BALI - Ketua Umum Perikhsa Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kegiatan touring perdana Perikhsa Riders dari Malang menuju Bali pada 11-13 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan upaya dalam mempererat solidaritas antaranggota.

Dalam gala dinner dan penyematan Wing Riders di Black Stone Beach Bali, Sabtu, 13 Juni 2026, Bamsoet menilai kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa komunitas pemilik izin khusus senjata api bela diri mampu menjadi teladan dalam disiplin, tanggung jawab, dan keselamatan berkendara.

Menurut Bamsoet, semangat brotherhood yang terbangun selama perjalanan harus terus dijaga. Bamsoet juga mengingatkan seluruh anggota agar tidak mudah terprovokasi oleh situasi yang berkembang, tetap menjaga persatuan, serta mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat.

"Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Kehadiran komunitas otomotif yang membawa pesan ketertiban, persaudaraan, dan nasionalisme turut menjaga citra positif Indonesia sebagai negara yang aman dan berbudaya," ujar Bamsoet, Minggu (14/6/2026).

Selain mempererat solidaritas antaranggota, touring ini dinilai memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan UMKM. Kehadiran rombongan komunitas otomotif di berbagai destinasi wisata turut menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari hotel, restoran, hingga pelaku usaha kecil di sepanjang jalur perjalanan.

Lihat video: Tips buat Rider Cewek yang Ingin Ikut Touring



Salah satu peserta touring, Irfan Januar, mengaku bersyukur kegiatan perdana tersebut berjalan lancar dan sukses hingga seluruh peserta dapat menyelesaikan perjalanan dengan aman tanpa insiden.

"Alhamdulillah touring perdana Perikhsa Riders dari Malang ke Bali berjalan lancar dan sukses. Kami mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum Perikhsa, Bapak Bamsoet. Sebagai bentuk penghargaan, seluruh peserta juga diberikan pin sebagai tanda telah mengikuti touring Perikhsa dan berhasil mencatatkan zero accident selama perjalanan," ujar Irfan.

Ketua Pelaksana Yongki berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar di masa mendatang untuk semakin mempererat silaturahmi dan kekompakan antaranggota. "Semoga ke depan ada touring-touring berikutnya yang lebih besar dan semakin memperkuat rasa persaudaraan di keluarga besar Perikhsa Riders," Katanya.

Bamsoet menegaskan, touring yang tertib dan bertanggung jawab tidak hanya menjadi ajang menyalurkan hobi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Dengan suksesnya touring perdana ini, Perikhsa Riders menunjukkan bahwa komunitas otomotif dapat menjadi contoh dalam membangun budaya berkendara yang aman, disiplin, dan penuh solidaritas.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) memperbarui susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025. Salah satu perubahan terjadi pada posisi Komisaris Independen dengan masuknya Bambang Soesatyo menggantikan Kartini Syahrir.

Berdasarkan hasil RUPST pada Selasa (12/5/2026), Siloam mengangkat kembali sekaligus menetapkan susunan baru Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Dalam susunan terbaru, posisi Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen tetap dijabat Yasonna H. Laoly.

Adapun jajaran komisaris lainnya terdiri dari Andy Nugroho Purwohardono dan Sigit Prasetya sebagai Komisaris, serta James Tobias Hall dan Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen.

Masuknya Bambang Soesatyo menggantikan Kartini Syahrir menjadi salah satu perubahan utama dalam jajaran komisaris perseroan.

Sementara itu, susunan Direksi Siloam masih dipimpin David Utama sebagai Presiden Direktur bersama Atiff Ibrahim Gill, Benny Haryanto Djie, Gabriele Isacco Tironi, Phua Meng Kuan (Daniel Phua), Richard Kidarsa, dan Surya Tatang sebagai Direktur.

Pergantian susunan pengurus dilakukan di tengah transformasi bisnis Next Gen Siloam (NGS) yang tengah dijalankan perseroan untuk memperkuat pertumbuhan jangka panjang dan diferensiasi layanan kesehatan.

