Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penandatanganan kerja sama perdagangan bertajuk Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) urung terlaksana pada akhir Januari 2026 sesuai target awal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa secara substansi, seluruh negosiasi telah rampung. Saat ini, kedua negara tengah menuntaskan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting) sembari menunggu kecocokan jadwal kedua kepala negara.

"Semua perundingan sudah selesai. Legal drafting 90%," ujar Airlangga saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kesepakatan tersebut di Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sebelumnya, usai pertemuan dengan USTR Jameson Greer di Washington D.C. akhir tahun lalu, pemerintah menargetkan dokumen ART dapat diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada kisaran tanggal 12—19 Januari 2026.

Kendati demikian, hingga memasuki pekan pertama Februari 2026, seremoni tersebut belum terealisasi. Airlangga enggan memastikan apakah penandatanganan akan dilakukan pada bulan ini, mengingat agenda tersebut sepenuhnya bergantung pada jadwal pemimpin kedua negara.

"Kita menunggu jadwal," singkatnya.

Airlangga juga memilih irit bicara ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai detail besaran tarif final maupun komoditas spesifik yang akan mendapatkan akses prioritas dalam perjanjian tersebut. Dia menekankan bahwa pengumuman detail kesepakatan berada di tangan kedua kepala negara saat penandatanganan resmi.

"Tidak boleh [dibocorkan]. Tunggu ditanda tangan. Karena yang menandatangani akan pemimpin negara. Jadi kita tidak boleh," kata Airlangga sambil tersenyum.

Lebih lanjut, mantan menteri perindustrian ini menjelaskan mekanisme pemberlakuan perjanjian pasca-penandatanganan. Beleid ini tidak serta-merta berlaku otomatis, melainkan harus melalui proses ratifikasi dan pelaporan di parlemen masing-masing negara.

"Nanti executive order bagi Amerika juga dilaporkan ke Kongres. Bagi Indonesia, kita juga sampaikan ke DPR," jelasnya.

Sebagai catatan, dalam kerangka kesepakatan awal yang dibangun sejak Juli tahun lalu, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk untuk mayoritas produk asal AS. Sebagai timbal balik, Negeri Paman Sam sepakat menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Selain itu, AS juga memberikan lampu hijau pengecualian tarif bagi komoditas unggulan ekspor RI, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan proses negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat pada prinsipnya telah selesai. Saat ini, kedua negara hanya menyisakan tahap akhir berupa penyempurnaan dokumen hukum sebelum dilakukan penandatanganan resmi.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Negosiasi dengan Amerika seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai. Tinggal fine tuning di legal drafting. Dan berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden [Prabowo] dan Presiden Trump,” ujar Airlangga.

Meski proses pembicaraan telah rampung, Airlangga belum dapat membeberkan hasil konkret dari kesepakatan tersebut. Ia menegaskan masih terdapat kesepakatan kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) yang mengikat kedua belah pihak.

“Dapatnya? Belum. Nanti, belum. Kita masih ada Non-Disclosure Agreement. Baru di-disclose sesudah ditandatangani,” jelasnya.

Terkait jadwal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Airlangga menyebut hingga kini belum ada tanggal pasti yang disepakati.

“Belum, belum ada,” katanya singkat.

Airlangga juga menjelaskan alasan mundurnya jadwal pertemuan yang semula direncanakan berlangsung pada akhir Januari 2026 dan bergeser ke pertengahan Februari 2026. Menurutnya, perubahan tersebut dipengaruhi oleh dinamika agenda internasional yang berkembang.

“Ya karena ini kan kemarin dinamika, kemarin ada penandatanganan Board of Peace dan sebagainya. Ini kan menggeser berbagai kegiatan,” ujarnya.

Meski terjadi pergeseran agenda, Airlangga menegaskan Presiden Prabowo tetap aktif dalam berbagai forum dan komitmen internasional strategis, termasuk penandatanganan Board of Peace yang menjadi perhatian global.

“Tetapi kan kita lihat saja Board of Peace Pak Presiden juga tanda tangan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikannya usai menghadiri penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Airlangga mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan isu-isu utama dalam kerangka perundingan tarif perdagangan resiprokal RI–AS, dan kini fokus beralih pada penyusunan detail tekhnis perjanjian.

Tim dari kedua negara dijadwalkan bertemu di Washington, D.C. pada 12–19 Januari 2026 untuk menyelesaikan tahapan legal drafting perjanjian.

“Tadi under secretary nya baru saja ketemu di kantor khususnya negosiator mengenai agriculture, secara keseluruhan isu-isu sudah terselesaikan. Hari Senin tim akan berangkat ke Washington. Dijadwalkan untuk legal drafting dalam waktu 5-7 hari, sesudah itu kita tentukan kapan sekiranya di Amerika berproses kapan presiden Prabowo ke Amerika,” ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa pembahasan tidak hanya soal tarif, tetapi juga mencakup isu volume impor dan pengaturan teknis lainnya.

