Bisnis.com, JAKARTA — Tiga wilayah aglomerasi yang mencakup Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya mempercepat realisasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL. Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan nasional dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan terintegrasi.

“Penandatanganan PKS ini adalah langkah nyata. Kita tidak lagi berbicara perencanaan, tetapi sudah masuk pada tahap memastikan implementasi berjalan, khususnya dalam menjamin suplai sampah minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025,” kata Hanif, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/4/2026).

Adapun cakupan kerja sama meliputi PSEL Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, PSEL Bogor Raya yang mencakup Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, serta PSEL Denpasar Raya yang melibatkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai satu kesatuan aglomerasi dalam penyediaan pasokan sampah.

PKS menjadi instrumen utama untuk memastikan kepastian pasokan sampah sebagai bahan baku, sekaligus mengatur komitmen kerja sama antardaerah dalam satu kawasan aglomerasi dan BUPP agar kebutuhan operasional waste to energy dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan bahwa percepatan ini akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya.

“Pada hari ini kita lakukan tiga. Untuk ke depan, akan segera dilakukan pada 12 aglomerasi lainnya, yang tidak akan lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan agar semua bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Pembangunan fasilitas waste to energy rencananya menjangkau 31 aglomerasi yang mencakup 86 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Percepatan melalui penandatanganan PKS menjadi langkah krusial untuk memastikan proyek-proyek yang telah selesai lelang dapat segera direalisasikan.

Selain itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian aspek teknis lainnya, seperti kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung, agar tahapan konstruksi dapat berjalan sesuai target. Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan dokumen kesiapan pemerintah daerah kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus memperlihatkan langkah percepatan pembangunan PSEL di berbagai wilayah.

Ke depan, penandatanganan PKS serupa akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya, sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memastikan seluruh proyek PSEL segera masuk tahap implementasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot sejumlah proyek hilirisasi serta pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy. Pemerintah pun ancang-ancang untuk menjalankan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut bulan ini.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pada hari ini, Rabu (1/4/2026) Pemerintah menggelar rapat koordinasi di Wisma Danantara Indonesia untuk membahas upaya percepatan proyek hilirisasi dan waste to energy.

"Kita harapkan bulan ini bisa segera groundbreaking," katanya di Wisma Danantara Indonesia pada Rabu (1/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa untuk hilirisasi, sejauh ini sudah ada enam proyek yang groundbreaking. Sementara, terdapat 29 proyek waste to energy yang bersiap untuk dikembangkan.

"Sebelumnya ada waste to energy di tadinya 33 tempat, tapi ternyata dalam proses di lapangan ada penggabungan-penggabungan beberapa tempat sehingga menjadi kurang lebih 29. Jadi kita berharap dua-duanya, baik yang waste to energy maupun yang hilirisasi, di bulan April ini semua bisa segera groundbreaking," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Danantara memang telah resmi melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp110 triliun pada Februari 2026.

Pembangunan serentak tersebut merupakan tahap pertama dari total 18 proyek hilirisasi yang digenjot Danantara. Enam proyek awal ini mencakup sektor mineral, energi terbarukan, hingga integrasi pangan. CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan investasi untuk enam proyek tersebut seluruhnya berasal dari pendanaan Danantara.

“Dengan enam proyek ini, total investasinya mencapai sekitar US$7 miliar atau kurang lebih Rp110 triliun. Proyek-proyek ini akan menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja secara langsung, dan jumlahnya akan lebih besar secara tidak langsung,” ujar Rosan dalam konferensi pers.

Dari total nilai investasi tersebut, sektor mineral menjadi kontributor utama. Danantara mengalokasikan sekitar US$3 miliar atau hampir separuh dari total investasi tahap pertama untuk pengembangan smelter aluminium terintegrasi, mulai dari pemrosesan alumina hingga menjadi produk aluminium.

Rosan menambahkan seluruh proyek telah melalui proses studi kelayakan (feasibility study) yang komprehensif guna memastikan keberlanjutan investasi secara komersial.

“Ini merupakan salah satu program prioritas Danantara dalam pelaksanaan investasi. Seluruh proyek dilakukan oleh Danantara dan ke depannya kami optimistis dapat berjalan sesuai dengan rencana,” ucapnya.

Sementara, sejumlah daerah saat ini tengah mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy seiring dengan target ambisius pemerintah untuk mencapai 100% sampah terkelola secara nasional pada 2029.

Kementerian Lingkungan Hidup juga telah meneken perjanjian kerja sama (PKS) percepatan pengembangan PSEL dengan sejumlah daerah, di antaranya adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Semarang Raya, dan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan segera mengumumkan perusahaan pemenang tender proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WtE) tahap pertama di empat kota yakni Denpasar, Bekasi, Bogor, dan Yogyakarta.

“Pemenang adalah yang [kriterianya] sesuai dengan Perpres itu (Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025) yang memiliki kemampuan teknikal yang sangat baik, kemampuan finansial dan ekonomi yang sangat baik, dan juga risiko yang bisa termanage dengan baik," kata Direktur Investasi PT Danantara Investment Management Fadli Rahman di Jakarta, Kamis (26/2/2026), dikutip dari Antara.

Fadli mengatakan, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani akan mengumumkan pemenang proyek WtE di empat kota pada Maret 2026.

