Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPPBK) Papua Barat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Corneles Sagrim mengatakan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya telah tuntas 100 persen.

Ia menjelaskan proyek pembangunan strategis dengan nilai anggaran lebih dari Rp444 miliar tersebut mencakup lima kegiatan utama, yakni pengembangan lahan, pembangunan tiga gedung utama, serta dukungan sistem penyediaan air minum (SPAM) bagi daerah otonomi baru (DOB).

"Seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar teknis, termasuk pengujian kualitas. Proyek ini juga telah diaudit oleh BPK," ujar Corneles di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis.

Menurut dia, total lahan yang dibebaskan untuk kawasan pusat pemerintahan mencapai sekitar 55 hektare.

Namun, pemanfaatan saat ini masih di bawah 20 hektare dan difokuskan pada pembangunan tiga gedung utama, yang meliputi Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP.

Ia mengakui keterbatasan lahan menjadi tantangan, terutama pada kompleks DPRP yang hanya berdiri di atas lahan sekitar 0,7 hektare.

Sementara itu, Kantor Gubernur memiliki luas lahan sekitar 1,7 hektare.

Bangunan Kantor Gubernur dirancang modern dan fungsional, dilengkapi ruang serbaguna, ruang rapat, ruang kerja gubernur dan wakil gubernur di lantai tiga, serta fasilitas lift.

Gedung tersebut mampu menampung hingga 300 orang dalam satu waktu.

Selain itu, aspek keamanan juga menjadi perhatian dengan pembangunan kawasan pada elevasi lebih dari 8 meter di atas permukaan laut guna mengantisipasi potensi banjir.

"Sistem drainase turut dirancang untuk mengatasi luapan air saat hujan deras.
Meski pembangunan fisik telah rampung, peresmian pusat pemerintahan tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat," katanya.

Pemerintah, kata dia, masih menunggu penyelesaian penataan kawasan yang saat ini memasuki tahap lelang.

Penataan kawasan itu meliputi pembangunan jalan, saluran drainase, ruang terbuka hijau, alun-alun, hingga gapura utama.

Kawasan ini juga akan dilengkapi dengan multi utility tunnel (MUT), yakni sistem saluran bawah tanah terpadu untuk jaringan utilitas seperti pipa air, listrik, dan telekomunikasi.

"Kami ingin seluruh utilitas tertata rapi di bawah tanah sehingga kawasan terlihat lebih modern dan tertib," katanya.

Untuk operasional penuh gedung, lanjut dia, masih menunggu suplai listrik dari PT PLN (Persero) agar fasilitas seperti lift dan sistem pendukung lainnya dapat berfungsi optimal.

Kendati demikian, Corneles menegaskan bangunan tersebut pada prinsipnya sudah dapat digunakan dan tinggal menunggu proses serah terima pengelolaan.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan rancangan peraturan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029. Keputusan tersebut ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil.

RPMK tersebut memiliki tiga urgensi pembentukan. Pertama, pemberian landasan hukum penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Kedua, pemberian landasan hukum bagi pajak karbon. Ketiga, pemberian landasan hukum mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Dokumen itu juga menjelaskan RPMK tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil yang akan mengatur tiga poin utama.

Pertama, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang telah diselesaikan pada 2025. Kedua, pajak karbon direncanakan rampung pada 2026. Ketiga, mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol ditargetkan selesai pada 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," tulis Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

[Gambas:Youtube]

Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita (pemerintah pusat) ambil alih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/PSEL) harus rampung dalam tujuh minggu guna mempercepat penanganan persoalan sampah nasional yang kian mendesak.

"Karena ini perintah Bapak (Presiden Prabowo Subianto) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita (pemerintah pusat) ambil alih. Perintahnya begitu," kata Zulhas di Jakarta, Selasa.

Zulhas menekankan hal itu saat menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara tiga pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola (BUPP) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Penandatanganan itu mencakup tiga wilayah strategis, yakni Kota Bekasi, Bogor Raya dan Denpasar, sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong transisi energi bersih.

