Saya itu masih berkeyakinan bahwa wisatawan nusantara itu yang paling lebih banyak belanja untuk UMKM lokal dibanding wisatawan mancanegara.

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Masruroh mengatakan wisatawan nusantara masih menjadi penyumbang ekonomi lokal dibandingkan pengeluaran belanja produk lokal wisatawan mancanegara.

“Saya itu masih berkeyakinan bahwa wisatawan nusantara itu yang paling lebih banyak belanja untuk UMKM lokal dibanding wisatawan mancanegara,” kata Masruroh saat ditemui usai acara Islamic Financial Dialogue, di Jakarta, Rabu.

Masruroh mengatakan pergerakan wisatawan lokal secara langsung menjadi mesin penggerak ekonomi, membuka jutaan lapangan kerja, dan mendongkrak pendapatan daerah di luar devisa turis asing.

Data dari Kemenpar mencatat wisatawan nusantara (wisnus) menyumbang kontribusi pada pendapatan pariwisata daerah dengan kontribusi pengeluaran mencapai angka Rp1.954 triliun dari total konsumsi pariwisata.

Ia mengatakan pengeluaran langsung untuk transportasi, akomodasi, kuliner, dan suvenir mengalirkan dana yang menyebar dari satu daerah ke daerah langsung ke kantong pelaku usaha di daerah destinasi.

Peningkatan okupansi hotel dan restoran juga berdampak pada naiknya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan.

“Kalau wisatawan mancanegara kelihatan banget karena kita ada KPI itu devisa. Jadi berapa devisa yang masuk, kan dari berapa wisatawan yang masuk dikalikan lama tinggal dan spending selama dia di sini. Tapi di luar itu, wisatawan nusantara meskipun uangnya memang tidak dari luar ke dalam, tapi ada penyebaran dari satu daerah ke daerah lain,” katanya lagi.

Masruroh mengatakan Indonesia saat ini juga tengah meningkatkan kualitas pariwisata berbasis halal sebagai salah satu negara dengan destinasi wisata Muslim di Asia.

Di Indonesia terdapat 19 provinsi dengan populasi Muslim yang di atas 90 persen, yang memberikan keleluasaan bagi pengembangan destinasi, produk, dan layanan pariwisata yang selaras dengan nilai-nilai pariwisata ramah Muslim.

Masruroh mengatakan Indonesia kini masuk dalam Muslim Destination of the Year menurut Global Muslim Travel Index 2025. Ekosistem wisata syariah Indonesia akan semakin ditingkatkan secara keseluruhan bekerja sama dengan lintas sektor syariah lainnya, seperti penyediaan tempat ibadah dan makanan halal friendly.

Secara umum, sektor pariwisata menyumbang 3,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kuartal I-2025, serta menyerap lebih dari 25,88 juta tenaga kerja di berbagai daerah, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Februari 2025.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama anak usahanya, PT Waskita Karya Realty (WKR), menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) sebagai bagian dari proses konsolidasi aset perhotelan BUMN. Langkah tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan aset perhotelan WKR ke dalam ekosistem anak usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), InJourney Hospitality.

Pelaksana Tugas Direktur Utama merangkap Direktur Pengembangan Bisnis WKR Mas'udi mengatakan, penandatanganan CSPA menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung transformasi dan restrukturisasi BUMN.

"Penandatanganan perjanjian bersyarat itu merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam mendukung transformasi dan restrukturisasi BUMN," ujar Mas'udi dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, konsolidasi tersebut menjadi langkah penting dalam penataan portofolio BUMN. Pengelolaan aset perhotelan diharapkan menjadi lebih terintegrasi dan profesional sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Mas'udi menjelaskan, proses konsolidasi bukan sekadar pengalihan kepemilikan aset, tetapi juga upaya memperkuat sinergi antar-BUMN dalam membangun ekosistem hospitality nasional yang lebih kompetitif.

Sejalan dengan strategi transformasi perusahaan, WKR memastikan seluruh proses transaksi dilakukan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

"Perseroan optimistis sinergi tersebut tidak hanya memperkuat struktur keuangan perseroan, tetapi turut mendukung pengembangan ekosistem hospitality nasional yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan," kata Mas'udi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria mengatakan hotel-hotel BUMN resmi disatukan di bawah InJourney. Dony menyampaikan integrasi seluruh hotel BUMN ini merupakan bagian dari transformasi BUMN yang diorkestrasi Danantara.

"Dengan proyeksi 120 hotel, InJourney akan menjadi operator hotel kedua terbesar di Indonesia," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Dony mengatakan 45 hotel yang tersebar di beberapa BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) sebagai bagian dari penyatuan aset hotel di bawah payung InJourney pada Jumat (26/6/2026). Ia mengatakan penandatanganan CSPA oleh 45 hotel ini merupakan bagian dari transformasi BUMN di sektor hospitality.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing," ucap Dony.

Dony memastikan terus menjaga momentum positif. Dia memproyeksikan adanya penambahan penandatanganan dari beberapa hotel lainnya pada awal pekan depan sebagai langkah konkret menuju optimalisasi nilai aset dan struktur manajemen yang lebih tangguh.

"Skema CSPA ini memastikan proses konsolidasi aset berjalan prudent dan mengedepankan tata kelola yang baik," kata Dony.

Dony mengatakan konsolidasi seluruh hotel BUMN menjadi fondasi yang solid untuk melakukan value creation. Dia menilai transformasi ini pada akhirnya akan menciptakan portofolio industri pariwisata yang lebih efisien, kompetitif, dan terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ramainya penyelenggaraaneventolahraga, konser musik, hingga berbagai gelaran berskala besar di Indonesia kian membuka peluang pertumbuhan baru bagi industri asuransi umum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai peluang besar itu khususnya melalui pengembangan produkevent insurance. Produk tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai macam risiko.