WtE merupakan program nasional yang dirancang untuk mengolah sampah kota menjadi energi listrik. Proyek ini ditujukan sebagai solusi dari kedaruratan sampah sekaligus upaya mendukung ketahanan energi nasional.

"Sebanyak 24 perusahaan internasional dari China, Prancis, Jepang, telah mengikuti seleksi dan mengikuti tender proyek WtE. Perusahaan internasional itu adalah 20 perusahaan dari China, 3 dari Jepang, dan satu dari Prancis," katanya.

Di setiap lokasi WtE, akan dipilih satu perusahaan. Perusahaan tersebut akan membentuk konsorsium dengan perusahaan domestik dan juga akan menggandeng mitra lokal untuk mengembangkan proyek WtE.

Beberapa kriteria yang menjadi syarat agar perusahaan itu memenangi lelang adalah antara lain latar belakang (background) perusahaan, kemampuan teknis, aspek-aspek dalam proposal seperti peralatan (equipment), operasional, kualitas desain, kualitas pembangunan, penilaian dampak aspek lingkungan, dampak sosial, dampak ekonomi, kemampuan finansial, hingga mitra lokal.

Kriteria yang memiliki bobot paling besar dalam penilaian adalah teknologi WtE, baik dari sisi desain maupun eksekusi teknologinya. Hal itu, kata Fadli karena Indonesia belum memiliki teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Karena itu, kata Fadli, perusahaan pemenang tender diwajibkan melakukan transfer teknologi ke Indonesia, antara lain, yang akan dilakukan dengan program pelatihan tenaga kerja lokal.

"Tenaga kerja yang di-training itu juga akan dikirim belajar ke negara asal perusahaan itu," kata dia.

Selanjutnya, Danantara juga menilai dari risiko-risiko yang terlahir dari proposal perusahaan peserta lelang proyek WtE, baik itu secara korporasi, teknis, finansial, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk tahap pertama ini, kata Fadli kebutuhan investasi mencapai US$150 juta—170 juta di setiap lokasi untuk pembangunan proyek WtE, dengan skema pembiayaan 70% dari eksternal dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) dan 30% dari ekuitas Danantara. Dengan begitu, total kebutuhan investasi di empat kota mencapai sedikitnya US$600 juta.

Secara total, Danantara menargetkan untuk membangun proyek WtE ini di 33 lokasi di Indonesia. Setelah empat lokasi pertama, Danantara akan menggelar lelang untuk proyek WtE di 9 kota pada April 2025 atau setelah Lebaran 2026.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya mengemukakan Kementerian Lingkungan Hidup telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi dalam proses pembangunan PSEL yang rencananya dimulai Maret 2026.

“Selanjutnya menjadi tugas Danantara untuk membangunnya. Setelah dibangun baru ke kami kembali,” kata Hanif, Rabu (25/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Program waste to energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) telah memasuki fase tender dan terdapat 24 perusahaan internasional yang berpartisipasi dalam tahap ini. Perusahaan-perusahaan yang lolos menjadi peserta tender diwajibkan untuk membentuk konsorsium.

Lead of Waste-to-Energy Danantara Indonesia, Fadli Rahman, menjelaskan konsorsium yang nantinya dibentuk oleh peserta tender diharapkan bisa memberikan transfer teknologi kepada perusahaan lokal atau pemerintah daerah (pemda). Untuk tahap pertama, Danantara Indonesia memfokuskan pengembangan program WtE di empat kota, yakni Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta.

“Tender ini menunjukkan dalam menjalankan prosesnya Danantara selalu memastikan adanya tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/02/2026).

Dari sejumlah perusahaan yang menjadi peserta tender WtE, tiga di antaranya berasal dari Prancis, China, dan Jepang. Untuk memahami latar belakang serta rekam jejak global masing-masing peserta, berikut profil singkat mengenai ketiga perusahaan tersebut.

Veolia Environmental Services Asia Pte Ltd (Prancis)

Berdiri di Singapura pada 13 Desember 1997, Veolia Environmental Services Asia Pte Ltd merupakan perusahaan berbentuk Private Company Limited by Shares atau Perusahaan Terbatas. Perusahaan ini tergabung di dalam grup multinasional Veolia asal Prancis yang bergerak di bidang pengelolaan air, limbah, dan energi. Dalam skala global, mereka hadir di 50 negara dengan jutaan pelanggan di seluruh dunia.

Di Indonesia, Veolia hadir melalui entitas bisnis bernama PT Veolia Services Indonesia. Perusahaan tersebut mendirikan pabrik daur ulang Polyethylene Terephthalate (PET) berkapasitas 25.000 ton per tahun di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Pabrik ini memproduksi PET food grade yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lewat kerja sama yang dilakukan dengan PT Tirta Investama (Danone-AQUA), PT Veolia Services Indonesia tercatat menangani solusi untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Keduanya membentuk pabrik daur ulang botol plastik PET pada akhir Juni 2021. Pabrik ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama CEO Veolia Southeast Asia Sven Beraud-Sudreau dan Presiden Direktur Danone-AQUA Connie Ang.

China Conch Venture Holding Limited (China)

China Conch Venture Holding Limited adalah perusahaan yang berasal dari Wuhu, Provinsi Anhui, China. Perusahaan yang berfokus pada pelestarian energi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur tersebut berdiri sejak 2013.