Zulhas menyebut sebelumnya proyek PSEL dirancang dalam kurun waktu 11 tahun, namun hanya dua proyek yang terealisasi dan itu pun tidak seluruhnya berjalan optimal.

"Selama 11 tahun itu cuma dua. Dua pun, satu jalan satu tidak, yang jalan pun juga kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak," tuturnya.

Atas hal itu, pemerintah kemudian menargetkan penyelesaian proyek dalam waktu enam bulan. Namun, lanjut Zulhas, Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan yang jauh lebih cepat agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.

Hasilnya, target penyelesaian proyek dipangkas menjadi tujuh minggu melalui berbagai langkah percepatan dan koordinasi lintas kementerian serta dukungan pemerintah daerah.

Zulhas menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil alih proyek jika dalam waktu tujuh minggu tersebut pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia juga meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk mengawal langsung pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana dan tidak kembali mengalami keterlambatan.

"Karena itu rapat terakhir di sini saya juga mengatakan Pak Gubernur boleh saja berimprovisasi, cari mitra segala macam, karena ini perintah Bapak (Presiden) langsung," tegasnya.

Saat ini, sejumlah proyek telah mulai berjalan dan pemerintah menargetkan percepatan terhadap 12 lokasi tambahan yang juga harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari tujuh minggu.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 32 kawasan aglomerasi sebagai bagian dari upaya besar menangani persoalan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.

Namun, capaian tersebut baru akan menyelesaikan sekitar 24 hingga 25 persen dari total persoalan sampah nasional, sehingga masih diperlukan langkah lanjutan untuk menangani sisa permasalahan yang ada.

"Kalau ada yang pakai waste-to-energy bisa, silakan, kita akan bikin agar lebih cepat. Karena itu banyak terdapat di beberapa kabupaten/kota," ucapnya.

Pemerintah juga mendorong pengelolaan sampah dilakukan dari sumbernya, seperti di pasar, perkantoran, sekolah, dan fasilitas publik lainnya agar beban penanganan dapat berkurang secara signifikan.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap persoalan sampah nasional dapat ditangani lebih cepat sekaligus mendorong investasi di sektor pengolahan sampah menjadi energi listrik secara berkelanjutan.

"Jadi, tolong Pak Gubernur, Bupati, Walikota ini dikawal agar bisa selesai tepat waktu agar juga kita senang, kita bersih, tapi investornya juga tidak rugi karena selalu ada yang dikerjakan sampahnya tersedia," katanya.

Adapun proyek PSEL di Kota Bekasi, Jawa Barat, pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara.

Kemudian untuk proyek PSEL di Bogor Raya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor bersama PT Weiming Nusantara Bogor New Energy.

Selanjutnya untuk wilayah Denpasar Raya, kerja sama dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung dengan PT Weiming Nusantara Bali New Energy.

Diketahui, rencana pembangunan PSEL sebelumnya diajukan di sekitar 34 lokasi, kemudian disesuaikan menjadi 33 lokasi yang mencakup 61 kabupaten/kota.

Namun, sejumlah lokasi tersebut kemudian digabung dalam bentuk kawasan layanan sehingga menjadi 30 proyek yang mencakup 61 kabupaten/kota karena menggunakan pendekatan penggabungan wilayah dalam satu proyek.

Proyek PSEL tersebut memiliki kapasitas pengolahan sekitar 14,4 juta ton sampah per tahun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 22,5 persen dari total timbunan sampah nasional.

Menurut Zulhas, sekitar 77,5 persen sampah lainnya akan ditangani melalui pendekatan lain, termasuk pengelolaan di sektor perkantoran, pasar, sekolah dan fasilitas publik.

