Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi dukungan dari People's Bank of China (PBOC) atau Bank Sentral China serta Kementerian Keuangan China dalam rencana penerbitan surat utang Panda Bond Indonesia.

Dalam kunjungannya di Beijing, China, beberapa hari ini, Purbaya bertemu Kementerian Keuangan China, PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan para investor setempat.

Pertemuan itu dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People's Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).

Panda Bond rencananya akan diterbitkan di pasar keuangan domestik China. Proses penerbitan saat ini sedang berjalan serta telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan China dan PBOC.

Purbaya mengklaim ia mendapatkan dukungan komitmen yang kuat dari pihak China. Bahkan, Tiongkok diklaim bersedia mempercepat proses perizinan penerbitan.

"Ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," ujar Purbaya.

Purbaya menilai dukungan yang diberikan China mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Ketika sedang berdiskusi dengan pihak China, ia mengatakan pembahasan berlangsung sangat konstruktif.

"Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan nasional agar tidak bergantung pada satu mata uang atau satu pasar keuangan tertentu.

Menurut Purbaya, langkah diversifikasi ini sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal yang sudah terjalin antara Indonesia dan China.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, Purbaya juga menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia yang tetap solid di tengah dinamika global.

Ia mengatakan kepada pihak China kalau fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi yang sehat dan berbagai hambatan investasi yang sempat menjadi perhatian investor terus diperbaiki oleh pemerintah.

"Fundamental ekonomi Indonesia tidak ada masalah. Beberapa isu yang menjadi perhatian investor sudah direspons dan sedang diperbaiki oleh pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menciptakan iklim investasi yang semakin baik," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan dan investasi dari berbagai negara tanpa terikat pada kepentingan geopolitik tertentu.

Purbaya mengatakan Indonesia menerapkan prinsip non-alignment. Menurut dia, semakin banyak negara yang berinvestasi dan mendukung pembangunan Indonesia, akan semakin baik.

"China merupakan salah satu mitra penting, tetapi kita juga terus membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, Singapura, Eropa, dan negara-negara lainnya," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyatakan kemajuan kerja sama antara Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral China (People's Bank of China/PBOC) berkontribusi positif dalam memajukan ekonomi serta menjaga stabilitas keuangan kedua negara.

"Kerja sama keuangan antara China dan Indonesia terus mengalami pendalaman dan telah membuahkan hasil yang signifikan. Kerja sama keuangan berkontribusi positif dalam mendorong kemakmuran ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan," kata Dubes Wang dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar China di Jakarta, yang dikonfirmasi pada Jumat (12/6/2026) lalu.

Ia mengatakan penguatan kerja sama tersebut terjalin melalui Pertemuan Gubernur Bank Sentral Indonesia-China dalam Program Kerja Bersama (Joint Working Program/JWP) pada Kamis (11/6/2026), yang berhasil mencapai empat kesepakatan.

Kesepakatan tersebut meliputi nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pembentukan Renminbi Clearing Arrangement serta MoU trilateral antara PBOC, BI, dan Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) terkait transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT).

Selain itu, kedua bank sentral menyepakati adopsi sistem pembayaran berbasis kode QR lintas batas China-Indonesia yang implementasinya telah diluncurkan baru-baru ini.

Kerja sama lainnya meliputi keikutsertaan Bank Mandiri sebagai partisipan langsung dalam Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), yang merupakan infrastruktur pembayaran internasional berbasis renminbi yang beroperasi di bawah naungan PBOC.

Menurut Dubes Wang, penguatan kerja sama sektor keuangan tersebut selaras dengan tren positif perdagangan antara Indonesia dan China.

Mengutip data pemerintah Indonesia, ia menyampaikan investasi langsung China ke Indonesia pada 2025 mencapai 7,5 miliar dolar AS. "Sementara menurut statistik pihak China, nilai perdagangan bilateral pada 2025 mencapai rekor 167,49 miliar dolar AS, untuk pertama kalinya melampaui 150 miliar dolar AS," ujar Dubes China.

Kemitraan yang terjalin selama ini menjadikan China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut-turut serta masuk tiga besar sumber investasi asing langsung di Indonesia selama 10 tahun berturut-turut, kata Dubes China.

"China dan Indonesia terus memperdalam kerja sama di bidang keuangan, yang akan semakin memperkuat kemudahan perdagangan dan investasi bilateral," kata Wang.

Dengan demikian, diharapkan perdagangan dan investasi kedua negara dapat terus bertumbuh, serta kerja sama rantai industri dan rantai pasok yang dibangun bersama menjadi semakin kuat.

Ia juga optimistis kerja sama Indonesia-China akan semakin meluas ke sektor-sektor strategis yang berkembang saat ini, antara lain ekonomi digital, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), dan kendaraan listrik.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Kamar Dagang Provinsi Zhejiang, China, Nan Cunhui menemui Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Industri dan Ekonomi Lingkungan, Michael Goutama untuk membicarakan potensi investasi di Indonesia.

Pada pertemuan yang digelar Selasa siang (9/6/2026), Nan turut memboyong sejumlah pengusaha China termasuk CEO Chint Solar Lu Chuan. Nan juga diketahui merupakan pemilik dari grup konglomerasi Chint, yang bergerak di bidang manufaktur dan teknologi.

Dalam pertemuan tersebut, Chint Solar menyatakan akan mulai menjajaki investasi pada proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau panel surya. Menurut Lu, Indonesia masih memiliki potensi ekonomi yang besar.

"Dari perspektif kami, Indonesia sangat berpotensi dengan populasi penduduk terbesar di Asia Tenggara. Kemudian, dengan kebijakan energi terbarukan yang kami lihat dari pemberitaan, kami merasa nyaman," jelasnya kepada wartawan pada pertemuan yang digelar di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Lu juga menyatakan percaya berdasarkan pengalaman investor asal China lainnya. Dia lalu merasa yakin terhadap masa depan investasi Indonesia.

