Jakarta (ANTARA) - Anak usaha Garuda Indonesia Group, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), membukukan laba bersih sebesar 33,9 juta dolar AS atau sekitar Rp570 miliar sepanjang tahun 2025.

"Pada tahun 2025, perseroan membukukan laba bersih sebesar 33,9 juta dolar AS (Rp570 miliar), naik signifikan sebanyak 26,3 persen dibanding tahun 2024 sebesar 26,9 juta dolar AS (Rp451 miliar)," kata Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

GMFI sebagai bagian dari Garuda Indonesia Group, menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat (22/05).

RUPSLB dihadiri oleh 117.047.128.927 suara atau sebesar 93,76 persen pemegang saham, sementara RUPST dihadiri oleh 117.437.717.575suara atau sebesar 94,07 persen pemegang saham, dengan sejumlah keputusan strategis yang disetujui dalam rapat.

GMFI juga berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja finansial yang solid dengan pendapatan usaha mencapai 491,9 juta dolar AS (Rp8,25 triliun) pada tahun 2025, tumbuh 16,8 persen dari tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, kinerja perseroan juga meningkat dari sisi neraca dengan total aset melesat menjadi 813 juta dolar AS (Rp13,6 triliun) atau tumbuh 91,5 persen dari tahun sebelumnya.

Struktur permodalan juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan ekuitas berbalik dari yang sebelumnya negatif sebesar 257,9 juta dolar AS (-Rp4,33 triliun) menjadi positif sebesar 114,6 juta dolar AS (Rp1,92 triliun).

Peningkatan kinerja disebut turut didukung oleh aksi korporasi berupa inbreng lahan senilai Rp5,6 triliun yang memperkuat nilai aset tetap Perseroan serta mengembalikan posisi ekuitas menjadi positif.

Peningkatan kinerja finansial Perseroan ditopang oleh transformasi operasional yang dijalankan secara konsisten sepanjang tahun 2025, mulai dari peningkatan produktivitas operasional, percepatan turnaround time (TAT), penguatan infrastruktur, hingga pemenuhan berbagai sertifikasi dan kualifikasi internasional.

"Tahun 2025 menjadi momentum pembuktian GMF dalam mengeksekusi berbagai langkah transformasi dan aksi korporasi strategis secara agresif sekaligus terukur. Pencapaian positif ini tentu tidak akan terwujud tanpa fundamental operasional yang semakin solid," ujarnya.

Pada tahun 2025, GMFI berhasil menjaga momentum pertumbuhan dengan kontribusi pendapatan dari segmen non-group-afiliasi yang mencapai 141,3 juta dolar AS atau setara 28,7 persen dari total pendapatan.

Pada sektor perawatan pesawat komersial, GMFI berhasil mempertahankan kepercayaan existing customer seperti Korean Air, Vietjet Air, dan Cebu Pacific, sekaligus memperluas basis customer baru seperti One Air, Air Swift, dan Texel Air.

Sepanjang tahun 2025, GMFI juga berhasil menyelesaikan reaktivasi 13 pesawat Airbus A320 milik Citilink dan dua pesawat Airbus A330 milik Garuda Indonesia sebagai bagian dari sinergi Garuda Indonesia Group dalam mengoptimalisasi kesiapan armada penerbangan nasional.

Pada sektor pertahanan, GMFI berhasil menyelesaikan pekerjaan perawatan helikopter Bell 412 hingga unit keempat dan dua pesawat VIP Boeing 737-800.

Perseroan memperluas kapabilitas industri pertahanan melalui kerja sama strategis dengan Dassault Aviation dalam implementasi program Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Offset (IDKLO) untuk pesawat Rafale.

Lini bisnis non-commercial aircraft, khususnya SBU Defense Industry, Industrial Solutions, dan Power Services, turut mencatatkan pertumbuhan positif dengan capaian pendapatan sebesar 36,7 juta dolar AS atau tumbuh 59,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan efektivitas strategi diversifikasi perseroan.

