Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali ingin membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelesaikan satu permasalahan klasik yaitu hambatan usaha karena regulasi hingga birokrasi. Padahal, Satgas serupa sudah ada.

Prabowo menyadari betul fakta bahwa izin investasi di Indonesia yang berbelit-belit. Kepala pemerintahan ini mengaku kerap menerima keluhan dari para pengusaha.

Menurutnya, para pemilik modal rata-rata harus menunggu satu hingga dua tahun untuk mendapatkan izin usaha. Padahal, katanya, negara lain hanya butuh waktu sekitar dua pekan.

Prabowo juga tidak menampik bahwa banyak birokrat bawahannya yang meminta uang dari proses perizinan agar izinnya dipercepat keluar. Untuk itu, dia ingin pembentukan satgas khusus deregulasi.

"Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung; yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya di Kejagung RI, Rabu (13/5/2026).

Ini bukan pertama kali Prabowo menyoroti permasalahan serupa. Pada tahun lalu, Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan deregulasi ekonomi.

Perintah tersebut menyusul laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 dari United States Trade Representative (USTR) yang menyoroti berbagai hambatan perdagangan di Indonesia

Prabowo memerintah bawahannya menghilangkan kuota impor terutama terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti yang disoroti USTR.

"Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor]," ujar Prabowo dalam forum Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis—yang juga disoroti USTR. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," katanya.

Menyusul perintah tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan membentuk Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan TKDN hingga kuota impor.

Setahun berselang, Prabowo kembali memerintahkan pembentukan Satgas Deregulasi. Sama seperti sebelumnya, perintah ini datang usai adanya tekanan dari luar: Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat terbuka kepada Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor Negeri Panda tersebut.

Para pengusaha asal China yang berinvestasi di Indonesia itu merasa belakangan menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutipBisnisdari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Tak heran apabila presiden langsung merespons keluhan dari AS dan China. Bagaimanapun, kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia sekaligus kerap masuk lima besar penanam modal asing langsung terbesar ke Indonesia

Dari segi perdagangan, AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar untuk Indonesia. Pada 2025 misalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan AS (US$18,11 miliar) memang menjadi negara dengan penyumbang neraca perdagangan total terbesar RI pada 2025, diikuti India (US$13,49 miliar) dan Filipina (US$8,42 miliar).

Sementara itu, China merupakan negara yang mendominasi rantai pasok bahan baku industri di Indonesia. Berdasarkan data BPS, nilai impor nonmigas Indonesia dari China mencapai US$86,99 miliar atau setara 41,6% dari keseluruhan nilai impor pada 2025.

Dari segi investasi, data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan China selalu masuk tiga besar negara penanam modal asing langsung ke Indonesia sejak 2020–2025 (bahkan selalu berada di urutan pertama apabila China daratan dan Hong Kong digabung).

Sementara AS dua kali masuk dalam lima besar negara penyumbang investasi langsung terbesar di Indonesia pada periode yang sama.

Ada Satgas Debottlenecking

Di samping itu, notabenenya pemerintah sudah mempunyai badanad hocyang coba mengatasi berbagai hambatan usaha yaitu Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Satgas P3-MPPE ditetapkan oleh Prabowo melalui Keputusan Presiden No. 4/2026. Badan ini terdiri dari setidaknya tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga. Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha berdasarkan laporan para pengusaha/investor yang masuk lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id.

Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha maka Pokja III akan turun tangan.

Wakil Ketua I Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perombakan regulasi untuk memperbaiki iklim usaha akan memakan waktu lama dan berisiko tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Oleh sebab itu, kanaldebottleneckingSatgas P3-MPPE diyakini bisa menjadi solusi yang lebih taktik mengatasi berbagai permasalahan klasik hambatan usaha.

Lewat kanal itu, Satgas P2SP menerima langsung permasalahan riil di lapangan dari komunitas bisnis. Satgas kemudian memanggil kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) yang dianggap menghambat kegiatan usaha berdasarkan laporan tersebut.