Meski demikian, Lu berharap agar kebijakan pemerintah ke depannya makin setara dan ramah terhadap investasi asing.

"Khususnya terkait kepabeanan dan pajak, serta stabilitas kebijakan. Jadi ketika kami masuk ke sektor energi terbarukan di sini, kami berharap kebijakan pemerintah bisa bertahan setidaknya 5 sampai 10 tahun agar kami bisa menyelesaikan pekerjaan kami di sini," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkeu Bidang Industri dan Ekonomi Lingkungan, Michael Goutama menyampaikan bahwa Chint Solar berencana untuk membangun Desa Industri dan EBT.

Michael kemudian menjelaskan bahwa perusahaan ini sudah berdiskusi dengan pemerintah selama dua tahun terkait dengan rencana investasi. Namun, pertemuan ini baru pertama kali digelar dengan kehadiran Nan Cunhui langsung selaku pemilik grup konglomerasi itu.

Rencananya, kunjungan ini juga akan langsung menghasilkan perjanjian guna langsung melaksanakan investasi di Indonesia.

"Timnya sudah dibawa ke sini, sembilan orang dibawa untuk langsung membawa action plan-nya. Jadi bukan MoU saja," tuturnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, Michael turut memaparkan berbagai kebijakan pemerintah termasuk kondisi fiskal terkini. Otoritas fiskal juga terbuka untuk menawarkan insentif fiskal guna meningkatkan daya saing investasi.

"Pasti, kalau dari rezim peraturan hari ini, kami sudah punya tax holiday dan suatu list yang begitu kondusif untuk investor. Saya rasa itu cukup memadai dan itu keputusan tax holiday di Kemenkeu juga," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan manufaktur asal China, Chint Group, menyatakan bakal berinvestasi jangka panjang di Indonesia pada sektor energi baru terbarukan alias EBT (renewable energy) dengan nilai hingga setara US$7 miliar.

Hal ini disampaikan oleh CEO Chint Solar, Lu Chuan yang mewakili Pemilik Grup Chint, Nan Cunhui, saat bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Industri dan Ekonomi Lingkungan, Michael Goutama, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan itu dihadiri oleh jajaran perwakilan Kemenkeu dan grup Chint untuk membahas soal potensi investasi khususnya bidang EBT di Indonesia. Michael mengatakan Chint merupakan perusahaan manufaktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau panel surya terbesar.

"Kami mendapatkan kehormatan, beliau ke sini untuk menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa dalam membangun Desa Mandiri atau Desa Industri, dan juga sedang menjajaki investasi untuk energi baru terbarukan," jelasnya kepada wartawan pada pertemuan tersebut di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Michael kemudian menjelaskan bahwa perusahaan ini sudah berdiskusi dengan pemerintah selama dua tahun terkait dengan rencana investasi. Namun, pertemuan ini baru pertama kali digelar dengan kehadiran Nan Cunhui langsung selaku pemilik grup konglomerasi itu.

Rencananya, kunjungan ini hanya akan satu hari. Kemudian, malam ini grup Chint dijadwalkan menandatangani perjanjian untuk langsung melaksanakan investasi di Indonesia.

"Timnya sudah dibawa ke sini, sembilan orang dibawa untuk langsung membawa action plan-nya. Jadi bukan MoU saja," tuturnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, Michael turut memaparkan berbagai kebijakan pemerintah termasuk kondisi fiskal terkini. Otoritas fiskal juga terbuka untuk menawarkan insentif fiskal guna meningkatkan daya saing investasi.

"Pasti, kalau dari rezim peraturan hari ini, kami sudah punya tax holiday dan suatu list yang begitu kondusif untuk investor. Saya rasa itu cukup memadai dan itu keputusan tax holiday di Kemenkeu juga," paparnya.

INVESTASI EBT JANGKA PANJANG

Lu Chuan, CEO Chint Solar, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki rantau pasok dari hulu ke hilir untuk proyek energi terbarukan. Dia menilai Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi untuk mendorong transisi ke EBT.

Grup konglomerasi manufaktur ini pun sudah memiliki kantor cabang di Indonesia dan berpartisipasi di sejumlah proyek pembangkit listrik. Kini, perusahaan itu menargetkan lebih banyak proyek EBT di Indonesia.

Setidaknya ada dua proyek yang ingin direalisasikan secara simultan. Pertama, pembangunan independent power producer (IPP) atau pembangkit listrik energi terbarukan dari tenaga surya dengan nilai investasi besar. Kemudian, energi listrik yang diproduksi bisa diekspor ke pasar Singapura melalui kabel bawah laut (subsea cable).

Kedua, industrialisasi desa agar masyarakat setempat bisa ikut mengoperasikan pembangkit tersebut. Lu menyebut pihaknya akan membuat model atau proyek percontohan PLTS desa sebagaimana yang dilakukan di China. Perusahaan tersebut mengatakan sudah berpengalaman memasok 2 juta rumah di China dengan energi dari panel surya.

Lu memastikan bahwa target investasi dari pihaknya bukanlah jangka pendek. Akan tetapi, pihaknya menargetkan investasi jangka panjang 5 hingga 10 tahun ke depan.

"Dalam jangka panjang, kami dapat merencanakan selama 10 tahun, dengan investasi sekitar US$6 miliar hingga US$7 miliar untuk semua proyek ini. Kami yakin bahwa teknologi dan pengalaman kami di bidang energi terbarukan dapat sesuai dengan pedoman kebijakan di sini, dan juga mendukung transisi energi terbarukan Indonesia," paparnya.

Berdasarkan tahapannya, Lu menyebut berencana untuk segera memulai kedua proyek tersebut. Targetnya, perusahaan sudah menyiapkan studi kelayakan sekaligus proposal teknis hingga pembiayaan pada semester II/2026.

Pihaknya juga ingin memastikan bahwa industrialisasi desa ini dibarengi dengan transfer teknologi maupun pengetahuan ke masyarakat setempat. Secara paralel, Chint Solar menargetkan untuk membangun pabrik modul di suatu desa dan ke depan semakin diperbanyak lokasinya.

