Bisnis.com, JAKARTA — Komnas Perempuan meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung, YTR (29), selama tiga tahun belum termasuk kategori penyiksaan sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti menegaskan pihaknya mendukung penuh korban untuk mendapatkan keadilan hukum serta pemulihan secara menyeluruh dalam kasus tersebut.

"Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait pernyataan kami pada Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan Internasional, 26 Juni 2026, yang membahas kasus tersebut dalam kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan," ujar Ratna dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan, pernyataan bahwa peristiwa yang dialami YTR belum termasuk kategori penyiksaan disampaikan semata-mata dalam konteks Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Dalam Pasal 1 konvensi tersebut, penyiksaan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat negara, maupun aktor nonnegara atas perintah atau dengan pembiaran dari negara.

"Penjelasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi beratnya kekerasan maupun penderitaan yang dialami korban," imbuhnya.
Ratna menegaskan kasus yang dialami YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) yang berlapis, sangat ekstrem, sadis, dan kejam, serta memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana.

Terlebih, kasus tersebut dinilai menimbulkan penderitaan yang luar biasa, mengakibatkan disabilitas permanen pada korban, serta memicu dampak fisik, psikologis, hingga kerugian ekonomi yang mendalam.

"Komnas Perempuan juga mendukung seluruh pihak yang telah melakukan langkah-langkah dengan segera dan terpadu atas peran serta rumah sakit dan pendamping, juga pada masyarakat, pemerintahan daerah, aparat penegak hukum yang bergerak cepat sehingga korban bisa tertangani dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak mengatakan kasus penyekapan YTR oleh Taufik Hidayat di Bandung belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan definisi dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan.

Hal tersebut disampaikan Sondang dalam peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

"Untuk kasus YTR, perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR, itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam Konvensi Anti Penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu," kata Sondang.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) akan melakukan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan rutin di sejumlah titik ruas Tol Jakarta-Cikampek selama beberapa hari ke depan.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Amri Sanusi mengungkapkan pekerjaan pemeliharaan jalan dilakukan untuk menjaga keandalan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Amri mengatakan pekerjaan pemeliharaan jalan tol ini dilakukan secara berkelanjutan, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas infrastruktur serta memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman, nyaman dan lancar.

"Sebagai salah satu koridor utama mobilitas dan logistik nasional, Jalan Tol Jakarta-Cikampek memerlukan pemeliharaan rutin, untuk menjaga standar pelayanan dan keselamatan pengguna jalan," ujar Amri dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, seperti dikutip Antara, Sabtu (27/6).

Menurut dia, JTT terus berupaya melaksanakan pekerjaan secara efektif dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan.

Pejabat Pengganti Sementara Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Dary Achmad Budi mengungkapkan selama pekerjaan berlangsung pihaknya tetap mengutamakan kelancaran lalu lintas.

Karenanya, pihaknya siap melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional selama pekerjaan pemeliharaan jalan tol berlangsung.

Perseroan juga memastikan area pekerjaan dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan sesuai standar operasional.

"Kami memohon maaf atas potensi ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan selama pekerjaan berlangsung," ujarnya.

Kegiatan pemeliharaan jalan sendiri rutin dilakukan mengingat tingginya mobilitas kendaraan di salah satu ruas strategis Jalan Tol Trans Jawa tersebut.

Perusahaan juga melakukan pemeliharaan serupa di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada 21 Juni hingga 26 Juni 2026.

Berikut jadwal dan titik pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek:

1. KM 26+995 sampai KM 27+075 lajur 1 arah Cikampek pada Minggu (28/06) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (03/07) pukul 11.00 WIB2. KM 31+700 sampai KM 31+568 arah Jakarta lajur 1 pada Senin (29/06) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (03/07) pukul 05.00 WIB3. KM 15+029 sampai KM 14+898 arah Jakarta lajur 1 pada Senin (22/06) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (03/07) pukul 19.00 WIB

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik atau mati lampu yang dilakukan secara bergilir di Pulau Jawa beberapa waktu terakhir, seraya mengungkap penyebabnya.

Ia mengaku memahami kesulitan masyarakat atas situasi pemadaman listrik tersebut, serta menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan dalam merespons masalah tersebut.

"Kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," kata Darmawan dalam jumpa pers Jumat (19/6) malam.