Nantinya, Purbaya akan memimpin sidang terbuka yang dihadiri pelaporan (pelaku usaha/investor) dan terlapor (K/L hingga Pemda) untuk memutuskan solusi dari permasalahan yang ada.

"Menurut saya, itu adalah pendekatan yang lebih baik dan akan memberikan hasil yang lebih cepat karena kita menangani masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas bisnis di negara kita," ujar Purbaya dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel, Selasa (12/5/2025).

Berdasarkan data operasional terkini, kanaldebottleneckingtelah menerima 142 pengaduan. Dari jumlah itu, sebanyak 83 aduan telah disidangkan secara terbuka dan 45 kasus di antaranya telah sukses diselesaikan.

Reformasi Struktural

Kendati demikian, kalangan investor global hingga ekonom menilai berbagai Satgas tidak akan memberi pengaruh berarti terhadap perbaikan iklim usaha di Indonesia tanpa diikuti reformasi struktural.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia dan Asean Abdulla Salem AlDhaheri mengamati para investor internasional kerap dihadapkan pada rintangan regulasi yang luar biasa besar saat hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

AlDhaheri memberi contoh, seorang calon investor kenalannya yang berkomitmen menanamkan modal langsung senilai US$5 miliar. Menurutnya, komitmen tersebut gagal terealisasi di Indonesia namun sukses di AS.

Dia menilai upaya mengurangi hambatan usaha sudah menjadi langkah awal yang bagus untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Kendati demikian, AlDhaheri menekankan pentingnya memastikan adanya nilai tambah dan manfaat bagi calon investor.

“Untuk menciptakan bahwa nilai tambah benar-benar tercipta dengan baik, menurut saya harus ada satu entitas khusus yang meninjau manfaatnya secara keseluruhan,” katanya juga dalamInternational Seminar on Debottlenecking Channel.

Senada, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi turut menyuarakan urgensi kebijakan yang melampaui batas deregulasi semata.

Dia mencontohkan, pemerintah Indonesia sudah coba melakukan deregulasi lewat UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja, sambungnya, yang terpenting adalah tindak lanjut alias implementasinya agar deregulasi itu mendorong reformasi struktural lebih lanjut.

“Akankah ada reformasi struktural yang diajukan? Itu akan menjadi insentif yang sangat kuat,” ujar Chaibi dalam kesempatan yang sama.

Sejalan, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa Indonesia bukan kekurangan instrumen deregulasi.

Dia mencontohkan, pemerintah mempunyai UU Cipta Kerja, Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA/sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik), hingga Satgas P3-MPPE.

“Persoalan utamanya justru ada pada implementasi. Banyak izin tetap lambat karena tumpang tindih aturan pusat-daerah, proses manual yang membuka ruang rente, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering dan mendadak,” jelas Yusuf kepadaBisnis, Kamis (14/5/2026).

Dia mengingatkan investor jangka panjang cenderung ingin adanya kepastian seperti apakah aturan main yang bisa diprediksi dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Yusuf meyakini investor pada dasarnya masih bisa menerima aturan yang ketat, asalkan arah kebijakannya jelas dan tidak berubah mendadak.

Singkatnya, yang terpenting adalah konsistensi regulasi—bukan hanya deregulasi. Dia mendorong agar pemerintah melakukan reformasi struktural yang lebih substantif daripada terus-terusan membentuk badanad hocbaru seperti Satgas Deregulasi.

Yusuf mengusulkan otoritas fokus melakukan harmonisasi aturan pusat-daerah, digitalisasi izin yang benar-benarend-to-end, pengurangan ruang interaksi manual yang rawan pungli, hingga kepastian hukum yang lebih kuat.

“Tanpa itu, problem investasi kita kemungkinan tetap berulang meski nama satgasnya berganti-ganti,” tutupnya.

Keputusan pemerintah untuk mengejar aksesi OECD adalah pilihan strategis yang tepat untuk mendukung ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan dunia usaha mendukung proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ia menyebut aksesi OECD menjadi langkah strategis untuk mendorong Indonesia mencapai status negara maju pada 2045 melalui perbaikan tata kelola dan standar kebijakan.