Ia mengklarifikasi bahwa perundingan itu tidak secara spesifik membahas tujuan untuk menetapkan tarif nol persen bagi semua komoditas, termasuk yang 0%.

Justru, kata dia, negosiasi difokuskan pada pengaturan volume dan aspek teknis perdagangan.

“Kita kan sekarang ini untuk agriculture kan positif terhadap AS. Terkait migas juga nanti kita akan laksanakan sesudah perjanjian reciprocal tarif ditandatangani baru kita mulai bicara impor migas, cuma kan kemarin MOU impor sudah ditandatangani,” ucapnya

Untuk sektor migas, lanjut Airlangga, pembicaraan akan berlanjut setelah perjanjian tarif resiprokal ditandatangani.

Indonesia dan AS sebelumnya juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai impor migas.

Mengenai target penandatanganan dokumen perjanjian, Airlangga mengatakan jadwal akhir penandatanganan akan ditentukan berdasarkan hasil legal drafting di AS. Pemerintah berharap dokumen tersebut dapat ditetapkan pada akhir Januari 2026.

Konflik AS vs Venezuela

Airlangga juga menanggapi kekhawatiran adanya pengaruh konflik geopolitik antara AS dan Venezuela terhadap negosiasi.

Dia menilai konflik tersebut merupakan persoalan geopolitik yang berbeda dan tidak berdampak langsung terhadap negosiasi tarif Indonesia–AS.

Apalagi, kata Airlangga, pembicaraan perdagangan ini merupakan kelanjutan dari proses panjang yang telah berlangsung sejak 2025. Pemerintah Indonesia dan pihak AS telah menyepakati substansi utama perjanjian tarif dagang resiprokal, termasuk pengaturan tarif dan akses pasar, yang nantinya akan dituangkan dalam dokumen perjanjian (Agreement on Reciprocal Trade/ART).

Negosiasi ini dipandang strategis bagi kedua negara dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral, termasuk di bidang pertanian dan komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti minyak sawit, kopi, dan kakao, yang direncanakan mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam kesepakatan akhir.

“Tidak. Itu kan geopolitik. Berbeda. Itu wilayah backyard Amerika dan itu sudah menjadi persoalan sejak nasionalisasi Hugo Chavez, persoalannya panjang hanya saja setahun ke belakang ekskalasi terjadi. Tapi tak berkaitan dengan kepentingan Asean, karena Asean juga menjadi kepentingan, karena berada di regional Asia Pasifik juga,” pungkas Airlangga.

IDXChannel - Pemerintah secara resmi mengumumkan penyesuaian jadwal finalisasi dokumen hukum (legal drafting) perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Proses penyusunan bahasa hukum yang awalnya ditargetkan tuntas akhir 2025, kini dijadwalkan rampung pada pekan kedua Januari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kedua negara telah menyepakati jadwal kerja baru untuk memastikan seluruh dokumen bersih dari kendala teknis.

“Tim teknis kedua negara dijadwalkan kembali bertemu pada minggu kedua Januari 2026, dengan target penyelesaian legal drafting dan clean up dokumen dalam waktu sekitar satu minggu, yakni secara tentatif pada 12–19 Januari 2026,” ujarnya dalam pernyataan daring, Selasa (23/12/2025)

Setelah tahap penyusunan bahasa hukum selesai, dokumen tersebut akan disiapkan untuk disahkan secara formal oleh kedua pemimpin negara, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, sebelum Januari berakhir. Saat ini, koordinasi mengenai waktu pertemuan bilateral antarkepala negara masih terus dilakukan.

Airlangga menegaskan, secara prinsip, substansi utama dalam Agreement on Reciprocal Tariffs (ART) tidak lagi menjadi masalah karena kesepakatan inti sudah tercapai.

“Seluruh isu substansi dalam dokumen ART, baik isu utama maupun teknis, pada dasarnya sudah disepakati kedua belah pihak. Tahap selanjutnya adalah penyusunan bahasa hukum serta penyelesaian teknis lanjutan,” kata Airlangga.

Perjanjian ART ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan besar pada Juli lalu yang berhasil memangkas tarif ekspor Indonesia ke AS secara signifikan, dari 32 persen menjadi 19 persen. Indonesia juga mendapatkan pengecualian tarif khusus untuk komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, kopi dan kakao.

Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi industri dalam negeri, terutama di sektor padat karya yang menyerap banyak lapangan kerja.

"Sektor-sektor tersebut tercatat menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja, sehingga penyelesaian perjanjian ini dinilai strategis bagi perekonomian Indonesia," kata Airlangga.