Pemerintah telah memiliki berbagai teknologi pengolahan sampah, seperti refuse-derived fuel (RDF), hingga pengolahan kompos, yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

Selain itu, sejumlah proyek lain seperti Palembang, Tangerang Selatan, Makassar, Lampung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, hingga Medan telah diverifikasi dan siap memasuki tahap lelang.

Menurut Zulhas, pemerintah menargetkan proyek tahap awal dapat mulai beroperasi pada 2027, sedangkan proyek lainnya ditargetkan rampung pada Mei 2028.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jalur 6, 7, dan 8 di Stasiun Bogor, Jawa Barat akan ditutup sementara mulai Rabu (15/4) seiring pekerjaan peningkatan infrastruktur perkeretaapian.

Penutupan dilakukan dalam rangka proyek perpanjangan jalur untuk mendukung operasional rangkaian Commuter Line dengan stamformasi 12 (SF12). Proyek ini diperkirakan berlangsung selama 90 hari hingga rampung.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan selama masa pekerjaan, layanan naik-turun penumpang akan dialihkan ke jalur lain.

"Selama periode pekerjaan mulai besok 15 April 2026, pengguna Commuter Line Bogor yang naik dan turun hanya akan dilayani di peron jalur 2-3 dan peron jalur 4-5," ujar Karina dalam keterangan resmi, Selasa (14/4).

Untuk mendukung mobilitas penumpang, KAI Commuter menyiapkan fasilitas selasar dan penyeberangan sementara dari pintu masuk sisi barat, termasuk dari arah Jalan Kapten Muslihat menuju peron aktif.

Akses keluar-masuk melalui hall barat stasiun juga akan diatur secara situasional, terutama saat jam sibuk guna mengantisipasi antrean. Sementara itu, pengguna dari sisi selatan dapat memanfaatkan jembatan penyeberangan orang (JPO) Stasiun Bogor Paledang.

Selain itu, terdapat penyesuaian pada 31 jadwal perjalanan Commuter Line Bogor selama masa pekerjaan.

"Terdapat penyesuaian 31 jadwal keberangkatan dan kedatangan perjalanan Commuter Line Bogor selama 2-3 menit dari jadwal sebelumnya. Sedangkan pemberangkatan lainnya tidak mengalami perubahan," ujar Karina.

KAI Commuter menyebut proyek ini dilakukan sebagai respons atas peningkatan jumlah pengguna di Stasiun Bogor yang mencapai rata-rata 98 ribu hingga 100 ribu penumpang per hari.

Pihak operator juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan serta mengimbau pengguna untuk menyesuaikan perjalanan dan mengikuti arahan petugas selama proses pembangunan berlangsung.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ditargetkan rampung pada pekan depan.

Tenaga Ahli Menteri Keuangan Herman Saheruddin menyampaikan pemerintah dan DPR sangat intensif membahas perubahan UU P2SK. Hingga saat ini proses revisi UU P2SK sudah mencapai 95%.

“Target kita adalah minggu depan itu sudah bisa keluar, sudah selesai [dibahas],” kata Herman usai menghadiri Rapat Panja RUU P2SK di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2026).

Herman mengungkapkan, total Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam revisi UU P2SK mencapai 1.123 poin. Jumlah itu mencakup keseluruhan isi, baik batang tubuh maupun bagian penjelasan. Secara rinci, batang tubuh terdiri dari 751 DIM, sementara sisanya merupakan DIM pada bagian penjelasan, yakni sekitar 372 poin.

Kendati tidak merinci lebih jauh poin-poin apa saja yang diubah dalam aturan sebelumnya, Herman menegaskan bahwa revisi UU P2SK disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk kondisi geopolitik yang tengah berkecamuk.

Menurutnya, sejumlah poin dalam UU P2SK perlu diperkuat agar pasar sektor keuangan Indonesia lebih transparan dan stabil dalam menghadapi dinamika saat ini.

