JAKARTA, iNews.id – Kelompok usaha yang pernah dipimpinnya memang sudah lama bubar. Pendampingan pun telah berakhir sejak beberapa tahun lalu.

Namun, ilmu yang diperoleh selama mengikuti pemberdayaan Program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) dari Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN masih menjadi bekal utama Mahdiah untuk mempertahankan usaha Dorula, dodol berbahan rumput laut yang dirintisnya di Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta.

Perempuan berusia 56 tahun itu masih rutin mengolah rumput laut menjadi dodol. Produksi memang tidak dilakukan setiap hari, tetapi ketika ada pesanan atau stok mulai menipis, dapur rumahnya kembali dipenuhi aroma manis dodol yang dimasak berjam-jam.

"(Usaha) masih sih. Kemarin saya produksi," kata Mahdiah kepada iNews.id pada Senin (15/6/2026).

Mahdiah bercerita, keberlanjutan usahanya hari ini tidak lepas dari pendampingan yang diterima pada 2020. Saat itu, dia tidak pernah menyangka mengikuti bazar di Balai Kota Jakarta menjadi awal pertemuannya dengan tim BRI.

"Dari 2020. Awalnya saya bazar di Balai Kota. Akhirnya ketemu orang BRI. Datang ke mari orang BRI, suruh bikin kelompok rumput laut," ujarnya.

Pertemuan tersebut melahirkan kelompok usaha yang beranggotakan 10 warga Pulau Panggang. Mahdiah dipercaya menjadi ketua. 

Seluruh anggota kelompok memproduksi dodol rumput laut sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil rumput laut dari Pulau Panggang yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk mentah.

Selama kurang lebih satu tahun, mereka memperoleh pendampingan intensif. Mahdiah dan kelompoknya diajarkan cara mengembangkan usaha serta dibekali kemampuan mengelola keuangan dan pembukuan sederhana.

"Terus berjalan dibimbing sama mereka, satu tahun. Diajarin pembukuan, dikasih modal," katanya.

Menurut Mahdiah, bantuan yang diberikan bukan berupa pinjaman usaha yang harus dikembalikan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia menerima bantuan modal yang langsung dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan produksi.

"Enggak, kita dikasih modal cuma-cuma. Dipakai buat beli perabotan, beli bahan-bahan," ujarnya.

Total bantuan yang diterima Mahdiah dan kelompoknya mencapai lebih dari Rp40 juta. Dana tersebut dibagi kepada seluruh anggota sehingga masing-masing memperoleh sekitar Rp4 juta untuk membeli kompor, wajan, hingga bahan baku.

Selain modal usaha, kelompok juga memperoleh bantuan gerobak sebagai sarana berjualan sehingga produk olahan rumput laut lebih mudah dipasarkan kepada masyarakat.

"Iya, uang waktu itu untuk 10 orang Rp40 juta lebih, bantuan modal berbentuk uang. Kita belanjakan buat bahan baku. Jadi satu orang Rp4 juta lebih, buat beli kompor, wajan, bahan-bahan untuk bikin dodol," katanya.

Program pendampingan memang hanya berlangsung sekitar setahun. Seiring waktu, kelompok usaha yang dibentuk pun tidak lagi aktif. 

Namun, Mahdiah memilih tetap melanjutkan usahanya secara mandiri.

"Kelompoknya sudah bubar, tapi jualannya masih. Dilatih setahun dari BRI, terus kitanya mengembangkan sendiri. Pelatihannya setahun, diajarin pembukuan, gitu-gitu," ujarnya.

Bekal tersebut juga mendorong Mahdiah mengembangkan produk lain. Dia sempat bereksperimen mengolah rumput laut menjadi kerupuk sebagai alternatif produk yang memiliki nilai jual.

Hingga kini, seluruh proses produksi masih mengandalkan cara tradisional. Rumput laut dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari sebelum diolah menjadi dodol. Karena bergantung pada cuaca, waktu produksi tidak selalu sama.

"Produksi paling lama seminggu, karena kan ini jemur alami. Kalau mataharinya bagus tiga hari jadi," ujarnya.

Dorula dipasarkan dalam kemasan 200 gram dengan harga Rp20.000. Produk tersebut mampu bertahan sekitar satu bulan pada suhu ruang, bahkan lebih lama jika disimpan di dalam freezer.

"Satu bulan. Tapi kalau ditaruh freezer bisa agak lama," kata Mahdiah.

Dukungan BRI kepada warga Pulau Panggang tidak berhenti pada program pemberdayaan seperti yang pernah diterima Mahdiah. Sekali sepekan, kapal bercat oranye dan biru bersandar di dermaga membawa layanan perbankan yang selama ini sulit dijangkau masyarakat kepulauan.

Kapal itu adalah Bahtera Seva I, kantor layanan terapung milik BRI yang berkeliling melayani masyarakat di Kepulauan Seribu. Kehadirannya membuat warga tak perlu lagi menyeberang ke daratan Jakarta hanya untuk mengurus administrasi perbankan.

Setiap hari, kapal memiliki rute yang berbeda. Bank terapung itu berpindah ke sejumlah pulau mulai dari Pramuka, Panggang, Kelapa dan Harapan, Tidung, serta Untung Jawa.

Kepala Teras BRI Kapal Bahtera Seva I, Algi Meza, mengatakan seluruh layanan di atas kapal dibuat sama seperti di kantor cabang di darat. Bedanya, kantor tersebut berpindah-pindah untuk melayani masyarakat kepulauan.

