Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan melelang enam proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada semester I/2026.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan timbulan sampah sekaligus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan, enam proyek tersebut diperkirakan mampu mengolah sekitar 7.000 ton sampah per hari dari sejumlah wilayah prioritas.

“Program ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang difokuskan pada penanganan sampah di wilayah perkotaan dengan timbulan besar kurang lebih 1.000 ton per hari,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (22/4/2026).

Adapun enam proyek yang akan dilelang mencakup berbagai wilayah. Pertama, PSEL Lampung Raya dengan kapasitas 1.167 ton per hari yang melayani Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Kedua, PSEL Kabupaten Bekasi di TPA Burangkeng dengan kapasitas 1.500 ton per hari.

Selanjutnya, PSEL Medan Raya di TPA Terjun berkapasitas 1.700 ton per hari di Medan. Proyek lainnya adalah PSEL Semarang Raya di TPA Jatibarang dan PSEL Surabaya Raya, masing-masing berkapasitas 1.100 ton per hari di Semarang dan Surabaya.

Proyek keenam adalah PSEL Serang Raya di TPA Cilowong dengan kapasitas 1.161 ton per hari di Serang.

“Enam lokasi ini sudah siap untuk diproses lelang oleh Danantara,” imbuh Qodari.

Selain enam proyek tersebut, pemerintah melalui Danantara juga akan melelang proyek PSEL di sejumlah daerah lain, seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Palembang, Kota Makassar, dan Kota Tangerang Selatan.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten/kota hingga 2029. Proyek tersebut ditargetkan mampu mengolah hingga 33.000 ton sampah per hari, atau sekitar 23 persen dari total timbulan sampah nasional.

Untuk menarik minat investor, pemerintah menyiapkan berbagai insentif, mulai dari penetapan harga beli listrik sebesar USD 0,20 per kWh selama 30 tahun, percepatan izin lingkungan dari 12–24 bulan menjadi dua bulan, hingga pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan dalam negeri.

Qodari menegaskan, kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang dirancang untuk mempercepat implementasi proyek.

“Perpres Nomor 109 Tahun 2025 menghadirkan sejumlah terobosan signifikan untuk mengatasi kebuntuan regulasi serta mempercepat implementasi program PSEL di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memulai pembangunan (groundbreaking) lima proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah wilayah pada Juni 2026. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari sekaligus mendukung transisi energi bersih nasional.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa lima proyek tersebut akan berlokasi di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar, dan Bandung.

Menurutnya, proyek di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, dan Denpasar Raya merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, sementara proyek di Bandung Raya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

“Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (22/4/2026).

Ia merinci, PSEL Denpasar Raya dirancang mampu mengelola 1.200 ton sampah per hari dan melayani Kota Denpasar serta Kabupaten Badung. PSEL Kota Bekasi ditargetkan mengolah 1.400 ton per hari, sementara PSEL Bogor Raya berkapasitas 1.500 ton per hari.

Untuk wilayah Yogyakarta Raya, kapasitas pengolahan diproyeksikan mencapai 1.000 ton per hari, melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Proyek ini diketahui telah memasuki tahap lelang sejak awal April lalu.

Adapun PSEL Bandung Raya menjadi proyek dengan kapasitas terbesar, yakni antara 1.853 hingga 2.131 ton per hari, yang akan melayani enam daerah, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Selain itu, pemerintah juga mencatat perkembangan proyek serupa di Palembang yang kini telah mencapai 74 persen konstruksi dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.

Qodari menegaskan, pembangunan proyek-proyek ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten/kota hingga 2029. Secara keseluruhan, kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai 33.000 ton sampah per hari, atau sekitar 23 persen dari total timbulan sampah nasional.

Ia menambahkan, langkah ini tidak hanya untuk mengatasi persoalan sampah nasional yang saat ini mencapai sekitar 141.296 ton per hari, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menuju energi baru terbarukan.

“Ini menegaskan komitmen pemerintah melalui PSEL sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus langkah menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga wilayah aglomerasi yang mencakup Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya mempercepat realisasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL. Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan nasional dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan terintegrasi.

“Penandatanganan PKS ini adalah langkah nyata. Kita tidak lagi berbicara perencanaan, tetapi sudah masuk pada tahap memastikan implementasi berjalan, khususnya dalam menjamin suplai sampah minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025,” kata Hanif, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/4/2026).

Adapun cakupan kerja sama meliputi PSEL Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, PSEL Bogor Raya yang mencakup Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, serta PSEL Denpasar Raya yang melibatkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai satu kesatuan aglomerasi dalam penyediaan pasokan sampah.

PKS menjadi instrumen utama untuk memastikan kepastian pasokan sampah sebagai bahan baku, sekaligus mengatur komitmen kerja sama antardaerah dalam satu kawasan aglomerasi dan BUPP agar kebutuhan operasional waste to energy dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan bahwa percepatan ini akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya.

“Pada hari ini kita lakukan tiga. Untuk ke depan, akan segera dilakukan pada 12 aglomerasi lainnya, yang tidak akan lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan agar semua bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Pembangunan fasilitas waste to energy rencananya menjangkau 31 aglomerasi yang mencakup 86 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Percepatan melalui penandatanganan PKS menjadi langkah krusial untuk memastikan proyek-proyek yang telah selesai lelang dapat segera direalisasikan.

Selain itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian aspek teknis lainnya, seperti kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung, agar tahapan konstruksi dapat berjalan sesuai target. Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan dokumen kesiapan pemerintah daerah kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus memperlihatkan langkah percepatan pembangunan PSEL di berbagai wilayah.