“Keputusan pemerintah untuk mengejar aksesi OECD adalah pilihan strategis yang tepat untuk mendukung ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” ujar Anindya dalam seminar nasional terkait aksesi Indonesia ke OECD di Jakarta, Selasa.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan intensi untuk menjadi anggota OECD pada 2023, menerima peta jalan aksesi pada 2 Mei 2024, serta menyerahkan dokumen awal (initial memorandum) pada 3 Juni 2025 sebagai asesmen keselarasan regulasi nasional.

Saat ini, proses aksesi akan berlanjut ke tahap tinjauan teknis (technical review) yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026.

Ia menilai keanggotaan di OECD akan membantu meningkatkan koherensi regulasi dan standar pemerintahan Indonesia, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih dapat diprediksi oleh pelaku bisnis.

Menurut dia, kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi dunia usaha, mengingat investor sangat mempertimbangkan stabilitas kebijakan dan kualitas institusi dalam mengambil keputusan investasi.

Anindya mengungkapkan hasil survei Kadin menunjukkan hampir 50 persen pelaku usaha di Indonesia berencana melakukan ekspansi dalam enam bulan ke depan.

Namun, sekitar 20 persen responden masih menilai birokrasi dan regulasi sebagai kendala utama dalam menjalankan usaha.

“Pasar menghargai kepercayaan, investor menghargai kepastian, dan kepercayaan bertumpu pada kualitas institusi,” ucapnya.

Ia menambahkan aksesi OECD diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperbaiki ekosistem usaha melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta standar kebijakan yang sejalan dengan praktik internasional.

Anindya menegaskan proses aksesi OECD bukan hanya agenda pemerintah, tetapi merupakan upaya bersama seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha.

“Ini bukan hanya upaya pemerintah, tetapi upaya seluruh negara, termasuk dunia usaha, untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kadin bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga meluncurkan OECD Private Sector Playbook sebagai panduan awal keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyatakan dukungan negaranya terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD, termasuk dalam mendorong keterlibatan sektor swasta dalam reformasi kebijakan.

Menurut dia, keterlibatan sektor swasta sejak awal dalam proses aksesi menjadi kunci agar reformasi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

“Aksesi OECD merupakan elemen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, memperbaiki regulasi, dan meningkatkan kepastian bagi dunia usaha,” ucap Jermey.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Empat bulan terbentuk, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sudah menerima ratusan laporan kasus hambatan usaha. Hanya saja, pelaku usaha berharap Satgas P2SP tidak sekadar menjadi 'tong sampah' melainkan katalis reformasi struktural.

Satgas P2SP pertama kali membuka kanal pengaduan hambatan usaha (debottlenecking) pada medio Desember 2025. Pengusaha bisa melaporkan keluhan apa saja melalui laman lapor.satgasp2sp.go.id.

Hingga 8 April 2026, Satgas P2SP telah menerima 112 aduan, dengan 58 laporan sudah disidangkan. Dari total laporan yang masuk, 53 di antaranya terkait perizinan berusaha.

Artinya, permasalahan utama dalam iklim usaha masih berkaitan dengan perizinan. Pelaku usaha pun tak heran dengan kenyataan tersebut.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan hambatan perizinan memang menjadi masalah klasik berusaha di Tanah Air. Masalahnya, para pelaku usaha sering bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi izin yang tertahan, rekomendasi teknis yang tidak keluar, atau aturan pusat dan daerah yang berbeda tafsir.

Oleh sebab itu, Angga mengapresiasi pembukaan kanal aduan debottlenecking oleh Satgas P2SP. Dalam empat bulan pertama, dia menilai Satgas P2SP sudah cukup membantu meluruskan benang kusut birokrasi perizinan karena membawa kasus ke forum lintas kementerian/lembaga untuk diputuskan solusinya.

"Ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya ketika pelaku usaha harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa kepastian," jelas Angga kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga.

Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking dalam dunia usaha lewat kanal lapor.satgasp2sp.go.id. Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum.