"Kami harus mendirikan pabrik di sini secara bersamaan, sehingga pasokan dapat juga diurus dari lokal. Itu juga merupakan solusi bagi desa-desa setempat untuk mendapatkan cara yang berkelanjutan untuk tumbuh bersama dengan solusi pasokan energi kami," tutur Lu.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan manufaktur asal China, Chint Group, menyatakan bakal berinvestasi jangka panjang di Indonesia pada sektor energi baru terbarukan alias EBT (renewable energy) dengan nilai hingga setara US$7 miliar.

Hal ini disampaikan oleh CEO Chint Solar, Lu Chuan yang mewakili Pemilik Grup Chint, Nan Cunhui, saat bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Industri dan Ekonomi Lingkungan, Michael Goutama, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan itu dihadiri oleh jajaran perwakilan Kemenkeu dan grup Chint untuk membahas soal potensi investasi khususnya bidang EBT di Indonesia. Michael mengatakan Chint merupakan perusahaan manufaktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau panel surya terbesar.

"Kami mendapatkan kehormatan, beliau ke sini untuk menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa dalam membangun Desa Mandiri atau Desa Industri, dan juga sedang menjajaki investasi untuk energi baru terbarukan," jelasnya kepada wartawan pada pertemuan tersebut di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Michael kemudian menjelaskan bahwa perusahaan ini sudah berdiskusi dengan pemerintah selama dua tahun terkait dengan rencana investasi. Namun, pertemuan ini baru pertama kali digelar dengan kehadiran Nan Cunhui langsung selaku pemilik grup konglomerasi itu.

Rencananya, kunjungan ini hanya akan satu hari. Kemudian, malam ini grup Chint dijadwalkan menandatangani perjanjian untuk langsung melaksanakan investasi di Indonesia.

"Timnya sudah dibawa ke sini, sembilan orang dibawa untuk langsung membawa action plan-nya. Jadi bukan MoU saja," tuturnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, Michael turut memaparkan berbagai kebijakan pemerintah termasuk kondisi fiskal terkini. Otoritas fiskal juga terbuka untuk menawarkan insentif fiskal guna meningkatkan daya saing investasi.

"Pasti, kalau dari rezim peraturan hari ini, kami sudah punya tax holiday dan suatu list yang begitu kondusif untuk investor. Saya rasa itu cukup memadai dan itu keputusan tax holiday di Kemenkeu juga," paparnya.

INVESTASI EBT JANGKA PANJANG

Lu Chuan, CEO Chint Solar, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki rantau pasok dari hulu ke hilir untuk proyek energi terbarukan. Dia menilai Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi untuk mendorong transisi ke EBT.

Grup konglomerasi manufaktur ini pun sudah memiliki kantor cabang di Indonesia dan berpartisipasi di sejumlah proyek pembangkit listrik. Kini, perusahaan itu menargetkan lebih banyak proyek EBT di Indonesia.

Setidaknya ada dua proyek yang ingin direalisasikan secara simultan. Pertama, pembangunan independent power producer (IPP) atau pembangkit listrik energi terbarukan dari tenaga surya dengan nilai investasi besar. Kemudian, energi listrik yang diproduksi bisa diekspor ke pasar Singapura melalui kabel bawah laut (subsea cable).

Kedua, industrialisasi desa agar masyarakat setempat bisa ikut mengoperasikan pembangkit tersebut. Lu menyebut pihaknya akan membuat model atau proyek percontohan PLTS desa sebagaimana yang dilakukan di China. Perusahaan tersebut mengatakan sudah berpengalaman memasok 2 juta rumah di China dengan energi dari panel surya.

Lu memastikan bahwa target investasi dari pihaknya bukanlah jangka pendek. Akan tetapi, pihaknya menargetkan investasi jangka panjang 5 hingga 10 tahun ke depan.

"Dalam jangka panjang, kami dapat merencanakan selama 10 tahun, dengan investasi sekitar US$6 miliar hingga US$7 miliar untuk semua proyek ini. Kami yakin bahwa teknologi dan pengalaman kami di bidang energi terbarukan dapat sesuai dengan pedoman kebijakan di sini, dan juga mendukung transisi energi terbarukan Indonesia," paparnya.

Berdasarkan tahapannya, Lu menyebut berencana untuk segera memulai kedua proyek tersebut. Targetnya, perusahaan sudah menyiapkan studi kelayakan sekaligus proposal teknis hingga pembiayaan pada semester II/2026.

Pihaknya juga ingin memastikan bahwa industrialisasi desa ini dibarengi dengan transfer teknologi maupun pengetahuan ke masyarakat setempat. Secara paralel, Chint Solar menargetkan untuk membangun pabrik modul di suatu desa dan ke depan semakin diperbanyak lokasinya.

"Kami harus mendirikan pabrik di sini secara bersamaan, sehingga pasokan dapat juga diurus dari lokal. Itu juga merupakan solusi bagi desa-desa setempat untuk mendapatkan cara yang berkelanjutan untuk tumbuh bersama dengan solusi pasokan energi kami," tutur Lu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hong Kong untuk pertama kalinya berhasil melampaui Swiss sebagai pusat transaksi kekayaan lintas batas terbesar di dunia. Lompatan itu terjadi setelah aset lintas batas Hong Kong tumbuh pesat hingga mencapai 2,95 triliun dolar AS (Rp51.173 triliun) pada 2024, menurut laporan terbaru Boston Consulting Group (BCG) yang dirilis Rabu.

BCG mencatat kekayaan lintas batas Hong Kong tumbuh rata-rata 10,7 persen per tahun pada 2025, didorong derasnya aliran dana dari China daratan serta kuatnya performa pasar saham yang memicu gelombang penawaran saham perdana (IPO) dan lonjakan keuntungan perusahaan teknologi berbasis internet.