China Conch Venture Holding Limited telah terdaftar di Bursa Efek Hong Kong dengan kode saham 0586. China Conch juga berafiliasi cukup erat dengan Grup Anhui Conch Group Co., Ltd., salah satu grup usaha ternama di China dalam industri material seperti bahan bangunan, semen, dan konstruksi.

Ada lima bidang usaha utama yang digeluti China Conch, yakni WtE atau proyek limbah energi, jasa logistik pelabuhan (port logistics services), material bangunan baru (new building materials), energi terbarukan dan bidang investasi dan aset strategis.

China Conch Venture Holding Limited menjadikan WtE sebagai segmen utama bisnis yang dijalankan. Lini bisnis ini mencakup solusi insinerasi limbah atau pembakaran limbah untuk mengubahnya menjadi energi, pengolahan limbah padat untuk menghasilkan energi panas dan listrik, dan produksi dan penjualan peralatan pembangkit energi sisa panas.

China Conch Venture Holding Limited diketahui pernah menjalin kerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Salah satunya dengan PT Conch South Kalimantan Cement (PT CSKC) yang juga bernaung di bawah Anhui Conch Group Co., Ltd. PT CSKC pernah mendapatkan anugerah sebagai ‘Wajib Pajak Besar’ dan memiliki kegiatan yang melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah di Kalimantan Selatan.

Mitsubishi Heavy Industries Environmental and Chemical Engineering (Jepang)

Mitsubishi Heavy Industries Environmental and Chemical Engineering (MHIECE) adalah pemain lama dalam proyek lingkungan dan energi bersih di dunia. Jejak perusahaan sudah dikenal di Singapura untuk program WtE di Tuas South. Proyek senilai 750 juta dolar Singapura yang dikenal dengan TuasOne Waste-to-Energy Plant Project tersebut adalah salah satu contoh bagi sejumlah tempat yang memulai program pengolahan sampah menjadi energi, termasuk di Indonesia.

Di China, MHIECE mengembangkan proyek Lao Gang fase kedua di Shanghai yang merupakan salah satu proyek WtE terbesar di dunia senilai 11 miliar yen. Di Shanghai, MHIECE mengolah 6.000 ton sampah setiap hari untuk menghasilkan listrik berkapasitas 144 megawatt (MW).

Sementara di Jepang, MHIECE tercatat menandatangani kontrak baru pada 2025 untuk peningkatan efisiensi energi listrik di pusat insinerasi limbah padat di kota kelahirannya, Kanazawa dan Miyazaki. Adapun energi listrik yang dihasilkan dari pengolahan 250 ton sampah per hari di Kanazawa mencapai 3 MW.

Mesin produksi MHIECE juga telah dipakai di Indonesia untuk mengolah 100 ton sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bersama dengan PLN Nusantara Power yang berjalan sejak 2019. Energi listrik yang dihasilkan adalah 750 kilowatt per jam (kWh) untuk penerangan di sekitar tempat pembuangan.

Adapun pengolahan sampah yang dilakukan MHIECE di lebih dari 300 pabrik di seluruh dunia menggunakan mesin pembakaran atau insinerator tingkat tinggi yang mampu membakar lumpur limbah dengan berbagai berat.

Presiden Prabowo Subianto berjanji menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia. Pasalnya, seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) diperkirakan kelebihan daya tampung (overcapacity) pada 2028.

Karena itu, mengatasi gunungan sampah merupakan masalah penting yang harus dibereskan saat ini.

"Masalah bangsa ini yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada 2028, bahkan lebih cepat," ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2).

Prabowo lantas mencontohkan masalah sampah di Bali yang memicu komentar dari beberapa tokoh di luar negeri. Kondisi kotor tersebut membuat wisatawan enggan datang.

"Ini maaf ya gubernur, bupati dari Bali, ini real lho. Bali bulan Desember 2025, ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ liat sampah?" kata Prabowo sambil memperlihatkan foto sampah berserakan di pantai Bali dan daerah lain.

Ia pun meminta personel TNI dan Polri untuk melakukan korve atau corvée (bahasa Prancis: kerja bakti) untuk membersihkan sampah. Prabowo pun menegaskan seluruh pihak harus terlibat dalam membersihkan lingkungan dari sampah.

"Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD, di bawah kendali saudara, apa sih susahnya sih? Entah Hari Sabtu, Hari Jumat, semuanya sekolah kumpul di pantai ini, ini pantai kita, ini halaman kita ayo kita bersihkan ramai-ramai," kata Prabowo.

"Corvée, apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah dandim, danrem. Saya perintahkan kau, gerakan anak buahmu, corvée tiap hari atau berapa hari, corvée, corvée, corvée. Kepolisian kerahkan corvée, corvée, corvé," tegasnya.

Kemudian, Prabowo juga meminta BUMN, kementerian, dan lembaga untuk melakukan corvée lantaran ia tak ingin melihat sampah berserakan di kantor pemerintahan.

"Danantara, semua BUMN ribuan anak buahnya, corvée! Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor BUMN. Semua menteri, kementerian, lembaga, sebelum masuk kantor minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu. Jangan, 'siap,siap', minimal setengah jam sebelum masuk kantor kalau perlu menterinya pimpin," tambahnya.