Jika dalam persidangan Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Masalah Klasik

Dalam sidang-sidang terbuka Satgas P2SP, memang kerap muncul permasalahan klasik hambatan usaha kerap muncul yaitu seperti masalah perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga ego sektoral.

Aduan per Bidang yang Diterima Satgas P2SP (8 April 2026)

Sumber: Satgas P2SP

Misalnya dalam sidang terbaru pada Kamis (9/4/2026) yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan.

Saat itu pengelola badan usaha Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), PT GBKEK Industri Park, melaporkan bahwa Kementerian Kehutanan memberikan surat keputusan perubahan fungsi Kawasan Hutan dan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk membangun pelabuhan.

Padahal, Tim Terpadu hingga pemerintah provinsi sudah merekomendasikan. Akibatnya, investasi untuk pengembangan KEK Galang Batang mengalami keterlambatan.

Diketahui, PT GBKEK Industri Park sudah mengajukan permintaan ke Kementerian Kehutanan pada Desember 2025. Padahal, Kementerian Kehutanan sudah memiliki Service Level Agreement (SLA) atau standar waktu selama 34 hari kerja dalam untuk memberikan perizinan.

Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Kementerian Kehutanan Beni Raharjo mengakui bahwa ada kurang koordinasi antardireksi di kementeriannya sehingga permintaan PT GBKEK Industri Park belum ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Satgas P2SP sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu dua pekan agar permasalahan perizinan tersebut selesai di Kementerian Kehutanan.

"Nanti dua minggu kami akan ngecek sudah keluar belum tadi izin untuk pemakaian lahan tadi ya. Jadi nanti, dua minggu kalau enggak ada kemajuan kasih tahu kami. Jadi sifatnya gini di tempat kita, begitu diputuskan dimonitor terus. Karena kalau enggak dimonitor ya enggak jalan juga," ujar Purbaya membaca keputusan sidang, diikuti ketukan palu.

Jangan Hanya Jadi Tong Sampah

Kendati demikian, para pengusaha menggarisbawahi bahwa akar masalah iklim usaha memang lebih dalam dari sekadar izin yang lambat.

Terlihat, berdasarkan skor Business Entry (B-Ready) 2025 yang dirilis Bank Dunia (World Bank) menunjukkan bahwa iklim usaha di Indonesia memang masih kalah dibandingkan negara-negara ‘pesaing’ di kawasan seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Perbandingan Skor & Waktu Perizinan di Asean 2025

Sumber: World Bank

B-Ready tidak hanya mengukur waktu perizinan, melainkan juga kualitas peraturan untuk memulai bisnis; kualitas pelayanan publik digital dan transparansi informasi untuk memulai bisnis; serta efisiensi operasional entri bisnis, termasuk biaya, waktu, dan beban lain bagi pelaku usaha.

Hipmi punya sentimen yang sama dengan temuan B-Ready Bank Dunia. Angga mengklasifikasi setidaknya ada lima persoalan mendasar dalam iklim usaha di Indonesia.

Pertama, regulasi terlalu banyak dan sering berubah, sehingga pelaku usaha kesulitan mengikuti aturan yang berbeda antar sektor dan daerah.

Kedua, ego sektoral antar kementerian/lembaga masih tinggi. Sering kali satu kementerian sudah menyetujui, tetapi kementerian lain belum memberi rekomendasi sehingga proses berhenti.

Ketiga, sinkronisasi pusat dan daerah masih lemah. Angga menjelaskan banyak izin di pusat selesai, tetapi implementasi di daerah masih tersendat karena Perda, RT/RW, atau kebijakan kepala daerah.

Keempat, digitalisasi perizinan belum sepenuhnya terintegrasi. Angga mengakui Online Single Submission (OSS) yang dirilis pemerintah sudah membantu, tetapi di lapangan masih banyak izin teknis yang tetap memerlukan tatap muka, dokumen manual, dan proses berulang—seperti masalah yang tampak dalam kasus PT GBKEK Industri Park.