Laporan tersebut menegaskan posisi Hong Kong semakin kokoh sebagai pintu utama China menuju pasar keuangan global. Lebih dari 60 persen aset yang dikelola di Hong Kong disebut berasal dari aliran dana China daratan, memperlihatkan ketergantungan yang semakin besar antara pusat finansial itu dengan ekonomi China.

“Hong Kong terus memperkuat perannya sebagai gerbang utama China ke pasar global,” tulis BCG dalam laporannya.

Kenaikan posisi Hong Kong juga dipandang sebagai pukulan simbolik bagi Swiss yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat pengelolaan kekayaan internasional dunia. Pergeseran ini menunjukkan pusat gravitasi keuangan global mulai bergerak ke Asia, seiring meningkatnya pengaruh ekonomi dan investasi China di pasar internasional.

BCG memperkirakan tren pertumbuhan Hong Kong masih akan berlanjut. Kekayaan lintas batas kota tersebut diproyeksikan meningkat sekitar 9 persen setiap tahun hingga 2030, memperkuat ambisi Hong Kong mempertahankan statusnya sebagai salah satu pusat finansial paling berpengaruh di dunia.

Asia Jadi Pusat Keuangan Dunia

Keberhasilan Hong Kong melampaui Swiss sebagai pusat kekayaan lintas batas terbesar di dunia dinilai bukan sekadar pencapaian satu kota finansial. Fenomena ini mencerminkan pergeseran besar dalam peta ekonomi global: pusat gravitasi keuangan dunia perlahan bergerak dari Barat menuju Asia.

Selama puluhan tahun, kota-kota seperti Zurich, London, dan New York menjadi simbol dominasi finansial Barat. Bank-bank Eropa dan Amerika menguasai pengelolaan kekayaan global, sementara Asia lebih sering dipandang hanya sebagai pasar produksi dan manufaktur. Namun situasi itu kini mulai berubah drastis.

Pertumbuhan ekonomi Asia yang jauh lebih cepat dibanding banyak negara Barat membuat kawasan ini semakin dipenuhi kelas menengah baru, konglomerat, serta investor besar dengan kekayaan raksasa. China, India, Singapura, dan negara-negara Asia lainnya kini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga mulai menjadi sumber utama aliran modal dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengumpulkan para pengusaha tambang asal China di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (19/5/2026), untuk membahas kendala dalam operasional bisnis mereka di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut hadir Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai perwakilan dari pemerintah.

“Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi, dan Pak Purbaya Menteri Keuangan, dan Pak Dubes mengundang investor China yang sudah beroperasi di sini, kita melakukan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka,” ujar Bahlil, dikutip dari Antara, Rabu (20/5/2026).

Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah pada dasarnya menginginkan agar perusahaan-perusahaan tambang asal China tetap dapat beroperasi di Indonesia.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga ingin mengoptimalkan pemasukan negara dari operasional pertambangan tersebut.

Bahlil mengungkapkan, terdapat sekitar 30 perusahaan dan investor yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dalam rapat koordinasi tersebut.

"Tadi itu sekitar hampir 30 perusahaan lah yang kita ngobrol, sektornya di sektor pertambangan, kebanyakan sektor pertambangan," ucap Bahlil.

Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mendengar keluhan-keluhan dari para pengusaha China dan berkomitmen untuk mencari solusi.

Belakangan, melalui surat terbuka Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto, para pengusaha China menyampaikan kekhawatirannya terkait perubahan kebijakan sektor pertambangan, mulai dari rencana kenaikan tarif royalti mineral, kewajiban retensi 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), revisi harga patokan mineral (HPM) nikel dan bauksit, hingga penguatan penegakan hukum di kawasan hutan.

“Ini kan dengan pengusaha China barusan ya, kami tangkap masalah-masalah yang mereka hadapi, ada keluhan-keluhan mereka, ya sudah kami dengarkan. Kalau bisa kami pecahkan, kami pecahkan," ujar Purbaya.

Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat enam isu utama yang dikeluhkan investor China kepada pemerintah Indonesia.

Pertama, kenaikan pajak dan pungutan sektor pertambangan yang dinilai terlalu agresif. Investor menyoroti kenaikan royalti dan berbagai pungutan mineral yang terjadi berulang kali dalam waktu berdekatan.

Situasi itu diperburuk oleh peningkatan pemeriksaan pajak serta denda bernilai besar hingga puluhan juta dolar AS yang disebut memicu kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kewajiban retensi DHE SDA sebesar 50% selama satu tahun di bank-bank Himbara yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan arus kas perusahaan dan mengganggu likuiditas jangka panjang.

Ketiga, pengurangan kuota produksi bijih nikel secara signifikan. Investor China yang mendominasi rantai hilirisasi nikel berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF) dan high pressure acid leach (HPAL) menilai pembatasan produksi telah mengganggu pasokan bahan baku industri.

Mereka menyebut pengurangan kuota di sejumlah tambang besar mencapai lebih dari 70% dan menyebabkan penurunan produksi sekitar 30 juta ton. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu rantai pasok industri baja nirkarat maupun baterai kendaraan listrik.

Keempat, penegakan hukum sektor kehutanan yang dianggap terlalu ketat. Dalam surat tersebut, investor menyoroti tindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang menjatuhkan denda hingga US$180 juta kepada sejumlah perusahaan asal China terkait persoalan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Kelima, intervensi terhadap proyek strategis, khususnya proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Investor mengeluhkan penghentian proyek dan tuduhan kerusakan lingkungan yang disebut berdampak pada penangguhan pekerjaan hingga pemberian sanksi.

Keenam, pengetatan pengawasan tenaga kerja asing dan visa kerja. Mereka menilai biaya yang meningkat, pembatasan lokasi kerja, hingga syarat administratif baru menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajemen perusahaan.