Sebagai bentuk timbal balik, Indonesia berkomitmen untuk membuka akses pasar bagi produk Amerika Serikat serta melakukan langkah deregulasi guna mempermudah hambatan non-tarif.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati finalisasi perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Dokumen kerja sama perdagangan strategis ini ditargetkan bakal ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (United States Trade Representative/USTR) Jameson Greer di Washington D.C., Senin (22/12/2025) waktu setempat.

Airlangga mengaku bahwa seluruh isu substansial, baik aspek utama maupun teknis dalam dokumen ART, telah disepakati kedua belah pihak. Saat ini, sambungnya, proses tinggal menyisakan tahap harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.

“Seluruh isu substansi dalam dokumen ART sudah disepakati. Tadi juga disepakati framework timetable, di mana pada minggu kedua Januari 2026, tentatif antara tanggal 12 sampai 19, tim teknis akan menyelesaikan legal drafting serta clean up dokumen,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (23/12/2025) pagi waktu Indonesia.

Mantan menteri perindustrian itu memerincikan bahwa setelah proses teknis tersebut rampung, dokumen final akan segera disiapkan untuk agenda penandatanganan tingkat tinggi. Saat ini, pihak Gedung Putih tengah mengatur jadwal pertemuan antara kedua pemimpin negara.

Perjanjian ART ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan awal yang dicapai pada 22 Juli lalu. Poin krusial dalam kesepakatan ini mencakup komitmen Indonesia membebaskan tarif bea masuk hampir seluruh produk asal AS.

Sebagai timbal balik, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk asal Indonesia dari awalnya 32% menjadi 19%. Negeri Paman Sam itu juga memberikan fasilitas pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan ekspor RI, meliputi minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao

Airlangga menilai kesepakatan ini sangat strategis, khususnya bagi sektor industri padat karya nasional yang selama ini tertekan oleh hambatan tarif. Sektor-sektor yang terdampak langsung oleh kebijakan ini diperkirakan menyerap hingga 5 juta tenaga kerja.

“Kata-kata yang dikedepankan adalah menjaga kepentingan bersama. Tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini, justru menguntungkan kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance,” klaimnya.

Di sisi lain, Indonesia juga mempertegas komitmennya untuk membuka akses pasar bagi AS dengan mengatasi hambatan non-tarif (non-tariff barriers). Pemerintah terus mendorong deregulasi, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking guna mengurai sumbatan perizinan usaha.

Airlangga pun optimistis implementasi ART akan menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional pada tahun depan.

“Target penyelesaian ini dikaitkan dengan agenda pertemuan antara Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump, sehingga ini menjadi sebuah milestone tersendiri,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama tim delegasi Indonesia akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) di tengah terancam batalnya kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS. Dia akan terbang pada pekan depan guna memfinalisasi dokumen kerja sama tersebut.

Airlangga menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyelesaikan proses legal drafting yang ditargetkan rampung pada Desember ini, sesuai dengan joint statement yang telah disepakati kedua negara pada 22 Juli lalu.

"Nama dokumennya [dokumen kesepakatannya] ART, Agreement on Reciprocal Tariff," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Mantan menteri perindustrian ini menjelaskan kesepakatan ini diharapkan menjadi payung hukum baru bagi hubungan dagang kedua negara.

Terkait hambatan nontarif atau non-tariff barrier yang kerap menjadi isu dalam negosiasi, dia menepis adanya kendala substansial. Menurutnya, kesepakatan teknis sudah tercapai dan kini hanya menyisakan persoalan administratif.

"Non-tariff barrier tinggal ditulis saja. Yang jadi masalah [saat ini] karena belum ditandatangan," tuturnya.

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa kesepakatan di level pimpinan tertinggi, yakni antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, sudah selesai dan tidak memerlukan negosiasi ulang secara langsung.

"Itu sudah bagian dari joint statement [22 Juli] kemarin. Harapannya kita bisa selesaikan perundingan legal drafting-nya di bulan Desember ini," tegas Airlangga.

Nego dengan UNTR

Adapun, rencana finalisasi kesepakatan langsung ke Washington DC itu diambil usai Airlangga menggelar pertemuan virtual dengan pejabat Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) pada Kamis (11/12/2025) malam.

Sebelumnya, Reuters melaporkan kesepakatan dagang antara RI-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Pemerintah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim.

“Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan dari Indonesia.

Pada pengumuman Juli lalu, kedua negara menyatakan bahwa Indonesia sepakat menghapus tarif atas lebih dari 99% barang asal AS serta menghilangkan hambatan non-tarif bagi perusahaan AS. Sebagai imbalannya, AS akan membatalkan rencana kenaikan tarif atas produk Indonesia dan menurunkannya menjadi 19% dari sebelumnya 32%.

