aspek kesehatan, melakukan pemeriksaan lanjutan, memperbaiki sistem rujukan, dan meningkatkan pengawasan medis merupakan langkah positif. Namun agar kepercayaan publik semakin kuat, evaluasi sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara internal.

Pemerintah dapat membentuk tim evaluasi independen yang melibatkan Kementerian Kesehatan, organisasi profesi kedokteran, ahli kesehatan masyarakat, dan akademisi. Pendekatan seperti ini bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar berbasis bukti ilmiah. Transparansi justru akan memperkuat legitimasi pemerintah karena menunjukkan bahwa keselamatan peserta ditempatkan sebagai prioritas utama.

Momentum Penyempurnaan Program Nasional

Program SPPI memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi desa dan kampung nelayan. Tujuan tersebut tetap relevan dengan agenda pembangunan nasional. Oleh karena itu, peristiwa ini hendaknya tidak dimaknai sebagai alasan menghentikan program, melainkan momentum untuk menyempurnakannya.

Penguatan skrining kesehatan, klasifikasi risiko peserta, pemantauan kondisi fisik secara berkala, penyesuaian intensitas latihan, serta penyempurnaan kurikulum pembentukan karakter menjadi langkah yang layak diprioritaskan. Keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari tercapainya target administratif, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi setiap warga yang terlibat di dalamnya.

Lima peserta SPPI telah gugur dalam menjalani sebuah program pengabdian yang diniatkan untuk memperkuat pembangunan bangsa. Duka tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan statistik ataupun sekadar polemik politik.

Yang lebih penting adalah menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun sistem yang lebih aman, lebih profesional, dan lebih manusiawi. Negara yang kuat bukanlah negara yang menganggap evaluasi sebagai ancaman, melainkan negara yang berani belajar dari setiap peristiwa demi melindungi warganya.

Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen memperbaiki tata kelola akan menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan Program SPPI maupun berbagai program strategis nasional lainnya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan akan melakukan evaluasi terkait Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Evaluasi itu merupakan arahan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan menyatakan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek kesehatan hingga intensitas kegiatan.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan peserta, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan rumah sakit, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko," ujar Ketut dalam konferensi pers, Sabtu (27/6/2026).

Ketut juga menyebut kegiatan Latsarmil akan diarahkan untuk lebih adaptif dan edukatif. Selain itu, Latsarmil juga akan memperhatikan kondisi psikologis setiap peserta SPPI.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat, kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," imbuh dia.

Ketut juga menyampaikan penguatan aspek kesehatan peserta SPPI akan menjadi perhatian utama. Penyelenggara akan melaksanakan profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko.

"Selain itu Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis, khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan," tutur Ketut.

Ia juga menegaskan bahwa Latihan Bela Negara dan Manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter dalam Program SPPI yang bertujuan menanamkan nilai-nilai disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat.

"Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian di tengah masyarakat," tandas Ketut.

5 Peserta SPPI Meninggal Dunia

Sebelumnya, Kemhan menyebut terdapat lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)/Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Korban terbaru tercatat meninggal pada Jumat (26/6/2026) kemarin.

"Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara dalam sarjana penggerak pembangunan Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP/KNMP yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," ujar Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan di Kantor Kementerian Pertahanan, Sabtu (27/6/2026).

Ketut menyampaikan seluruh peserta SPPI yang meninggal telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti Latsarmil.

Adapun meski memiliki kondisi medis yang berbeda-beda, seluruhnya juga dipastikan mendapati penanganan medis di satuan pendidikannya masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis," tegas dia.

Daftar 5 Peserta SPPI Meninggal Dunia

1. Yonanda Muhammad Taufiq, meninggal dunia Rabu 17 Juni 2026

2. Anisa Muyassaroh, meninggal dunia Kamis 18 Juni 2026

3. Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal dunia Senin 22 Juni 2026

4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, meninggal dunia Kamis, 25 Juni 2026

5. Nola Dya Sari, meninggal dunia Jumat 26 Juni 2026

JAKARTA - Peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Novia Rahmadhani Sihotang meninggal dunia saat menjalani Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Novia meninggal akibat tuberkulosis (TBC).

Tim Seleksi Pusat Bidang Kesehatan dari Kementerian Pertahanan(Kemhan) Letkol Ckm dr Ikhsan menjelaskan bahwa seluruh peserta sebelumnya telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, rontgen, hingga USG. Namun, saat pemeriksaan awal, Novia hanya terdeteksi mengalami infeksi paru-paru.

"Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC, tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena suatu situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru," jelas Ikhsan dalam konferensi pers, Sabtu (27/6/2026).

Ia menegaskan bahwa TBC termasuk penyakit yang membuat peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Karena itu, peserta dengan TBC seharusnya tidak dapat mengikuti Latsarmil.

"TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada TBC yang lulus," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan mengatakan, pihaknya langsung melakukan penelusuran setelah Novia diketahui terdiagnosis TBC. Sejumlah peserta yang terindikasi terpapar juga telah dipisahkan melalui proses klasterisasi.

"Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali," ujar dia.

Sebelumnya, pada Senin (22/6/2026) pukul 14.40 WIB Novia datang ke UKS dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Kondisinya terus menurun hingga keesokan harinya dan dirujuk ke RSAU dr Esnawan Antariksa pada pukul 06.10 WIB.

Di rumah sakit, Novia menjalani pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan, termasuk foto toraks, menunjukkan adanya TB paru aktif sehingga ia mendapat perawatan intensif di ruang ICU isolasi.

Namun, pada pukul 15.00 WIB kondisi Novia mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, tetapi pada pukul 15.13 WIB dokter menyatakan Novia meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Novia dinyatakan meninggal akibat tuberkulosis (TBC).