Tak hanya itu, pengusaha China juga menyoroti rencana pengenaan bea ekspor baru, pengurangan insentif kendaraan listrik, hingga evaluasi fasilitas fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengungkap keluhan investor asing terhadap regulasi dan birokrasi investasi di Indonesia tidak hanya datang dari investor asal China, tetapi juga investor Amerika Serikat.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan investor asal Amerika Serikat telah lebih dulu menyampaikan keluhan terkait hambatan investasi sejak awal pemerintahan baru berjalan.

“Sebelum investor China menyurati presiden, itu sebenarnya sudah ada investor Amerika yang komplain. Cuma investor Amerika itu tertutup, tidak dibuka, tidak di-expose,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurut Akhmad, persoalan utama investasi di Indonesia saat ini bukan pada minat investor, melainkan regulasi dan birokrasi yang dinilai menghambat realisasi investasi di lapangan.

Dia menilai upaya pemerintah menarik investasi asing belum sepenuhnya diikuti sinkronisasi kebijakan di kementerian maupun pemerintah daerah.

“Presiden sudah keliling dunia untuk menarik investasi dan berhasil menarik investasi. Tetapi tidak disambut dengan regulasi di kementerian terkait dan di pemerintah daerah,” katanya.

Akhmad, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional, mengatakan masih banyak regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, implementasi kebijakan di daerah kerap berbeda dengan arahan pemerintah pusat.

Dia juga menyoroti kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam proses birokrasi investasi yang dinilai menghambat kepastian usaha.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya masih memiliki daya tarik investasi yang besar karena didukung sumber daya alam melimpah dan pasar domestik yang luas. Namun, potensi tersebut belum optimal akibat persepsi negatif investor terhadap proses birokrasi.

“Sebenarnya investor luar sangat tertarik ke Indonesia. Tetapi persoalannya adalah momok birokrasi yang berbelit-belit,” tegasnya.

Di sisi lain, Akhmad menyebut sejumlah anggota HKI masih melanjutkan ekspansi kawasan industri. Meski demikian, proses perizinan dinilai makin kompleks sehingga pelaku usaha membutuhkan waktu lebih panjang untuk memperoleh kepastian izin.

Sebagian investor, lanjutnya, memilih menyampaikan hambatan investasi langsung kepada pemerintah pusat. Namun, ada pula investor yang memilih menahan ekspansi karena enggan menyampaikan keluhan secara terbuka.

Karena itu, HKI menyambut positif rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Akhmad, pembentukan satgas tersebut diperlukan untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi.

“Harapan kami, kami bisa terlibat supaya bisa memberi masukan dengan sepenuh hati untuk bagaimana hambatan investasi ini cepat bisa teratasi. Dan kami optimistis pemerintahan baru ini, di bawah presiden, semuanya bisa teratasi,” ujarnya.

Dia menilai pembentukan Satgas Deregulasi perlu dilakukan secepatnya agar kepercayaan investor global terhadap Indonesia tidak menurun.

“Kalau cepat tidak direspons, dunia luar untuk investasi di Indonesia akan ragu. Maka perlu kecepatan dan ketepatan untuk membentuk tim regulasi itu. Mana-mana sih daerah yang perlu dikasihkan ke daerah, mana yang tidak pantas dikasihkan ke daerah,” jelasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Saat pertemuan puncak AS-China di Beijing, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan membahas Selat Hormuz dan perang AS-Israel melawan Iran saat bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

Dikutip dari Anadolu Ajansi, Gedung Putih resmi membagikan pernyataan terkait pembicaraan Trump dan Xi Jinping yang secara mendetail membahas terkait perang Iran dan Selat Hormuz, tanpa menyinggung masalah terkait isu Taiwan.

“Presiden Trump mengadakan pertemuan yang baik dengan Presiden Xi dari China. Kedua pihak membahas cara-cara untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara kita, termasuk memperluas akses pasar bagi bisnis Amerika ke China dan meningkatkan investasi China ke industri kita. Para pemimpin dari banyak perusahaan terbesar Amerika Serikat turut hadir dalam sebagian pertemuan tersebut,” kata Gedung Putih dalam pernyataan di media sosial X, dikutip dari Anadolu Ajansi, Jumat (15/05/2026).

Lebih lanjut, Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump juga menyoroti perlunya membangun kemajuan dalam mengakhiri aliran prekursor fentanil ke Amerika Serikat, serta meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika oleh China. Tak hanya itu, kedua pihak juga diketahui telah menyepakati bahwa Selat Hormuz harus tetap dibuka untuk mendukung arus energi yang bebas.

“Kedua pihak sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk mendukung kelancaran pasokan energi. Presiden Xi Jinping juga menegaskan penentangan China terhadap militerisasi Selat Hormuz dan segala upaya untuk mengenakan biaya atas penggunaan selat tersebut, serta menyatakan minatnya untuk membeli lebih banyak minyak Amerika untuk mengurangi ketergantungan China pada Selat Hormuz di masa mendatang. Kedua negara sepakat bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” tambahnya.

Selain pernyataan Gedung Putih, dilansir dari Time, usai pertemuannya dengan Xi Jinping, Trump mengatakan kepada Fox News bahwa presiden China tersebut telah menawarkan bantuan untuk menegosiasikan pengakhiran perang dengan Iran dan membuka kembali Selat Hormuz yang biasa dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. “Dia berkata ‘Saya akan senang membantu, jika saya bisa membantu sekecil apapun,” ujar Trump, dikutip dari Time, Jumat (15/05/2026).

Trump juga menambahkan bahwa Xi menyakinkannya bahwa China tidak akan menyediakan peralatan militer kepada Iran. Namun, jaminan tersebut belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas mengenai dukungan China terhadap Iran, termasuk pertukaran intelijen, ekspor peralatan elektronik, atau pendapatan besar yang diperoleh Iran dari penjualan minyak kepada pembeli China. “Dia mengatakan dia tidak akan memberikan peralatan militer. Itu pernyataan yang penting,” kata Trump.

China sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam konflik Iran karena negara tersebut merupakan pembeli terbesar minyak Iran. Posisi China ini memberikan dukungan ekonomi krusial bagi Iran meskipun ada sanksi Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, para pejabat pemerintahan Trump berharap agar Xi Jinping dapat memanfaatkan pengaruhnya tersebut, untuk menekan Iran agar bisa menyetujui kesepakatan nuklir dengan syarat-syarat yang dapat diterima oleh AS.

Di sisi lain, pemerintah China merilis pernyataan tentang pertemuan tersebut, tetapi tidak menyebutkan isu Iran secara langsung. Dalam pernyataan tersebut, pemerintah China merilis pembicaraan Xi Jinping dengan Trump mengenai isu Taiwan.

Xi diketahui mengatakan kepada Trump bahwa Taiwan menjadi titik rawan paling berbahaya dalam hubungan antara dua kekuatan terbesar di dunia. Jika masalah Taiwan tidak ditangani dengan benar, kedua negara akan mengalami bentrokan hingga konflik.

“Masalah Taiwan adalah isu terpenting dalam hubungan China-AS. Jika ditangani dengan benar, hubungan bilateral akan tetap stabil secara keseluruhan. Jika tidak, kedua negara akan mengalami bentrokan dan bahkan konflik, yang akan membahayakan seluruh hubungan,” tutur Xi Jinping

Di saat Trump lebih banyak berfokus pada negosiasi kesepakatan dan hubungan personal, Xi Jinping justru melakukan hal sebaliknya. Xi Jinping berulang kali menekankan bahwa kedua negara harus menghindari konfrontasi. “Kepentingan bersama antara China dan Amerika Serikat lebih besar daripada perbedaan di antara kita. Kerja sama menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan konfrontasi akan merugikan keduanya,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah meningkatnya keluhan soal tumpang tindih aturan, mahalnya biaya usaha, hingga dugaan praktik pemerasan dalam proses perizinan.

Prabowo sebelumnya mengaku geram terhadap lamanya proses investasi di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Padahal, sejumlah negara pesaing mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan pekan.

Karena itu, Presiden meminta pembentukan satgas deregulasi guna mempercepat penyederhanaan aturan serta memangkas praktik birokrasi yang dinilai menghambat investasi.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pembentukan satgas tersebut bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan sudah menyangkut kepastian usaha dan persepsi investor terhadap Indonesia.

Menurutnya, keluhan investor kini telah menyentuh inti iklim investasi, terutama setelah muncul surat dari China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden terkait regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan berlebihan, hingga dugaan korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas tertentu.

“Satgas ini mendesak bukan hanya untuk merapikan aturan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan bahwa Indonesia tetap ramah bagi investasi produktif,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Dia menilai momentum pembentukan satgas menjadi krusial karena Indonesia sedang membutuhkan investasi besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, memperkuat hilirisasi, memperluas basis manufaktur, dan menopang stabilitas rupiah.

Kontribusi investasi China sendiri dinilai sangat signifikan terhadap proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi mineral, logam dasar, energi, kawasan industri, hingga kendaraan listrik.

Berdasarkan data 2025, China tercatat menjadi sumber investasi terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai US$7,5 miliar, setelah Singapura sebesar US$17,4 miliar dan Hong Kong sebesar US$10,6 miliar.

Pada kuartal I/2026, investasi asing langsung tercatat masih tumbuh 5,2% menjadi US$15,5 miliar, dengan sektor logam dasar menjadi penerima terbesar senilai US$3,7 miliar.

Namun, Josua mengingatkan berbagai hambatan regulasi mulai memengaruhi minat ekspansi investor China, khususnya di sektor nikel dan kendaraan listrik.

Investor disebut menyoroti kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan royalti mineral, pemeriksaan pajak yang makin intensif, aturan visa kerja yang lebih rumit, rencana bea keluar baru, hingga perubahan harga patokan mineral nikel.

Menurut dia, perubahan mendadak harga patokan nikel bahkan berpotensi meningkatkan biaya bijih nikel hingga sekitar 200% dan mengganggu proyek yang sudah berjalan.

“Ini sinyal serius. Investasi belum runtuh, tetapi minat ekspansi bisa tertahan bila biaya usaha dan ketidakpastian aturan terus naik,” ujarnya.

Josua menilai satgas deregulasi hanya akan efektif jika memiliki mandat jelas, kewenangan lintas kementerian, tenggat penyelesaian yang tegas, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau publik.

Pemerintah sebenarnya dinilai telah memiliki model awal melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah yang menangani berbagai hambatan investasi lintas sektor.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan menyelesaikan masalah konkret, bukan sekadar forum koordinasi tambahan.

“Kuncinya satgas harus bekerja sebagai pemotong simpul, bukan pengumpul keluhan,” kata Josua.

Dia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan aturan pusat dan daerah yang saling bertabrakan, mengidentifikasi kebijakan paling mengganggu sektor prioritas, serta memastikan tidak ada regulasi kementerian yang bertentangan dengan arah investasi nasional.

Meski demikian, Josua menegaskan deregulasi tidak boleh mengorbankan penegakan hukum. Pemerintah tetap perlu membedakan antara penindakan terhadap pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelanggaran lingkungan dengan perubahan aturan mendadak yang menciptakan ketidakpastian bagi investor patuh.

Jika pemerintah gagal merespons keluhan investor besar seperti China, dia memperingatkan terdapat risiko perlambatan ekspansi proyek hilirisasi, terganggunya rantai pasok nikel dan kendaraan listrik, hingga potensi pergeseran investasi ke negara pesaing.

Dalam kondisi rupiah tertekan dan kompetisi investasi regional makin ketat, kegagalan menjaga kepastian regulasi dinilai dapat meningkatkan biaya modal sekaligus melemahkan daya tarik investasi jangka panjang Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas deregulasi dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah meningkatnya keluhan soal tumpang tindih aturan, mahalnya biaya usaha, hingga dugaan praktik pemerasan dalam proses perizinan.