“Jadi kita melihat ruang-ruang di undang-undang P2SK itu masih bisa terus diperkuat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, revisi UU P2SK ini merupakan usul inisiatif dari DPR. Dalam catatan Bisnis, DPR menjelaskan UU P2SK perlu direvisi untuk menindaklanjuti dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertama, Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023 terkait kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Kedua, Putusan MK No. 85/PUU-XXII/2024 terkait penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sudah selesai dibangun 100 persen dan siap untuk beroperasi.

Sementara itu, 34 ribu KopDes lainnya dalam tahap finalisasi pembangunan. Targetnya, puluhan ribu koperasi itu beroperasi pada Mei mendatang.

"Ada 3.125-an bangunan gerai dan alat perlengkapan yang sudah dibangun dan bisa beroperasi. Kemudian sedang dibangun sudah mencapai angka 34 ribu. Insyaallah 2 bulan akan selesai," ujar Ferry ditemui di kantornya, Senin (30/3).

Menurut Ferry, beroperasinya 3.000 lebih KopDes Merah Putih ini akan menopang perekonomian dalam negeri 2026. Diharapkan, target perekonomian bisa tercapai setelah 80 ribu koperasi bisa beroperasi total.

Ia menyebutkan, semua KopDes yang telah selesai dibangun 100 persen itu juga telah menerima kendaraan dari pemerintah yakni 1 pikap dan 1 truk. Nantinya akan digunakan sebagai operasional membawa hasil panen masyarakat sekitar.

"Sudah ribuan kendaraan yang telah disalurkan di Koperasi Desa yang telah rampung pembangunan fisik gudang dan gerainya. Alat kelengkapannya langsung ada dengan sarana truk dan pikap," jelasnya.

Ferry mengakui pikap dan truk itu adalah kendaraan yang diimpor oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dari India. Totalnya sebanyak 105 ribu unit.

Ke depan, Ferry memastikan kekurangan kendaraan untuk total 80 ribu KopDes Merah Putih akan diprioritaskan dari dalam negeri. Pasalnya, kendaraan impor belum bisa memenuhi kebutuhan untuk 160 ribu kendaraan, di mana 1 koperasi mendapatkan 2 mobil.

"Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain," pungkasnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sudah menerima kendaraan impor dari India. Sebab, koperasi tersebut sudah siap 100 persen untuk beroperasional.

Menurut Ferry, satu Kopdes Merah Putih menerima dua kendaraan impor India, yakni pikap dan truk. Artinya, sudah sebanyak 6 ribuan dari 105 ribu kendaraan yang diimpor dari Negeri Bollywood itu masuk ke dalam negeri.

"Kemarin sudah disalurkan ke Koperasi-koperasi Merah Putih dan rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan," ujar Ferry ditemui di Kantornya, Senin (30/3).

Ferry menekankan impor pikap dari India akan tetap berjalan, meski sebelumnya sempat dipermasalahkan. Nantinya, total kebutuhan yang diimpor akan datang bertahap ke dalam negeri.

"Ini 105 ribu totalnya, tapi ini kan secara bertahap sesuai dengan begitu ada Koperasi Desa Merah Putihnya rampung, bangunan fisik, gudang, grade dan alat kelengkapannya (selesai), langsung dilengkapi dengan sarana truk dan pikap," jelas Ferry.

Ia menyebutkan impor 105 ribu kendaraan dari India akan tetap jalan karena perjanjian memang sudah dilakukan. Hanya saja, untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya akan diprioritaskan industri dalam negeri.

Ferry mengatakan kebutuhan kendaraan untuk target 80 ribu Kopdes Merah Putih sebanyak 160 ribu. Sebab, satu koperasi akan diberikan 1 pikap dan 1 truk.

"Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain," pungkasnya.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan proses negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat pada prinsipnya telah selesai. Saat ini, kedua negara hanya menyisakan tahap akhir berupa penyempurnaan dokumen hukum sebelum dilakukan penandatanganan resmi.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Negosiasi dengan Amerika seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai. Tinggal fine tuning di legal drafting. Dan berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden [Prabowo] dan Presiden Trump,” ujar Airlangga.