Di sisi pengembangan kapabilitas dan ekspansi bisnis, GMFI mencatatkan sejumlah tonggak strategis, termasuk groundbreaking Kertajati Aerospace Park bersama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) serta dimulainya kerja sama dengan Pelita Air dalam pemanfaatan hanggar milik Pelita Air Service di Bandar Udara Pondok Cabe untuk layanan perawatan pesawat tipe propeller.

Perseroan juga berhasil menyelesaikan pembangunan hangar door di Hanggar 1 guna memperkuat kapasitas operasional yang selaras dengan standar internasional, khususnya European Union Aviation Safety Agency (EASA).

“Kami telah bertumbuh secara signifikan dan berkelanjutan. Dengan kapabilitas semakin kuat dan adaptif, GMFI akan terus membuka peluang baru untuk memenuhi kebutuhan industri penerbangan nasional maupun global,” ujar Andi.

Kinerja keuangan GMFI di awal tahun 2026 menunjukkan performa yang solid, didorong oleh fundamental operasional yang semakin sehat. Pada Kuartal I 2026, Perseroan berhasil membukukan laba berjalan sebesar 6,76 juta dolar AS dan pendapatan usaha sebesar 114,94 juta dolar AS.

GMFI menargetkan total pendapatan tahunan sebesar 542,8 juta dolar AS dengan estimasi laba bersih mencapai 35,1 juta dolar AS. Target ini akan dicapai melalui keberlanjutan transformasi korporasi, penguatan fundamental operasional, dan pertumbuhan bisnis profitable.

“Melalui pencapaian positif dan efisiensi yang terjaga di tengah dinamika pasar dan tantangan industri, GMFI siap melangkah lebih jauh dalam menghadirkan solusi terintegrasi bagi industri aviasi maupun sektor lainnya,” kata Andi.

Adapun pada RUPSLB tersebut, rapat menyetujui penyesuaian, penambahan, dan/atau perubahan anggaran dasar perseroan sesuai dengan surat BP BUMN, surat Danantara asset management.

Selain itu penyesuaian Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), dan penyelarasan dengan Anggaran Dasar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Pada RUPST, rapat menyetujui sejumlah mata acara di antaranya Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2025.

Kemudian penetapan gaji honorarium berikut fasilitas dan tunjangan tahun buku 2026 serta remunerasi atas kinerja tahun buku 2025 bagi pengurus perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2026.

Selanjutnya persetujuan pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2027 termasuk perubahannya,

Kemudian penerimaan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Minat masyarakat terhadap transportasi publik modern terus menunjukkan tren positif

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat jumlah pengguna LRT Jabodebek pada April 2026 mencapai 2.912.092, menjadi rekor tertinggi sejak beroperasi, seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap transportasi publik modern.

"Minat masyarakat terhadap transportasi publik modern terus menunjukkan tren positif. Pada April 2026, LRT Jabodebek mencatat rekor tertinggi jumlah pengguna sejak mulai beroperasi dengan melayani 2.912.092 pengguna," kata Manager of Public Relation LRT Jabodebek Radhitya Mardika dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan Jumlah tersebut meningkat sekitar 16 persen atau bertambah 402.060 pengguna dibanding bulan Maret 2026 yang tercatat 2.510.032 pengguna. Sementara dibanding bulan April 2025, meningkat sekitar 40 persen yang tercatat sebanyak 2.083.391 pengguna.

Ia mengatakan peningkatan jumlah pengguna menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang terintegrasi, nyaman, dan memiliki kepastian waktu untuk mendukung mobilitas sehari-hari di wilayah Jabodebek.

Menurutnya moda transportasi itu kini semakin menjadi pilihan masyarakat untuk mobilitas harian karena mampu memberikan kepastian waktu perjalanan di tengah kepadatan lalu lintas perkotaan, sekaligus terhubung dengan berbagai moda dan pusat aktivitas masyarakat.

Selain itu, beberapa faktor juga mempengaruhi masyarakat menggunakan LRT Jabodebek, khususnya pengguna yang melakukan mobilitas rutin dari kawasan permukiman menuju pusat bisnis, perkantoran, maupun destinasi lainnya.