Sepanjang 2025, SILO membukukan pendapatan Rp12,8 triliun atau tumbuh 5,2% secara tahunan. EBITDA tercatat mencapai Rp2,8 triliun atau naik 18,3% year on year (yoy), sedangkan laba bersih meningkat 22,5% menjadi Rp1,1 triliun.

Presiden Direktur Siloam David Utama mengatakan transformasi archetype menjadi fondasi penting bagi perseroan dalam memperkuat penyelarasan kemampuan klinis, alokasi modal, dan sumber daya operasional di seluruh jaringan rumah sakit.

“Ini menandai awal dari transformasi yang lebih luas, sejalan dengan visi kami untuk menghadirkan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan mudah dijangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar David.

Berikut susunan lengkap Dewan Direksi dan Dewan Komisaris SILO hasil RUPST:

Dewan Direksi:

• Presiden Direktur: David Utama
• Direktur: Atiff Ibrahim Gill
• Direktur: Benny Haryanto Djie
• Direktur: Gabriele Isacco Tironi
• Direktur: Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
• Direktur: Richard Kidarsa
• Direktur: Surya Tatang

Dewan Komisaris:

• Presiden Komisaris/Komisaris Independen: Yasonna H. Laoly
• Komisaris: Andy Nugroho Purwohardono
• Komisaris: Sigit Prasetya
• Komisaris Independen: James Tobias Hall
• Komisaris Independen: Bambang Soesatyo

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) resmi merombak jajaran direksi dan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat (8/5/2026).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pengunduran diri Marlo Budiman dari posisi Presiden Direktur Perseroan. Sebagai penggantinya, pemegang saham mengangkat Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dan Agus Arismunandar sebagai Wakil Presiden Direktur.

Perubahan susunan pengurus tersebut efektif berlaku sejak ditutupnya RUPST 2026.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Bambang Soesatyo dan Theo L. Sambuaga sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Manajemen LPKR menyatakan optimistis jajaran baru tersebut dapat memperkuat pengembangan bisnis perseroan, khususnya di sektor properti yang dinilai masih memiliki prospek besar.

“Kolaborasi serta kepemimpinan yang kuat dari para profesional ini diharapkan membawa nilai tambah signifikan bagi pengembangan bisnis ke depan,” tulis manajemen dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Dalam RUPST itu, pemegang saham juga menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan serta laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Di tengah tantangan makroekonomi dan melemahnya permintaan konsumen, LPKR membukukan pendapatan sebesar Rp9,03 triliun pada 2025 dengan EBITDA mencapai Rp1,37 triliun.

Perseroan juga mencatat laba bersih sebesar Rp470 miliar. Sementara itu, underlying net profit after tax (NPAT) meningkat 57% menjadi Rp630 miliar, mencerminkan peningkatan profitabilitas dan efisiensi operasional.

Manajemen menyebut pencapaian tersebut didorong fokus perseroan terhadap bisnis inti real estate dan lifestyle, efisiensi berkelanjutan, serta pengelolaan keuangan yang prudent melalui pengendalian biaya dan pengurangan utang.

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LPKR terbaru

Dewan Komisaris

• Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Ginandjar Kartasasmita
• Komisaris Independen : Bambang Soesatyo
• Komisaris Independen : Theo L. Sambuaga
• Komisaris : Anand Kumar
• Komisaris : Kin Chan
• Komisaris : George Raymond Zage III
• Komisaris : Ketut Budi Wijaya

Direksi

• Presiden Direktur : Indra Yuwana
• Wakil Presiden Direktur : Agus Arismunandar
• Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
• Direktur : Surya Tatang
• Direktur : Dominique Dion Leswara
• Direktur : David Iman Santosa
• Direktur : Fendi Santoso

Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) terus menguat di tengah peningkatan ancaman siber, yang dinilai telah memasuki level serius dan berdampak langsung baik terhadap keamanan nasional, pelayanan publik, hingga keselamatan masyarakat.