"Pelayanannya sih hampir sama dengan perbankan di darat, cuma bedanya kita bank terapung. Kita perbankan yang jemput bola lah," ujar Algi.

Setiap kali kapal bersandar di Pulau Panggang, rata-rata lebih dari 20 nasabah memanfaatkan layanan tersebut. Ada yang mengganti kartu ATM, membuka blokir PIN, mengganti buku tabungan, menyetor dan menarik uang tunai, hingga mengajukan pinjaman.

"Pelayanannya macam-macam, ada yang ganti kartu, PIN yang terblokir, ada yang ganti buku, ada yang penarikan, ada yang setor tunai, ada juga yang pengajuan pinjaman," katanya.

Mayoritas masyarakat yang dilayani merupakan nelayan. Selain itu, terdapat pedagang sembako, pemilik warung, hingga pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas ekonominya di wilayah kepulauan.

Selain melayani transaksi masyarakat, Bahtera Seva I juga menjadi tempat penyetoran dana bagi jaringan AgenBRILink yang tersebar di Kepulauan Seribu. Para agen tersebut menjadi perpanjangan tangan BRI ketika kapal belum tiba di pulau.

"Kebanyakan di sini kita terima setoran dari AgenBRILink. Karena mitra kita yang membantu kita sewaktu-waktu enggak ke pulau, jadi kebanyakan nasabah kita setor tariknya di AgenBRILink," ujarnya.

Tingginya aktivitas transaksi membuat kas yang dibawa kapal menuju daratan setiap pekan dapat mencapai miliaran rupiah.

"Rata-rata kita dari Senin sampai Jumat kas kita itu paling besar Rp2 miliar. Paling kecilnya di bawah Rp1 miliar," kata Algi.

Antusiasme warga terhadap layanan terapung ini pun tidak pernah surut. Bahkan sebelum kapal merapat ke dermaga, antrean nasabah biasanya sudah mulai terbentuk.

Meski memiliki jam operasional yang sama seperti kantor layanan di darat, petugas tetap memastikan seluruh warga yang sudah mengantre mendapatkan pelayanan.

"Kalau dari masyarakat mereka antusias. Sebelum kapal menyandar, mereka pasti sudah mengantre biasanya untuk pelayanan. Kadang ngomel ke kita, 'Pak kok lama banget sih?' Kita kan tergantung perjalanannya juga. Tadi kan lumayan ombaknya, jadi perjalanan agak ngaret," ujarnya.

Salah satu warga Pulau Panggang lainnya, Mastunih menilai kehadiran Kapal Bahtera Seva I bukan sekadar memudahkan transaksi perbankan. Layanan tersebut juga menghemat waktu dan biaya karena warga kepulauan seperti dirinya tak lagi harus menyeberang ke daratan hanya untuk mengurus rekening atau mencairkan bantuan sosial.

Perempuan berusia 45 tahun itu menjadi salah satu nasabah yang datang ke kapal saat bersandar di dermaga Pulau Panggang. Siang itu, dia datang untuk mengecek pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterimanya secara berkala.

"Iya, tadi cek bantuan BLT. Bantuan dari bansos itu," kata Mastunih.

Selain menerima bantuan sosial, Mastunih sesekali juga menyisihkan penghasilannya untuk ditabung di BRI. Meski nominalnya tidak besar, dia berusaha tetap menyimpan sebagian uang hasil berdagang.

Sehari-hari, Mastunih berkeliling Pulau Panggang menjajakan jelly. Penghasilannya tidak menentu, rata-rata sekitar Rp500.000 dalam sebulan, bahkan terkadang lebih kecil ketika dagangan sedang sepi.

"Sebulan dapat lah Rp500.000. Enggak tentu, suka ada dapat, kadang enggak," katanya.

Mastunih mengaku telah menjadi nasabah BRI sejak 2020. Selama itu pula dia merasakan manfaat layanan perbankan terapung yang hadir langsung ke pulau tempat tinggalnya.

Menurut dia, keberadaan Kapal Bahtera Seva I membuat urusan perbankan menjadi jauh lebih mudah karena warga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menyeberang ke Jakarta.

Alasan itulah yang membuat Mastunih tetap memilih menjadi nasabah BRI. "Alhamdulillah terbantu, bagus. Lebih dekat ya, karena datang langsung. Enggak perlu menyeberang-menyeberang," ujarnya.

Editor: Rizky Agustian

Bisnis.com, CIREBON — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengingatkan agar keberadaan Pelabuhan Patimban yang bertaraf internasional tidak menggerus aktivitas ekonomi dan logistik di Pelabuhan Cirebon. Menurut dia, kedua pelabuhan tersebut harus saling melengkapi dan terintegrasi sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional.

“Jangan sampai ada pelabuhan yang mati karena hadirnya pelabuhan baru. Semua fasilitas yang sudah dibangun negara harus tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi,” kata Roberth dikutip pada Rabu (24/6/2026).

Ia menilai Pelabuhan Cirebon masih memiliki posisi strategis dalam mendukung distribusi logistik nasional. Aktivitas bongkar muat yang masih tinggi menunjukkan pelabuhan tersebut tetap menjadi salah satu simpul penting perdagangan dan distribusi barang di wilayah Pantai Utara Jawa.