Dia menyebutkan stasiun paling favorit dari pengguna LRT Jabodebek selama bulan April 2026 yakni tap in meliputi Dukuh Atas 435.009 pengguna; Harjamukti 333.025 pengguna; Kuningan 273.011 pengguna; Cikoko 237.669 pengguna; dan Rasuna Said 174.905 pengguna.

Sementara untuk tap out meliputi Dukuh Atas 374.050 pengguna; Harjamukti 335.923 pengguna; Kuningan 267.258 pengguna; Pancoran 256.230 pengguna; dan Cikoko 237.348 pengguna.

“Tingginya mobilitas di stasiun tersebut menunjukkan peran penting kedekatan dengan pusat aktivitas masyarakat dalam mendorong pertumbuhan pengguna LRT Jabodebek,” terangnya.

Selain mendukung mobilitas masyarakat perkotaan, integrasi antarmoda di sejumlah stasiun strategis seperti Dukuh Atas, Cikoko, Cawang, Bekasi Barat, TMII, hingga Halim juga terus memperkuat konektivitas perjalanan masyarakat menuju kawasan bisnis, perkantoran, pusat aktivitas, serta layanan transportasi lanjutan.

KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan LRT Jabodebek sebagai transportasi publik modern yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pusat aktivitas secara lebih efisien, nyaman, terintegrasi, serta mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) bakal melakukan pengecekan lapangan alias ground check terhadap 5,9 juta keluarga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan imbas pembaharuan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal ini disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti usai melakukan rapat kerja tertutup dengan Komisi X DPR RI di Jakarta pada Rabu (18/2/2026) malam.

“Tentang rencana kami untuk melakukan ground check terhadap kira-kira 5,9 juta keluarga, ini yang berasal dari 11 jutaan orang yang dinonaktifkan PBI-nya. Kami konversi ini menjadi sekitar 5,9 juta keluarga, ini juga didukung oleh Komisi X untuk BPS melakukan ground check,” kata Amalia kepada wartawan.

Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan hal serupa terhadap 106.153 orang PBI penderita penyakit katastropis yang juga sempat dinonaktifkan.

Menurut Amalia, BPJS Kesehatan telah melakukan reaktivasi PBI JK terhadap penderita penyakit kronis ini, sehingga mereka tetap bisa berobat.

Dia lantas mengaku telah menjelaskan kepada Dewan bahwa BPS tidak pernah menyampaikan bahwa pengkategorian desil semata-mata sama dengan tingkat pendapatan.

Tak hanya pendapatan, Amalia menyebut terdapat 40 variabel yang digunakan untuk menentukan seseorang tergolong dalam desil tertentu.

Sebagai catatan, masyarakat yang termasuk dalam desil 1-4 berhak menerima berbagai jenis bantuan sosial, sementara PBI JK berlaku hingga desil 5. Desil 6-10 tak berhak menerima bansos.

“Desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak antara lain adalah aset, kepemilikan aset, terus kondisi rumah, terus kemudian juga konsumsi listrik dan sebagainya,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang menderita penyakit kronis atau katastropik.

Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 3/2026, seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan, dengan syarat dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau terdapat kebijakan pemerintah.

“Maka itu selain reaktivasi reguler, Permensos membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI nonaktif yang menderita sakit kronis dan katastropik,” ungkapnya dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, BOGOR – Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 35.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rampung pada 2026. Infrastruktur tersebut diproyeksikan melayani hingga 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di sela-sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Target di tahun 2026 harus selesai kurang lebih nanti akan ada sekitar 35.000 SPPG yang akan melayani 82,9 juta penerima manfaat,” tuturnya

Prasetyo menjelaskan hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 19.000 SPPG di berbagai daerah. Jumlah tersebut menjadi fondasi untuk perluasan layanan MBG yang terus digenjot pemerintah. “Program makan bergizi tentunya hari ini telah mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujar Prasetyo.