Meski proses pembicaraan telah rampung, Airlangga belum dapat membeberkan hasil konkret dari kesepakatan tersebut. Ia menegaskan masih terdapat kesepakatan kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) yang mengikat kedua belah pihak.

“Dapatnya? Belum. Nanti, belum. Kita masih ada Non-Disclosure Agreement. Baru di-disclose sesudah ditandatangani,” jelasnya.

Terkait jadwal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Airlangga menyebut hingga kini belum ada tanggal pasti yang disepakati.

“Belum, belum ada,” katanya singkat.

Airlangga juga menjelaskan alasan mundurnya jadwal pertemuan yang semula direncanakan berlangsung pada akhir Januari 2026 dan bergeser ke pertengahan Februari 2026. Menurutnya, perubahan tersebut dipengaruhi oleh dinamika agenda internasional yang berkembang.

“Ya karena ini kan kemarin dinamika, kemarin ada penandatanganan Board of Peace dan sebagainya. Ini kan menggeser berbagai kegiatan,” ujarnya.

Meski terjadi pergeseran agenda, Airlangga menegaskan Presiden Prabowo tetap aktif dalam berbagai forum dan komitmen internasional strategis, termasuk penandatanganan Board of Peace yang menjadi perhatian global.

“Tetapi kan kita lihat saja Board of Peace Pak Presiden juga tanda tangan,” pungkasnya.

Pondok Indah Mall (PIM) 5 segera dibuka untuk umum. PT Metropolitan Kentjana Tbk selaku pengembang PIM 5 menyebut pembangunan mal ini sudah hampir rampung.

Proyek pembangunan PIM 5 sudah dikerjakan lebih dari 1 tahun.

"Iya sudah ada (setahunan). Kita (bangun) dari awal 2025, mungkin 2024 akhir, antara itu. (Sudah lebih dari setahun?) Iya setahunan lebih dikit," kata Wakil Presiden Direktur PT Metropolitan Kentjana Tbk Jeffri Sandra Tanudjaja kepada detikProperti, Rabu (7/1).

Pengembang menargetkan pembangunan PIM 5 ini akan rampung dan sudah dibuka pada Februari 2026.

"Iya kita harapkan bisa ya di 2026, Februari ini," ucapnya.

Lokasi PIM 5 ada di bekas bangunan Ranch Market, dekat Masjid Pondok Indah.  Jeffri membocorkan konsep PIM 5 sama sekali berbeda dengan PIM 1, PIM 2 dan PIM 3. Mal terbaru ini mengusung konsep open space atau area terbuka.

"Konsepnya totally beda (dari tiga mal sebelumnya), ini adalah tempat untuk hangout jadi ada resto-resto lalu ada supermarketnya juga, lalu ada taman terbuka di tengah, lalu ada dog parknya seperti itu," imbuhnya.

PIM 5 juga menyediakan gedung parkir untuk kendaraan bermotor, untuk motor dan juga mobil. Gedung parkirnya terdiri dari 3 lantai.

"Di PIM 5 akan ada gedung parkirnya," tuturnya.

Bisnis.com, BOGOR – Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 35.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rampung pada 2026. Infrastruktur tersebut diproyeksikan melayani hingga 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di sela-sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Target di tahun 2026 harus selesai kurang lebih nanti akan ada sekitar 35.000 SPPG yang akan melayani 82,9 juta penerima manfaat,” tuturnya

Prasetyo menjelaskan hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 19.000 SPPG di berbagai daerah. Jumlah tersebut menjadi fondasi untuk perluasan layanan MBG yang terus digenjot pemerintah. “Program makan bergizi tentunya hari ini telah mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujar Prasetyo.

Selain program MBG, Prasetyo juga memaparkan capaian program prioritas lain yang ditampilkan melalui pemutaran video capaian pemerintah dalam agenda retret tersebut. Salah satunya adalah program cek kesehatan gratis.