“Seperti pembatalan acara, kerusakan fasilitas, kecelakaan peserta atau penonton, hingga gangguan operasional yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi penyelenggara,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Ogi menyebut bahwa saat ini sejumlah perusahaan asuransi telah menyediakan produk asuransi untuk kegiatan ataueventtertentu. Kendati demikian, dia tidak merincikan jenis produk apa yang dipasarkan perusahaan asuransi.

Sebab itu, ke depannya OJK mendorong pengembangan dan inovasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem penyelenggaraan acara.

“Dengan semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan risiko pada berbagai kegiatan berskala besar, segmen ini memiliki prospek yang positif untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Untuk diketahui, selain sudah maraknya penyelenggaraaneventdi Indonesia, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pun berencana mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan sektor pariwisata nasional, termasuk menjajaki pengembangan konsepsport tourismdan destinasi wisata baru.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus yang dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, tetapi masih memerlukan fokus dan perencanaan yang lebih terintegrasi

“Potensi pariwisata kita ini memang sangat luar biasa, tetapi memang kita harus lebih memfokuskan, karena kita diberikan begitu banyak opsi kadang-kadang kita mesti fokus mana yang kita mau kembangkan,” ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menanggapi hal itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berpendapat segmensport tourism, konser musik, daneventlainnya dapat menjadi salah satu peluang pertumbuhan yang cukup menarik bagi industri asuransi umum.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berujar meningkatnya aktivitas konser musik, kegiatan olahraga, pameran, festival, dan event berskala besar akan menciptakan kebutuhan perlindungan yang lebih luas, baik bagi penyelenggara, peserta, penonton, vendor, sponsor, maupun pemilik lokasi acara.

Sebab demikian, dia mengungkapkan bahwa saat ini pelaku industri asuransi umum mulai melihat peluang tersebut, tetapi pemanfaatannya masih bertahap

“Umumnya kebutuhan asuransi muncul melalui kerja sama dengan penyelenggara acara, pengelolavenue, promotor,event organizer, komunitas olahraga, agen perjalanan,platformtiket, maupun sponsor,” tuturnya kepadaBisnis, Rabu (24/6/2026).

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini melihat ke depannya peluang akan semakin besar apabila asuransi dibuat lebih melekat dalam ekosistemevent, misalnya terintegrasi dengan tiket, paket perjalanan, registrasi lomba, sewavenue, atau kerja sama korporasi.

Sederet Produk yang Berpotensi Berkembang

Dilanjutkan Budi, produk yang paling berpotensi berkembang antara lainevent insurance,public liability,personal accident,property insurance,travel insurance, serta perlindungan untuk pembatalan atau gangguan acara dalam skema tertentu.

Adapun, risiko yang dapat dicakup antara lain kecelakaan peserta atau penonton, tanggung jawab hukum pihak ketiga, kerusakan properti atau peralatan, dan gangguan operasional acara.

“Kemudian, risiko cuaca ekstrem untuk event luar ruang, risiko keamanan, hingga risiko terhadap vendor atau kontraktor yang terlibat dalam penyelenggaraan acara,” sebutnya.

Kendati begitu, Budi mengingatkan ada empat tantangan yang perlu dicermati industri.Pertama, kesadaran pelaku event terhadap kebutuhan asuransi masih belum merata. Banyak pihak masih melihat asuransi sebagai biaya tambahan, bukan sebagai bagian dari manajemen risiko

Kedua, karakter setiap event berbeda sehingga perusahaan asuransi perlu melakukan underwriting yang lebih spesifik, mulai dari jumlah peserta, lokasi, durasi acara, jenis kegiatan, crowd management, izin, keamanan, sampai rekam jejak penyelenggara

Ketiga, diperlukan data historis yang lebih baik agar pricing dan kapasitas penanggungannya lebih akurat.Keempat, perlu edukasi bersama agar penyelenggara, sponsor, pemilik venue, dan masyarakat memahami manfaat perlindungan tersebut.

“Dengan berkembangnyasport tourismdan konser musik, asuransi umum tidak hanya berperan sebagai penanggung risiko, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung penyelenggaraan event yang lebih aman, profesional, dan berkelanjutan,” tegas Budi.

Adapun, pengamat asuransi Dedi Kristianto menekankan kolaborasi antara industri asuransi, regulator, dan pelaku event sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi risiko sekaligus menghadirkan produk yang lebih fleksibel, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Menurut Dedi, bila tren penyelenggaraan sport tourism, konser musik, dan berbagai event berskala besar terus berlanjut, segmenevent insuranceberpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan premi sekaligus mendorong pengembangan produk asuransi yang lebih inovatif untuk mendukung sektor pariwisata, olahraga, dan ekonomi kreatif.

“Namun demikian, pengembangan pasar ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan asuransi yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan data historis untuk mendukung penilaian risiko yang akurat,” bebernya.

Selain itu, imbuhnya, kompleksitas risiko yang melekat pada penyelenggaraan event, seperti kondisi cuaca, faktor keamanan, dan potensi pembatalan acara serta faktor keterjangkauan premi juga menjadi pertimbangan penting, khususnya bagi penyelenggara skala kecil dan menengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah mulai mengarahkan optimalisasi aset negara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu proyek yang kini menjadi sorotan adalah rencana transformasi Hotel Sultan yang merupakan bagian dari kawasan Gelora Bung Karno (GBK) seluas sekitar 200 hektare menjadi kawasan terpadu berstandar dunia.

Ambisi tersebut tidak sekadar menyangkut penataan fisik kawasan olahraga nasional, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana modernisasi aset publik dapat menciptakan nilai ekonomi baru tanpa mengorbankan fungsi sosial yang selama puluhan tahun melekat pada GBK.

Kawasan Gelora Bung Karno selama ini bukan sekadar kompleks olahraga. Bagi Jakarta, GBK telah menjelma menjadi ruang publik, pusat aktivitas olahraga masyarakat, lokasi penyelenggaraan konser, arena diplomasi internasional, hingga salah satu ruang terbuka hijau paling strategis di pusat ibu kota.