Selain program MBG, Prasetyo juga memaparkan capaian program prioritas lain yang ditampilkan melalui pemutaran video capaian pemerintah dalam agenda retret tersebut. Salah satunya adalah program cek kesehatan gratis.

Menurut dia, sepanjang 2025 program cek kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 70 juta warga negara dalam satu tahun. “Kemudian juga cek kesehatan gratis sudah mencapai angka 70 juta seluruh warga negara dalam satu tahun di 2025,” pungkas Prasetyo.

Adapun, program MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Tepat satu tahun kemudian, pada 6 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima laporan bahwa jumlah penerima manfaat telah mencapai 55 juta orang.

“Hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Lima puluh lima juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

Presiden membandingkan capaian tersebut dengan negara lain yang telah lebih dulu menjalankan program serupa. Dia mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. “Kita satu tahun mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo mengakui pelaksanaan program berskala besar tersebut tidak lepas dari kekurangan dan potensi penyimpangan. Namun, dia menilai tingkat keberhasilannya sangat tinggi.

“Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi secara objektif statistik boleh dikatakan kita 99,99% berhasil,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan 64.046 tersangka dan menyita barang bukti sebanyak 590 ton sepanjang 2025.

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengatakan ratusan ton barang bukti narkoba itu ditaksir dengan nilai Rp41 triliun.

"Selama tahun 2025 telah bisa menangkap 64.046 tersangka dengan barang bukti total selama tahun 2025 ada 590 ton dengan nilai berkisar Rp41 triliun," ujar Syahar dalam Rilis Akhir Tahun (RAT) Polri, di Mabes Polri Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Barang bukti yang diamankan itu terdiri dari sabu 8,1 ton, ganja 574 ton, ekstasi 1.994.339 butir, kokain 34 Kg, heroin 7,9 Kg, hasish 799 gram.

Kemudian, tembakau gorila 1,8 ton, happy five 136.062 butir, ketamine 36 Kg, happy water 42 Kg, obat keras 19 juta butir, etomidate 42.564 ml.

Di samping itu, Syahar menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya restoratif justice terhadap 13.880 kasus narkoba sepanjang 2025.

"Terkait dengan upaya restorative justice (RJ) tindak pidana narkoba mengalami peningkatan pesat dengan mencapai 13.880 kasus," tutur Syahar.

Selanjutnya, Bareskrim juga telah Menerapkan TPPU pada 23 laporan polisi dengan 30 tersangka, menyita aset total senilai Rp241,5 miliar. Bandar besar yang telah divonis secara bertahap dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan.

Adapun, kasus yang menonjol terkait narkoba yaitu soal Ladang ganja di Aceh seluas 76,75 hektar; Sabu jaringan internasional Thailand-Aceh seberat 135 kg; Peredaran gelap narkotika pada event Jakarta Warehouse Project (DWP) dengan 17 tersangka dan barang bukti 33,2 kg.

Sementara itu, sebagai langkah preemtif penegakan kasus narkoba, Bareskrim Polri telah mengubah 228 kampung narkoba menjadi 118 kampung bebas narkoba hingga sosialisasi anti narkoba di sekolah-sekolah.

"Kerja sama dengan Kemendikdasmen untuk literasi finansial anti-judi online dan narkoba di sekolah," pungkas Syahar.

Bisnis.com, JAKARTA - Sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mereka dijanjikan mendapatkan gaji Rp9 juta per bulan dan disiksa lari 300 kali putaran lapangan futsal.

Dir Tipidter Bareskrim Polri, Moh. Irhamni mengatakan para korban dijanjikan oleh pihak yang berperan sebagai sponsor bekerja di Kamboja. Pihak sponsor menjanjikan kepada korban gaji Rp9 juta per bulan sebagai operator komputer, tetapi sesampainya di sana dipekerjakan sebagai admin judi online.

"Salah satunya adalah korban dan bersama suaminya diming-imingi oleh seseorang yang mengaku sebagai operator di sana untuk bekerja di perusahaan dengan dijanjikan gaji Rp9 juta rupiah per bulan," kata Irhamni saat konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (26/12/2025).