Prabowo pun memaparkan upaya dalam mengatasi masalah sampah melalui pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi yang tersebar di 34 kabupaten dan kota. Proyek tersebut ditargetkan bisa berfungsi dalam 2 tahun ke depan.

"Tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan, kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi," paparnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan nilai investasi proyek tersebut senilai US$3,5 miliar atau setara Rp58,831 triliun (asumsi kurs Rp16.810 per dolar AS). Dengan demikian, ia menegaskan proyek ini juga akan dipimpin pemerintah pusat.

"Ini investasi cukup besar, totalnya hampir 3,5 M dollar untuk 34 titik itu. Tapi setelah saya lihat di beberapa kabupaten, saya yakin kota kabupaten sudah mulai ada, sudah ada inisiatif dari beberapa bupati, ini sedang kita pelajari semoga bisa bertukar pikiran," kata Prabowo.

"Penyelesaian sampah kita perlu bekerja sama antara pusat dan daerah, tapi kita tidak boleh menunggu, karena itu bila perlu pemerintah pusat yang akan pimpin," pungkasnya.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto mengemukakan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy akan dimulai tahun ini di 34 daerah di tengah persoalan sampah yang mendesak untuk ditangani.

Dalam Taklimat Presiden pada agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas pada 2028, bahkan bisa terjadi lebih cepat apabila tidak segera diatasi.

Pembangunan fasilitas PSEL atau waste to energydiharapkan dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Prabowo pun meminta agar proses peletakan batu pertama dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, dengan target operasional dalam waktu dua tahun.

Total investasi untuk proyek PSEL diperkirakan mencapai hampir US$3,5 miliar. Prabowo juga menilai sejumlah kabupaten telah mulai melakukan improvisasi dalam pengelolaan sampah, dan pemerintah pusat akan mempelajari serta mendorong pertukaran pengalaman antardaerah.

“Tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Ini saya minta ground breaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi. Ini investasi cukup besar. Totalnya itu hampir US$3,5 miliar dolar Untuk 34 titik itu,” tuturnya.

Prabowo pun menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa dilakukan dengan saling menyalahkan, melainkan harus melalui kerja nyata dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia menyatakan, bila diperlukan demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat akan memimpin langsung. Menurutnya, persoalan sampah juga berkaitan erat dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan sosial, termasuk melalui sektor pariwisata yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja paling cepat dan luas.

Dalam konteks pariwisata, Prabowo menyoroti kondisi kebersihan Bali yang dinilainya memprihatinkan, khususnya pada akhir 2025.

Dia mengungkapkan menerima masukan langsung dari pejabat asing yang menilai Bali kini kotor dan tidak seindah sebelumnya. Presiden pun meminta gubernur, bupati, hingga sekolah-sekolah untuk aktif menggerakkan kerja bakti massal membersihkan pantai dan lingkungan.

“Saya di Korea ketemu menteri-menteri jenderal-jenderal. Bicaranya apa adanya, dia ngomong ke saya. Dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. [Pak Presiden, saya baru berkunjung dari Bali. Bali kini sangat kotor dan tak lagi indah]. Saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,” katanya.

Orang nomor satu di Indonesia itu bahkan menegaskan kesiapan melibatkan TNI, Polri, BUMN, hingga kementerian dan lembaga untuk rutin melakukan kegiatan bersih-bersih.

“Semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita. Ini halaman kita. Ayo kita bersihkan, rame-rame, korfe. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah. Dandim, saya perintahkan kau,” ucapnya.

Sebagai langkah strategis, Prabowo turut menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Gerakan ini menekankan keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk melalui kegiatan kerja bakti singkat setiap pagi. Selain itu, Presiden juga meminta penertiban baliho, spanduk, dan iklan yang dinilai berlebihan dan merusak keindahan kota serta destinasi wisata.

Prabowo menegaskan bahwa kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan prasyarat utama untuk membangun pariwisata dan kesejahteraan rakyat.

“Bagaimana kita mau menjual pariwisata kalau lingkungan kita jorok dan kotor,” tegasnya.

Dia menutup arahannya dengan menekankan bahwa perang terhadap sampah adalah tanggung jawab bersama demi masa depan Indonesia yang lebih layak, indah, dan membanggakan.

“Kalau saya bicara Indonesia harus ASRI boleh kan?” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah tantangan arus modal energi global yang masih menyisakan problem besar, peran China sebagai penyandang dana dan teknologi mulai mengisi celah strategis, terutama di negara seperti Indonesia.

Laporan terbaru Badan Energi Internasional (IEA) mengungkap bahwa meski investasi energi global telah menembus US$3,3 triliun pada 2025, sebagian besar masih terkonsentrasi di negara maju.

Dalam laporan bertajuk Pembiayaan Energi China di Negara-Negara Berkembang dan Ekonomi Berkembang, menunjukkan ekonomi pasar berkembang dan berkembang (EMDE) di luar China hanya menarik 18% dari total investasi energi bersih dunia. Padahal, negara berkembang adalah rumah bagi dua pertiga populasi global dan masa depan permintaan energi.

Dalam peta ketimpangan ini, China muncul bukan hanya sebagai raksasa konsumsi domestik, tetapi juga sebagai pemain kunci dalam mendanai transisi energi di negara-negara Global Selatan.