Sejumlah akademisi, pengamat keamanan siber, dan pemangku kepentingan sepakat bahwa Indonesia membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman digital yang semakin kompleks di era transformasi teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

Dalam berbagai diskursus publik, RUU KKS dipandang bukan sekadar regulasi teknis terkait teknologi informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis negara dalam menjaga kedaulatan digital nasional. Ancaman siber saat ini tidak lagi terbatas pada pencurian data atau peretasan sistem keuangan, melainkan telah berkembang menyasar infrastruktur vital seperti rumah sakit, transportasi, energi, hingga sistem pelayanan pemerintahan.

Pengamat keamanan siber dan kriptografi, Dr. Sulistyo, dalam opininya menyebut bahwa perkembangan AI dan hiper-konektivitas digital telah mengubah lanskap ancaman global. Menurutnya, keamanan siber kini berkaitan langsung dengan perlindungan keselamatan manusia dan hak-hak dasar warga negara di ruang digital.

Ia menegaskan, pengesahan RUU KKS penting agar Indonesia memiliki standar ketahanan siber nasional yang jelas, termasuk dalam melindungi infrastruktur informasi vital dari risiko serangan yang dapat berdampak pada keselamatan publik.

Senada dengan itu, sejumlah akademisi juga berharap pembahasan RUU KKS dapat segera dituntaskan oleh pemerintah dan DPR RI. Kehadiran regulasi didorong sebagai kebutuhan mendesakm mengingat ancaman terhadap sektor publik dan sistem digital nasional terus bertambah seiring masifnya digitalisasi layanan.

Sebelumnya, Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo juga pernah menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU KKS sebagai fondasi hukum dalam memperkuat pertahanan siber nasional. Secara khusus, ia menyoroti tingginya ancaman serangan digital terhadap infrastruktur strategis nasional dan perlunya koordinasi lintas lembaga yang lebih kuat melalui regulasi yang komprehensif.

Sementara, Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan ratusan juta anomali trafik siber terdeteksi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan sebagian besar serangan menyasar sektor pemerintahan, energi, transportasi, dan keuangan. Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera memperkuat sistem keamanan siber nasional.

Selain aspek perlindungan sistem dan data, RUU KKS juga dinilai penting dalam menjaga kepercayaan publik di ruang digital. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola keamanan siber yang seimbang, yakni memperkuat kemampuan negara menghadapi ancaman eksternal tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi masyarakat.

RUU KKS sendiri saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, dan menjadi salah satu rancangan regulasi strategis yang dinilai penting untuk segera diselesaikan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa Indonesia kembali mencapai swasembada beras, seperti era Presiden Soeharto pada tahun 1984 dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008.

Ia mengatakan pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional, sekaligus bukti bahwa komitmen politik yang kuat dapat diterjemahkan menjadi hasil nyata dalam waktu singkat.

"Swasembada beras tahun 2025 patut dimaknai sebagai prestasi luar biasa karena hal tersebut bisa diraih di tengah tantangan yang tidak mudah," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, ia mengatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras sebanyak tiga kali. Indonesia untuk pertama kalinya mencapai swasembada beras pada era kepemimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1984.

Saat itu, produksi beras di Indonesia mencapai angka sekitar 27 juta ton, dengan konsumsi beras nasional sebanyak 25 juta ton. Dengan capaian saat itu, Indonesia mendapat penghargaan dari Food And Agriculture Organization (FAO) pada 1985.

Setelah itu, 24 tahun kemudian, Indonesia kembali swasembada beras pada tahun 2008 di era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kini, kata Bamsoet, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Angka ini melampaui kebutuhan nasional yang berada di kisaran 30 juta ton–31 juta ton per tahun.