Darmawan mengatakan PLN saat ini tengah menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dioperasikan dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Darmawan mengklaim mengerahkan tim agar perbaikan dua PLTU tersebut berjalan dengan cepat, sehingga masalah tersebut bisa teratasi dan sistem kelistrikan kembali pulih dan memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan," katanya.

Darmawan turut mengapresiasi para pemasok batu bara yang sudah ditugaskan pemerintah dan sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN dan juga pembangkit milik mitra PLN.

Dia menyatakan pihaknya juga tengah mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rain coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah.

Dalam proses ini, PLN berkoordinasi secara intens, kontinu, terus-menerus dengan tim Dirjen Minerba Kementerian ESDM sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat.

"Saat ini, proses penyaluran medium raincool atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero pulau Jawa," katanya.

[Gambas:Youtube]

PT PLN (Persero) mengakui adanya kendala teknis dan gangguan pada dua pembangkit di balik pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah wilayah Jawa beberapa hari belakangan ini.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan ada kendala teknis pada operasional pembangkit.

Selain itu, ada ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan, sehingga tidak dapat beroperasi sementara.

"Dua unit pembangkit besar mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).

Gregorius menyampaikan sistem kelistrikan Jawa sejatinya saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun, akibat kendala pada pembangkit tersebut, guna menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, maka PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Gregorius mengatakan PLN terus berkerja sama melakukan percepatan pemulihan serta mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain.

PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

PT PLN (Persero) akhirnya buka suara mengenai seringnya pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah daerah Jawa beberapa hari belakangan ini.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan sistem kelistrikan Jawa saat ini sebenarnya beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun, dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Selain itu, ada dua pembangkit besar PLN yang mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara yang menyebabkan turunnya kemampuan sistem pasokan listrik.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).

Menurutnya, perseroan terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. PLN juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini dipastikan bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur akhirnya angkat bicara terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk Malang Raya, Surabaya dan Gresik, dalam beberapa hari terakhir.

Perusahaan setrum pelat merah ini juga menyampaikan permintaan maaf atas gangguan yang dialami masyarakat tersebut.

Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Jatim Dana Puspita Sari mengatakan pemadaman tersebut merupakan dampak dari pekerjaan penguatan sistem kelistrikan yang sedang berlangsung.

"Dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, PLN UID Jatim saat ini tengah melaksanakan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan," ujar Dana melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/6).

Dana menyebut, demi mendukung proses pengerjaan tersebut, pasokan listrik di sejumlah lokasi terdampak harus dihentikan sementara waktu.

"Untuk mendukung pekerjaan tersebut, diperlukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas di beberapa lokasi terdampak selama proses pekerjaan berlangsung," jelasnya.

Lebih lanjut, perusahaan pihaknya berjanji akan terus memberikan informasi terkait perkembangan proses pemulihan.

"PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya. Perkembangan proses pemulihan akan terus kami informasikan melalui kanal komunikasi resmi perusahaan," tutupnya.

PT PLN (Persero) mengungkap penyebab terjadinya pemadaman listrik di wilayah Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, pada Kamis (11/6).

Manager Komunikasi PLN UID Banten Indo Gilang N mengatakan pemadaman listrik tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem dan layanan kelistrikan.

"Dalam rangka menjaga keandalan sistem dan layanan kelistrikan di wilayah Tangerang Selatan, PLN UP3 Serpong menghentikan sementara aliran listrik di beberapa lokasi secara terbatas," ujar Indo dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan pemadaman ini juga merupakan bagian dari upaya PLN untuk memastikan pasokan listrik andal bagi masyarakat.

"PLN UP3 Serpong menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya," ujar Indo.

Indo mengatakan pelanggan yang membutuhkan informasi maupun layanan pengaduan dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123.

Jagat maya dibuat heboh dengan pemadaman listrik di BSD pada Kamis siang ini. Di media sosial Instagram, sejumlah akun melaporkan pemadaman berlangsung selama kurang lebih tiga jam.

PT PLN (Persero) ungkap alasan terkait pemadaman listrik atau mati lampu yang terjadi di sejumlah wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (9/6).

Manager PLN UP3 Bogor Grahaita Gumelar menjelaskan gangguan pasokan listrik terjadi akibat masalah teknis pada pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Jawa 1 yang menyebabkan penurunan kemampuan pasok listrik ke sistem kelistrikan.

"Sehubungan adanya gangguan teknis pada PLTGU Jawa 1 yang mengakibatkan penurunan kemampuan pasok pembangkit ke sistem kelistrikan, PT PLN (Persero) UP3 Bogor saat ini melakukan berbagai langkah untuk tetap menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan," kata Grahaita dalam keterangan resmi, Selasa (9/6).

