Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis kini semakin kuat dengan hadirnya sistem digital “Jaksa Garda Desa” (Jaga Desa) yang dikembangkan Kejaksaan Agung bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kehadiran aplikasi tersebut menjadi tambahan instrumen pengawasan yang dapat mendorong satuan pelaksana di lapangan, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar bekerja lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Dadan, integrasi sistem digital ini membuat pengelolaan program MBG bisa dipantau lebih ketat, terutama karena sebagian besar anggaran, sekitar 93 persen, disalurkan langsung ke rekening virtual SPPG yang tersebar di berbagai daerah, mayoritas di wilayah desa.

“Dengan adanya Jaga Desa, pengawasan jadi lebih menyeluruh. Kami berharap seluruh mitra SPPG semakin serius menjalankan program makan bergizi ini agar kualitasnya terus meningkat dan lebih akuntabel,” ujarnya dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui aplikasi Jaga Desa, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti inspektorat internal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta partisipasi masyarakat.

Dadan juga menjelaskan bahwa setiap SPPG diwajibkan mengunggah data harian terkait menu makanan, kandungan gizi, hingga rincian harga. Mekanisme ini, menurutnya, menjadi bagian dari transparansi program MBG di lapangan.

Selain itu, sistem umpan balik dari penerima manfaat juga tengah dikembangkan, mencakup aspek kecepatan layanan dan kualitas makanan yang disajikan.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa aplikasi Jaga Desa merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan RI dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan dan bebas dari penyimpangan hukum, termasuk potensi korupsi.

Ia berharap penguatan sistem pengawasan digital ini dapat mendorong pelaksanaan pembangunan desa, termasuk program MBG, berjalan lebih bersih, efektif, dan tepat sasaran.

(SAW)

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut agenda Retret Kabinet Merah Putih yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026), akan difokuskan pada evaluasi kebijakan kementerian dan lembaga (K/L).

“Ya kita mungkin evaluasi semua kebijakan dari kementerian/lembaga kira-kira itu sih, tetapi detailnya saya enggak tahu. Saya baru pertama kali ikut acara yang seperti ini,” ujar Purbaya kepada wartawan sebelum berangkat ke Hambalang.

Terkait persiapan dari Kementerian Keuangan, Purbaya mengatakan dirinya telah menyiapkan berbagai materi terkait kondisi ekonomi nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kendati demikian, dia mengaku kemungkinan besar tidak akan menjadi pembicara.

“Saya sudah hapalin macam-macam, hapalin ekonomi, hapalin APBN, tetapi kayaknya tidak disuruh ngomong. Jadi yaudah santai aja,” katanya.

Purbaya juga menilai pembahasan dalam retret kemungkinan akan menyoroti program-program unggulan kementerian untuk satu tahun ke depan. Hal tersebut, menurutnya, terlihat dari daftar menteri yang dijadwalkan menjadi pembicara.

“Sepertinya program-program, kalau lihat dari ininya ya, orang yang disuruh bicara program-program unggulan dari kementerian-kementerian,” ujarnya.

Purbaya menyatakan tidak melihat namanya tercantum sebagai salah satu pembicara pada acara retret Kabinet Merah Putih.

Purbaya menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima, tidak ada pembicara dari luar negeri dalam agenda retret tersebut. Dia menyebut pemaparan materi akan diisi oleh sejumlah menteri kabinet.

“Tidak ada katanya. Dari beberapa menteri ada 10 sampai 12. Ada banyak menteri, kita lihat nanti,” tandas Purbaya.

Retret Kabinet Merah Putih ini menjadi salah satu forum konsolidasi internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program prioritas lintas kementerian di awal tahun 2026.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,596 triliun untuk program unggulan Gratis Pol dan Jospol pada tahun 2025 sebagai langkah akselerasi transformasi ekonomi menuju era Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dana tersebut terbagi menjadi Rp1,23 triliun untuk Gratis Pol dan Rp2,363 triliun untuk Jospol.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setdaprov Kaltim) Ujang Rachmad menyatakan program ini merupakan fondasi strategis dalam mempersiapkan Kaltim menghadapi bonus demografi.

Hal itu disampaikan dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Astara Hotel, Balikpapan, Senin (8/12/2025).

"Kita sedang membangun fondasi agar Kaltim bergerak dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas," kata Ujang Rachmad dalam konferensi pers, Senin (8/12/2025).

Inisiatif ini selaras dengan visi "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas" yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Dalam konteks ini, Kalimantan Timur tidak lagi dipandang sekadar sebagai gudang sumber daya alam, melainkan sebagai pusat strategis transformasi ekonomi nasional di Kawasan Timur Indonesia.