Dengan terwujudnya swasembada beras, menurut ia, Presiden Prabowo telah memenuhi janjinya pada aspek ketersediaan dan keamanan pangan nasional.

Saat pelantikan menjadi Presiden RI, Prabowo secara terbuka menargetkan swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu empat tahun.

Namun, melalui kebijakan konsolidasi, penguatan petani, peningkatan produksi, serta distribusi sarana pertanian yang lebih terarah, dia menilai swasembada beras bisa tercapai hanya dalam satu tahun pemerintahan.

"Ini menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang fokus dan eksekusi yang disiplin, agenda strategi nasional dapat dipercepat,” katanya.

Menurut ia, keberhasilan di sisi produksi harus segera diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat luas dan tidak boleh berhenti sebagai angka statistik atau klaim keberhasilan semata.

Nilai tambah yang paling diharapkan masyarakat adalah harga beras yang stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Harapan masyarakat sangat sederhana. Ketika beras berlimpah, harga di pasar harus masuk akal, tidak membebani rumah tangga, terutama masyarakat ekonomi rendah," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan apresiasi atas berbagai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sepanjang tahun 2025. Di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi tantangan multidimensional, mulai dari bencana ekologis di Sumatera hingga pelemahan daya beli masyarakat, inisiatif Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai menjadi oase sekaligus solusi nyata bagi penguatan ekonomi nasional.

Bamsoet menyoroti langkah berani Amran dalam menyusun strategi transformasi dan investasi sektor pertanian yang berdampak langsung pada akar rumput. Salah satu yang paling menonjol adalah konsistensi dalam hilirisasi produk pertanian.

“Inisiatif Kementerian Pertanian dalam mengkreasi kebijakan yang solutif sangat layak dicermati dan dijadikan contoh. Hilirisasi produk pertanian yang diusung Menteri Amran bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis yang terbukti mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja baru. Ini adalah jawaban konkret di tengah ancaman pengangguran,” ujar Bamsoet saat merefleksikan catatan akhir tahun 2025.

Menyongsong pergantian tahun dari 2025 memasuki tahun 2026, Bamsoet mencatat Indonesia masih berselimutkan dukacita mendalam akibat bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) yang berdampak pada 3,3 juta jiwa. Di sisi lain, kinerja perekonomian nasional sedang dalam tekanan, ditandai dengan angka pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025.

Sektor UMKM dan manufaktur pun mengalami tekanan hebat akibat gempuran produk impor ilegal. Karena itulah, menurut Bamsoet, diperlukan sinergi kuat antara kementerian teknis untuk menciptakan lapangan kerja dan melindungi pasar domestik.

“Inisiatif Menteri Pertanian dalam mendorong produktivitas dalam memerangi penyelundupan adalah kombinasi solutif untuk mereduksi kompleksitas persoalan sekarang. Kita berharap di tahun 2026, para pembantu Presiden semakin kreatif menggagas inisiatif baru,” kata dia.

Sebagai informasi, strategi hilirisasi dan investasi pertanian yang tengah digarap Mentan Amran senilai Rp 371 triliun yang difokuskan pada 14 komoditas strategis. Komoditas tersebut mencakup sektor perkebunan dan pangan unggulan seperti kelapa sawit, kelapa (untuk VCO dan santan), tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, hingga gambir.

Inisiatif ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah hingga ratusan kali lipat, tetapi juga mampu menyerap sekitar 8,6 juta tenaga kerja. Amran dalam berbagai kesempatan di Desember 2025 mengatakan hilirisasi pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejateraan petani lokal.

“Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian. Dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan di dekat sentra produksi petani, kita menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat dan memastikan ekonomi kita tumbuh dari bawah,” kata Amran.

Amran menyebut langkah hilirisasi ini berakar kuat pada visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmennya terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional.