Menurut Roberth, setiap hari terdapat sekitar tujuh kapal tongkang yang bersandar di Pelabuhan Cirebon. Kondisi itu menjadi indikator pergerakan logistik di pelabuhan tersebut masih berjalan aktif dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Selain melayani distribusi berbagai komoditas, Pelabuhan Cirebon dalam beberapa bulan terakhir juga berperan sebagai jalur pengiriman beras ke berbagai wilayah luar pulau. Pengiriman dilakukan setelah daerah Cirebon dan sekitarnya mengalami surplus produksi beras yang kemudian didistribusikan melalui skema logistik yang dikelola Bulog.

“Ini menunjukkan pelabuhan ini masih sangat hidup. Aktivitas ekonomi masih berjalan dan harus terus diperkuat,” ujar politikus Partai Nasdem tersebut.

Roberth mengatakan potensi Pelabuhan Cirebon masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan perdagangan komoditas antarpulau. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah, muncul peluang kerja sama distribusi komoditas antara Cirebon dan Natuna yang dinilai dapat membuka pasar baru bagi pelaku usaha.

Menurut dia, peluang tersebut perlu ditindaklanjuti karena dapat memperluas jaringan perdagangan domestik sekaligus meningkatkan volume muatan yang melalui Pelabuhan Cirebon.

Di sisi lain, ia meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai operator pelabuhan untuk mengatur integrasi layanan logistik antara Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Patimban. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi persaingan yang justru melemahkan salah satu pelabuhan.

Roberth menilai setiap pelabuhan dapat memiliki fungsi yang berbeda sesuai karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Pelabuhan Patimban dapat diarahkan untuk melayani kebutuhan ekspor-impor dan logistik internasional, sementara Pelabuhan Cirebon tetap diperkuat sebagai pusat distribusi komoditas domestik dan perdagangan antarpulau.

“Kami ingin Pelindo menjaga konektivitas antar-pelabuhan agar pembagian pengelolaan angkutan bisa berjalan bersama-sama. Pelabuhan Cirebon harus tetap dipertahankan dan eksistensinya tetap hadir karena memiliki peran penting bagi perekonomian daerah maupun nasional,” kata Roberth.

PT PLN (Persero) menyatakan telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya (all out) selama 24 jam penuh dalam sepekan terakhir untuk memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Upaya tersebut ditunjukkan dengan membaiknya pasokan listrik dan berhasil diminimalisirnya pemadaman bergilir sejak Minggu (21/6) kemarin.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan manajemen dan tim teknis lapangan terus bergerak melakukan pemetaan dan pemantauan, demi menjaga dan meningkatkan keandalan sistem.

"Kami melakukan upaya all out 24 jam 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan," ujar Darmawan dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (22/6).

Sepekan terakhir, sistem kelistrikan di Pulau Jawa sempat terganggu akibat kendala teknis pada dua pembangkit besar milik mitra swasta (Independent Power Producer/IPP). Di samping itu, pasokan energi primer yakni batu bara juga sempat tersendat pekan lalu.

Merespons kondisi tersebut, PLN segera menerjunkan tim khusus untuk berkolaborasi dengan mitra IPP guna melakukan perbaikan darurat secara maraton.

Upaya tersebut sukses membuat satu dari dua pembangkit raksasa yang sempat keluar dari sistem itu berhasil dipulihkan total.

[Gambas:Youtube]

Darman menjelaskan saat ini pembangkit tersebut sudah berhasil melakukan sinkronisasi dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa sejak semalam dan mulai kembali menyalurkan pasokan daya.

Adapun terkait pasokan energi yang sempat tersendat, diklaim sudah kembali lancar. PLN mengklaim untuk menyalurkan listrik dibutuhkan aliran energi primer yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik milik PLN maupun IPP. 

Di tengah upaya pemulihan tersebut, Darmawan juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat dan bimbingan dari pemerintah, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Sebagai langkah jangka panjang, PLN akan langsung melakukan perbaikan menyeluruh pada tata kelola rantai pasok energi primer serta penguatan infrastruktur pembangkit nasional.

Sembari memastikan pasokan listrik kembali andal, Darmawan kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi akibat pemadaman bergilir minggu lalu.

"Kami mohon doa dukungan dari seluruh masyarakat agar upaya all out dari kami semuanya ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar," ungkap Darmawan.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempercepat penyelesaian administrasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, guna memastikan masyarakat kepulauan tersebut dapat segera menikmati layanan listrik 24 jam.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, di Serang, Jumat, mengatakan bahwa selama ini warga Pulau Tunda sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

"Warga hanya bisa menikmati listrik 6 sampai 8 jam sehari karena mengandalkan PLTD yang bahan bakarnya sulit didapat dan harganya mahal. Karena itu, kita terus berusaha memasukkan listrik PT PLN ke Pulau Tunda," kata Ari.

Upaya menghadirkan layanan listrik yang memadai tersebut sebenarnya telah diperjuangkan sejak tahun 2024 melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). Usulan ini kemudian berhasil masuk ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dengan target eksekusi pada 2026.

Namun, angin segar datang karena proyek berkapasitas 150 kilowatt peak (kWp) itu berpeluang direalisasikan lebih awal melalui dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

"Alhamdulillah perjuangan kita masuk ke Anggaran Perubahan APBN. Nanti akan ada pembangunan untuk listrik desa (lisdes) dan juga PLTS," jelas Ari.

Sebagai syarat pencairan anggaran, pemerintah pusat memberi tenggat waktu empat bulan bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan legalitas lahan agar statusnya benar-benar bersih dan jelas (clean and clear), sehingga anggaran tidak dialihkan ke wilayah lain.