Ujang menjelaskan, program Gratis Pol dirancang untuk membuka akses merata terhadap layanan dasar, dengan 6 fokus utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pertama, sektor pendidikan mendapat perhatian serius melalui pemberian beasiswa berjenjang dari SMA hingga S3 untuk 32.879 siswa dan mahasiswa.

Menurutnya, langkah ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak SDM unggul yang siap bersaing di era bonus demografi.

Kedua, layanan kesehatan gratis ditargetkan untuk 5.000 warga hingga Juni 2025, khususnya bagi mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan atau terputus dari BPJS.

Dengan hanya menunjukkan KTP Kaltim, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan setara Kelas 3 di fasilitas yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi.

Ketiga, sebanyak 63.718 siswa baru kelas 10 di SMA, SMK, SLB, dan MA, baik negeri maupun swasta akan menerima seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya.

Dia menyebutkan distribusi telah dimulai di Samarinda dan Balikpapan, dan akan merambah ke seluruh kabupaten/kota.

Keempat, program Internet Desa Gratis menargetkan 841 desa terhubung jaringan internet untuk mendukung ekonomi digital dan pelayanan publik.

Dia mengungkapkan, per 1 Desember 2025, realisasi telah mencapai 93% atau 781 desa, dengan dukungan berbagai mitra penyedia layanan menggunakan teknologi fiber optik hingga satelit untuk wilayah terpencil.

Kelima, pemerintah provinsi membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menanggung biaya administrasi akad rumah hingga Rp10 juta. Kerja sama dengan perbankan, termasuk BTN Syariah, Mandiri, dan BPD Kaltim yang diharapkan dapat mempermudah akses kepemilikan hunian layak.

Keenam, sebagai bentuk apresiasi kepada penjaga rumah ibadah, program Ibadah Gratis mengalokasikan Rp30,8 miliar untuk memberangkatkan 880 marbot, pendeta, dan pemuka agama lainnya ke tanah suci pada tahun 2025.

Sejalan dengan program Gratis Pol, program Jospol dengan anggaran Rp2,36 triliun difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui 9 program unggulan.

Program ini mencakup hilirisasi industri, pengembangan sektor pertanian, insentif guru, pemberdayaan ekonomi kreatif dan digital (UMKM), pariwisata, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, perbaikan jalan, digitalisasi Sungai Mahakam, serta kemudahan investasi.

Ujang menekankan bahwa kehadiran IKN menjadi momentum krusial bagi Kaltim untuk mempercepat diversifikasi ekonomi dan mempersiapkan Generasi Emas Kalimantan.

"Transformasi ekonomi bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tugas kolektif," tegasnya.

Dia mengajak seluruh elemen, baik dunia usaha, investor, maupun masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjadikan Kalimantan Timur sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mewujudkan kontribusi positif yang bermanfaat luas tentunya bagi masyarakat di sekitarnya,

Padalarang, Jawa Barat (ANTARA) - Head of Internal Communications
PT Astra International Tbk Regina Panontongan mengungkapkan, program unggulan Astra mewujudkan kontribusi positif kepada masyarakat.

"Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mewujudkan kontribusi positif yang bermanfaat luas tentunya bagi masyarakat di sekitarnya," ujar Regina Panontongan dalam Workshop Lingkungan Astra di Cidadap, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat.

Menurut dia, pelaksanaan Workshop Lingkungan Astra kali ini dikembangkan dengan memperkuat sinergi berbasis komunitas

"Pada pelaksanaan tahun ini, Workshop Lingkungan Astra dikembangkan dengan memperkuat sinergi berbasis komunitas. Jadi antara penerima apresiasi SATU Indonesia Awards dengan juga program kontribusi sosial berkelanjutan Astra lainnya seperti Kampung Berseri Astra," katanya.

Astra sendiri menjalankan kontribusi sosial sejak lama dengan empat pilar kontribusi sosial Astra yakni bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan.

"Dari keempat pilar tersebut tentunya implementasinya banyak teman-teman.
Dan ini semuanya diimplementasikan melalui berbagai program unggulan Astra contohnya adalah SATU Indonesia Awards, kemudian Desa Sejahtera Astra, dan juga Kampung Berseri Astra," kata Regina Panontongan.

Dalam pembinaan berkelanjutan tersebut, lanjutnya, tokoh-tokoh yang berperan dalam program unggulan Astra semuanya sekarang sudah tergabung dalam sebuah komunitas, yaitu adalah komunitas Astra.