Kelima, masih ada persoalan budaya birokrasi. Angga mengungkap bahwa banyak pelaku usaha mengeluhkan bahwa kepastian waktu pelayanan belum jelas dan kadang masih ada ruang abu-abu yang membuka potensi biaya tinggi.

Singkatnya, Hipmi mendorong agar Satgas P2SP jangan hanya menjadi tempat menerima aduan, namun juga harus menjadi instrumen reformasi birokrasi. Dia mencontohkan, setiap kasus yang berulang seharusnya dievaluasi untuk memperbaiki regulasi atau memangkas prosedur yang tidak perlu.

Jika tidak maka Satgas hanya menjadi 'tong sampah' kasus per kasus, tetapi akar masalahnya tetap ada.

"Ke depan, yang dibutuhkan dunia usaha bukan hanya percepatan izin, tetapi kepastian waktu, kepastian aturan, dan kepastian siapa yang bertanggung jawab. Jika Satgas P2SP mampu memaksa koordinasi lintas kementerian, mempercepat harmonisasi pusat-daerah, dan memperbaiki aturan yang tumpang tindih, maka dampaknya terhadap iklim investasi akan sangat besar," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi bahwa angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terus bertambah pada tahun ini.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa potensi meningkatnya PHK tak terlepas dari daya beli yang belum pulih hingga kebijakan yang tak berpihak pada dunia usaha.

“Daya beli bangsa Indonesia belum pulih, ditambah dengan upah murah lagi. Harusnya dengan upah yang layak, daya beli akan naik,” kata Said dalam unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, kenaikan daya beli akan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga mengerek naik pertumbuhan ekonomi nasional. Situasi tersebut juga akan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, Said menyebut bahwa hal ini tak terjadi, lebih lagi karena faktor berikutnya yakni regulasi yang tak berpihak kepada dunia usaha.

Dia menukil penerapan awal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang dianggap membuka keran impor secara masif. Meskipun aturan tersebut telah direvisi, dia memandang pabrik tekstil dan garmen dalam negeri terpukul oleh impor barang khususnya dari China.

“Bahkan ada, karena regulasi, perusahaan sehat dimatikan. Contohnya PT Pakerin [Pabrik Kertas Indonesia]. Sritex yang tadi mau dihidupkan, enggak bisa. Bagaimana mau membangun BUMN tekstil kalau yang ada saja dimatikan,” ujar Said.

Dia lantas menjelaskan faktor ketiga terkait dengan situasi di daerah-daerah yang terjadi relokasi pabrik, seperti dari Banten dan Jawa Barat yang berpindah ke Jawa Tengah, sebagai imbas dari pajak dan biaya cukai yang mahal.

Hal ini juga mencakup tingginya biaya operasional seperti sewa tanah, biaya listrik, dan air bersih yang melampaui kemampuan perusahaan terkait.

“Maka dari itu mereka relokasi. Jadi, semua persoalan PHK bukan karena upah. Upah itu hanya retorika yang dibangun agar kembali kepada rezim upah murah, agar mereka PHK tidak membayar pesangon, agar outsourcing [pekerja alih daya] bisa direkrut kembali,” katanya.

Said pun mendesak agar pemerintah turun tangan dalam mengatasi permasalah PHK ini. Secara khusus, dia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan nasib 2.500 buruh yang terancam PHK di PT Pakerin, Mojokerto, Jawa Timur.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Satu Data Kemnaker mencatat angka PHK mencapai 88.519 sepanjang 2025.

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker menyampaikan bahwa PHK banyak melanda sektor manufaktur dan padat karya. Dia juga menyebut kondisi ini banyak dipengaruhi oleh tekanan kinerja ekspor-impor dan dinamika geopolitik global sepanjang tahun lalu.

“Tekanan ekspor-impor itu pasti, kondisi dunia pada 2025 awal sampai semester pertama kan masih ada dinamika geopolitik tinggi, ada perang dan sebagainya,” kata Indah saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewaspadai adanya potensi pelambatan ekonomi pada pertengahan 2026 karena minimnya momentum pendorong pertumbuhan.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani memandang bahwa prospek perekonomian nasional tahun ini patut disikapi dengan optimisme yang tetap berhati-hati.