Irhamni menjelaskan penyelidikan kasus ini ketika Polri mendapatkan laporan dan informasi dari media sosial, di mana salah satu korban mengunggah video pengalaman kerja di sana.

Dia menyampaikan ketika para korban sampai di Kamboja, paspor korban diambil oleh pihak sponsor.

"Setelah tiba di bandara Phnom Penh korban dijemput dengan taksi. Kemudian diajak selama perjalanan 4 jam. Kebetulan mereka baru pertama kali menuju Kamboja. Mereka tidak paham lokasi itu ada dimana, sehingga mereka terima-terima saja, sehingga dia dipekerjakan sebagai skamer," ujarnya.

Irhamni menyebutkan bahwa para korban mendapatkan berbagai kekerasan fisik karena bekerja tidak sesuai target. Salah satu korban penipuan sedang mengandung janin berusia 6 bulan

"Makanya diberi sanksi, dari mulai yang teringan push up, kemudian sit up, kemudian lari di lapangan selama 300 kali di lapangan futsal," jelasnya.

Para korban berhasil melahirkan diri ketika diajak makan bersama bos dari perusahaan tersebut. Mereka melaporkan ke KBRI untuk Kamboja dan sepakat tinggal bersama.

Tim penyelidik Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri yang memperoleh informasi melakukan penyelidikan untuk menjemput para korban. Meski sempat mengalami kendala karena korban melarikan diri, tim akhirnya berhasil memulangkan 9 WNI tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Polri tengah menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku penipuan kerja di luar negeri. Polri mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak mudah tertipu dengan modus bekerja di luar negeri tanpa adanya informasi yang jelas.

Bisnis.com, PALEMBANG— Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) di Sumatra Selatan untuk tahun 2026 direkomendasikan naik sebesar 7,10% menjadi Rp3,9 juta.

Anggota Dewan Pengupahan Sumatra Selatan (Sumsel) Cecep Wahyudin mengatakan bahwa usulan kenaikan itu telah disepakati bersama oleh seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, serta serikat pekerja.

Namun, kata Cecep, keputusan final dari besaran kenaikan itu masih harus menunggu pengesahan dari Gubernur Sumsel, Herman Deru.

"Rekomendasinya [UMP Sumsel 2026] naik 7,10%, kemudian ini tinggal mengajukan ke gubernur untuk disahkan," ujarnya, Kamis (18/12/2025).

Dia menjelaskan kenaikan yang setara dengan nilai sekitar Rp261.391, menggunakan besaran alfa 0,7 atau telah sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021.

“Dengan begitu, UMP Sumsel 2026 [diperkirakan naik] menjadi Rp3.942.963,” kata dia.

Cecep menambahkan peningkatan yang sama juga diimplementasikan untuk UMSP Sumsel pada 9 sektoral di 2025.

“Alhamdulillah kita tetap dapat mengamankan UMSP pada 9 sektoral untuk 2026,” tambahnya.

Adapun, rincian 9 sektor diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, serta sektor industri pengolahan.

Selain itu, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, sektor pengangkutan dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan UMP seharusnya memang mengalami kenaikan sejalan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang juga terus berkembang.

Meski begitu, dia menegaskan kenaikan yang ditetapkan harus berimbang dan tidak memberikan tekanan bagi sektor usaha atau korporasi.

“Secara logika harus naik, tapi naiknya tidak membebani korporasi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan harga di pasar smartphone Indonesia menjadi peran penting untuk mengklasifikasi sasaran pembeli. Segmen HP dengan range harga Rp9 juta hingga 10 juta-an menjadi segmen yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.

Di rentang harga ini, biasanya konsumen akan memilih HP yang menunjang produktivitas dan kreasi konten yang mumpuni. Fitur seperti foto dan video yang jernih, cipset dengan performa kelas atas, hingga jaminan update software panjang akan menjadi variabel yang menentukan keputusan pembelian.