Menurut dia, sepanjang 2025 program cek kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 70 juta warga negara dalam satu tahun. “Kemudian juga cek kesehatan gratis sudah mencapai angka 70 juta seluruh warga negara dalam satu tahun di 2025,” pungkas Prasetyo.

Adapun, program MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Tepat satu tahun kemudian, pada 6 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima laporan bahwa jumlah penerima manfaat telah mencapai 55 juta orang.

“Hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Lima puluh lima juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

Presiden membandingkan capaian tersebut dengan negara lain yang telah lebih dulu menjalankan program serupa. Dia mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. “Kita satu tahun mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo mengakui pelaksanaan program berskala besar tersebut tidak lepas dari kekurangan dan potensi penyimpangan. Namun, dia menilai tingkat keberhasilannya sangat tinggi.

“Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi secara objektif statistik boleh dikatakan kita 99,99% berhasil,” katanya.

PT PLN (Persero) berhasil memulihkan jaringan transmisi bertegangan 150 kilovolt (kV) Pangkalan Brandan-Langsa pada Rabu (17/12) pukul 13.30 WIB.

Pulihnya jaringan tersebut membuat interkoneksi sistem kelistrikan Aceh yang tadinya terisolasi telah kembali terhubung dengan backbone sistem besar Sumatra.

Dengan pulihnya interkoneksi tersebut, pemulihan kelistrikan Aceh kini memasuki tahapan pengoperasian kembali pembangkit listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, jaringan transmisi Pangkalan Brandan-Langsa merupakan penopang utama interkoneksi sistem kelistrikan Sumatra dan Aceh, sehingga pemulihannya menjadi langkah krusial dalam mengembalikan kekuatan sistem kelistrikan Aceh pascabencana.

"Tersambungnya kembali transmisi Pangkalan Brandan-Langsa adalah titik penting dalam pemulihan kelistrikan Aceh. Jalur ini menjadi backbone interkoneksi Sumatra-Aceh, sehingga pemulihannya membuka jalan bagi tahapan lanjutan pemulihan sistem secara menyeluruh," ujar Darmawan di Aceh Tamiang pada Rabu (17/12).

Pemulihan interkoneksi tersebut dilakukan melalui pembangunan tower darurat pada sejumlah titik transmisi yang terdampak banjir dan longsor, sehingga jalur Pangkalan Brandan-Langsa dapat kembali difungsikan secara aman.

"Dalam prosesnya, pembangunan tower darurat ini dilakukan di tengah kondisi lapangan yang menantang, mulai dari akses lokasi yang terbatas, kontur medan yang labil pascabencana, hingga curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan genangan air dan lumpur yang ekstrem," jelas Darmawan.

Dirinya melanjutkan, setelah jaringan transmisi berhasil tersambung kembali, PLN memasuki tahap pengoperasian kembali pembangkit listrik, khususnya PLTU Nagan Raya. Proses ini membuat sistem kelistrikan Aceh berangsur-angsur pulih.

Untuk pengoperasian yang optimal, dibutuhkan durasi sekitar 48 jam ke depan melalui proses pemanasan, sinkronisasi dengan sistem, serta pengujian kinerja. Tahapan ini menjadi prasyarat sebelum sistem dapat dibebani lebih lanjut agar aliran listrik tetap andal dan tidak memicu gangguan lanjutan.

"Pemulihan kelistrikan harus dilakukan berurutan. Setelah interkoneksi aman, kami masuk ke pengoperasian pembangkit agar pasokan yang dihasilkan benar-benar optimal dan dapat menopang sistem secara andal," tegasnya.

Selanjutnya, pasokan listrik akan secara bertahap disalurkan ke jaringan distribusi melalui 20 unit gardu induk, 558 unit penyulang, dan 15.717 unit gardu distribusi yang melayani masyarakat di seluruh wilayah Aceh.