Pasalnya, terdapat potensi lonjakan ekonomi pada awal tahun seiring menumpuknya berbagai faktor musiman seperti tahun baru, hari raya Imlek, bulan Ramadhan, dan lebaran. Namun, risiko perlambatan dapat muncul selepas periode tersebut.

“Karena 2026 tidak memiliki one-off booster, pendorong struktural seperti konsumsi domestik, investasi, dan ekspor berbasis hilirisasi harus menjadi engine utama,” kata Shinta kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, konsumsi domestik harus dijaga sebagai jangkar pertumbuhan, khususnya melalui pemulihan dan penguatan kelas menengah agar efek pengganda konsumsi kembali terasa.

Apabila daya beli kelas menengah dan kelas menengah ke bawah tak terjaga, dia menilai bahwa kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB akan sulit diperluas.

Shinta lantas menyinggung investasi sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi melalui kualitas dan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja formal.

“Dunia usaha menilai bahwa keberlanjutan deregulasi, kepastian hukum, penurunan biaya berusaha, serta efektivitas transmisi kebijakan fiskal dan moneter ke sektor produktif dengan multiplier tinggi akan sangat menentukan,” lanjutnya.

Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa ekspor harus diperkuat sebagai mesin pertumbuhan bernilai tambah melalui hilirisasi yang lebih terarah dan diversifikasi pasar.

Dunia usaha, menurutnya, melihat peluang ekspor hanya bisa dimanfaatkan jika daya saing domestik terus dibenahi, terutama terkait logistik, energi, pembiayaan, dan kepastian regulasi.

“Penguatan sektor padat karya juga menjadi penting agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka PDB, tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli,” ujarnya.

Terakhir, Shinta menekankan pentingnya pembenahan struktural yang konsisten, alih-alih hanya dengan mengandalkan stimulus jangka pendek. Dengan demikian, pihaknya optimistis target pertumbuhan ekonomi dapat dikejar secara sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 2026 ke arah 6%, kendati target yang tercantum di APBN hanya 5,4%. Namun, tantangan di depan tidak semudah yang diperkirakan olehnya.

Purbaya mengatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang bakal fokus dilakukan oleh pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tiga hal tersebut adalah memacu belanja pemerintah, koordinasi fiskal dan moneter yang lebih erat dengan Bank Indonesia (BI), serta mengurai satu per satu hambatan usaha.

“Yang penting adalah ke depan dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya tidak terlalu sulit untuk dicapai," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah mengguyur sektor swasta dengan berbagai insentif pajak pada awal 2026 dipandang lebih sebagai upaya mencegah pelemahan ekonomi dibandingkan untuk memacu pertumbuhan.

Sekadar catatan, pemerintah telah menerbitkan sederet aturan yang memberikan keringanan hingga pembebasan pajak untuk sektor padat karya, properti hingga UMKM.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan sektor padat karya yang di antaranya meliputi tekstil dan alas kaki hingga pariwisata sepanjang tahun ini ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.105/2025.

Kemudian, pemerintah melalui PMK No.90/2025 kembali menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN DTP 100% dari harga jual sampai dengan Rp2 miliar untuk rumah tapak, atau rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Tidak hanya itu, pemerintah melanjutkan kebijakan tax holiday guna mendorong investasi serta insentif PPh final UMKM 0,5%.

Menurut Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman, berbagai insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah di awal 2026 lebih tepat dibaca sebagai upaya menahan pelemahan ekonomi, bukan sebagai pemicu lonjakan pertumbuhan.

Rizal menilai pembebasan PPh 21 di sektor padat karya membantu menjaga daya beli pekerja dan menahan tekanan PHK. Sementara itu, PPN DTP properti dan perpanjangan tax holiday memberi ruang napas bagi dunia usaha agar tidak menunda aktivitas.