Untuk membantu menentukan HP mana yang layak untuk dipakai sehari-hari, berikut adalah rekomendasi harga smartphone di rentang harga Rp 9-10 jutaan dikurasi dari beberapa sumber.

iPhone 14

HP dari Apple ini masih menawarkan performa yang tinggi berkat dukungan chipset A15 Bionicnya dengan GPU 5-core.

Selain itu, jaminan pembaruan sistem operasi iOS dalam jangka panjang menjadikan iPhone 14 sebuah smartphone yang layak dipertimbangkan jika ingin membeli HP baru. Mengutip dari iBox Jumat (12/12/2025), HP ini mendapatkan diskon sebanyak 22% dan dibanderol dengan harga Rp 9.749.000.

Samsung Galaxy S25 FE

HP ini tampil dengan desain yang jauh lebih ramping dibandingkan pendahulunya. Memiliki ketebalan yang hanya 7,4 mm, HP ini juga membingkai layar Dynamic AMOLED 2X seluas 6,7 inci. Galaxy S25 FE juga ditenagai dengan cipset anyar, Exynos 2400.

Mengutip dari laman resmi Samsung, untuk kapasitas 256GB, HP ini dibanderol Rp 9.999.000. Sementara untuk 512GB, berkisar Rp 10.999.000

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi mengguncang pasar kelas atas domestik melalui peluncuran Xiaomi 15T Pro. Ditenagai dengan cipset MediaTek Dimensity 9400+, pengalaman pengguna juga kian disempurnakan dengan kehadiran layar CrystalRes AMOLED berkecepatan refresh rate 144Hz serta teknologi pengisian daya cepat 120W HyperCharge.

HP ini juga diperkaya dengan sistem operasi Android 15 dengan Xiaomi HyperOS 2.0. Mengutip dari laman resmi Xiaomi, HP ini dibanderol Rp Rp 9.999.000

Oppo Reno14 Pro

HP keluaran OPPO ini menitikberatkan pada keindahan desain dengan “3D Curved” serta bodi yang ultra ramping miliknya. Keunggulan utama lainnya dari HP ini ada di sektor kamera. OPPO menyematkan fitur "The Portrait Expert", yaitu sistem kamera generasi terbaru yang terintegrasi penuh dengan (AI). Harga HP ini berkisar Rp 10.999.000. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi garda terdepan dalam mendorong program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam acara BIG Conference 2026, BGN akan mengungkap rencana mereka mengoptimalkan anggaran besar dalam memperluas jangkauan MBG, termasuk strategi dalam melewati sejumlah tantangan yang akan ditemui pada tahun depan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan per Desember 2025, MBG telah menjangkau 49 juta penerima manfaat setiap hari. Lebih dari tujuh kali penduduk Singapura, diberi makan setiap hari oleh pemerintah.

Kepala negara pun menekankan bahwa skala implementasi MBG bukan hanya besar, tetapi telah berhasil menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

Dia menggambarkan bahwa jumlah tersebut setara dengan lebih dari tujuh kali populasi Singapura yang menerima bantuan makanan setiap hari.

“Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini.

Presiden ke-8 RI itu juga membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain. Dia menyebut Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, sedangkan Indonesia mampu melewati angka itu dalam waktu kurang dari satu tahun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menargetkan 82,9 juta penerima MBG akan terealisasi pada Maret 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan diversifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memastikan asupan gizi anak Indonesia terpenuhi melalui sumber makanan yang beragam.

Menurutnya, pemanfaatan kuliner Nusantara dapat mendukung pendidikan gizi sekaligus memperkenalkan keragaman budaya sejak dini.

“Diversifikasi pangan menjadi bagian penting dalam memastikan menu yang sehat, aman, dan sesuai standar nasional,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (5/12/2025).

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mencapai target tersebut, yang akan dipaparkan pada BIG Conference 2026. Langkah tersebut tentu akan melibatkan banyak pihak.