Sejak 2015, lembaga-lembaga resmi China rata-rata menyuntikkan lebih dari US$55 miliar per tahun untuk proyek-proyek energi di negara berkembang, setara dengan 8% dari total investasi energi bersih yang tercatat di kawasan tersebut.

IEA memaparkan, pola kontribusi China sedang mengalami transformasi signifikan. Jika sebelumnya didominasi oleh pinjaman lunak dari bank pemerintah, beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran menuju model yang lebih kompleks dan berorientasi pasar.

“Pinjaman dari bank pemerintah China untuk proyek luar negeri memang menyusut dan kini hampir seluruhnya fokus pada teknologi bersih. Namun, posisi mereka mulai diisi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank komersial milik negara, dan lembaga kredit ekspor,” tulis laporan IEA, dikutip Kamis (8/1/2026).

Perbankan tersebut kini lebih aktif melalui investasi ekuitas langsung dan pemberian jaminan, menandai peralihan menuju model internasional yang lebih kompetitif, meski tetap terarah oleh negara.

Perubahan ini bukan bentuk penarikan diri, melainkan adaptasi terhadap kondisi global baru. Bagi negara penerima seperti Indonesia, model ini menawarkan peluang berupa pembagian risiko yang lebih baik dan partisipasi kepemilikan, tetapi juga tantangan terkait berkurangnya akses ke pembiayaan lunak jangka panjang.

Dari banyak proyek yang didanai, Indonesia bisa dikatakan sebagai miniatur dari pola kerja dan evolusi model investasi energi hijau China. Fokusnya tidak lagi sekadar pada proyek infrastruktur energi raksasa, tetapi juga pada solusi terintegrasi yang menjawab masalah lokal.

Proyek Waste to Energy (WtE)

Salah satunya, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Palembang senilai US$300 juta menjadi contoh textbook. Proyek yang dipelopori BUMN China, Zheneng Jinjiang Environment, dirancang sebagai Kemitraan Pemerintah-Swasta dengan konsesi 30 tahun.

IEA memandang, investasi Zheneng di proyek Waste to Energy memiliki keunikan tersendiri, terutama pada struktur pembiayaan yang cermat dalam memitigasi risiko. Misalnya sumber pendapatan berasal dari tarif listrik (feed-in tariff) yang dibeli PLN akan berbentuk dolar AS dan biaya olah sampah dari Pemkot Palembang dalam Rupiah.

Selain itu, terkait sindikasi bank antara DBS dan BNI yang menyediakan pinjaman dalam dolar AS dan Rupiah. Hal ini dianggap mencerminkan dan melindungi proyek dari risiko nilai tukar.

“Proyek ini menunjukkan bagaimana kombinasi pinjaman bank komersial berjangka panjang dengan mitigasi risiko berbasis Sinosure dapat menghasilkan struktur KPS yang bankable di pasar yang belum berpengalaman dengan aset PLTSa skala besar,” jelas analis IEA.

Tidak hanya di Palembang, diketahui Zheneng juga mengincar investasi serupa di lokasi lain. Mengutip Antara, Pemkab Jepara akan bermitra dengan Zheneng untuk mengatasi masalah sampah di wilayah tersebut. Targetnya, kolaborasi ini dimulai pada 2026 untuk mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Targetnya, kolaborasi ini dimulai pada 2026 untuk mengurangi jumlah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang sebelumnya hanya berupa tumpukan sampah,” kata Bupati Jepara, Witiarso Utomo, setelah menerima kunjungan investor pengelola sampah, Zheneng Jinjiang Environment, mengutip Antara.

Saat ini, pemerintah memang sedang mendorong proyek WtE di sejumlah daerah. Untuk itu, pendekatan para calon investor kepada pemerintah daerah diharapkan menjadi pintu masuk menuju investasi proyek PSEL tersebut.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan perkembangan proyek PLTSa dalam Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Dia menyebutkan bahwa proses pada tahap pertama telah berjalan dan saat ini pemerintah menunggu masuknya penawaran (bidding) dari para peserta.

Hal tersebut disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

“Ini kan batch pertama sudah berjalan. Kita nunggu mereka masukin bidding pada tanggal 7 Januari. Kita umumkan lagi batch kedua,” kata Rosan.

Implikasi Strategis

IEA memandang, kehadiran China mengisi kekosongan pembiayaan yang sering tidak bisa dipenuhi oleh institusi keuangan Barat atau multilateral, yang dinilai lebih risk-averse.

Pendekatan terintegrasi China, mulai dari investasi, kontraktor EPC, pasokan peralatan, hingga asuransi kredit, mengurangi tantangan koordinasi dan mempercepat realisasi proyek.

“Model terintegrasi ini memungkinkan proyek-proyek kompleks dan perdana di suatu wilayah, seperti PLTSa Palembang, untuk bergerak dari perencanaan hingga penutupan finansial,” tulis IEA.

Namun, IEA menyarankan Indonesia perlu memiliki strategi yang cermat. Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang didanai China selaras dengan peta jalan energi bersih nasional, memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi lokal, dan memenuhi standar lingkungan serta tata kelola yang transparan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerima CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, di kediaman pribadi Kepala Negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Ahad (4/1/2026) sore.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sebagaimana dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Ahad, mengatakan dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal, termasuk perkembangan proyek hilirisasi yang dijalankan Danantara dengan nilai investasi mencapai Rp100 triliun.