Dalam kesempatan sama, Kepala Desa Padalarang Karom mengaku, program unggulan Astra, seperti Kampung Berseri Astra, membantu dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Alhamdulillah saya merasa terbantu.
Jadi bahkan kami selaku warga masyarakat banyak meniru, banyak mencontoh ke Kampung Berseri Astra yang ada. Karena biar bagaimanapun Kampung Berseri Astra ini ilmunya sudah banyak dimanfaatkan oleh warga masyarakat," kata Karom.

Sementara itu, penggerak Kampung Berseri Astra Cidadap yakni Deden Syarif Hidayat mengatakan Kampung Berseri Astra memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar.

"Ekonominya tadi bisa memberdayakan masyarakat sekitar, menghasilkan pendapatan termasuk keterlibatan masyarakat secara tidak langsung seperti ada yang buka warung-warung, ada yang buka homestay, dan sebagainya," kata Deden.

Sedangkan penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards bidang Lingkungan 2021 Vania Febrianty mengatakan bahwa program unggulan Astra memiliki misi untuk membuat suatu perubahan.

"Menurut aku kalau untuk satu Indonesia awards sendiri, jadi ternyata kan kita tuh bukan hanya sekadar menanam, kita punya misi untuk membuat satu perubahan dalam satu sistem pangan yang ingin lebih berkeadilan, lebih sehat, mensejahterakan banyak orang," kata Vania.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah program unggulan lintas sektor yang telah direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2026. Pemerintah juga telah menyiapkan regulasi pendukung untuk memastikan kesinambungan program- program prioritas nasional tersebut.

“Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPH final untuk UMKM sampai tahun 2027. Kemudian PPH 21 untuk sektor pariwisata dan industri padat karya. Kemudian PPN DTP untuk sektor perumahan dan juga penerima diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” jelas Menko Airlangga usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan, Rabu (29/10) malm.

Dalam rapat tersebut terungkap juga bahwa sejumlah indikator utama perekonomian masih mencatat tren positif, menegaskan kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia.

“Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100 sampai 115. Ritel juga baik sebesar 5,8%, PMI senilai 50,4,” ujar Menko Airlangga.

Sektor investasi dan konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren pertumbuhan positif. Realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index meningkat hingga 297 menjelang akhir tahun.

Peningkatan ini sejalan dengan kinerja sektor perbankan yang turut menguat. Dari sisi produksi, peningkatan utilisasi kapasitas industri menandakan aktivitas ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Airlangga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap berbagai program strategis di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, terutama terkait dengan kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

“Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan revitalisasi tambak pantura yang 20 ribu hektare. Pengembangan tambak udang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur. Modernisasi kapal dan juga terkait dengan program Makan Bergizi Gratis,” ungkapnya.

Menko Airlangga menuturkan bahwa seluruh kementerian teknis telah menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan berbagai program unggulan tersebut, yang akan terus dipantau hingga akhir tahun mendatang. Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini,” kata Airlangga.

Terkait negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS), Airlangga menyampaikan bahwa pembahasan akan dilanjutkan setelah pelaksanaan KTT APEC pada akhir bulan ini, khususnya pada aspek penyusunan legal drafting dengan pihak AS.

Untuk kesepakatan tarif nol persen, Menko Airlangga optimistis Indonesia akan memperoleh hasil serupa dengan Malaysia.

“Jadi kita sudah bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, itu seluruhnya diberikan tarif nol persen. Kita minta juga untuk komoditas tertentu semisal yang menjadi supply chain untuk industri kesehatan,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan poin-poin hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto soal perkembangan ekonomi nasional terkini.

Airlangga yang didampingi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya melaporkan sejumlah indikator ekonomi ke Presiden. Dia memastikan indikator ekonomi Indonesia masih solid, seperti indeks kepercayaan konsumen di level 100-115, pertumbuhan ritel 5,8%, dan PMI manufaktur 50,4.

"Tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik. Beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100-115. Retail juga baik, 5,8%," tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam (29/10/2025).

Selain itu juga dari laporan Mandiri Spending Index juga naik menjadi 290,5 di bulan Oktober ini.

"Ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain, kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat," kata Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengatakan presiden menanyakan terkait perkembangan dari program unggulan yang sudah dicanangkan. Sehingga disampaikan beberapa program yang dilanjutkan pada tahun depan. Dia memastikan regulasi dan payung hukum untuk program-program ini akan disiapkan.

"Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPh Final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPh 21 untuk wisata dan padat karya, kemudian PPnDTP untuk sektor perumahan, dan juga diskon iuran JKK dan JKM," kata Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Prabowo juga meminta progres program-program di berbagai sektor, seperti hilirisasi, revitalisasi tambak pantura, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Nah Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi. Di KKP terkait dengan revitalisasi tambak Pantura yang 20 ribu hektare;pengembangan tambak undang terintegrasi di NTT; modernisasi kapal dan juga terkait dengan program MBG," kata Airlangga.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Tepat satu tahun sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana tentang pembagian peran di dalam pemerintahan kembali menghangat.

Para pendukung menilai pemerintahan baru bergerak cepat; para pengkritik mempertanyakan efektivitas sejumlah program unggulan. Di tengah pujian dan kritik itu, satu narasi konsisten muncul: Gibran yang datang ke panggung politik nasional dengan label “wajah muda” dan simbol regenerasi tampak lebih minim profil dibandingkan sang presiden yang bertindak sangat aktif dan “take control” dalam berbagai urusan negara.

Saat kampanye, Gibran memiliki wajah sebagai simbol pembaruan anak muda yang sudah punya pengalaman memimpin kota (Surakarta), praktikal, dan dekat dengan generasi milenial. Setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, dia diberi panggung untuk memperkenalkan sejumlah inisiatif dari dorongan pendidikan AI hingga program layanan publik digital seperti “Lapor Mas Wapres” pada awal masa jabatan.

Namun, selama tahun pertama, Analis Komunikasi Politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio memperhatikan bahwa aktivitas-aktivitas publik Gibran cenderung bersifat seremonial atau administratif, bukan inisiatif kebijakan besar yang menggeser arah birokrasi atau diplomasi.

Dia menyatakan bahwa Gibran tersandera oleh dua narasi yang saling bertabrakan harapan simbolik perubahan anak muda dan bacaan publik soal keberlanjutan dinasti politik keluarga Jokowi kondisi yang, menurutnya, membuat arah politik Gibran menjadi gamang dan sulit menunjukkan gebrakan nyata.

“Dari awal kita harusnya juga mulai mengeset harapan kepada Gibran, dia jadi wapres kan memang peran bapak besar sekali. Jadi jangan set harapan seperti wapres sebelumnya. Memang minim gebrakan dan bisa diperkirakan kalau akan minim gerakan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Hendri menegaskan, tidak ada indikator sejauh ini yang menunjukkan Gibran memainkan peran strategis sebagaimana para pendahulunya. Dia membandingkan Gibran dengan dua wakil presiden era sebelumnya: K.H. Ma’ruf Amin yang aktif dalam pengembangan ekonomi syariah dan sosial, serta Boediono dan Jusuf Kalla yang dikenal teknokrat dan pengambil keputusan penting di bidang ekonomi dan pemerintahan.

“Kalau Ma'ruf Amin itu punya bidang jelas, dia fokus ke ekonomi syariah dan pemberdayaan sosial. Tapi kalau Gibran, ya fungsinya cuma mendampingi Pak Prabowo. Dia pelengkap aja, syarat aja, bahwa ada wakil presiden,” kata Hendri.

Meskipun menilai Gibran minim kontribusi substantif, tetapi Hendri menyoroti bahwa pekerjaan rumah terbesar pemerintahan Gibran pada tahun kedua tetap berada di bidang ekonomi.

Dia menilai, Gibran harus mengenal lebih akrab dengan tantangan ekonomi nasional saat ini tidak hanya terkait perlambatan pertumbuhan, tetapi juga menurunnya daya beli masyarakat dan melemahnya investasi.

Dalam konteks itu, menurut Hendri, Gibran seharusnya mulai mengambil peran lebih aktif dalam program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya generasi muda dan sektor UMKM.

“Masih sama sih sama tahun ini yaitu ekonomi. Yang paling berat sekarang itu ekonomi, jadi tahun depan juga pasti itu,” tandas Hendri.

Kontras: Prabowo sebagai control tower

Kontras antara gaya kepemimpinan kedua figur ini cukup tajam. Selama 12 bulan pertama, Presiden Prabowo tampak intensif memimpin agenda pemerintahan domestik dan global memimpin sidang kabinet paripurna, aktif melakukan lawatan luar negeri hingga 33 perjalanan ke 25 negara dan memegang peranan sentral dalam menentukan prioritas kebijakan nasional.

Salah satu ukuran visibilitas global adalah frekuensi dan profil kunjungan luar negeri. Dalam tahun pertama, catatan bisnis menempatkan Prabowo jauh lebih sering melakukan lawatan ke luar negeri dibandingkan Gibran sebuah indikator yang menegaskan bahwa representasi diplomatik utama berada di tangan presiden.