Prabowo sebelumnya mengaku geram terhadap lamanya proses investasi di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga satu sampai dua tahun. Padahal, sejumlah negara pesaing mampu menerbitkan izin usaha hanya dalam hitungan pekan.

Karena itu, Presiden meminta pembentukan satgas deregulasi guna mempercepat penyederhanaan aturan serta memangkas praktik birokrasi yang dinilai menghambat investasi.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pembentukan satgas tersebut bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan sudah menyangkut kepastian usaha dan persepsi investor terhadap Indonesia.

Menurutnya, keluhan investor kini telah menyentuh inti iklim investasi, terutama setelah muncul surat dari China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden terkait regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan berlebihan, hingga dugaan korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas tertentu.

“Satgas ini mendesak bukan hanya untuk merapikan aturan, tetapi untuk memulihkan kepercayaan bahwa Indonesia tetap ramah bagi investasi produktif,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Dia menilai momentum pembentukan satgas menjadi krusial karena Indonesia sedang membutuhkan investasi besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, memperkuat hilirisasi, memperluas basis manufaktur, dan menopang stabilitas rupiah.

Kontribusi investasi China sendiri dinilai sangat signifikan terhadap proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi mineral, logam dasar, energi, kawasan industri, hingga kendaraan listrik.

Berdasarkan data 2025, China tercatat menjadi sumber investasi terbesar ketiga di Indonesia dengan nilai US$7,5 miliar, setelah Singapura sebesar US$17,4 miliar dan Hong Kong sebesar US$10,6 miliar.

Pada kuartal I/2026, investasi asing langsung tercatat masih tumbuh 5,2% menjadi US$15,5 miliar, dengan sektor logam dasar menjadi penerima terbesar senilai US$3,7 miliar.

Namun, Josua mengingatkan berbagai hambatan regulasi mulai memengaruhi minat ekspansi investor China, khususnya di sektor nikel dan kendaraan listrik.

Investor disebut menyoroti kenaikan pajak dan pungutan, peningkatan royalti mineral, pemeriksaan pajak yang makin intensif, aturan visa kerja yang lebih rumit, rencana bea keluar baru, hingga perubahan harga patokan mineral nikel.

Menurut dia, perubahan mendadak harga patokan nikel bahkan berpotensi meningkatkan biaya bijih nikel hingga sekitar 200% dan mengganggu proyek yang sudah berjalan.

“Ini sinyal serius. Investasi belum runtuh, tetapi minat ekspansi bisa tertahan bila biaya usaha dan ketidakpastian aturan terus naik,” ujarnya.

Josua menilai satgas deregulasi hanya akan efektif jika memiliki mandat jelas, kewenangan lintas kementerian, tenggat penyelesaian yang tegas, dan indikator keberhasilan yang dapat dipantau publik.

Pemerintah sebenarnya dinilai telah memiliki model awal melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah yang menangani berbagai hambatan investasi lintas sektor.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan menyelesaikan masalah konkret, bukan sekadar forum koordinasi tambahan.

“Kuncinya satgas harus bekerja sebagai pemotong simpul, bukan pengumpul keluhan,” kata Josua.

Dia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memetakan aturan pusat dan daerah yang saling bertabrakan, mengidentifikasi kebijakan paling mengganggu sektor prioritas, serta memastikan tidak ada regulasi kementerian yang bertentangan dengan arah investasi nasional.

Meski demikian, Josua menegaskan deregulasi tidak boleh mengorbankan penegakan hukum. Pemerintah tetap perlu membedakan antara penindakan terhadap pelanggaran seperti penghindaran pajak atau pelanggaran lingkungan dengan perubahan aturan mendadak yang menciptakan ketidakpastian bagi investor patuh.

Jika pemerintah gagal merespons keluhan investor besar seperti China, dia memperingatkan terdapat risiko perlambatan ekspansi proyek hilirisasi, terganggunya rantai pasok nikel dan kendaraan listrik, hingga potensi pergeseran investasi ke negara pesaing.

Dalam kondisi rupiah tertekan dan kompetisi investasi regional makin ketat, kegagalan menjaga kepastian regulasi dinilai dapat meningkatkan biaya modal sekaligus melemahkan daya tarik investasi jangka panjang Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali ingin membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelesaikan satu permasalahan klasik yaitu hambatan usaha karena regulasi hingga birokrasi. Padahal, Satgas serupa sudah ada.

Prabowo menyadari betul fakta bahwa izin investasi di Indonesia yang berbelit-belit. Kepala pemerintahan ini mengaku kerap menerima keluhan dari para pengusaha.

Menurutnya, para pemilik modal rata-rata harus menunggu satu hingga dua tahun untuk mendapatkan izin usaha. Padahal, katanya, negara lain hanya butuh waktu sekitar dua pekan.

Prabowo juga tidak menampik bahwa banyak birokrat bawahannya yang meminta uang dari proses perizinan agar izinnya dipercepat keluar. Untuk itu, dia ingin pembentukan satgas khusus deregulasi.

"Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung; yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya di Kejagung RI, Rabu (13/5/2026).

Ini bukan pertama kali Prabowo menyoroti permasalahan serupa. Pada tahun lalu, Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan deregulasi ekonomi.

Perintah tersebut menyusul laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari United States Trade Representative (USTR) yang menyoroti berbagai hambatan perdagangan di Indonesia

Prabowo memerintah bawahannya menghilangkan kuota impor terutama terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti yang disoroti USTR.

"Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor]," ujar Prabowo dalam forum Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis—yang juga disoroti USTR. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," katanya.

Menyusul perintah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan membentuk Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan TKDN hingga kuota impor.

Setahun berselang, Prabowo kembali memerintahkan pembentukan Satgas Deregulasi. Sama seperti sebelumnya, perintah ini datang usai adanya tekanan dari luar: Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat terbuka kepada Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor Negeri Panda tersebut.