Merespons tenggat waktu tersebut, Pemprov Banten langsung bergerak cepat menggelar rapat koordinasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. Hasilnya, warga memberikan dukungan penuh terhadap proyek infrastruktur tersebut.

"Alhamdulillah disambut baik oleh warga. Bahkan, ada salah satu warga Pulau Tunda yang bersedia menghibahkan lahan nya untuk dibangun PLTS di sana," ungkapnya.

Saat ini, pemerintah daerah tengah memproses penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai syarat administrasi utama. Pemprov Banten menargetkan seluruh dokumen legalitas lahan dapat rampung pada awal Agustus mendatang.

Jika administrasi ini tuntas, pengerjaan fisik yang Detail Engineering Design (DED)-nya telah disiapkan secara matang oleh pihak PLN ditargetkan dapat langsung dimulai pada Oktober tahun ini.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT PLN (Persero) memberlakukan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa akibat merosotnya pasokan daya dalam sistem kelistrikan interkoneksi. Langkah ini terpaksa diambil menyusul adanya kendala teknis operasional serta gangguan mendadak pada dua unit pembangkit listrik berkapasitas besar, yang mengakibatkan penurunan kemampuan pasokan energi secara signifikan.

"Untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan," ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat PLN, Gregorius Adi Trianto dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Kendati menghadapi defisit daya, manajemen memastikan bahwa seluruh unit teknis di lapangan tengah dikerahkan untuk meminimalkan durasi pemadaman di area terdampak. Upaya pembatasan beban ini juga diklaim berjalan secara terukur dengan tetap memprioritaskan kestabilan jaringan interkoneksi secara keseluruhan.

Gregorius menjelaskan tindakan kedaruratan ini murni disebabkan oleh kendala teknis operasional pada fasilitas pembangkitan. Secara spesifik, terdapat dua unit pembangkit berskala besar yang mendadak mengalami gangguan sistem, sehingga operasionalnya harus dihentikan sementara waktu dan memangkas margin cadangan daya kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk meredam dampak pemadaman bergilir kepada masyarakat, PLN kini tengah berfokus mempercepat proses perbaikan pada pembangkit yang bermasalah.

Selain itu, manajemen juga melakukan pengoptimalan pasokan daya dari pembangkit cadangan lainnya serta melakukan rekayasa pengaturan operasi sistem agar keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik tetap terjaga dengan baik demi meminimalkan implikasi negatif ke pelanggan. "Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," kata Gregorius.

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Banyuwangi menjadi basis operasi pertama Santai Seaplane, perusahaan penyedia layanan pesawat amfibi premium yang mulai mengembangkan jaringan penerbangan wisata dan konektivitas antarpulau di Indonesia. Kehadiran pangkalan operasi baru ini diharapkan memperluas akses menuju sejumlah destinasi wisata di Jawa Timur, Bali, hingga kawasan kepulauan di Nusa Tenggara.

Peresmian pangkalan operasi dilakukan pada 10 Juni 2026 di Banyuwangi. Fasilitas tersebut akan menjadi pusat layanan penerbangan wisata udara (scenic flight), penerbangan charter, serta konektivitas menuju sejumlah destinasi wisata yang selama ini membutuhkan waktu tempuh relatif panjang melalui jalur darat dan laut.

CEO Santai Seaplane Wirmandi Sugriat mengatakan, Banyuwangi dipilih karena memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang menuju berbagai destinasi wisata di Jawa Timur dan Bali.

"Banyuwangi adalah titik awal yang sempurna untuk ekspansi operasional kami. Lokasinya yang strategis, panorama alam yang memukau, serta kepemimpinan daerah yang visioner menjadikannya sebuah hub yang ideal. Hari ini, kami tidak hanya meresmikan pangkalan operasi, tetapi juga membuka cara baru bagi dunia untuk menikmati keindahan Nusantara yang tiada tanding," ujar Wirmandi, Senin (15/6/2026).

Dari Banyuwangi, Santai Seaplane berencana melayani sejumlah rute wisata udara, termasuk kawasan Gunung Ijen dan Gunung Bromo. Perusahaan juga menyiapkan konektivitas menuju Bali, Kepulauan Gili, Lombok, hingga Sumbawa Barat.

Selain melayani wisatawan, perusahaan menargetkan pasar penerbangan charter bagi kebutuhan perjalanan bisnis maupun perjalanan pribadi ke sejumlah kota di Jawa Timur seperti Malang dan Surabaya.

General Manager Bandara Internasional Banyuwangi Mohamad Holik Muardi menilai kehadiran layanan tersebut dapat melengkapi pilihan transportasi udara yang tersedia di wilayah Banyuwangi.

"Kami sangat antusias menyambut kehadiran Santai Seaplane di Bandara Internasional Banyuwangi. Operasional ini menghadirkan produk penerbangan unik yang melengkapi infrastruktur yang sudah ada, sekaligus mempertegas status bandara kami sebagai gerbang yang berkelanjutan, dinamis, dan terus berkembang di Jawa Timur," kata Holik.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai layanan pesawat amfibi berpotensi mendukung pengembangan pariwisata bernilai tinggi di daerahnya. Menurut dia, akses transportasi yang lebih beragam dapat membuka peluang kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi yang selama ini belum terhubung secara optimal.

