KOMPAS.com – Kepastian pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada awal 2026 turut memunculkan pertanyaan soal besaran gaji SPPG BGN yang akan diterima.

Kepala BGN Dadan Hidayana mengatakan, sebanyak 32.000 pegawai SPPG dijadwalkan dilantik sebagai PPPK pada 1 Februari 2026.

Dengan pengangkatan tersebut, pegawai SPPG akan masuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) selain Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Diperkirakan mereka akan jadi PPPK mulai pada 1 Februari 2026,” kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Pengangkatan ini masuk dalam PPPK tahap kedua, melanjutkan rekrutmen yang sebelumnya sudah dilakukan pemerintah.

Lantas, siapa saja pegawai SPPG yang bisa diangkat menjadi PPPK, dan berapa gaji PPPK BGN 2026? Berikut penjelasan selengkapnya.

Rincian formasi pegawai SPPG yang diangkat PPPK

Dari total 32.000 pegawai SPPG yang akan diangkat PPPK, sebagian besar mengisi jabatan strategis.

Dadan menjelaskan, 3.125 formasi diperuntukkan bagi Kepala SPPG yang telah mengikuti pendidikan melalui program sarjana penggerak.

Selain itu, 750 formasi dibuka untuk umum dengan rincian:

• 375 formasi Akuntan
• 375 formasi Tenaga Gizi

Seluruh calon PPPK BGN tersebut telah melalui proses pendaftaran dan seleksi berbasis komputer.

“Saat ini masuk tahap pengisian daftar riwayat hidup dan nomor induk PPPK,” ujar Dadan.

KOMPAS.COM /KIKI SAFITRI Ilustrasi MBG, MBG Produksi SPPG Cinere. Pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK. Berapa gaji PPPK SPPG BGN? Siapa saja pegawai SPPG yang bisa diangkat sebagai PPPK?

Siapa saja pegawai SPPG yang bisa diangkat PPPK?

Pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK mengacu pada Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Aturan tersebut menegaskan bahwa pengangkatan PPPK hanya berlaku bagi pegawai inti dengan fungsi strategis.

“Bukan seluruh personel yang terlibat dalam operasional harian SPPG,” ujar Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Menurut Nanik, jabatan yang masuk skema PPPK meliputi Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan, karena menjalankan fungsi teknis serta administratif yang krusial.

“Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK,” ujar Nanik.

Lalu, berapa gaji PPPK BGN 2026?

Berapa gaji SPPG PPPK BGN?

Seiring kepastian pengangkatan tersebut, perhatian publik tertuju pada gaji PPPK SPPG BGN setelah resmi berstatus ASN. Ketentuan penghasilan ini mengacu pada regulasi yang berlaku bagi seluruh PPPK.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wisudo Putro Nugroho menjelaskan bahwa gaji SPPG PPPK mengikuti aturan nasional.

“Hal tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, besaran gaji PPPK ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja," kata Wisudo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/1/2026) sore.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2024, berikut besaran gaji PPPK BGN sesuai golongan dan masa kerja:

- Golongan I – V

• Golongan I: Rp 1.938.500 – Rp 2.900.000
• Golongan II: Rp 2.116.900 – Rp 3.071.200
• Golongan III: Rp 2.206.500 – Rp 3.201.200
• Golongan IV: Rp 2.299.800 – Rp 3.336.600
• Golongan V: Rp 2.511.500 – Rp 4.189.900

- Golongan VI – X

• Golongan VI: Rp 2.742.800 – Rp 4.367.100
• Golongan VII: Rp 2.858.800 – Rp 4.551.800
• Golongan VIII: Rp 2.979.700 – Rp 4.744.400
• Golongan IX: Rp 3.203.600 – Rp 5.261.500
• Golongan X: Rp 3.339.100 – Rp 5.484.000

- Golongan XI – XVII

• Golongan XI: Rp 3.480.300 – Rp 5.716.000
• Golongan XII: Rp 3.627.500 – Rp 5.957.800
• Golongan XIII: Rp 3.781.000 – Rp 6.209.800
• Golongan XIV: Rp 3.940.900 – Rp 6.472.500
• Golongan XV: Rp 4.107.600 – Rp 6.746.200
• Golongan XVI: Rp 4.281.400 – Rp 7.031.600
• Golongan XVII: Rp 4.462.500 – Rp 7.329.000

Selain itu, PPPK BGN juga akan mendapatkan tunjangan berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

ANTARA FOTO/Galih Pradipta Siswa makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 13 Depok, Jawa Barat, Senin (6/10/2025). Gaji SPPG BGN. Gaji SPPG PPPK 2026. Gaji PPPK SPPG BGN. Gaji SPPG PPPK 2026.