"Namun secara keseluruhan, dampaknya ke target ekonomi nasional masih cenderung terbatas. Insentif ini bekerja sebagai bantalan agar ekonomi tidak melambat terlalu dalam, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong ekspansi baru secara signifikan, apalagi jika permintaan dan investasi belum benar-benar pulih," terangnya kepada Bisnis, Selasa (6/1/2025).

Menurut Rizal, kendala utama yang dihadapi dunia usaha sampai dengan saat ini masih seputar birokrasi dan kepastian regulasi. Banyak pelaku usaha menghadapi aturan yang sering berubah, proses perizinan yang panjang serta koordinasi pusat dan daerah yang belum rapi.

Di sisi lain, akses pembiayaan juga masih ketat karena perbankan cenderung berhati-hati melihat risiko usaha. Oleh sebab itu, Rizal menilai insentif fiskal dalam situasi seperti ini berpotensi hanya menjadi pereda jangka pendek jika tidak dibarengi pembenahan struktural.

"Tanpa deregulasi yang konsisten, penyederhanaan izin, dan kepastian kebijakan ke depan, stimulus fiskal sulit diterjemahkan menjadi ekspansi usaha yang nyata dan berkelanjutan," terang ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi Jakarta itu.

Jatuh Bangun Sektor Riil

Untuk diketahui, sebagian dari insentif pajak itu merupakan paket ekonomi yang diumumkan pemerintah pada September 2025 lalu. Ada yang digelontorkan sepanjang 2025 bahkan berlanjut hingga 2029.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa keberlanjutan pembebasan PPh 21 DTP untuk sektor hotel, restoran dan kafe (horeka) telah dipastikan sampai dengan 2026.

"Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor horeka masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggaran Rp480 miliar dengan gaji di bawah Rp10 juta," tuturnya di Istana Kepresidenan, September 2025 lalu.

Kemudian, pemerintah juga menggelontorkan keringanan untuk pembebasan PPh bagi sektor padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit. Target penerima adalah bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, dan menyasar sebanyak 1,7 juta pekerja.

"Alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Dan ini pun akan dilanjutkan tahun depan [2026]," kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu sebelumnya mengatakan tax holiday berlanjut di 2026 dan penerapannya bakal mengacu kepada rezim pajak minimum global (global minimum tax).

"Karena dengan adanya global minimum tax, kami boleh memberikan tax holiday itu kan jadinya sampai 15% yang minimum. Jadi berarti 22% dikurang 15% berarti kan 7%," jelas Febrio di kantor Kemenkeu, Jakarta, Seasa (23/12/2025).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto sebelumnya juga mengusulkan agar pemilik UMKM yang merupakan wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perseorangan dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun mendapatkan insentif PPh final 0,5% secara permanen.

Setelah memperpanjang periode insentif sampai dengan 2029, Bimo menyebut pihaknya berencana untuk menghapus jangka waktu tertentu untuk pemberian insentif dimaksud bagi WP OP dan PT OP, sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022.

Bimo menyebut penyiapan regulasi tersebut sudah selesai dibahas dan diusahakan terbit secepatnya. "Rencananya untuk WP OP. [Aturannya] secepatnya lah ya, karena sudah selesai pembahasan," ujarnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam mengambil langkah tegas dengan membekukan izin usaha dan impor tiga perusahaan yang terlibat dalam kasus masuknya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ilegal ke wilayah Batam. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat penguatan pengawasan lingkungan sekaligus kepastian regulasi bagi iklim usaha.

Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Rullysyah mengonfirmasi bahwa Izin Usaha Khusus (IUK) serta izin impor milik PT Esun International Utama Indonesia (EIUI), PT Logam Internasional Jaya (LIJ), dan PT Batam Battery Recycle Industries (BBRI) resmi dibekukan.

"IUK kita freeze karena masih ada kewajiban re-ekspor," ujar Rullysyah, Jumat (26/12/2025) di Batam.

Selama masa pembekuan, ketiga perusahaan tidak diperkenankan melakukan aktivitas lalu lintas barang di Batam.