Ke depan, penandatanganan PKS serupa akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya, sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memastikan seluruh proyek PSEL segera masuk tahap implementasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan proyek pembangunan fasilitas waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di wilayah Bekasi Raya bakal mulai bergulir pada Maret 2026.

"Kami menyongsong waste to energy sebagaimana dimintakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk Bekasi Raya. Meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Groundbreaking akan dilakukan Maret ini juga," katanya di Cikarang, Senin (2/3/2026), dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan PSEL merupakan salah satu upaya yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah, khususnya di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara itu.

Dia mengatakan perencanaan pembangunan PSEL di Bekasi Raya telah melalui hasil koordinasi bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus pimpinan Danantara, Rosan Roeslani.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proses pembangunan fasilitas waste to energy membutuhkan waktu 2,5 hingga 3 tahun hingga dapat beroperasi secara penuh. Selama masa tersebut, penanganan sampah harus tetap dilakukan secara maksimal.

"Selama masa transisi itu masih diperlukan kerja keras kita semua untuk menangani sampah, tidak terkecuali yang ada di sini. Penanganan sampah di hulu harus sama seperti kabupaten dan kota lain," ujarnya.

Dia menekankan persoalan sampah bukan semata tanggung jawab kepala daerah, tetapi memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat termasuk unsur TNI-Polri maupun forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda.

Dirinya juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Penegakan tindak pidana ringan perlu diterapkan bagi pelanggar aturan pengelolaan sampah.

"Bahwa sejatinya sampah ini bukan tanggung jawab Bupati. Tetapi masing-masing kita, masyarakat tidak berarti membayar distribusi terus sampah bisa dibuang seenaknya gini. Kami minta Pak Bupati menindak pidana ringan. Kalau nggak, ini nggak akan selesai. Jadi sampah yang cukup besar di Bekasi ini perlu keterlibatan kita semua," katanya.

Hanif juga turut menyoroti kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Burangkeng di Kabupaten Bekasi yang telah mengalami kelebihan kapasitas. Penanganan darurat dan strategi komprehensif dari pemerintah daerah pun dinilai sangat mendesak.

"Saya yakin Pak Bupati memiliki strategi yang komprehensif untuk menangani ini. Mudah-mudahan di bawah pembinaan Pak Bupati hari ini kita bisa tuntaskan masalah sampah dengan step by step. Tentu membutuhkan dukungan dari para Forkopimda," kata dia.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyetujui alokasi anggaran Rp81,6 miliar yang diajukan pemerintah daerah setempat untuk mendukung program pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy yang dicanangkan pemerintah pusat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.

"Pada prinsipnya kita mendukung penuh pembangunan PSEL di TPA Burangkeng. Apalagi itu kan program pemerintah pusat untuk menjawab persoalan sampah yang sudah crowded di Kabupaten Bekasi," kata anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi Saiful Islam di Cikarang, Jumat.

Ia mengatakan persetujuan alokasi pembiayaan dimaksud berdasarkan hasil kesepakatan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi dalam forum pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.

Saiful menjelaskan pendanaan senilai Rp81,6 miliar tersebut diperuntukkan biaya pembebasan lahan yang ditaksir mencapai Rp65 miliar dan biaya pematangan lahan Rp16,6 miliar.

"Jadi, kemarin Pak Bupati melalui Ibu Sekda meminta teman-teman Badan Anggaran DPRD supaya disiapkan anggarannya. Alhamdulillah kita setujui untuk pengadaan dan pematangan lahan," katanya.

Ia optimistis pembangunan proyek PSEL di TPA Burangkeng akan mampu menyelesaikan persoalan sampah di Kabupaten Bekasi yang selama ini tidak mampu dituntaskan.

"Karena dari laporan yang kami terima, kalau sudah berjalan itu sehari bisa lebih dari 3.000 ton sampah yang bisa diubah menjadi energi listrik. Makanya ketika ada penawaran dari (pemerintah) pusat, kami langsung gerak cepat untuk menyiapkan anggaran," katanya.

Saiful berharap anggaran yang telah dialokasikan itu menjadi solusi untuk merealisasikan salah satu program strategis nasional tersebut, mengingat persoalan lahan tambahan menjadi kendala utama bagi mayoritas pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bekasi.

"Karena memang selain persoalan administrasi, ada persyaratan lain yang juga harus disiapkan pemerintah daerah, salah satunya lahan tambahan dengan luas minimal lima hektare," ucapnya.

Pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan sinyal untuk merealisasikan pembangunan proyek PSEL di Kabupaten Bekasi. Persyaratan administrasi juga telah diserahkan pemerintah daerah, tinggal menyisakan syarat penyediaan lahan tambahan.

"Kabupaten Bekasi sedang darurat sampah. Alhamdulillah secara teknis, Kabupaten Bekasi memenuhi syarat dan masuk program Presiden Prabowo, yaitu waste to energy," kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Menurut ia, penyediaan lahan seluas minimal lima hektare menjadi syarat utama yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar rencana pembangunan proyek PSEL ini tetap berjalan.

"Kami sedang menyiapkan alokasi tanah yang menjadi syarat utama. Insyaallah kami fokus untuk memenuhi kekurangan tersebut. Kalau untuk yang lain secara teknis dan administrasi sudah terpenuhi," katanya.

Ade menargetkan persyaratan tersebut dapat diselesaikan paling lambat Desember 2025. Dengan demikian, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bisa segera mengucurkan dana untuk pembangunan PSEL pada Januari 2026.

"Ini indikator (persyaratan) dari pusat bahwa kami juga menyanggupi karena ini untuk kepentingan Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan Januari kita sudah melakukan program pengelolaan sampah menjadi listrik," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025