"Kehadiran Santai Seaplane membawa julukan 'Sunrise of Java' yang kita cintai ke tingkat yang lebih tinggi. Layanan premium ini membuka potensi kawasan kita untuk pariwisata berkualitas tinggi sekaligus menunjukkan kesiapan Banyuwangi untuk bersaing di kancah global," ujar Ipuk.

Selain sektor pariwisata, Santai Seaplane juga menyatakan tengah mengembangkan layanan yang dapat mendukung kebutuhan logistik dan kemanusiaan di wilayah kepulauan. Beberapa layanan yang direncanakan antara lain evakuasi medis, pengiriman logistik ke daerah terpencil, serta dukungan pemantauan lingkungan dan kawasan maritim.

Perusahaan menargetkan pengembangan jaringan penerbangan amfibi secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas menuju destinasi-destinasi yang sulit dijangkau melalui moda transportasi konvensional.

BALI - Desa Les di Kabupaten Buleleng, Bali Utara, menjadi contoh bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Melalui program Desa Sejahtera Astra (DSA), desa pesisir tersebut berkembang sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat tanpa meninggalkan identitas lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Desa Les memiliki potensi alam yang beragam. Kawasan ini membentang dari perbukitan hijau, lahan pertanian yang subur, hingga wilayah pesisir yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui sektor perikanan dan produksi garam tradisional. Berbagai potensi tersebut kemudian dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang mencakup wisata pantai, air terjun, hingga aktivitas berbasis komunitas.

Sejak bergabung dalam program Desa Sejahtera Astra pada 2024, berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dijalankan melalui empat pilar kontribusi sosial, yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 800 warga.

Dampaknya, pendapatan masyarakat setempat tercatat meningkat hingga 25%. Selain itu, program tersebut juga membuka puluhan lapangan pekerjaan baru dan membantu memperluas penyerapan pasar terhadap produk-produk lokal hingga 100 persen.

Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan, melalui Program DSA, pihaknya percaya bahwa pembangunan desa tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kemajuan, kelestarian lingkungan, serta identitas budaya yang dimiliki masyarakat.

Lihat video: Disambut Hangat Tari Kecak, Presiden Prabowo Resmikan Semangat Baru di Sekolah Bali!



“Kami berharap kolaborasi yang dijalankan melalui Desa Sejahtera Astra tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kemajuan, pelestarian lingkungan, dan identitas budaya desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia," ujarnya, Senin (15/6/2026).

Pada sektor kesehatan, warga bersama kader kesehatan aktif menjalankan berbagai program untuk mendukung kesehatan ibu dan anak. Kegiatannya meliputi layanan Posyandu, edukasi kehamilan, hingga pemberian makanan tambahan secara rutin bagi anak yang mengalami stunting maupun gizi buruk.

Sementara itu, bidang pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas generasi muda agar mampu berperan dalam pengembangan pariwisata desa. Salah satunya melalui pelatihan bahasa Inggris dan pembekalan kepariwisataan yang diproyeksikan untuk mencetak pemandu lokal bagi wisatawan mancanegara.

Melalui program kelas alam yang diikuti 15 peserta dari tingkat SD hingga SMA/SMK, anak-anak dan remaja di Desa Les mulai terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam aktivitas sehari-hari sehingga lebih percaya diri saat berinteraksi dengan wisatawan.

Upaya pelestarian lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan desa. Masyarakat terlibat dalam kegiatan konservasi dan transplantasi terumbu karang, pengelolaan sampah berbasis warga, serta produksi pupuk kompos.

Melalui program Les Grow, warga didorong untuk mulai memilah sampah dari rumah. Sampah organik berupa daun kemudian diolah menjadi kompos yang dimanfaatkan untuk kebun terpadu milik Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) desa. Sebagian hasil kompos tersebut juga dipasarkan kembali sehingga memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat.

Di sektor kewirausahaan, Desa Les tetap mempertahankan tradisi pembuatan garam yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan metode alami dan proses produksi tradisional, masyarakat mampu menghasilkan sekitar dua hingga tiga ton garam setiap kali panen.

Pengembangan usaha masyarakat turut diperkuat melalui kerja sama dengan BUMDes Giri Segara untuk pemasaran produk unggulan desa dan pengembangan UMKM. Selain itu, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali juga membuka pasar yang lebih luas, dengan permintaan garam mencapai sekitar satu ton per bulan atau senilai kurang lebih Rp25 juta.

Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal tersebut menjadi bukti bahwa tradisi yang dijaga masyarakat dapat berkembang menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa yang dijalankan akhirnya mengantarkan Desa Sejahtera Astra Desa Les meraih penghargaan Juara Umum Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 dari Kementerian Pariwisata.

Program yang dijalankan di Desa Les juga sejalan dengan komitmen Astra untuk terus berkolaborasi dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

BALI - Ketua Umum Perikhsa Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kegiatan touring perdana Perikhsa Riders dari Malang menuju Bali pada 11-13 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan upaya dalam mempererat solidaritas antaranggota.

Dalam gala dinner dan penyematan Wing Riders di Black Stone Beach Bali, Sabtu, 13 Juni 2026, Bamsoet menilai kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa komunitas pemilik izin khusus senjata api bela diri mampu menjadi teladan dalam disiplin, tanggung jawab, dan keselamatan berkendara.

Menurut Bamsoet, semangat brotherhood yang terbangun selama perjalanan harus terus dijaga. Bamsoet juga mengingatkan seluruh anggota agar tidak mudah terprovokasi oleh situasi yang berkembang, tetap menjaga persatuan, serta mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat.

"Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kehadiran komunitas otomotif yang membawa pesan ketertiban, persaudaraan, dan nasionalisme turut menjaga citra positif Indonesia sebagai negara yang aman dan berbudaya," ujar Bamsoet, Minggu (14/6/2026).

Selain mempererat solidaritas antaranggota, touring ini dinilai memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan UMKM. Kehadiran rombongan komunitas otomotif di berbagai destinasi wisata turut menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari hotel, restoran, hingga pelaku usaha kecil di sepanjang jalur perjalanan.

Lihat video: Tips buat Rider Cewek yang Ingin Ikut Touring



Salah satu peserta touring, Irfan Januar, mengaku bersyukur kegiatan perdana tersebut berjalan lancar dan sukses hingga seluruh peserta dapat menyelesaikan perjalanan dengan aman tanpa insiden.

"Alhamdulillah touring perdana Perikhsa Riders dari Malang ke Bali berjalan lancar dan sukses. Kami mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum Perikhsa, Bapak Bamsoet. Sebagai bentuk penghargaan, seluruh peserta juga diberikan pin sebagai tanda telah mengikuti touring Perikhsa dan berhasil mencatatkan zero accident selama perjalanan," ujar Irfan.

Ketua Pelaksana Yongki berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar di masa mendatang untuk semakin mempererat silaturahmi dan kekompakan antaranggota. "Semoga ke depan ada touring-touring berikutnya yang lebih besar dan semakin memperkuat rasa persaudaraan di keluarga besar Perikhsa Riders," Katanya.

Bamsoet menegaskan, touring yang tertib dan bertanggung jawab tidak hanya menjadi ajang menyalurkan hobi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Dengan suksesnya touring perdana ini, Perikhsa Riders menunjukkan bahwa komunitas otomotif dapat menjadi contoh dalam membangun budaya berkendara yang aman, disiplin, dan penuh solidaritas.

pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang melibatkan rasa memiliki dari masyarakat

Makassar (ANTARA) - Di tengah deburan ombak Selat Makassar, harapan warga kepulauan yang bermukim di 13 pulau di Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar, untuk mendapat fasilitas transportasi laut menjadi kenyataan dengan hadirnya pete-pete laut yang diresmikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Bagi warga di Kepulauan Spermonde itu, laut yang selama ini menjadi pembatas fisik berubah menjadi jalan penghubung berkat kehadiran Pete-pete Laut. Pete-pete merupakan sebutan khas di Makassar untuk angkutan kota.

Program transportasi laut gratis yang dilayani dengan KM Banawa Nusantara 27 ini bukan sekadar moda angkutan.

Ia adalah simbol nyata dari janji politik yang ditepati, bukti komitmen pemerintah dalam menghapus kesenjangan akses, serta manifestasi semangat nasionalisme yang memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal di pelosok negeri.

Kehadiran Pete-pete Laut tidak terjadi secara instan. Di balik peresmian yang digelar pada Jumat (12/6) di Dermaga Pulau Barrang Lompo, terdapat narasi perjuangan panjang Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Di hamparan biru Selat Makassar, kehidupan masyarakat kepulauan selama bertahun-tahun berjalan dalam irama yang berbeda dengan warga daratan. Laut yang indah sekaligus menjadi berkah dan tantangan.

Ia menyimpan kekayaan alam yang melimpah, tetapi pada saat yang sama menghadirkan keterbatasan akses bagi mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar.

Bagi warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, perjalanan dari satu pulau ke pulau lainnya bukan sekadar aktivitas biasa.

Di balik setiap perjalanan tersimpan perjuangan para pelajar yang hendak menuntut ilmu, guru yang mengabdikan diri di sekolah-sekolah pulau, tenaga kesehatan yang membawa pelayanan bagi masyarakat, hingga keluarga yang ingin sekadar bersilaturahim dengan kerabat di pulau tetangga.

Kini, perjuangan itu perlahan menemukan jalan baru. Program transportasi laut gratis yang diluncurkan Pemerintah Kota Makassar menjadi babak baru bagi kehidupan masyarakat kepulauan.

Bagi Rosdiana, warga Pulau Barrang Lompo, kehadiran Pete-pete Laut bukan hanya soal kapal yang berlayar. Ia adalah simbol perhatian dan kehadiran negara yang selama ini dinanti.

“Masya Allah, ini sangat membantu sekali untuk masyarakat pergi antara pulau satu dan pulau lain. Apalagi ini gratis. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota,” tuturnya dengan wajah ceria dan ekspresi penuh syukur.

Ucapan itu mewakili suara ribuan warga kepulauan yang selama bertahun-tahun harus berjuang dengan keterbatasan transportasi antar pulau.

Akses terbatas

Selama ini, kapal penumpang memang tersedia menuju Kota Makassar. Namun untuk menjangkau pulau-pulau tetangga dalam gugusan Kepulauan Sangkarrang, aksesnya sangat terbatas karena biasanya hanya beroperasi pada jam-jam tertentu.

Padahal, Kota Makassar tidak hanya terdiri dari daratan. Di wilayahnya terdapat 13 pulau yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kota ini.

Pulau Barrang Lompo, Barrang Caddi, Bone Tambung, Kodingareng Keke, Kodingareng Lompo, Lae-Lae, Samalona, Lakkang, Kayangan, Lumu-Lumu, Bonebattang, Langkai, dan Lanjukang adalah wajah lain Makassar yang selama ini terus tumbuh dengan segala dinamika dan tantangannya.