Kini, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan transformasi besar-besaran kawasan tersebut. Di saat bersamaan, sengketa panjang Hotel Sultan yang memasuki fase eksekusi membuka jalan bagi desain ulang kawasan secara menyeluruh.

Transformasi tersebut menjanjikan lahirnya sentra ekonomi baru di Jakarta. Namun, berbagai kalangan mengingatkan bahwa keberhasilan proyek tidak semata diukur dari megahnya bangunan atau besarnya investasi, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan antara fungsi komersial dan kepentingan publik.

Membangun Ikon Baru Indonesia

Pemerintah tampaknya ingin menempatkan kawasan GBK setara dengan berbagai distrik olahraga dan hiburan kelas dunia seperti Marina Bay di Singapura, Olympic Park di London, atau Sydney Olympic Park di Australia.

Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan transformasi kawasan secara komprehensif.

"Rencananya itu akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Yang nanti akan diubah secara komprehensif, tidak hanya di daerah GBK ini tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang, termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih itu luasnya 200 hektar," ujar Rosan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan.

Pernyataan tersebut menandai perubahan paradigma pengelolaan aset negara. Selama ini, aset publik cenderung diposisikan sebagai fasilitas pelayanan semata. Kini, pemerintah mulai melihat aset negara sebagai instrumen penciptaan nilai ekonomi.

Menurut Kementerian Keuangan, nilai aset negara yang dikelola pemerintah pusat mencapai lebih dari Rp13.000 triliun. Sebagian besar aset tersebut selama bertahun-tahun dinilai belum optimal menghasilkan manfaat ekonomi.

Dalam konteks itu, kawasan GBK memiliki posisi yang sangat strategis. Lokasinya berada di pusat bisnis Jakarta, terhubung langsung dengan MRT, dikelilingi kawasan perkantoran premium Sudirman-Thamrin, serta memiliki akses transportasi massal yang relatif lengkap.

Rosan bahkan mengisyaratkan bahwa bangunan Hotel Sultan berpotensi tidak lagi menjadi bagian dari lanskap lama kawasan.

"Pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan, tapi rencana itu akan dijadikan suatu kawasan baru. Eventually iya," kata Rosan saat ditanya apakah Hotel Sultan akan dirobohkan.

Kendati demikian, Rosan memastikan fungsi akomodasi tetap dipertahankan.

"Di antaranya pastinya ada hotel juga. Dan tidak satu mungkin, tetapi pesan Bapak Presiden ini dijadikan ikon baru untuk Indonesia sehingga perencanaannya harus dilakukan secara komprehensif dan memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian dan juga yang paling penting kepada rakyat Indonesia."

Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan entitas BUMN pariwisata dalam pengelolaan kawasan.

"Kalau kita kan punya InJourney, kita punya yang namanya Meru [The Meru Hotel]. Nanti kalau ini semua sudah selesai semua di Mensetneg, tentunya pengelolaannya kita akan pakai bisa InJourney, Meru," ujar Rosan.

Keterlibatan InJourney menunjukkan bahwa pemerintah kemungkinan akan mengintegrasikan GBK dengan strategi pengembangan sport tourism, MICE, dan industri pariwisata nasional.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan devisa sektor pariwisata pada kuartal I/2026 mencapai US$4,05 miliar atau tumbuh 6,3% secara tahunan. Sementara rata-rata belanja wisatawan asing meningkat menjadi US$1.345,61 per kunjungan.

Peningkatan kualitas belanja wisatawan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mulai memperkuat infrastruktur pendukung event dan pariwisata premium.

Rosan menegaskan seluruh fasilitas akan ditingkatkan menjadi standar internasional.

"Semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru di Jakarta," imbuhanya.

Jika terealisasi, proyek ini berpotensi menjadi salah satu transformasi kawasan publik terbesar di Indonesia sejak revitalisasi kompleks Senayan menjelang Asian Games 2018.

Transisi Hotel Sultan dan Tantangan Sosial

Di balik ambisi besar tersebut, terdapat dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan, yakni nasib ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup pada operasional Hotel Sultan.

Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) memastikan proses transisi dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah tengah memetakan status para pekerja.

"Ya tentu akan dipilah-pilah, kan ada pegawai tetap, ada pegawai harian, kemudian mereka selama ini menjadi pegawai di bidang apa. Nah, nanti pengurus GBK-lah yang akan memfasilitasi mereka untuk bisa diberdayakan kembali," ujar Juri.

Saat ini, proses pengosongan Hotel Sultan masih berlangsung mengingat pengadilan telah memberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan tindakan tersebut.

Proses tersebut berlangsung setelah pemerintah melakukan eksekusi kawasan pada 18 Juni 2026 dengan melibatkan sebanyak 3.161 personel gabungan TNI-Polri dan unsur terkait.

Di tengah proses itu, PPKGBK membuka posko pendataan pekerja. Pada hari pertama, sebanyak 102 pekerja eks Hotel Sultan melaporkan diri.

Dari total laporan, sebanyak 59 orang merupakan pekerja harian, 21 orang berstatus karyawan kontrak, 18 orang pekerja temporer, dua orang tenaga lepas, dan hanya dua orang yang berstatus karyawan tetap.

Komposisi tersebut menggambarkan karakter industri perhotelan Indonesia yang didominasi hubungan kerja nonpermanen. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor akomodasi dan makanan-minuman merupakan salah satu sektor dengan tingkat pekerja informal relatif tinggi.

Oleh karena itu, proses transisi aset negara seperti Hotel Sultan tidak hanya menyangkut aspek hukum pertanahan, tetapi juga persoalan perlindungan ketenagakerjaan.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi A. Kusumo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bertindak profesional alam proses transisi berlangsung.