Sebagai langkah menjaga stabilitas sistem, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah layanan. Kebijakan tersebut membuat sebagian pelanggan mengalami penghentian sementara aliran listrik.

"Sebagai bagian dari upaya tersebut, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sebagian wilayah layanan. Sebagian pelanggan akan mengalami penghentian sementara aliran listrik dengan durasi yang disesuaikan dengan kondisi operasional sistem," ujarnya.

Sebelumnya, pemadaman listrik dilaporkan terjadi di sejumlah titik di Kota dan Kabupaten Bogor. Informasi pemadaman tersebut juga beredar di media sosial. Salah satu wilayah yang terdampak dilaporkan berada di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bogor.

[Gambas:Youtube]

PLN menyampaikan permohonan maaf atas gangguan layanan yang terjadi dan memastikan terus melakukan penanganan untuk memulihkan sistem kelistrikan.

"PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Informasi lebih lanjut terkait perkembangan penanganan dan pemulihan sistem akan disampaikan secara berkala melalui unit layanan setempat dan kanal resmi PLN," pungkas Grahaita.

Bisnis.com, JAKARTA — Peristiwa pemadaman listrik massal atau blackout di sebagian besar wilayah Sumatra telah mencuri perhatian publik.

Insiden yang terdampak oleh gangguan kelistrikan ini mulai dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau hingga Jambi. Blackout terjadi pada Jumat (22/5/2026) malam.

Kondisi itu terus berangsur membaik dari Sabtu (23/5/2026) hingga Senin (25/5/2026) dan benar-benar dinyatakan pulih. Secara tahapan pemulihannya, PT PLN (Persero) mulanya melakukan asesmen terhadap gardu induk dan jaringan transmisi untuk memastikan tidak terdapat kerusakan fisik.

Selanjutnya, perseroan mulai melakukan pemulihan dengan menyalakan kembali pembangkit yang padam akibat efek domino blackout. Singkatnya, pasokan listrik mulai kembali menyala 100% di wilayah Sumatra yang terdampak.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan sistem kelistrikan yang berdampak luas terhadap rumah tangga, fasilitas vital, dan kegiatan ekonomi.

“Kami atas nama PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatra,” ujar Darmawan saat konferensi pers, Sabtu (25/5/2026).

Berikut Fakta-fakta Insiden Blackout di Sumatra

1. Detik-detik Blackout

Direktur Transmisi PLN, Edwin Nugraha Putra mengatakan pemadaman massal itu terjadi akibat jaringan transmisi Sutet 275 kV jalur Muara Bungo-Sungai Rumbai di Jambi mengalami kerusakan oleh cuaca ekstrem.

Secara kronologi, Edwin menjelaskan bahwa di Sumatra memiliki dua jalur utama kelistrikan yang membawa energi yaitu jalur timur (500 kV) dan jalur barat (275 kV).

Kemudian, cuaca ekstrem di Jambi telah menyebabkan perpindahan arus listrik dari jalur timur ke arah barat pada Jumat (22/5/2026) sekitar 18.44 WIB. Perpindahan arus itu menyebabkan fenomena power swing atau osilasi.

"Jadi, tegangan maupun frekuensi berosilasi sangat tinggi pada saat itu karena berpindahnya ke arah 275 kV tadi," ujar Edwin di Bareskrim Senin (25/5/2026).

Setelah itu, sistem kelistrikan di Sumatra pun terpisah. Ada bagian selatan yang memiliki frekuensi tinggi dengan pembangkit yang memadai. Oleh sebab itu, mayoritas Sumatra bagian selatan seperti Palembang dan Lampung tidak mengalami pemadaman.

Di lain sisi, di utara telah kekurangan pembangkit dengan frekuensi rendah. Dampak itu meluas ke sejumlah wilayah di utara hingga berujung pada pemadaman listrik massal.

"Akhirnya pembangkit-pembangkit di bagian utara trip semua, sehingga pelanggan-pelanggan kami di Jambi, di Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh mengalami pemadaman," imbuhnya.

Di samping itu, Edwin menyatakan bahwa pihaknya masih menghitung kerugian perseroan terkait peristiwa blackout ini. Salah satunya yakni soal perbaikan sistem. Namun, Edwin belum bisa mengungkap besaran biaya perbaikan tersebut lantaran masih dihitung.