Kehadiran Pete-pete Laut menjadi bukti bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di daratan. Kemajuan harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau yang berdiri kokoh di tengah lautan.

Perjalanan menghadirkan layanan ini tidak terjadi dalam semalam. Di balik peluncurannya terdapat proses panjang yang dimulai sejak Oktober 2025 ketika Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendatangi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta.

Saat itu, ia membawa satu pesan penting, masyarakat kepulauan membutuhkan akses transportasi yang lebih baik.

Dari ruang-ruang pertemuan hingga meja-meja pembahasan kebijakan, aspirasi warga pulau diperjuangkan. Hasilnya kini nyata. KM Banawa Nusantara 27 hadir sebagai sarana yang menghubungkan pulau-pulau yang selama ini terpisah oleh keterbatasan akses.

Jembatan harapan

Setiap Senin pagi, kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai hingga pulau-pulau terluar lainnya sebelum kembali ke titik awal. Rute ini dipilih karena merupakan wilayah yang selama ini paling membutuhkan layanan transportasi reguler.

Bagi para pelajar, kehadiran Pete-pete Laut berarti kesempatan belajar yang lebih mudah dijangkau. Bagi guru, ia mempermudah pengabdian. Bagi tenaga kesehatan, ia mempercepat pelayanan kepada warga. Bagi nelayan dan pelaku usaha kecil, ia membuka peluang aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Inilah makna sesungguhnya dari pembangunan. Bukan hanya membangun jalan, gedung, atau infrastruktur fisik, tetapi membuka akses yang memungkinkan masyarakat berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam perspektif pendidikan, transportasi yang memadai merupakan fondasi penting untuk pemerataan kesempatan belajar. Anak-anak di pulau memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas seperti anak-anak di daratan. Ketika akses transportasi semakin mudah, peluang mereka untuk menggapai cita-cita juga semakin besar.

Dalam bidang kesehatan, keberadaan transportasi laut yang terjadwal membantu tenaga medis menjangkau wilayah pelayanan dengan lebih cepat dan aman. Pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya bergantung pada tenaga medis dan fasilitas kesehatan, tetapi juga pada kemudahan akses menuju lokasi pelayanan.

Sementara dari sisi ekonomi, konektivitas antar pulau dapat memperkuat pergerakan barang, jasa, dan aktivitas masyarakat. Ketika akses semakin terbuka, peluang usaha baru juga tumbuh. Mobilitas yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di wilayah kepulauan.

Namun lebih dari itu semua, Pete-pete Laut menghadirkan pesan besar tentang keadilan pembangunan.

Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang hanya membangun pusat-pusat kota. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memastikan setiap warganya merasakan manfaat pembangunan, tanpa memandang apakah mereka tinggal di pusat kota atau di pulau terluar.

Di sinilah nilai nasionalisme menemukan maknanya. Bahwa setiap jengkal wilayah Indonesia memiliki arti yang sama pentingnya. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang layak. Dan bahwa negara harus hadir hingga ke titik terjauh tempat rakyatnya tinggal.

Karena itu, peluncuran Pete-pete Laut bukan sekadar peresmian sebuah kapal. Ia adalah simbol hadirnya negara di tengah masyarakat kepulauan. Ia adalah bukti bahwa suara warga pulau didengar dan diperjuangkan.

Munafri Arifuddin menegaskan bahwa kapal tersebut bukan milik pemerintah, melainkan milik masyarakat yang difasilitasi pemerintah. Pesan itu mengandung makna penting bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang melibatkan rasa memiliki dari masyarakat.

Karena itu, menjaga Pete-pete Laut menjadi tanggung jawab bersama. Menjaga fasilitas publik berarti menjaga masa depan bersama. Ketika masyarakat dan pemerintah berjalan seiring, pembangunan akan lebih mudah mencapai tujuannya.

Di atas gelombang yang terus bergerak, KM Banawa Nusantara 27 kini berlayar membawa lebih dari sekadar penumpang. Ia membawa harapan, kesempatan, dan mimpi-mimpi baru masyarakat kepulauan.

Di setiap dermaga yang disinggahi, kapal itu menghadirkan pesan sederhana namun kuat bahwa tidak ada wilayah yang terlalu jauh untuk dilayani, tidak ada warga yang terlalu terpencil untuk diperhatikan, dan tidak ada pulau yang boleh tertinggal dari arus kemajuan.

Pete-pete Laut telah berlayar. Bersamanya, harapan masyarakat Kepulauan Sangkarrang ikut bergerak menuju masa depan yang lebih dekat, lebih terhubung, dan lebih sejahtera.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu melakukan evakuasi terhadap 26 penumpang dan tiga awak Kapal Motor (KM) Sumber Makmur di perairan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu. Kejadian ini awalnya dilaporkan oleh salah satu penumpang sekitar pukul 06.50 WIB.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman menuturkan, pihaknya langsung mengerahkan enam personel untuk melakukan evakuasi. Para personel itu menuju lokasi dengan menggunakan satu unit kapal penyelamat KM Satria Biru.

"Setelah menerima informasi, unit kami segera bergerak pada pukul 06.55. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan proses evakuasi," kata Gatot dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Dijelaskan Gatot, KM Sumber Makmur berangkat dari Rawasaban, Tangerang, menuju wilayah Kepulauan Seribu Utara. Di tengah perjalanan, kapal mengalami kendala akibat cuaca memburuk serta muatan yang diduga melebihi kapasitas aman.

