Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan rancangan peraturan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029. Keputusan tersebut ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil.

RPMK tersebut memiliki tiga urgensi pembentukan. Pertama, pemberian landasan hukum penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Kedua, pemberian landasan hukum bagi pajak karbon. Ketiga, pemberian landasan hukum mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Dokumen itu juga menjelaskan RPMK tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil yang akan mengatur tiga poin utama.

Pertama, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang telah diselesaikan pada 2025. Kedua, pajak karbon direncanakan rampung pada 2026. Ketiga, mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol ditargetkan selesai pada 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," tulis Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

[Gambas:Youtube]

Ini (mendorong para wajib pajak untuk mengaktivasi akun Coretax) memang cukup PR (pekerjaan rumah) besar. Tentunya kami akan jemput bola terus memberikan pelayanan yang terbaik.

Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan 5,74 juta wajib pajak telah berhasil melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax hingga 20 November 2025.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan di Denpasar, Bali, bahwa dari total 5,74 juta wajib pajak tersebut, sebagian besar berasal dari wajib pajak orang pribadi yang mencapai 4,89 juta akun.

Sementara itu, wajib pajak badan yang telah melakukan aktivasi tercatat sebanyak 755 ribu, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 86 ribu, serta 220 pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Paling banyak memang (wajib pajak) orang pribadi 4,897 juta, 755 ribu badan, instansi pemerintah ada 86 ribu sekian. Jadi banyak sekali memang dan ini biasanya bendaharawan-bendaharawan pemungut," ujar Bimo lagi.

Sementara itu, kata dia pula, terdapat 11,45 juta wajib pajak yang belum melakukan aktivasi akun, terdiri dari 10,9 juta wajib pajak orang pribadi dan 553 ribu wajib pajak badan.

Untuk dapat memanfaatkan layanan dari sistem Coretax, para wajib pajak harus mendaftarkan akun mereka, baik wajib pajak lama maupun baru.

Setelah itu, mereka harus mengaktivasi akun tersebut dengan meregistrasi kode otorisasi maupun sertifikasi elektronik (KO/SE) pada profil mereka.

Meskipun jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun mencapai 5,7 juta entitas, baru 3,1 juta wajib pajak yang menuntaskan pendaftaran akun hingga meregistrasi KO/SE.

"Ini (mendorong para wajib pajak untuk mengaktivasi akun Coretax) memang cukup PR (pekerjaan rumah) besar. Tentunya kami akan jemput bola terus memberikan pelayanan yang terbaik," kata Bimo.

Ia menyatakan, agar mempermudah para wajib pajak, pihaknya akan menyediakan layanan pendaftaran Coretax melalui digital maupun luring di kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan kesiapan sistem saat digunakan secara massal, pihaknya menjadwalkan simulasi besar-besaran pada 27 November dengan melibatkan 25 ribu pegawai DJP dari kantor pusat hingga daerah untuk melakukan uji coba pendaftaran, pengisian, hingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara serentak.

Simulasi teknis tersebut penting untuk memitigasi risiko teknis saat sistem resmi digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan pada 2026 mendatang.

"Tujuannya kami ingin memastikan SPT 2025 yang disampaikan nanti di 2026, kami ingin pastikan betul tidak mengulang kisah di awal (kendala teknis) karena ini memang sistem sangat besar… Persiapan kami juga cukup robust (amat baik), mudah-mudahan kami bisa memastikan sistem berjalan,” ujar Bimo Wijayanto.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Saya berharap melalui perjanjian kerja sama ini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak.

“Kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan BPKP ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan keuangan negara,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

Menurut dia, diperlukan perbaikan kinerja pengumpulan perpajakan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada seluruh sektor.

Ateh menyampaikan, tiga isu utama terkait penerimaan keuangan negara, yakni ketidakmerataan beban perpajakan pada sektor usaha, insentif perpajakan tinggi namun belum terukur dampaknya, dan fragmentasi pengelolaan penerimaan negara.

Terkait fragmentasi pengelolaan penerimaan negara, dia menyampaikan bahwa tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terindikasi belum dirancang terintegrasi secara penuh dengan kerangka besar penerimaan negara, sehingga berimplikasi pada potensi PNBP yang tak tergali.

Dirinya meyakini peningkatan kinerja penerimaan keuangan negara akan tercapai dengan adanya penguatan sinergi data dan sinergi fungsi lintas sektor dan lembaga.

"Saya berharap melalui perjanjian kerja sama ini dapat membantu meningkatkan penerimaan negara," ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kerja sama antara pihaknya dengan BPKP serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemanfaatan hasil pengawasan BPKP dan juga analisis yang diberikan PPATK.

“Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan koordinasi antar instansi dapat berjalan semakin efektif, sehingga upaya peningkatan penerimaan negara dan perlindungan sumber daya alam dapat terlaksana secara optimal dan berintegritas,” ujar Bimo.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025