Untuk mendukung seluruh proses pemulihan, lebih dari 1.600 petugas PLN masih terus bersiaga hingga pemulihan listrik pascabencana di Aceh dapat dituntaskan.

Darmawan menjelaskan juga bahwa semangat masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana menjadi inspirasi para insan PLN yang bertugas.

"Kami belajar dari semangat dan perjuangan masyarakat Aceh yang tidak pernah padam untuk bangkit dari kondisi bencana ini. Maka tim PLN tidak pernah menyerah karena ini bukan hanya soal memulihkan pasokan listrik, namun ini adalah simbol api perjuangan rakyat Aceh," ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa di sejumlah wilayah Aceh masih terdapat genangan lumpur dan air pascabencana, sehingga penormalan jaringan listrik dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak membahayakan masyarakat.

Tidak hanya itu, Darmawan juga memohon maaf sekaligus memohon dukungan dari masyarakat Aceh dalam upaya memulihkan kelistrikan.

"Kami memahami betul ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat pascabencana. Atas kondisi ini, kami menyampaikan permohonan maaf. Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Aceh agar seluruh tahapan pemulihan kelistrikan dapat diselesaikan dengan aman dan cepat," tutup Darmawan.

Bisnis.com, BOGOR — PT Trans Jabar Tol (PT TJT) menargetkan konstruksi Jalan Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 Ruas Tol Cibadak - Sukabumi Barat akan rampung pada pertengahan 2026.

Direktur Utama PT TJT, Abdul Hakim menjelaskan bahwa saat ini progres konstruksi Seksi 3 Tol Bocimi telah mencapai 66%. Pihaknya terus mengebut pembangunan agar dapat rampung sesuai target yang ditetapkan.

"Untuk seksi tiga yang sedang kita bangun, progresnya betul sekitar 66%, kita upayakan itu selesai tahun depan. Jadi, kalau dari sisi kontrak kita dengan otoritas BPJT itu seingat saya Juni ya, pertengahan tahun depan," kata Abdul saat ditemui Kantor Operasi PT TJT, Kamis (11/12/2025).

Ruas tol ini sebelumnya ditargetkan untuk dapat rampung pada Triwulan I/2025. Belakangan diketahui bahwa terdapat dinamika suplai bahan baku yang sempat tersendat.

Namun demikian, tambahnya Abdul Hakim, pihaknya saat ini tengah merumuskan sejumlah solusi untuk menangani masalah tersebut.

Sementara itu, khusus untuk Seksi 4 (Sukabumi Barat - Sukabumi Timur) saat ini masih dalam tahap proses pembebasan lahan. Dari total trase sepanjang 13 km, proses pembebasan lahan masih berada di angka 10%.

"Terkait dengan kesiapan lahan itu, biasanya kita memang bisa konstruksi mulai membangun itu ketika lahannya memang sudah cukup yang dibebaskan paling enggak 75%-80%," pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi sepanjang 54 km terdiri atas empat seksi, antara lain Seksi I Ciawi-Cigombong 15,3 km, Seksi II Cigombong-Cibadak 12 km, Seksi III Cibadak-Sukabumi Barat 14 km, serta Seksi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur 13 km.

Saat ini Jalan Tol Ciawi – Sukabumi telah beroperasi sebagian, di mana sepanjang 15,35 Km pada Seksi 1 (Ciawi – Cigombong) telah beroperasi sejak 2018. Untuk Seksi 2 (Cigombong – Cibadak) sepanjang 11,9 Km sudah beroperasi sejak 2023.

Sementara itu, Seksi 3 (Cibadak – Sukabumi Barat) dan Seksi 4 (Sukabumi Barat – Sukabumi Timur) masih dalam tahap konstruksi. Jalan Tol Bocimi ini merupakan kelanjutan jalan Tol Jagorawi dan menghubungkan jalan tol Jakarta – Bogor – Pelabuhan Ratu dengan jalan tol Ciawi – Cianjur.