Kondisi tersebut membuat kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan karena berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh penumpang termasuk awak kapal telah dievakuasi dengan selamat oleh petugas.

"Seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke KM Satria Biru dalam keadaan selamat. Sementara itu, KM Sumber Makmur ditarik menuju Pulau Panggang untuk penanganan lebih lanjut," ucapnya.

Dalan kesempatan itu, ia mengimbau para nelayan dan pengguna transportasi laut agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memastikan kelayakan kapal sebelum berlayar. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa muatan tidak boleh melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

"Keselamatan adalah yang utama. Jangan memaksakan berlayar apabila muatan kapal sudah melebihi kapasitas," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan masih ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) , bencana paling dominan di Indonesia pada periode 11–12 Juni 2026. Provinsi di Sumatera dan Kalimantan tercatat titik api aktif yang terus ditangani tim gabungan.

“Kejadian baru yang menjadi perhatian BNPB adalah karhutla di Jambi yang masih dalam penanganan satgas gabungan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Sabtu (13/6/2026).

Hingga Kamis (11/6/2026), dia menyebutkan total luas lahan yang terbakar di Jambi mencapai 121,6 hektare. Lokasinya tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, serta Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.

Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Sarolangun mencatat kebakaran terluas yakni 42,4 hektare, disusul Tanjung Jabung Barat 33,4 hektare, Batanghari 22,8 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 18,8 hektare. Pemerintah Provinsi Jambi masih menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 27 April hingga 30 November 2026.

“Saat ini tim Satgas Karhutla terus melakukan penanganan dan pemadaman di sejumlah titik api yang masih terpantau,” ucapnya.

Untuk di Riau, karhutla juga menjadi salah satu perhatian nasional. Sejak awal tahun 2026, total lahan terbakar di wilayah ini telah mencapai 15.220,34 hektare. Status siaga darurat karhutla masih diberlakukan hingga akhir November mendatang.

Di Aceh, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya masih dalam proses penanganan. Dari total 99 hektare lahan terbakar, sekitar 98,8 hektare telah ditangani, sementara sisanya masih dalam tahap pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul.

Di Kabupaten Aceh Barat, pemadaman juga masih berlangsung. Dari total 34,1 hektare lahan terbakar, penanganan dilakukan di Kecamatan Bubon dan Samatiga dengan dukungan helikopter water bombing dari BNPB.

“Hingga saat ini penanganan di Kecamatan Bubon telah mencapai sekitar 95 persen dari total area terdampak, sedangkan di Kecamatan Samatiga mencapai sekitar 60 persen,” ujar Abdul Muhari.

Selanjutnya di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar sejak awal tahun hingga 11 Juni 2026 tercatat mencapai 452,04 hektare atau bertambah sekitar satu hektare dari laporan sebelumnya. Pemerintah daerah masih menetapkan status siaga darurat karhutla hingga Oktober 2026.

Sejumlah wilayah lain seperti Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Utara masih berada dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat langkah penanganan, mitigasi, serta kesiapsiagaan untuk mencegah perluasan kebakaran.

Ambon (ANTARA) -

PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, Maluku, memberlakukan layanan penyeberangan feri selama 24 jam pada setiap akhir pekan guna memperlancar mobilitas penumpang maupun kendaraan.

“Layanan tersebut berlaku setiap akhir pekan, yakni mulai Jumat hingga Minggu, dengan pola operasi bergiliran menggunakan satu unit kapal,” kata General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon Syamsuddin Tanassy, di Ambon, Jumat.

Menurut dia, layanan 24 jam tersebut tidak melibatkan seluruh armada secara bersamaan, melainkan hanya satu kapal yang beroperasi secara bergiliran untuk melayani penyeberangan pada malam hingga dini hari.

Ia menjelaskan kapal yang bertugas pada layanan 24 jam akan beroperasi mulai pukul 23.30 WIT hingga pukul 04.00 WIT. Setelah itu, layanan penyeberangan kembali dilanjutkan oleh kapal reguler yang mulai melakukan pemuatan pada pukul 05.00 WIT.

“Hanya untuk jam 23.30 sampai 04.00, karena jam 05.00 kapal reguler sudah siap pemuatan,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat Pulau Seram yang ingin beraktivitas di Kota Ambon tanpa harus terkendala jadwal penyeberangan.

Selain mendukung mobilitas penumpang, layanan 24 jam juga diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik, khususnya kebutuhan pokok seperti sembako dan sayur-mayur dari Pulau Seram menuju Ambon.

“Kenapa dilakukan 24 jam? Agar masyarakat Seram bisa datang ke Kota Ambon saat akhir pekan dan setelah selesai bisa kembali lagi langsung, jadi angkutan logistik bisa lancar dan mempermudah masyarakat yang mau bepergian di akhir pekan juga,” ucapnya.

ASDP Ambon menargetkan layanan penyeberangan 24 jam tersebut dapat diterapkan secara rutin setiap akhir pekan pada minggu pertama, kedua, hingga minggu ketiga setiap bulan, khususnya di lintasan Hunimua–Waipirit.

Pemberlakuan layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada akhir pekan, sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa antarwilayah yang dilayani ASDP Ambon.

Selain meningkatkan aksesibilitas transportasi laut dan logistik, kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya ASDP dalam mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan, terutama pada periode dengan mobilitas masyarakat yang relatif tinggi.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026