Rekrutmen SPPG lanjutan

Saat ini, BGN juga tengah menyiapkan rekrutmen lanjutan untuk PPPK tahap ketiga dan keempat.

Dadan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kedua tahap seleksi tersebut dibuka untuk umum, dengan jumlah formasi masing-masing mencapai 32.460 PPPK.

Sebelumnya, pengangkatan PPPK tahap pertama telah lebih dulu direalisasikan. Sebanyak 2.080 pegawai SPPG resmi menjadi ASN per 1 Juli 2025.

“Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk PPPK tahap 1 sebanyak 2.080,” tutur Dadan.

Itulah informasi mengenai gaji PPPK SPPG 2026, berdasarkan ketentuan yang berlaku dan penjelasan terbaru dari BGN.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru merencanakan penambahan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai awal tahun 2026.

Penambahan ini dilakukan untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di Kota Pekanbaru.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi terakhir dengan Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Pekanbaru, jumlah dapur SPPG yang akan beroperasi diprediksi mencapai 104 dapur.

“Terakhir kita koordinasi dengan kawan-kawan BGN di wilayah Pekanbaru, disampaikan ada 104 dapur yang beroperasi mulai awal tahun ini,” ujarnya Kamis (15/1/2026).

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan kondisi pada Desember 2025, di mana dapur SPPG yang beroperasi baru mencapai sekitar 56 dapur. Menurut Markarius, pada akhir tahun lalu jumlah dapur yang aktif bahkan belum menyentuh angka 60. "Mudah-mudahan bulan ini semuanya sudah bisa beroperasi,” katanya.

Dengan penambahan dapur SPPG, Pemko Pekanbaru berharap seluruh peserta didik dapat terlayani melalui program MBG. Saat ini, jumlah sasaran program MBG di Kota Pekanbaru mencapai hampir 300.000 peserta didik, atau tepatnya 298.000 orang.

“Dengan penambahan dapur SPPG ini, tentu kita harapkan bisa menjangkau seluruh peserta didik kita di Kota Pekanbaru,” ungkap Markarius.

Dia menjelaskan, hingga saat ini dapur SPPG yang telah beroperasi baru mampu melayani sekitar 133.000 peserta didik. Artinya, masih terdapat sekitar 165.000 penerima manfaat yang belum menikmati program MBG karena sebagian dapur SPPG masih dalam tahap persiapan operasional.

“Kondisi ini karena puluhan dapur SPPG masih dalam proses untuk segera beroperasi. Mudah-mudahan tahun ini sudah semua peserta didik menerima program MBG,” jelasnya.

Markarius juga mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG agar memberikan pelayanan terbaik kepada penerima manfaat.

Dia menekankan pentingnya menjaga kualitas bahan makanan, kandungan gizi, serta penyajian menu MBG agar benar-benar mendukung kesehatan dan tumbuh kembang peserta didik.

Bisnis.com, BOGOR – Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 35.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rampung pada 2026. Infrastruktur tersebut diproyeksikan melayani hingga 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di sela-sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Target di tahun 2026 harus selesai kurang lebih nanti akan ada sekitar 35.000 SPPG yang akan melayani 82,9 juta penerima manfaat,” tuturnya

Prasetyo menjelaskan hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 19.000 SPPG di berbagai daerah. Jumlah tersebut menjadi fondasi untuk perluasan layanan MBG yang terus digenjot pemerintah. “Program makan bergizi tentunya hari ini telah mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujar Prasetyo.

Selain program MBG, Prasetyo juga memaparkan capaian program prioritas lain yang ditampilkan melalui pemutaran video capaian pemerintah dalam agenda retret tersebut. Salah satunya adalah program cek kesehatan gratis.