Para pengusaha asal China yang berinvestasi di Indonesia itu merasa belakangan menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutipBisnisdari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Tak heran apabila presiden langsung merespons keluhan dari AS dan China. Bagaimanapun, kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia sekaligus kerap masuk lima besar penanam modal asing langsung terbesar ke Indonesia

Dari segi perdagangan, AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar untuk Indonesia. Pada 2025 misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan AS (US$18,11 miliar) memang menjadi negara dengan penyumbang neraca perdagangan total terbesar RI pada 2025, diikuti India (US$13,49 miliar) dan Filipina (US$8,42 miliar).

Sementara itu, China merupakan negara yang mendominasi rantai pasok bahan baku industri di Indonesia. Berdasarkan data BPS, nilai impor nonmigas Indonesia dari China mencapai US$86,99 miliar atau setara 41,6% dari keseluruhan nilai impor pada 2025.

Dari segi investasi, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan China selalu masuk tiga besar negara penanam modal asing langsung ke Indonesia sejak 2020–2025 (bahkan selalu berada di urutan pertama apabila China daratan dan Hong Kong digabung).

Sementara AS dua kali masuk dalam lima besar negara penyumbang investasi langsung terbesar di Indonesia pada periode yang sama.

Ada Satgas Debottlenecking

Di samping itu, notabenenya pemerintah sudah mempunyai badanad hocyang coba mengatasi berbagai hambatan usaha yaitu Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Satgas P3-MPPE ditetapkan oleh Prabowo melalui Keputusan Presiden No. 4/2026. Badan ini terdiri dari setidaknya tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga. Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha berdasarkan laporan para pengusaha/investor yang masuk lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id.

Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha maka Pokja III akan turun tangan.

Wakil Ketua I Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perombakan regulasi untuk memperbaiki iklim usaha akan memakan waktu lama dan berisiko tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Oleh sebab itu, kanaldebottleneckingSatgas P3-MPPE diyakini bisa menjadi solusi yang lebih taktik mengatasi berbagai permasalahan klasik hambatan usaha.

Lewat kanal itu, Satgas P2SP menerima langsung permasalahan riil di lapangan dari komunitas bisnis. Satgas kemudian memanggil kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap menghambat kegiatan usaha berdasarkan laporan tersebut.

Nantinya, Purbaya akan memimpin sidang terbuka yang dihadiri pelaporan (pelaku usaha/investor) dan terlapor (K/L hingga Pemda) untuk memutuskan solusi dari permasalahan yang ada.

"Menurut saya, itu adalah pendekatan yang lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih cepat karena kita menangani masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas bisnis di negara kita," ujar Purbaya dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel, Selasa (12/5/2025).

Berdasarkan data operasional terkini, kanaldebottleneckingtelah menerima 142 pengaduan. Dari jumlah itu, sebanyak 83 aduan telah disidangkan secara terbuka dan 45 kasus di antaranya telah sukses diselesaikan.

Reformasi Struktural

Kendati demikian, kalangan investor global hingga ekonom menilai berbagai Satgas tidak akan memberi pengaruh berarti terhadap perbaikan iklim usaha di Indonesia tanpa diikuti reformasi struktural.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan Asean Abdulla Salem AlDhaheri mengamati para investor internasional kerap dihadapkan pada rintangan regulasi yang luar biasa besar saat hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

AlDhaheri memberi contoh, seorang calon investor kenalannya yang berkomitmen menanamkan modal langsung senilai US$5 miliar. Menurutnya, komitmen tersebut gagal terealisasi di Indonesia namun sukses di AS.

Dia menilai upaya mengurangi hambatan usaha sudah menjadi langkah awal yang bagus untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Kendati demikian, AlDhaheri menekankan pentingnya memastikan adanya nilai tambah dan manfaat bagi calon investor.

“Untuk menciptakan bahwa nilai tambah benar-benar tercipta dengan baik, menurut saya harus ada satu entitas khusus yang meninjau manfaatnya secara keseluruhan,” katanya juga dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel.

Senada, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi turut menyuarakan urgensi kebijakan yang melampaui batas deregulasi semata.

Dia mencontohkan, pemerintah Indonesia sudah coba melakukan deregulasi lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja, sambungnya, yang terpenting adalah tindak lanjut alias implementasinya agar deregulasi itu mendorong reformasi struktural lebih lanjut.

“Akankah ada reformasi struktural yang diajukan? Itu akan menjadi insentif yang sangat kuat,” ujar Chaibi dalam kesempatan yang sama.

Sejalan, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa Indonesia bukan kekurangan instrumen deregulasi.

Dia mencontohkan, pemerintah mempunyai UU Cipta Kerja, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA/sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik), hingga Satgas P3-MPPE.

“Persoalan utamanya justru ada pada implementasi. Banyak izin tetap lambat karena tumpang tindih aturan pusat-daerah, proses manual yang membuka ruang rente, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering dan mendadak,” jelas Yusuf kepadaBisnis, Kamis (14/5/2026).

Dia mengingatkan investor jangka panjang cenderung ingin adanya kepastian seperti apakah aturan main yang bisa diprediksi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Yusuf meyakini investor pada dasarnya masih bisa menerima aturan yang ketat, asalkan arah kebijakannya jelas dan tidak berubah mendadak.

Singkatnya, yang terpenting adalah konsistensi regulasi—bukan hanya deregulasi. Dia mendorong agar pemerintah melakukan reformasi struktural yang lebih substantif daripada terus-terusan membentuk badanad hocbaru seperti Satgas Deregulasi.

Yusuf mengusulkan otoritas fokus melakukan harmonisasi aturan pusat-daerah, digitalisasi izin yang benar-benarend-to-end, pengurangan ruang interaksi manual yang rawan pungli, hingga kepastian hukum yang lebih kuat.

“Tanpa itu, problem investasi kita kemungkinan tetap berulang meski nama satgasnya berganti-ganti,” tutupnya.