"Dalam pertemuan tersebut dibahas tiga poin, yakni, pertama, perkembangan 5 titik proyek hilirisasi oleh Danantara yang akan melakukan groundbreaking diawal bulan depan," kata Teddy saat dikonfirmasi ANTARA.

Seskab Teddy menuturkan program hilirisasi tersebut direncanakan berlangsung di beberapa provinsi di Indonesia dengan nilai investasi mencapai sekitar 6 miliar dolar AS atau setara Rp100 triliun, yang diarahkan untuk mendukung penguatan struktur industri nasional.

Selain proyek hilirisasi, kata dia, pertemuan itu juga membahas perkembangan proyek waste to energy yang berfokus pada penertiban pengelolaan sampah, sehingga volume sampah terbuka dapat berkurang sekaligus memberikan manfaat dari sisi ekonomi.

"Perkembangan Projects Waste to Energy (Penertiban Pengelolaan Sampah) sehingga volume sampah terbuka tidak hanya berkurang namun akan sangat bermanfaat dari segi ekonomi," ujar Seskab Teddy.

Aspek paling penting lainnya bagi investor adalah kepastian regulasi dari proyek itu sendiri.

Jakarta (ANTARA) - Senior Director of Investment Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Sunata Tjiterosampurno menyoroti tiga kepastian penting bagi investor yang tertarik untuk masuk ke dalam proyek Waste-to-Energy (WTE).

“Kalau dikategorikan, yang penting ada tiga. Pertama adalah kepastian cashflow (arus kas), di mana itu bukan hanya hitung-hitungan di atas kertas, tapi berdasarkan operation and execution,” kata Sunata dalam diskusi panel Balairung Dialogue 2025 secara hibrida di Jakarta, Selasa.

Menurut Sunata, kepastian arus kas datang dari kepastian volume sampah yang harus diantar (deliver) oleh masing-masing kota ke tempat pemrosesan, serta kepastian offtaker dari PLN yang juga bagian dari Danantara Indonesia.

“Lalu, ini akan menentukan bankablity dan sustainablility dari proyek itu. Semua proyek infrastruktur tersebut mesti sustain, termasuk (dari segi) finansialnya,” ujar dia.

Hal penting kedua bagi investor adalah alokasi dari risiko sesuai dengan peran masing-masing pemangku kepentingan guna memastikan proyek WTE berjalan dengan baik.

“Simpelnya adalah siapa yang paling pantas mengambil risiko itu dan apa tugas dan peran dari masing-masing pihak, agar semuanya jalan. Alokasi risiko harus tepat: apa yang diambil oleh financial investor, apa yang diambil oleh pemerintah, oleh bank, dan oleh dana publik. Itu mesti pas,” kata Sunata lagi.

Lebih lanjut, aspek paling penting lainnya bagi investor adalah kepastian regulasi dari proyek itu sendiri.

“Ini karena pembangunan infrastruktur adalah jangka panjang, kurang lebih 15-20 tahun. Butuh perhatian dari kepastian regulasi itu sendiri. Sehingga (dampaknya) bukan hanya financial return, tapi juga economy impact,” kata Sunata.

Danantara Indonesia meluncurkan proyek WTE atau pembangunan stasiun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada akhir Oktober 2025.

Danantara bersama pemerintah menargetkan pembangunan 33 stasiun PSEL di seluruh wilayah Indonesia, dengan setiap lokasi berkapasitas 1.000 ton sampah per hari dan nilai investasi mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun.

Proyek WTE merupakan solusi jangka panjang, yang dapat menyatukan isu lingkungan, kesehatan dan energi, serta untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) Indonesia tahun 2060.

Danantara menargetkan program ini bisa mengurangi 80 persen gas rumah kaca nasional, dan setiap unit PSEL menghasilkan listrik hingga 15 megawatt (MW), hingga menghemat 90 persen penggunaan lahan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) dipastikan tidak terlibat dalam proyek waste to energy (WTE) yang tengah digarap oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa TOBA sejatinya telah menyampaikan keputusan untuk tidak ikut serta dalam proyek yang menyangkut WTE Danantara.

“TOBA tidak ikutan dan juga minggu lalu kalau saya tidak salah, teman-teman TOBA sudah mendeklarasikan tidak bakal ikut untuk proyek yang menyangkut WTE Danantara,” ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Sementara itu, dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, SVP Corporate Finance and Investor Relations TOBA Mirza Rinaldy Hippy menuturkan bahwa perseroan akan fokus menggarap bisnis WTE di pasar Asia Tenggara (ASEAN).

Menurutnya, bisnis pengolahan limbah di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi yang menarik, sehingga keterlibatan dalam proyek WTE yang dijalankan oleh Danantara Indonesia belum menjadi prioritas perseroan.

“Bisnis pengolahan limbah di pasar internasional Asia Tenggara memiliki potensi yang menarik sehingga keikutsertaan dalam proyek waste-to-energy yang dijalankan oleh Danantara tidak menjadi prioritas bagi TBS,” ucap Mirza.