Menurut dia, sepanjang 2025 program cek kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 70 juta warga negara dalam satu tahun. “Kemudian juga cek kesehatan gratis sudah mencapai angka 70 juta seluruh warga negara dalam satu tahun di 2025,” pungkas Prasetyo.

Adapun, program MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Tepat satu tahun kemudian, pada 6 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima laporan bahwa jumlah penerima manfaat telah mencapai 55 juta orang.

“Hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Lima puluh lima juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

Presiden membandingkan capaian tersebut dengan negara lain yang telah lebih dulu menjalankan program serupa. Dia mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. “Kita satu tahun mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo mengakui pelaksanaan program berskala besar tersebut tidak lepas dari kekurangan dan potensi penyimpangan. Namun, dia menilai tingkat keberhasilannya sangat tinggi.

“Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi secara objektif statistik boleh dikatakan kita 99,99% berhasil,” katanya.

Bisnis.com ,BANDUNG -- Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia bertambah signifikan pada 2026.

Kepala BGN Dadan Hidayana mengatakan pihaknya merencanakan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut bisa mencapai sekitar 8.200 SPPG mengingat sampai akhir tahun ini jumlah SPPG di daerah 3 T masih minim.
"3T itu kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190-an [SPPG]," katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12/2025).
Meski masih minim di akhir tahun, dia mengatakan pembangunan SPPG di wilayah 3T bisa lebih cepat mengingat pihaknya saat ini sudah memproses TGAT (Tes Kemampuan Dasar Akademik) sebagai salah sau tes diujikan dalam seleksi PPPK/CPNS BGN.

"TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai," ujarnya.
BGN sendiri menargetkan akselerasi pendirian SPPG mencapai 19.000 di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini.

"Tahun depan kita ingin ada minimal 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 8.200 di daerah terpencil, sehingga total ada 32.000-33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta [siswa]," katanya.
Selain pendirian SPPG, pihaknya juga tengah menggenjot jumlah SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) salah satunya di Jawa Barat. "Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur [Dedi Mulyadi] agar ada percepatan lagi," katanya.
Menurutnya, saat ini dari 1.548 SPPG yang mengajukan SLHS di Jawa Barat, sekitar 900 dapur sudah resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua berjumlah 2.500 unit sudah berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan makan bergizi bagi anak-anak hingga ibu hamil di Papua.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

Kepala negara menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) memiliki dampak anggaran yang besar karena menyasar seluruh anak, mulai dari usia dini hingga lulusan SMA, termasuk ibu hamil.

“MBG itu akan memberi makan ke semua anak dari mulai usia dini sampai kurang lebih umur 18 tahun, oh iya lulusan SMA, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menanyakan progres pembangunan SPPG kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dadan menjawab, hingga saat ini telah berdiri 179 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebarannya mencakup 65 unit di Papua, 42 di Papua Barat, 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua Pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya.

Orang nomor satu di Indonesia itu kemudian menanyakan target total SPPG di Papua. Dadan menjelaskan bahwa kebutuhan di Papua mencapai sekitar 2.500 SPPG, termasuk wilayah terpencil, dengan total penerima manfaat sekitar 750 ribu orang.

“Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750 ribu penerima manfaat, dengan dana yang akan turun ke sana tiga kali lipat. Kalau 750 ribu itu kalau di Jawa kan Rp7,5 triliun, jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp25 triliun, Pak, uang Badan Gizi akan turun ke Papua. Harga kemahalan, Pak, indeks kemahalan,” jelas Dadan.

Prabowo pun memastikan kembali capaian saat ini dan target ke depan. Dadan menyebutkan, dengan dukungan investor, pembangunan SPPG di Papua ditargetkan rampung pada Maret 2026.

“Sekarang sudah ada investor yang bersedia membangun di Papua. Yang mendaftar di pemda itu ada 275 investor, kemudian totalnya nanti kurang lebih sekitar 300-an investor yang akan membangun di sana,” kata Dadan.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menyatakan memahami tantangan kondisi geografis Papua, namun tetap menekankan pentingnya target yang jelas.

Presiden menutup dengan menegaskan bahwa seluruh SPPG di Papua harus sudah bekerja dan berproduksi penuh pada peringatan Hari Kemerdekaan 2026.

“Anda katakan Maret, itu sangat bagus, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah. Kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi,” tegas Prabowo.