"PPKGBK akan bertindak secara profesional dan manusiawi dalam proses transisi pengelolaan Hotel Sultan dan apartemennya. Kami ingin memastikan para pekerja didata dengan benar," katanya.

Dalam berbagai pengalaman internasional, proyek redevelopement kawasan perkotaan sering kali menimbulkan konsekuensi sosial berupa hilangnya pekerjaan jangka pendek. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi GBK juga akan diukur dari kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya.

Tata Ulang Jantung Jakarta: Ambisi 'Sulap' GBK dan Hotel Sultan Jadi Ikon Dunia

Menghindari Megaproyek yang Sepi Pengunjung

Ambisi membangun kawasan olahraga dan hiburan berkelas dunia tidak lepas dari risiko ekonomi. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengingatkan bahwa banyak proyek stadion dan kawasan olahraga di berbagai negara justru mengalami persoalan utilisasi.

"Jadi perlu dipikirkan dengan baik cost and benefit analysis-nya," ucapnya kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Media menilai persoalan utama bukan pada kemegahan proyek, melainkan tingkat pemanfaatannya.

"Tapi yang pasti kalau ingin melakukan pembangunan kawasan olahraga yang megah ya, kekhawatirannya lebih kepada apakah utilisasinya itu bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh publik," katanya.

Menurutnya, banyak kawasan olahraga internasional hanya ramai saat event berlangsung.

"Karena banyak kawasan olahraga yang megah akhirnya nggak dimanfaatkan ya. Khususnya kawasan olahraga yang digunakan misalkan pasnya olimpiade, pasnya piala dunia. Jadi asetnya mahal tapi kemudian utilisasinya rendah gitu," ujarnya.

Fenomena tersebut memang banyak terjadi secara global. Studi Oxford University terhadap sejumlah infrastruktur Olimpiade menunjukkan sebagian fasilitas pascaajang olahraga justru menjadi beban fiskal jangka panjang akibat biaya pemeliharaan yang sangat tinggi.

Apalagi, kata dia, kondisi fiskal nasional saat ini menuntut pembiayaan kreatif. Namun, skema kemitraan pemerintah-swasta juga tidak bebas risiko.

Menurut Media, pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah ialah apakah masyarakat masih dapat menikmati kawasan tersebut secara mudah.

"Karena kan pertanyaan dari masyarakat adalah, misalkan nanti kawasan GBK dipugar sedemikian rupa, apakah kemudian masih bisa dinikmati oleh masyarakat dengan mudah, free access atau tidak, dan lain-lain," katanya.

Dia menegaskan GBK pada hakikatnya merupakan aset publik. Oleh karena itu, orientasi bisnis tidak boleh terlalu dominan.

Media juga mengingatkan pentingnya transparansi tata kelola aset. Menurutnya, sumber penerimaan di kawasan GBK sesungguhnya sudah cukup beragam.

"Nah ini yang sebetulnya dikelola dengan baik, penerimaannya dikelola dengan baik, sebetulnya bisa digunakan dengan baik untuk improvement fasilitas di GBK," tuturnya.

Menangkap Devisa

Berbeda dengan Celios yang menyoroti aspek tata kelola, Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat potensi ekonomi proyek ini tetap sangat besar. Namun Yusuf mengingatkan adanya efek substitusi dalam ekonomi

"Ketika seseorang membelanjakan uangnya di GBK, belum tentu itu menambah ekonomi Jakarta secara keseluruhan. Bisa jadi uang tersebut memang akan dibelanjakan di tempat lain jika proyek ini tidak ada. Dalam ekonomi, ini dikenal sebagai efek substitusi," tutur Yusuf saat dihubungi Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan proyek tidak boleh hanya menghitung transaksi ekonomi yang terjadi. Yusuf menilai pendekatan kawasan terpadu menjadi kunci.

"Pengalaman berbagai proyek internasional menunjukkan bahwa sumber nilai ekonomi terbesar biasanya bukan berasal dari stadion atau fasilitas olahraganya, melainkan dari kombinasi hotel, ruang konvensi, ritel, perkantoran, hiburan, dan aktivitas lain yang membuat kawasan hidup sepanjang tahun," imbuhnya.

Dalam konteks Indonesia, peluang terbesar justru berada pada pasar MICE. Yusuf mengatakan, Indonesia masih tertinggal dalam menarik wisatawan dengan tingkat pengeluaran tinggi, terutama segmen MICE, yaitu meeting, incentive, convention, dan exhibition.

Selama ini, sebagian permintaan tersebut justru mengalir ke negara lain seperti ke Singapura atau Bangkok karena fasilitas yang tersedia dianggap lebih kompetitif.

Oleh karena itu, dia menekankan jika kawasan GBK mampu menangkap pasar tersebut, manfaat ekonominya akan nyata.

"Jika kawasan GBK mampu menangkap permintaan yang sebelumnya keluar dari Indonesia, maka itu merupakan nilai tambah ekonomi yang nyata, bukan sekadar perpindahan belanja antarwilayah,” imbuhnya.

Yusuf menilai indikator keberhasilan harus mencakup tambahan penerimaan pajak, penciptaan pekerjaan permanen, investasi swasta, hingga peningkatan tingkat hunian hotel dan aktivitas MICE.

Menjaga Keseimbangan antara Bisnis dan Fungsi Publik
Meskipun mendukung pengembangan kawasan, tetapi Yusuf mengingatkan bahwa GBK tidak dapat diperlakukan semata sebagai aset bisnis.

"GBK bukan sekadar aset komersial. Ia juga merupakan ruang publik dan pusat olahraga nasional yang menghasilkan manfaat sosial yang besar, mulai dari kesehatan masyarakat hingga ruang interaksi warga,” kata Yusuf.

Masalah muncul ketika operator hanya mengejar pendapatan, sebab dia menilai insentif bisnis biasanya mendorong penggunaan lahan untuk aktivitas dengan nilai sewa tertinggi. Tanpa regulasi jelas, fungsi publik berpotensi tergerus. Oleh karena itu, Yusuf mengusulkan model subsidi silang.