“Falsafah ekonomi kita harus kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita harus berani mengelola kekayaan kita sendiri, melakukan hilirisasi, agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan dibawa lari ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

Ketua MPR ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat pertahanan siber nasional melalui dua agenda, yakni ratifikasi United Nations Convention Against Cybercrime yang baru saja disahkan Majelis Umum PBB, serta percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Kedua langkah itu disebut Bamsoet akan menjadi pondasi hukum yang kokoh bagi Indonesia dalam menghadapi peningkatan ancaman kejahatan siber lintas negara yang semakin kompleks, dan berpotensi mengancam keamanan nasional.

"Disahkannya Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber adalah momentum penting bagi dunia, termasuk Indonesia. Ini adalah babak baru kerja sama global melawan kejahatan siber. Kita tidak bisa tinggal diam. Indonesia harus segera meratifikasi konvensi itu dan mempercepat pembentukan UU Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai perangkat hukum nasional," ujar Bamsoet usai pertemuan dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Ahmad M. Ramli di Jakarta, Kamis (6/11).

Langkah ini sekaligus sebagai mitigasi terhadap ancaman digital. Laporan Cybersecurity Ventures memperkirakan total kerugian akibat kejahatan siber global akan mencapai US$10,5 triliun pada 2025. Kejahatan siber kini tidak hanya berbentuk peretasan atau pencurian data, tetapi sudah berubah menjadi serangan terhadap infrastruktur strategis negara. Mulai dari bandara, rumah sakit, jaringan listrik hingga sistem keuangan.

Serangan besar-besaran yang baru-baru ini melumpuhkan sistem sejumlah bandara utama di Eropa disebut menjadi peringatan keras bagi Indonesia. Sistem transportasi, energi, dan keuangan nasional memiliki tingkat ketergantungan digital yang tinggi, namun belum sepenuhnya terlindungi.

"Serangan siber sudah menjadi alat geopolitik baru. Negara yang tidak siap bisa lumpuh tanpa satu pun peluru ditembakkan. Karena itu, keamanan siber bukan lagi urusan teknis, tapi soal kedaulatan," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 403 juta anomali trafik siber yang terdeteksi di Indonesia. Meningkat sekitar 27 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar serangan menargetkan infrastruktur informasi kritikal nasional (IIKN), seperti sektor pemerintahan, energi, transportasi, dan keuangan.

"Bayangkan bila sistem perbankan diretas, atau jaringan listrik dan bandara lumpuh bersamaan. Dampaknya bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. RUU KKS harus segera disahkan agar negara memiliki dasar hukum yang tegas untuk melindungi infrastruktur strategis tersebut," urai Bamsoet.

Lebih lanjut, Dosen tetap pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) ini menuturkan, RUU KKS akan mengatur secara komprehensif mengenai pembagian tanggung jawab antar instansi, protokol keamanan, hingga mekanisme penanganan insiden siber skala nasional. Saat ini, koordinasi antar lembaga seperti BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN masih berjalan parsial.

"BSSN sudah bekerja keras di bidang mitigasi teknis. Tetapi tanpa dasar hukum yang mengikat, sistem pertahanan siber nasional belum punya kekuatan penuh. UU KKS akan menjadi tulang punggung koordinasi nasional menghadapi ancaman siber," tutur Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (PADIH-UNPAD) inj mencontohkan, banyak negara sudah melangkah jauh. Semisal, Amerika Serikat telah memiliki Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Act, Uni Eropa menerapkan NIS2 Directive, sementara Singapura menetapkan Cybersecurity Act sejak 2018. Semua regulasi itu memastikan perlindungan infrastruktur kritikal dan memberikan sanksi hukum bagi penyelenggara yang lalai menjaga sistemnya.

"Negara-negara maju memahami bahwa data dan jaringan adalah aset strategis masa depan. Indonesia tidak boleh tertinggal. Kita harus segera membangun sistem hukum siber yang adaptif, agar mampu melindungi kepentingan nasional," pungkas Bamsoet.