Isu Hambatan Non-tarif

Kini kesepakatan itu dikabarkan berada di ujung tanduk. Persoalan hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTM) dan isu perdagangan digital dinilai menjadi ganjalan struktural yang sulit diurai oleh negosiator Indonesia.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai potensi kegagalan ini sudah terprediksi sejak awal. Menurutnya, skeptisisme muncul karena struktur proteksi perdagangan Indonesia yang sangat bergantung pada NTM, bukan sekadar tarif bea masuk.

"Titik masalahnya ada pada negosiasi regulasi NTM, termasuk digital product [produk digital]. Tarif impor Indonesia untuk produk AS sebenarnya sudah banyak yang rendah, jadi bottleneck [penghambat] utama bukan di sana," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Riandy menjelaskan bahwa dokumen United States Trade Representative (USTR) berulang kali menyoroti rezim NTM Indonesia yang dinilai terlalu exhaustive (menyeluruh). Adapun, hambatan itu mencakup mayoritas pos tarif (tariff line) atau kode HS produk yang diperdagangkan, mulai dari perizinan impor (PI) produk pertanian, kuota impor, hingga kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menurutnya, hambatan NTM ini yang membedakan posisi Indonesia dengan Malaysia dan Kamboja yang sudah berhasil mencapai kesepakatan. Riandy menyebut kedua negara tersebut tidak terlalu mengandalkan NTM sebagai instrumen proteksi industri, sehingga memiliki ruang gerak negosiasi yang lebih luas dibandingkan Indonesia.

"Kita ini negara di Asean dengan NTM paling exhaustive. Terlalu banyak yang harus diubah dan direlakan jika ingin memenuhi standar AS," tutupnya.

Lebih lanjut, Riandy memaparkan bahwa tuntutan AS untuk menghapus NTM memiliki konsekuensi teknis dan politis yang berat bagi Indonesia.

Secara operasional, penghapusan NTM sulit diterapkan secara eksklusif hanya untuk satu mitra dagang. Berbeda dengan penurunan tarif yang bisa diverifikasi melalui Surat Keterangan Asal (SKA), reformasi regulasi non-tarif umumnya berlaku universal.

"Sekali regulasi non-tarif direformasi, ia perlu diterapkan ke seluruh mitra dagang karena masalah praktikal. Risikonya, negara mitra dagang lain akan menjadi free riders. Mereka menikmati relaksasi pasar Indonesia, sementara kita tidak mendapatkan insentif atau akses pasar tambahan dari mereka," jelasnya.

Kondisi ini membuat posisi tawar Indonesia terjepit. Keuntungan (benefit) yang didapat Indonesia dari kesepakatan dengan AS dinilai tidak sebanding dengan "biaya" reformasi kebijakan yang harus ditanggung.

Terlebih, Riandy menyoroti bahwa kesepakatan awal yang disetujui Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump kala itu kemungkinan belum memperhitungkan detail konsekuensi teknis ini. Manfaat yang ditawarkan AS hanyalah penghindaran tarif tinggi, bukan penurunan tarif hingga 0% seperti dalam perjanjian Free Trade Agreement (FTA) komprehensif dengan Asean atau Australia.

"Politically, mereformasi NTM itu sulit karena banyak industri dalam negeri yang terlindungi, seperti pertanian dan otomotif," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap progres negosiasi lanjutan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

Airlangga menuturkan bahwa proses negosiasi tarif impor lanjutan dengan AS masih berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, kedua negara sedang melakukan finalisasi legal drafting dari kesepakatan tersebut.

Menurut Airlangga, Pemerintah RI menargetkan proses negosiasi lanjutan tersebut dapat rampung pada tahun ini.

"Sebetulnya hampir semua teks sudah kita bahas [negosiasi tarif AS]. Jadi, kita juga sudah kirim dengan AS, tinggal finalisasi legal drafting-nya. Targetnya, ya, tahun ini," kata Airlangga saat ditemui dalam 13^th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta pada Senin (17/11/2025).

Dia menuturkan, pemerintah juga tengah berupaya mendorong pengenaan tarif 0% untuk sejumlah komoditas, terutama komoditas-komoditas Indonesia yang tidak diproduksi oleh Negeri Paman Sam seperti karet, kelapa sawit, teh, kopi, dan sebagainya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkap Indonesia berhasil menyepakati besaran tarif impor tembaga sebesar 0% dengan Amerika Serikat.

Pemerintah RI juga tengah berupaya menegosiasikan tarif untuk sejumlah komoditas lain seperti nikel dan kelapa sawit.

Rosan mengatakan bahwa selain menyepakati penurunan tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump dari 32% menjadi 19%, Indonesia juga berhasil mengamankan pungutan 0% untuk komoditas tembaga.

"Di beberapa barang atau komoditas yang tidak bisa dihasilkan di AS itu tarif bisa menjadi kurang dari itu [19%]. Kebetulan untuk tembaga kita 0% dan sudah disetujui," ujarnya.