"Karena itu saya melihat model yang paling sehat adalah skema subsidi silang. Zona komersial seperti hotel, pusat konvensi, ritel, dan perkantoran diberi ruang untuk menghasilkan keuntungan," ujarnya.

Namun keuntungan tersebut harus kembali mendukung fungsi publik. Sehingga, menurutnya, negara harus tetap menjadi pemilik aset. Skema konsesi dinilai lebih tepat dibandingkan pelepasan aset permanen.

"Dengan begitu, kenaikan nilai lahan di masa depan tetap kembali kepada publik dan tidak terkunci menjadi keuntungan pihak tertentu selama puluhan tahun."

GBK, Sport Tourism, dan Harapan Industri Pariwisata

Pelaku industri pariwisata memandang transformasi GBK sebagai peluang besar memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi internasional.

Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansjah menilai pengembangan kawasan merupakan langkah positif.

"Jika ingin menjadikan Jakarta sebagai kota MICE, tentu saja pengembangan kawasan GBK ini menjadi langkah positif utk memperbanyak pilihan tempat wisata & event berkelas internasional," katanya kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurut data Kementerian Pariwisata, rata-rata belanja wisatawan MICE dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat dibanding wisatawan leisure biasa. Oleh karena itu, pengembangan kawasan berpotensi meningkatkan devisa sekaligus memperpanjang lama tinggal wisatawan.

Budijanto juga menekankan pentingnya konsistensi penyelenggaraan event internasional.

"Jakarta harus sering melakukan event-event sport berkelas internasional supaya jakarta terutama GBK akan semakin dikenal oleh masyarakat internasional sbg venue sport tourism berkelas dunia," ujarnya.

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa akses masyarakat tidak boleh terganggu. Sebab, jika dikelola dengan tepat, dampak ekonomi diyakini akan meluas.

Pada akhirnya, transformasi GBK merupakan ujian besar bagi pemerintah dalam mengelola aset publik strategis. Proyek ini dapat menjadi model baru optimalisasi aset negara yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, memperkuat pariwisata, dan meningkatkan kualitas ruang publik secara bersamaan.

Namun, tanpa tata kelola yang transparan, kalkulasi ekonomi yang matang, dan perlindungan terhadap fungsi sosial, ambisi menjadikan GBK sebagai ikon baru Indonesia justru berisiko berubah menjadi proyek mahal dengan manfaat yang tidak sebanding.

Taruhan sesungguhnya bukan semata membangun kawasan berstandar dunia, melainkan memastikan bahwa setiap meter persegi lahan publik di jantung Jakarta tetap menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

"Semakin banyak event besar, akan semakin banyak UMKM yang akan terbantu," tandasnya.

Puluhan hotel milik BUMN resmi disatukan di bawah naungan InJourney sebagai bagian dari transformasi BUMN di sektor pariwisata.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan integrasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat nilai aset BUMN.

Menurutnya, penyatuan seluruh hotel BUMN akan menjadi fondasi untuk menciptakan nilai tambah, sekaligus membangun portofolio industri pariwisata yang lebih efisien dan kompetitif.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing. Dengan proyeksi 120 hotel, InJourney akan menjadi operator hotel kedua terbesar di Indonesia," kata Dony dalam rilisnya, Jumat (26/6).

Dony mengatakan skema Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dirancang agar proses konsolidasi berjalan secara prudent dengan mengedepankan tata kelola yang baik.

Diketahui, sebanyak 45 hotel dari sejumlah BUMN telah menandatangani CSPA sebagai bagian dari proses konsolidasi aset hotel di bawah InJourney. Dengan langkah tersebut, portofolio industri pariwisata diharapkan menjadi lebih efesien dan terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Usulan perluasan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) guna mendongkrak daya saing pariwisata Indonesia menemui jalan buntu. Bak dua mata pisau, wacana ini dinilai sebagai instrumen penting untuk mendorong kemudahan akses pelancong asing, tetapi di sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai risiko keamanan dan efektivitas terhadap penambahan devisa negara.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memandang bahwa kemudahan akses masuk merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri, hal ini menjadi aspek krusial dalam pertumbuhan sektor pariwisata di tengah persaingan yang makin ketat di kawasan Asia Tenggara.

“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja,” katanya dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Pihaknya menukil memiliki pengalaman dalam penerapan kebijakan serupa pada 2016, yakni ketika fasilitasi bebas visa diberikan kepada 169 negara. Mengutip kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dia sebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Setelah penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara 2018 dilakukan, kajian yang sama memperkirakan dampak peningkatan permintaan wisatawan bahkan mencapai 32,4%. Kemenpar lantas mengutip kajian WTTC yang menunjukkan kebijakan bebas visa memberikan dampak lebih besar dibandingkan bentuk fasilitasi visa lainnya.

Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan visa baru yang berada di level 8,1% per tahun. Sementara dalam kajian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), penghapusan persyaratan visa maupun hambatan masuk lainnya disebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan antara 7,2% hingga 27%.

Menurut Kemenpar, data-data tersebut menunjukkan bahwa kemudahan perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, formulasi kebijakan BVK ke depan didorong agar tetap menjaga aspek kepentingan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Tanah Air.

“Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Hendarsam Marantoko meminta agar usulan penambahan negara penerima bebas visa kunjungan dievaluasi secara matang dan tak dilakukan terburu-buru. Dia menilai kebijakan BVK yang saat ini berlaku bagi 16 negara masih kompatibel untuk mendukung performa pariwisata nasional.

"Kebijakan bebas visa harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, ekonomi, dan kepentingan nasional," kata Hendarsam.

Menurutnya, kualitas pelancong yang masuk ke Tanah Air menjadi aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan. Hal ini lantaran banyak wisatawan dinilai tidak memberikan dampak ekonomi optimal, terutama jika menggunakan akomodasi berbiaya rendah atau tidak resmi.