Pembekuan izin ini berkaitan langsung dengan temuan 73 kontainer limbah B3 ilegal di Pelabuhan Batu Ampar pada September 2025. Hasil uji laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menunjukkan muatan berupa limbah elektronik (e-waste) yang tidak sesuai dengan HS Code dalam dokumen impor.

KLH telah mewajibkan perusahaan terkait untuk melakukan re-ekspor ke negara asal guna mencegah dampak lingkungan. BP Batam menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penegakan aturan dan perlindungan daya saing Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan yang patuh regulasi.

Dari sisi profil, EIUI disebut sebagai perusahaan lama di sektor pengolahan limbah plastik, LIJ tercatat memiliki volume impor terbesar dalam manifes, sementara BBRI terseret akibat temuan e-waste dalam jalur distribusinya.

BP Batam berharap langkah ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar menjalankan aktivitas bisnis sesuai ketentuan lingkungan hidup, sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan industri berstandar internasional.(239)

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha menilai pemerintah harus bekerja ekstra untuk menutup gap penerimaan pajak sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira tak menampik bahwa target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun terbilang ambisius, mengingat realisasi penerimaan pada tahun ini yang diproyeksikan hanya mencapai 84% hingga 90% dari outlook sebesar Rp2.076,92 triliun.

“Yang paling penting adalah cara mengejar penerimaan tidak boleh membebani pelaku usaha yang sedang memulihkan cashflow dan memperluas ekspansi. Basis pajak harus diperluas secara sehat, bukan dengan pendekatan represif,” kata Anggawira kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Dia menjelaskan, pemerintah tak bisa hanya mengandalkan intensifikasi terhadap wajib pajak yang telah patuh. Menurutnya, basis pajak perlu diperluas dengan integrasi data lintas kementerian/lembaga, digitalisasi ekonomi daerah, hingga memetakan sektor-sektor informal yang sudah memiliki potensi besar tetapi belum masuk sistem.

Anggawira menjelaskan, apabila ekstensifikasi pajak ini berjalan baik, maka tekanan terhadap pelaku usaha yang sudah patuh akan bisa ditekan.

Dia lantas menggarisbawahi pentingnya kepastian regulasi bagi dunia usaha, terutama terkait insentif, restitusi, dan aturan perpajakan yang sering berubah.

Menurutnya, administrasi pajak harus bisa mempercepat restitusi tanpa praktik pemeriksaan berlebihan, hingga melakukan penyederhanaan proses keberatan dan banding.

Selain itu, Hipmi menilai bahwa insentif untuk industri padat karya, UMKM, ekonomi digital, dan hilirisasi harus diperkuat agar penerimaan pajak tumbuh secara alami. Hal ini dapat dicapai dengan penguatan kolaborasi bersama dunia usaha yang berbasis data riil di lapangan.

Terakhir, Anggawira menjelaskan bahwa pendekatan yang edukatif dan persuasif lebih efektif dibandingkan pendekatan yang berlebihan dalam menarik pajak.

“Ketika pelaku usaha merasa dianggap sebagai mitra pembangunan, kepatuhan pajak akan meningkat secara sukarela,” pungkasnya.

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih meyakini outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang 2025 masih bisa tercapai.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.459,03 triliun hingga Oktober 2025 atau sekitar 70,2% dari perkiraan penerimaan sepanjang tahun. Artinya, otoritas pajak harus mengumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan agar outlook tersebut tercapai.

Oleh karenanya, pihaknya mencanangkan sejumlah strategi untuk mengamankan target penerimaan, antara lain memperkuat penegakan hukum, memperkuat sistem administrasi, hingga mengoptimalkan pembayaran pajak dari sektor utama yang mengalami pertumbuhan.

“Realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," kata Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Perbedaan data pemutusan hubungan kerja (PHK) antara buruh dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengemuka. Kendati demikian, lesunya sektor padat karya menjadi benang merah yang dapat ditemukan dari perbedaan tersebut.

Dari kalangan buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengeklaim angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 mencapai 100.000 orang, lebih banyak dari data Kemnaker yang mencatat 88.519 kasus PHK sepanjang 2025.