Sekadar informasi, Gelaran Big Conference 2025 mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’ ini menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional pada 2026.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference juga akan menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

Adapun, bertindak sebagai pembicara kunci atau keynote speech yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Dalam sesi Leader’s Talk, rencananya diisi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Salah satu tema yang akan dibahas pada sesi diskusi ialah ‘Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Prabowo: dari Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah hingga Koperasi Desa Merah Putih’.

Diskusi tersebut akan fokus membahas seputar capaian dari program-program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum diskusi juga turut membahas rencana kerja pada 2026 untuk menyukseskan program strategis pemerintah.

Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana; Satgas Kopdes Merah Putih/Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono; Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Hirwandi Gafar; serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang.

Forum diskusi akan dipandu oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad selaku moderator.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menjadi salah satu bank yang mendapat mandat dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) 2025. Penyaluran dilakukan secara bertahap sejak akhir Oktober 2025.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan dana yang disalurkan melalui BNI mencapai Rp4,5 triliun yang ditujukan kepada lebih dari 4,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Hingga saat ini, BNI telah menyalurkan BLTS Kesra kepada lebih dari 4,9 juta KPM dengan total nilai bantuan mencapai sekitar Rp4,5 triliun,” kata Okki kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

Okki mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui jaringan kantor cabang dan Agen46 BNI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Melalui dukungan infrastruktur digital dan jaringan layanan yang luas, kata Okki, BNI berkomitmen memastikan proses penyaluran berjalan tepat sasaran, cepat, dan transparan sehingga manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai informasi, BLTS Kesra merupakan salah satu dari dua program paket ekonomi yang diumumkan pemerintah pada Oktober 2025, untuk menggenjot daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kala itu menyampaikan, pemberian BLTS Kesra akan dilaksanakan pada Oktober-Desember 2025.

“Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” kata Airlangga, mengutip laman Sekretariat Kabinet RI, Senin (10/11/2025).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, penyaluran akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Selain BNI, bank pelat merah lainnya turut membantu pemerintah dalam menyalurkan BLTS Kesra, di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan total dana yang akan disalurkan mencapai Rp4,4 triliun, yang menyasar kepada 4,9 juta KPM.

Kemudian, ada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan dana yang disalurkan sebesar Rp3,22 triliun yang ditujukan kepada sekitar 3,58 juta rekening penerima yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 9.628 warga terdampak penutupan tambang di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp9 juta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ade Afriandi menegaskan pemberian kompensasi tersebut dilakukan secara bertahap selama tiga bulan, mulai November 2025 hingga Februari 2026 yang langsung ditransfer ke rekening pribadi milik warga.

"Bantuan ini untuk warga terdampak kebijakan pengaturan tambang dan angkutan material. Penyalurannya tidak tunai, langsung ke rekening penerima. Semuanya kami pastikan transparan karena langsung lewat rekening bank," katanya, Selasa (4/11/2025).

Ade menjelaskan, hasil verifikasi dan validasi sejak 7–27 Oktober 2025, mencatat sebanyak 928 kepala keluarga di Kecamatan Parung Panjang sebagai penerima tahap pertama.

Selain Parung Panjang, bantuan juga diberikan kepada 2.010 warga di Kecamatan Cigudeg, serta ribuan warga lain yang masih melengkapi dokumen kependudukan dan rekening bank.

"Masih ada dua desa, Cipinang dan Rengasjajar, yang proses verifikasi datanya belum selesai karena jumlah tambang di sana paling banyak," kata Ade.

Data penerima berasal dari usulan pemerintah desa melalui aplikasi Biro Perekonomian Setda Jabar.

Adapun penerima kompensasi diprioritaskan bagi buruh, sopir lepas, pedagang, dan bengkel lokal yang terdampak langsung penutupan tambang.

"Sumbernya dari APBD Jawa Barat melalui BTT (Belanja Tidak Terduga). Untuk totalnya, tahap pertama ini ada kurang lebih Rp5 miliar-Rp6 miliar," tutur Ade.

Bantuan bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Barat dengan nilai hampir Rp 6 miliar untuk tahap pertama. Setiap penerima mendapat Rp 3 juta untuk biaya hidup selama November.