Dia juga menyampaikan bahwa berdasarkan penerapan bebas visa kunjungan pada 2016, devisa negara tak meningkat signifikan. Usai kebijakan tersebut diperketat, pendapatan negara dari sektor itu justru diklaim meningkat.

"Biaya visa masuk ke Indonesia relatif terjangkau. Karena itu, kebijakan bebas visa perlu benar-benar mempertimbangkan manfaat yang diperoleh negara," jelas Hendarsam.

Perlu Selektif

Dari sisi pelaku usaha pariwisata, usulan perluasan bebas visa kunjungan dipandang sebagai masukan positif berdasarkan tren yang terjadi di industri regional. Namun, pelaku usaha juga mewanti-wanti terkait implementasi yang selektif agar tak menambah permasalahan baru di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Budijanto Ardiansjah memandang bahwa perluasan bebas visa kunjungan dapat dilakukan sebagai terobosan pemerintah di tengah terdampaknya pariwisata oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah. Sejumlah negara pesaing tercatat telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa.

“Kami berharap pemerintah juga bisa melakukan beberapa hal baru, seperti kemudahan visa dan sebagainya itu harus mulai dilakukan karena beberapa negara lain juga sudah melakukan hal yang sama,” katanya.

Menurut Budijanto, kebijakan BVK berpotensi membantu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan destinasi wisata yang makin agresif. Selain itu, Indonesia juga pernah menerapkan kebijakan serupa.

Kendati begitu, dia menekankan bahwa perluasan fasilitas tersebut harus tetap dilakukan secara selektif. Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan negara-negara yang memiliki potensi pasar besar sekaligus relatif minim risiko.

Dia menyebut sejumlah pasar potensial seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, Rusia, China, dan India sebagai negara yang layak dipertimbangkan memperoleh kemudahan akses lebih besar. Di samping itu, dia mengingatkan pentingnya proses penyaringan wisatawan asing guna mengantisipasi potensi masalah seperti penyelundupan orang, narkotika, maupun kejahatan lintas negara lainnya.

“Boleh lebih banyak, itu lebih baik, tetapi juga harus selektif. Beberapa negara memang harus tetap melaluiscreening,” tegas Budijanto.

Menilik kacamata pelaku wisata global, prospek industri pariwisata Indonesia tetap dinilai positif, kendati dibayangi ketidakpastian global dan dinamika domestik. Executive Director Messe Berlin Asia Pacific Darren Seah menyampaikan bahwa pelaku industri memandang prospek pariwisata Indonesia pada paruh kedua 2026 dengan optimisme yang berhati-hati.

“Pelaku industri mengakui ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan, terutama terhadap kepercayaan konsumen, biaya penerbangan, nilai tukar, dan permintaan perjalanan jarak jauh,” kata Darren kepadaBisnis, Kamis (25/6/2026).

Meski demikian, Indonesia dinilai tetap memiliki fondasi yang kuat untuk mempertahankan pertumbuhan pariwisata. Faktor tersebut mencakup pasar domestik yang besar, konektivitas penerbangan yang terus berkembang, keragaman destinasi wisata, serta meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman budaya dan wisata alam yang dinilai autentik.

Terkait dinamika domestik, Darren secara khusus menggarisbawahi faktor daya beli sebagai pertimbangan penting. Menurutnya, pemulihan kepercayaan konsumen dan pengeluaran rumah tangga akan memberikan dukungan tambahan untuk perjalanan wisata dan bisnis di Tanah Air.

“Berdasarkan konsensus dari banyak pelaku industri pariwisata, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk terus bertumbuh pada paruh kedua 2026,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merencanakan optimalisasi penerbangan balik dari pesawat pengangkut jemaah haji demi memperkuat ekosistem ekonomi haji. Caranya, dengan memaksimalkan promosi wisata sehingga pesawat pengangkut jemaah haji ke Arab Saudi bisa membawa turis atau wisatawan saat terbang kembali ke Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa optimalisasi penerbangan haji merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih produktif sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan industri penerbangan nasional.

"Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenpar, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia," ujar Dahnil pada Kamis (25/6/2026).

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membentuk task force lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) guna mengoptimalkan pemanfaatan penerbangan haji untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan pariwisata.

Langkah itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sekaligus persiapan penyelenggaraan haji tahun 2027.

Menurut Dahnil, pemerintah Indonesia telah memperoleh izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang memungkinkan maskapai Indonesia mengangkut penumpang pada rute kembali dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan izin tersebut, pemerintah mulai menyiapkan skema pemanfaatan penerbangan kosong atau empty flight yang selama ini terjadi setelah pesawat mengantarkan jemaah haji ke Arab Saudi.

Ke depan, kapasitas penerbangan tersebut akan dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah menuju berbagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Langkah itu dinilai dapat menciptakan arus masuk devisa sekaligus meningkatkan tingkat keterisian penerbangan nasional.

Dahnil menilai pendekatan tersebut sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional.

"Setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa, tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional," katanya.

Haji dan Umrah jadi Instrumen Penggerak Ekonomi

Menurut Dahnil, penyelenggaraan haji dan umrah tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas ibadah, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi yang melibatkan sektor logistik, transportasi, pariwisata, produk halal, hingga industri penerbangan.

Oleh karena itu, kolaborasi lintas kementerian dan BUMN menjadi penting agar potensi ekonomi yang lahir dari aktivitas haji dan umrah dapat dioptimalkan bagi kepentingan nasional. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang sebelumnya juga mendorong pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah sebagai sumber nilai tambah domestik dan penguatan industri nasional.

Kementerian Pariwisata menyatakan kesiapan untuk memperkuat promosi destinasi wisata Indonesia di pasar Arab Saudi dan Timur Tengah.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan penerbangan langsung dari Arab Saudi dapat menjadi momentum memperluas pasar wisatawan Timur Tengah yang selama ini dinilai memiliki potensi besar.

"Potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar. Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia," ujarnya.

Selain memperkuat sektor pariwisata, program tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang melayani penerbangan haji dan umrah

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali mendorong penerapan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk memperkuat daya saing pariwisata Tanah Air di tengah kompetisi global dalam menarik wisatawan mancanegara (wisman).

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa usulan tersebut menjadi bentuk upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

“Kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai kebijakan yang dapat berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pihaknya menilai bebas visa kunjungan sebagai instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan dan instrumen penciptaan lapangan kerja pariwisata.

Kemenpar lantas menukil penerapan kebijakan BVK di masa lampau. Pada 2016, Indonesia pernah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 negara.

Menilik kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu studi kasus yang berhasil, dengan kontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24%, serta mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

“Berdasarkan penyempurnaan perhitungan dengan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara diperkirakan lebih tinggi, yakni mencapai 32,4%,” lanjutnya.

Dengan demikian, angka ini disebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Kemenpar lantas menyebut bahwa jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih relatif lebih terbatas dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Menurutnya, kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat, sembari memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian dan kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam menarik wisatawan mancanegara.

Menurut Kemenpar, kebijakan bebas visa tidak hanya berkaitan dengan pengaturan keimigrasian, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat aksesibilitas, mempermudah perjalanan, sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

Kementerian menilai kemudahan masuk menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tujuan perjalanan, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitasi perjalanan.

Kemenpar memandang Indonesia perlu melihat BVK dalam kerangka yang lebih luas sebagai kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara," demikian keterangan Kemenpar, Kamis (25/6/2026).

Pernah berlaku untuk 169 negara

Indonesia sebelumnya memiliki pengalaman menerapkan kebijakan bebas visa dalam cakupan yang luas.

Pada 2016, pemerintah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara.

Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu studi kasus yang berhasil karena berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen.

Selain itu, kebijakan tersebut juga disebut mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja.

Kemenpar menyebut, berdasarkan penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara pada 2018, dampak kebijakan BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan bahkan diperkirakan mencapai 32,4 persen.

Menurut kementerian, angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi yang kuat terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan asing.

Dampak bebas visa dinilai lebih besar

Kajian WTTC juga menunjukkan kebijakan bebas visa memiliki dampak lebih besar dibandingkan berbagai bentuk fasilitasi visa lainnya.

Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan visa-free tercatat sebesar 16,6 persen per tahun.

Sementara itu, kebijakan berupa jenis visa baru (new visa types) menghasilkan median peningkatan kedatangan wisatawan sebesar 8,1 persen per tahun.

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pandangan Kementerian Pariwisata bahwa kebijakan kemudahan akses perjalanan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Indonesia dinilai perlu lebih kompetitif di ASEAN

Dari perspektif kawasan, Kemenpar menilai kebijakan visa Indonesia masih perlu diperkuat agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga.

Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara ASEAN, jumlah negara yang saat ini memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia masih relatif lebih terbatas dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, maupun Vietnam.

Meski demikian, Kemenpar menegaskan bahwa kebijakan visa tetap harus disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

"Kementerian Pariwisata memahami bahwa kebijakan visa harus dirumuskan secara cermat. Ada aspek kehati-hatian, keamanan, resiprositas, dan kepentingan nasional yang harus dijaga. Namun pada saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi pariwisata dunia," ungkap Kemenpar.

APEC sebut hambatan masuk bisa tekan kunjungan

Kemenpar juga mengutip temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) mengenai dampak kebijakan kemudahan masuk terhadap arus wisatawan.

Berdasarkan kajian tersebut, penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 7,2 persen hingga 27 persen.

Sebaliknya, penambahan hambatan masuk melalui kebijakan travel authorization dalam kondisi bebas visa berpotensi menurunkan kedatangan wisatawan mancanegara hingga 29,3 persen.

Kemenpar menilai hasil kajian tersebut semakin menegaskan pentingnya kebijakan fasilitasi perjalanan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.

"Dengan kemudahan akses yang tepat, wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak uang, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, pelaku usaha, UMKM, serta tenaga kerja sektor pariwisata," sebut Kemenpar.

Dorong sinergi lintas kementerian

Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

Menurut Kemenpar, formulasi tersebut diharapkan tetap menjaga aspek kehati-hatian serta kepentingan nasional, sekaligus mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.

"Pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan datang, semakin besar peluang ekonomi yang dapat bergerak di destinasi. Karena itu, kebijakan BVK perlu dilihat sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata global," terang kementerian.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi penyelenggaraan Travel Meet Asia 2026 sebagai platform strategis bagi industri perjalanan di Asia untuk membangun kemitraan, bertukar ide, dan membentuk masa depan pariwisata. Di tengah lanskap global yang berkembang pesat, ujar Widi, sektor pariwisata terus menunjukkan ketangguhannya serta kemampuannya dalam menyatukan masyarakat, pelaku bisnis, dan negara.

"Lebih dari sekadar pasar, acara ini berfungsi sebagai wadah untuk membangun kemitraan, bertukar ide, dan membentuk masa depan pariwisata di kawasan kita dan sekitarnya," ujar Widi saat membuka Travel Meet Asia 2026 di Swissotel PIK Avenue, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Widi mengatakan Travel Meet Asia 2026 yang dilaksanakan pada 23-24 Juni 2026 merupakan bursa pariwisata internasional business-to-business (B2B) yang diselenggarakan oleh Messe Berlin Asia Pacific serta didukung oleh ITB Asia dan Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA).

Widi menyampaikan ajang ini mempertemukan agen perjalanan, operator tur, pelaku industri perhotelan, maskapai penerbangan, serta berbagai pemangku kepentingan pariwisata untuk menjajaki peluang kerja sama sekaligus memperluas akses pasar. Tahun ini, forum tersebut diikuti sekitar 1.500 peserta, 500 buyers, 100 eksibitor dari 16 negara, dan 60 pembicara.