Dia menambahkan bahwa TOBA kini tengah menjajaki peluang investasi dan akuisisi bisnis hijau di pasar regional, seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Danantara bersama dengan kementerian lain diketahui tengah menggarap proyek WTE guna menanggulangi persoalan sampah di Indonesia.

Mengacu data Kementerian Dalam Negeri, total ada 33 kabupaten/kota yang menjadi usulan lokasi prioritas untuk pembangunan proyek WTE. Untuk satu proyek, diestimasikan membutuhkan dana Rp2,5 hingga Rp3 triliun.

Managing Director Investment Danantara Investment Management Stefanus Ade Hadiwidjaja menjelaskan bahwa Danantara telah menuntaskan proses Daftar Penyedia Teknologi (DPT) batch pertama yang berisi 24 perusahaan global berpengalaman di sektor pengelolaan sampah menjadi energi.

“Batch 1 sudah keluar, ada 24 nama. Kami review dari seluruh dunia yang punya pengalaman baik di WTE, khususnya teknologi incinerator,” ujar Stefanus.

Dia menambahkan, dari 24 perusahaan tersebut, masing-masing diminta membentuk konsorsium dengan mitra lokal, baik swasta, BUMN, maupun BUMD untuk mengikuti tender serentak yang akan dimulai 6 November 2025.

Saat ini TBS sedang menjajaki peluang investasi dan akuisisi bisnis hijau di pasar regional, seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand

Jakarta (ANTARA) - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) memastikan untuk fokus memperluas peluang ekspansi ke pasar internasional utamanya di Asia Tenggara, dan tidak memprioritaskan untuk ikut proyek waste to energy (WTE) Danantara Indonesia.

Perseroan telah melakukan ekspansi bisnis ke pasar Asia Tenggara pada 2023 melalui akuisisi Asia Medical Enviro Services (AMES), dan terakhir akuisisi CORA Environment pada 2025, yang mana inisiasi bisnis waste management tersebut menunjukkan hasil nyata dan semakin menjanjikan.

“Kemajuan bisnis pengelolaan limbah ini menjadi sebuah advantage sekaligus peluang bagi TBS untuk membentuk platform pengolahan limbah regional di Asia Tenggara melalui ekspansi ke pasar internasional,” ujar SVP Corporate Finance and Investor Relations TOBA Mirza Rinaldy Hippy dalam Paparan Kinerja Kuartal III-2025 di Jakarta, Selasa.

Mirza mengatakan bisnis pengolahan limbah di pasar internasional Asia Tenggara memiliki potensi yang menarik, sehingga keikutsertaan dalam proyek waste to energy yang dijalankan oleh Danantara Indonesia tidak menjadi prioritas bagi perseroan.

“Saat ini TBS sedang menjajaki peluang investasi dan akuisisi bisnis hijau di pasar regional, seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand,” ujar Mirza.

Selain akuisisi, lanjutnya, perseroan juga aktif melakukan ekspansi organik melalui investasi belanja modal untuk penambahan kapasitas pengelolaan dan penambahan fasilitas daur ulang di Singapura.

“Aspirasi menjadi pemain global ini menegaskan transformasi bisnis kami untuk menjadi perusahaan yang sepenuhnya fokus pada bisnis hijau dan energi bersih yang berdampak dan berkelanjutan, sekaligus diharapkan dapat membawa nama Indonesia di kancah internasional di bidang energi terbarukan,” ujar Mirza.

TOBA menyiapkan anak usaha yaitu CORA Environment sebagai salah satu jangkar bisnis, setelah perseroan diproyeksikan meninggalkan sepenuhnya bisnis batu bara pada tahun 2030 mendatang.

Entitas ini sebelumnya bernama SembWaste dan Sembcorp Environment, yang diakuisisi TOBA pada awal tahun 2025.

Sembcorp Environment Pte Ltd merupakan perusahaan regional Asia Tenggara berbasis di Singapura, yang fokus pada bisnis ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah.

“Sebagai pemain di bisnis pengolahan limbah di tingkat regional, TOBA sejatinya paling siap mengembangkan bisnis waste to energy,” ujar Mirza.

Per September 2025, segmen pengelolaan limbah TBS menghasilkan pendapatan 111,92 juta dolar AS atau menyumbang sekitar 39 persen dari total pendapatan konsolidasi, serta 88 persen dari adjusted EBITDA

Dari aspek operasional, CORA Environment di Singapura dan Indonesia mengelola hampir 1 juta ton limbah per tahun dan melayani lebih dari 470 ribu pelanggan serta ribuan perusahaan.

Selain, CORA, Asia Medical Enviro Services (AMES) telah memproses lebih dari 3 ribu ton limbah rumah sakit di Singapura.

Sementara itu, ARAH Environmental telah mengelola lebih dari 6.000 ton limbah rumah sakit dan domestik di Indonesia. AMES dan ARAH merupakan anak usaha TOBA yang fokus pada pengolahan limbah rumah sakit.

“Keberhasilan dalam bisnis pengolahan limbah di Singapura dan Indonesia, membuat TBS untuk ancang-ancang ekspansi ke negara lain di regional, seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia,” ujar Mirza.