"Ya tentu kita melakukan perbaikan di sistem jaringan itu gitu ya. Jadi kita akan coba ganti kabelnya, karena ada yang putus tadi, biar kita pakai pressan yang baru lagi," pungkasnya.

2. Tak Ada Sabotase

Mulanya, publik sempat berspekulasi adanya sabotase dalam peristiwa pemadaman massal ini. Namun, Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin memastikan peristiwa pemadaman listrik massal atau blackout di Sumatra tidak disebabkan oleh sabotase pihak tertentu.

Dia mengatakan pemadaman masal ini justru lebih mengarah kepada kerusakan jaringan transmisi kelistrikan akibat cuaca ekstrem.

"Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut," ujar Nunung di Bareskrim, Senin (25/5/2026).

Dia menambahkan, pihaknya telah melakukan penyelidikan awal pada Jumat (22/5/2026). Hasilnya, kepolisian telah menemukan titik gangguan berada pada jaringan transmisi SUTET 275 kV jalur Muara Bungo - Sungai Rumpeh di wilayah Jambi.

Gangguan tersebut telah memicu terjadinya ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik yang selanjutnya memicu pemadaman di sejumlah wilayah Sumatra.

"Berdampak pada blackout massal di sejumlah wilayah Sumatra meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan," imbuhnya.

Setelah itu, kepolisian mendalami kesaksian warga menjelang peristiwa blackout. Dalam hal ini, warga mengaku mendengar ledakan sebelum terjadinya pemadaman.

Di samping itu, Nunung mengungkapkan hal yang memperkuat kesimpulan penyidik tersebut, yakni berkaitan dengan kondisi kabel yang rusak akibat alam berbeda dengan kerusakan yang disebabkan sabotase.

"Kenapa kami bisa memastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut, ya," pungkasnya.

3. Pemda Rumuskan Perbaikan

Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, mulai merumuskan upaya pemulihan bagi warganya yang terdampak akibat blackout massal.

Sebagaimana diketahui, pemadaman massal itu telah merugikan sejumlah lapisan masyarakat, baik itu secara individu, pengusaha, hingga industri.

"Ya, seperti ada industri juga ya, seperti misalnya di bukan hanya peternakan, di perikanan misalnya ada yang pakai cold storage dan segala macam," ujar Bobby di DPR, Senin (25/5/2026).

Kemudian, Bobby mengemukakan rumusan bahwa perbaikan itu dilakukan usai pihaknya menemukan sejauh mana dampak dari pemadaman massal terhadap masyarakat.

Pemulihan itu pun nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan besaran kerugian, apakah bisa ditanggulangi oleh pemda saja atau memerlukan bantuan langsung dari pemerintah pusat.

"Ini yang akan kita lihat dampak sejauh mana, apakah memang bisa dari pemerintah provinsi yang menanggulangi, atau kita koordinasi dengan pemerintah atasan, dengan pemerintah pusat," pungkasnya.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegur keras manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait kasus kriminalisasi terhadap Kakek Mujiran di Lampung.

Kasus tersebut mencuat setelah Kakek Mujiran diproses hukum akibat mengambil sisa getah karet di area perkebunan milik PTPN.

Dony mengecam tindakan penyelesaian masalah yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tersebut dan mengingatkan seluruh jajaran BUMN mengenai hakikat berdirinya perusahaan negara.

"Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran. BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat," ujar Dony melalui keterangan tertulisnya, Minggu (24/5).

"Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu," imbuhnya.

Dony menekankan pendekatan hukum pidana terhadap warga miskin yang sekadar berusaha bertahan hidup sangat mencederai muruah BUMN. Sebagai langkah tindak lanjut, terang dia, BP BUMN dan Danantara telah mengeluarkan tiga instruksi tegas kepada Direksi PTPN.

Pertama menyangkut penghentian proses hukum. PTPN diinstruksikan untuk segera mencabut laporan dan menghentikan segala bentuk proses hukum atau intimidasi terhadap Kakek Mujiran.

Dony menyampaikan permintaan maaf langsung sebagai Kepala BP BUMN atas peristiwa yang mencederai rasa keadilan itu. Dia juga meminta PTPN, khususnya pimpinan wilayah setempat, untuk turun langsung menemui Kakek Mujiran dan keluarganya guna menyampaikan permohonan maaf secara institusi.