Beberapa liputan mencatat puluhan kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden dalam satu tahun pertama, sementara daftar kunjungan kerja resmi wapres relatif lebih pendek dan sering bersifat melepas kedatangan atau menyambut ketika presiden kembali.

Secara konstitusional, tugas wapres adalah membantu presiden. Dalam praktiknya, pembagian tugas sangat bergantung pada kesepakatan personal dan politik antar keduanya.

Menurut Hendri, jika Gibran ingin mengubah narasi “minim gebrakan”, ada beberapa pendekatan praktis yang bisa dipertimbangkan yaitu mengambil mandat sektoral yang jelas dan terukur dengan fokus pada satu atau dua isu besar.

Hendri melanjutkan orang nomor dua di Indonesia itu juga bisa membangun inisiatif yang bersinggungan langsung dengan publik muda program yang melibatkan partisipasi anak muda, inkubator startup daerah, atau reformasi sistem pendidikan menengah-kejuruan bisa menunaikan janji simbol regenerasi secara substansial.

“Misalnya transformasi pendidikan vokasi-AI, kewirausahaan digital untuk UMKM dengan target hasil yang dapat diukur dalam 12–24 bulan. Ini mirip peran yang dijalankan Ma’ruf Amin pada ekonomi syariah. Jadi spesifik, terukur, dan memiliki stakeholder jelas,” tandasnya.

Belum lagi, berdasarkan laporan Evaluasi Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran (CELIOS, 2025) tertuang bahwa Gibran mendapat nilai rata-rata 2 dari 10, menjadikannya salah satu pejabat dengan penilaian publik terendah.

Termasuk 76% responden menilai kinerjanya sangat buruk, 17% buruk, 7% cukup, dan hanya 1% baik. Tidak ada responden yang memberi nilai di atas 8. Skor ini turun dari rata-rata 3 pada survei 100 hari pertama pemerintahannya

“Kinerja Gibran dinilai tidak menunjukkan peningkatan berarti dalam kepemimpinan, koordinasi, maupun komunikasi kebijakan,” demikian tulis laporan tersebut.

Dalam perbandingan antara periode 100 hari dan 1 tahun, jumlah penilai “sangat buruk” terhadap Gibran melonjak dari 31% menjadi 61%. Hal ini mencerminkan minimnya peran strategis Wapres Ke-14 RI itu dalam pemerintahan Prabowo, terutama dalam bidang kebijakan dan diplomasi.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa program-program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto telah terealisasi pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari makan bergizi gratis (MBG) hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Airlangga menyebut, sejumlah program prioritas yang telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo pada saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, saat ini sudah terealisasi di berbagai sektor. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

“Kita patut bersyukur dalam satu tahun [pemerintahan] Bapak Presiden Prabowo, beberapa program unggulan dari Bapak Presiden sudah dilaksanakan. Program yang dijanjikan pada masa kampanye seluruhnya sudah berjalan,” kata Airlangga dalam acara Akad Massal KUR dan KPP di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, program MBG telah disalurkan sebanyak 1,1 miliar porsi di seluruh Indonesia. Selain itu, beasiswa Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu juga diberikan kepada 9.705 siswa. Selain itu, Sekolah Unggulan Garuda juga telah berdiri di 16 lokasi.

Di sisi lain, politikus Partai Golkar ini juga menyebut bahwa Presiden Prabowo telah merenovasi 16.000 gedung sekolah dari jenjang SD hingga SMA, serta meluncurkan program cek kesehatan gratis (CKG) saat hari ulang tahun bagi masyarakat, yang telah menjangkau 38 juta penerima.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, Airlangga menjelaskan bahwa Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih pun ditargetkan terbentuk sebanyak 81.000 unit hingga akhir tahun. Selanjutnya, program subsidi perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga telah terealisasi bagi 221.047 unit rumah.

“Beliau [Presiden Prabowo Subianto] juga mendorong pengembangan 100 kampung nelayan Merah Putih. Kebijakan penghapusan tagihan utang bagi UMKM macet dilakukan agar mereka bisa kembali memperoleh akses kredit,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke berbagai pelaku UMKM yang bergerak di sektor produksi telah menembus lebih dari 60%, dengan target tambahan presentase pendistribusian tersebut sebesar 5% pada tahun 2026 mendatang.

“Tahun ini pemerintah menargetkan pelaksanaan KUR mencapai Rp300 triliun, dan tentunya usaha-usaha produktif bisa memperkerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi tentu ini akan menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor entrepreneurship," pungkasnya.