Dalam kesempatan ini, Analis Mirae Sekuritas Farras Farhan mengapresiasi keputusan TOBA yang memilih jalan sendiri dalam pengembangan proyek energi hijau berbasis limbah, kendati secara kapabilitas dan kapasitas layak mengikuti tender Danantara Indonesia.

“Ketidakikutsertaan TBS dalam tender proyek WTE Danantara merupakan bentuk kedisiplinan good governance yang dapat menganulir terbentuknya persepsi conflict of interest mengingat eks-wadirut sekarang menjabat CIO Danantara. Ini sesuatu yang positif karena menunjukkan keteladanan,’’ ujar Farras.

Farras menilai keputusan TBS Energy untuk tidak mengikuti tender Danantara Indonesia bukan berarti mengurangi minat perusahaan di sektor waste to energy, namun menunjukkan fokus strategis perseroan untuk memperkuat portofolio bisnis yang sudah matang.

“CORA Environment sudah melewati tahap pembentukan model bisnis dan integrasi teknologi pengelolaan limbah. Dengan rekam jejaknya yang berasal dari SembWaste dan Sembcorp Environment, CORA sudah punya pengalaman operasional regional. Jadi masuk akal bila TBS memilih fokus ekspansi ke negara-negara yang lebih siap secara regulasi dan infrastruktur,” ujar Farras.

Sebagaimana diketahui, Danantara Indonesia menyatakan terdapat lebih dari 107 perusahaan tertarik mengikuti tender proyek waste to energy dalam bentuk Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Pada tahap awal, Danantara Indonesia menyebutkan bahwa akan terdapat 10 PSEL di sepuluh kota di Indonesia, yang rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun 2025.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Euforia kehadiran Danantara di balik proyek waste to energy (WTE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sempat mendorong harga saham sejumlah emiten berportofolio pengolahan sampah melonjak.

Sejumlah emiten tersebut antara lain PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA), PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI), hingga PT Multi Hanna Kreasindo Tbk. (MHKI).

Rencananya, proyek PSEL akan dibangun di 33 lokasi prioritas. Kota Tangerang dan Tangerang Selatan di Provinsi Banten semula termasuk dalam daftar awal. Namun, regulasi terbaru yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto membatalkan kedua lokasi tersebut. Kabar ini langsung menekan harga saham-saham yang sebelumnya terdorong oleh sentimen proyek WTE Danantara di dua area ini.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pembatalan pembangunan proyek WTE di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan merupakan keputusan Presiden Prabowo sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

"Jadi perintah Perpres, pasalnya demikian, segala kegiatan yang belum dibangun dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018 itu diakhiri," katanya di Tangerang, dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

Sebagai gantinya, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk dua kota tersebut akan digabung ke dalam proyek PSEL yang dipusatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang.

"Danantara saat ini sedang melakukan kelas kualifikasi terhadap para developer, para pembangun, dengan tahapan-tahapan proses pengadaan barang dan jasanya. Jadi dalam waktu segera tentunya akan segera diputuskan pemenang dari pelaksanaan pembangunan PSEL untuk daerah aglomerasi Tangerang ini," jelas Hanif.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat 15 proyek PSEL di 12 daerah yang dibangun berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Di antaranya proyek PSEL Tangerang berkapasitas 40 megawatt (MW) yang dikerjakan PT Oligo Infra Swarna Nusantara, serta PSEL Tangerang Selatan berkapasitas 23 MW oleh PT Indoplas Energi Hijau—anak usaha PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA)—bekerja sama dengan China Tianying Inc. (CNTY).

Adapun Pasal 4 Perpres 109/2025 mengatur bahwa penyelenggaraan PSEL hanya dapat dilakukan di kota atau kabupaten yang memenuhi sejumlah kriteria. Antara lain, ketersediaan pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari selama masa operasional, alokasi APBD yang cukup untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah, ketersediaan lahan pembangunan, serta komitmen penyusunan peraturan daerah tentang retribusi kebersihan.

Dalam beleid tersebut juga diatur bahwa Danantara sebagai lembaga dana abadi atau sovereign wealth fund (SWF) Indonesia berwenang memilih badan usaha pengembang dan pengelola (BUPP) PSEL, baik melalui tender maupun penunjukan langsung.

Pemilihan BUPP PSEL dilakukan terhadap peserta yang memenuhi kriteria, di antaranya memiliki teknologi PSEL yang teruji dan termutakhir, kemampuan keuangan yang memadai, serta pengalaman dalam pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Dalam keadaan tertentu, pemilihan BUPP PSEL oleh Danantara dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung, seperti jika hanya ada satu peserta yang memenuhi syarat, lokasi berada dalam kondisi darurat sampah yang memerlukan penanganan segera, atau terdapat pengembang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Perpres 109/2025.

Dampaknya pada penutupan perdagangan Senin (27/10/2025), saham MHKI turun 4,10% ke Rp234, BIPI melemah 3,45% ke Rp84, TOBA turun 6,25% ke Rp975, dan OASA merosot paling dalam sebesar 14,73% ke Rp220.

Pada sesi pertama perdagangan Selasa (28/10/2025), sebagian saham mulai menguat. Harga saham MHKI naik 1,71% ke Rp238, BIPI menguat 1,19% ke Rp85, dan TOBA naik 2,56% ke Rp1.000. Sementara itu, saham OASA yang terdampak paling besar belum bergerak dari level Rp220.