Widi mengatakan pariwisata merupakan salah satu sektor paling dinamis di dunia. Menurut UN Tourism (Organisasi Pariwisata Dunia), kedatangan wisatawan internasional mencapai 1,52 miliar secara global pada 2025, yang menunjukkan peningkatan sebesar empat persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, sektor pariwisata Indonesia tumbuh dengan kecepatan yang jauh di atas rata-rata global, mencatat peningkatan sebesar 10,8 persen dalam kedatangan wisatawan mancanegara pada 2025.

Pada tahun yang sama, pariwisata Indonesia menghasilkan devisa sebesar 18,27 miliar dolar AS. Sektor ini juga menyerap 25,9 juta tenaga kerja serta menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Pariwisata pun tetap menjadi sektor yang inklusif dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, termasuk UMKM, perempuan, dan pemuda. Saat ini, pariwisata mampu memperkuat mata pencaharian, menciptakan peluang ekonomi baru, serta mendorong komunitas dan masyarakat lokal untuk melestarikan alam dan budaya di lebih dari 6.200 desa wisata Indonesia.

Dengan potensi pariwisata yang besar, Indonesia menawarkan peluang luas untuk bisnis, kemitraan, dan investasi. Peluang tersebut ditemukan di berbagai segmen pariwisata, termasuk gastronomi, kebugaran (wellness), bahari, budaya, petualangan, dan MICE.

"Keragaman penawaran ini menciptakan potensi signifikan. Tidak hanya peluang investasi dalam infrastruktur dan layanan pariwisata, tetapi juga pengembangan produk dan paket perjalanan yang inovatif, bernilai tinggi, serta sesuai dengan tren global dan permintaan pasar yang terus berkembang," lanjut Widi.

Jakarta: Daya tarik Indonesia di mata wisatawan mancanegara terus menguat. Tak hanya Bali yang tetap menjadi magnet utama, sejumlah destinasi lain mulai mencuri perhatian wisatawan asing.

Menariknya, wisatawan asal China kini menjadi pasar dengan pertumbuhan minat kunjungan tertinggi ke Indonesia sepanjang semester pertama 2026.

Temuan tersebut terungkap dalam data terbaru platform perjalanan digital Agoda yang menganalisis pencarian akomodasi wisatawan mancanegara selama periode Januari hingga Juni 2026.

Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia semakin diminati wisatawan dari kawasan Asia Pasifik, dengan lonjakan minat yang datang dari sejumlah negara, terutama China.

Sementara untuk posisi teratas, Agoda mencatat Malaysia dan Singapura masih menjadi negara yang paling banyak melakukan pelesiran ke Indonesia.

Adapun posisi China yang mencatat pertumbuhan minat kunjungan tertinggi ini merupakan pertama kalinya masuk lima besar negara asal wisatawan ke Indonesia, menggeser Jepang.

Pertumbuhan minat dari wisatawan China mencerminkan perubahan preferensi perjalanan di kawasan Asia Pasifik, di mana wisatawan kini semakin aktif mencari destinasi dengan pengalaman yang lebih beragam serta nilai perjalanan yang kompetitif.

Di antara negara-negara utama asal wisatawan ke Indonesia, China mencatat pertumbuhan minat tertinggi sebesar 44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Momentum ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya konektivitas penerbangan langsung antara Indonesia dan China, termasuk pembukaan sejumlah rute baru dalam beberapa bulan terakhir.

Agoda juga mencatat peningkatan minat dari Malaysia dan Singapura masing-masing sebesar 18 persen dan 17 persen, yang semakin menegaskan kuatnya permintaan wisatawan dari Asia Tenggara.

Sementara itu, minat dari beberapa pasar Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan tercatat sedikit melambat. Pergeseran preferensi perjalanan ini kemungkinan turut dipengaruhi oleh nilai tukar yang lebih kompetitif, sehingga Indonesia menjadi semakin menarik bagi wisatawan yang mencari value-for-money dalam perjalanan mereka.

Bali masih jadi destinasi favorit

Data Agoda juga menunjukkan destinasi yang paling diminati wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Bali, Jakarta, Batam, Lombok, dan Bandung menempati lima besar destinasi yang paling banyak dicari.

Bali tetap mempertahankan posisinya sebagai destinasi utama, sementara Jakarta dan Batam terus menjadi pintu gerbang penting bagi wisatawan internasional.

Di sisi lain, Lombok dan Bandung tetap menarik berkat perpaduan keindahan alam, budaya, dan pengalaman lokal yang beragam.

Di luar lima besar, Agoda mencatat munculnya sejumlah destinasi baru dengan peningkatan yang signifikan.
Sukabumi menjadi destinasi dengan pertumbuhan tercepat, dengan peningkatan pencarian hampir lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong oleh daya tarik wisata alam seperti kawasan geopark, air terjun, dan lanskap pegunungan.

Sementara itu, Manado dan Gorontalo menempati posisi kedua dan ketiga sebagai destinasi dengan pertumbuhan tercepat, dengan pencarian meningkat lebih dari tiga kali lipat. Kedua destinasi di kawasan timur Indonesia ini semakin diminati berkat kekayaan biodiversitas laut, budaya lokal yang kuat, dan ragam kuliner khas.

Senior Country Director Indonesia Agoda Gede Gunawan mengatakan, minat wisatawan terhadap Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif, terutama dari China dan negara-negara Asia Tenggara.

"Pertumbuhan pesat di destinasi seperti Sukabumi, Manado, dan Gorontalo juga menunjukkan bahwa wisatawan kini semakin terbuka untuk mengeksplorasi lebih banyak destinasi di luar wisata utama seperti Bali. Perpaduan antara keterjangkauan, aksesibilitas, dan keragaman pengalaman membuat Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk terus menarik minat perjalanan hingga akhir 2026," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Juni 2026.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)