"Sebagai Kepala BP BUMN saya meminta maaf kepada Kakek Mujiran dan keluarga. Saya tegaskan sekali lagi bahwa BUMN adalah milik rakyat dan dibangun dengan uang rakyat," kata Dony.

Instruksi lain adalah pemberian bantuan dan pekerjaan. PTPN diminta untuk memberikan bantuan sosial yang memadai kepada Kakek Mujiran.

Selain itu, PTPN harus merangkul Kakek Mujiran dengan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisiknya, atau memberikan pekerjaan kepada anggota keluarga Kakek Mujiran agar mereka memiliki sumber penghasilan yang layak.

"Kita harus memutus masalah kesejahteraan dengan pembinaan, bukan pemidanaan. Saya sudah memerintahkan agar Kakek Mujiran atau keluarganya diberikan pekerjaan di lingkungan PTPN. BUMN harus hadir sebagai solusi untuk mengayomi, bukan menjadi alat yang memenjarakan rakyat yang sedang kesulitan," tambahnya.

BP BUMN dan Danantara disebut akan menjadikan kasus ini sebagai peringatan keras (red flag) bagi seluruh Direksi BUMN di Indonesia.

Evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan aset perusahaan akan dilakukan agar pendekatan yang lebih humanis dan restoratif (restorative justice) selalu dikedepankan.

"BUMN harus menjalankan fungsi sesuai khitahnya. Hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat," pungkas Dony.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf imbas terjadinya blackout alias listrik padam total di sejumlah wilayah Sumatra sejak Jumat (22/5/2026) malam.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam konferensi pers di Kantor PLN pada hari ini, Sabtu (23/5/2026).

“Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, para pelanggan kami yang berada di wilayah Sumatra terutama di Jambi, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Utara, hingga ke Aceh atas ketidaknyamanan yang dialami akibat adanya gangguan di sistem kelistrikan sejak hari Jumat malam kemarin,” ujar Darmawan.

Menurutnya, gangguan sistem kelistrikan di sejumlah wilayah di Sumatra tersebut terjadi pada Jumat (22/5/2026) pukul 18.44 WIB.

Dia menyebut bahwa PLN langsung melaporkan kondisi itu kepada Kementerian ESDM selaku regulator dari sistem ketenagalistrikan. Pihaknya lantas terus diarahkan untuk memperbaiki sistem kelistrikan yang mengalami gangguan.

Penyebab gangguan disinyalir berasal dari ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi, yang mana terdapat indikasi awal gangguan cuaca.

“Frekuensi sistem kelistrikan di daerah tersebut naik dan tegangannya juga naik, sehingga pembangkitnya langsung secara otomatis keluar dari sistem, atau kalau dalam istilahnya dari publik adalah pembangkitnya secara otomatis padam,” terang Darmawan.

Seiring perbaikan yang terus dilakukan, dia menyebut sebagian sistem kelistrikan di Sumatra Bagian Selatan, Sumatra Bagian Tengah, hingga Sumatra Bagian Utara, mulai pulih dan menyala kembali.

Namun, untuk pembangkit listrik yang berbasis pada PLTU batubara, Darmawan menyampaikan PLN masih membutuhkan waktu.

“Ada sebagian PLTU batubara yang sudah bisa kami mulai menyalakan tadi jam 3 pagi. Ada sebagian sistem PLTU batubara yang kami masih menunggu untuk bisa siap untuk segera dinyalakan kembali,” ujarnya.

Jakarta: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat, 22 Mei 2026 sempat dikeluhkan warga di media sosial. Banyak pengguna internet mengeluhkan listrik padam terjadi hampir bersamaan di beberapa daerah.

PT PLN (Persero) akhirnya buka suara terkait gangguan kelistrikan tersebut. Perusahaan pelat merah itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak atas padamnya aliran listrik di sejumlah wilayah Sumatra.

"PT PLN (Persero) memohon maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatra pada Jumat, 22 Mei 2026," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi.

Berdasarkan hasil penelusuran, Gregorius menjelaskan penyebab listrik mati tersebut karena gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang disebabkan oleh cuaca buruk.

"Saat ini, tim PLN telah berhasil mengatasi gangguan tersebut dan terus melakukan percepatan pemulihan pada sisi pembangkit secara bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal," tuturnya.

Saat ini, lanjut Gregorius pihak PLN tengah mengupayakan proses pemulihan berjalan aman.

"Masyarakat dapat memantau perkembangan informasi pemulihan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal resmi PLN lainnya," ucapnya.

(ANN)