Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tumpukan sampah yang selama ini menjadi momok pengelolaan lingkungan di Kalimantan Timur kini berpotensi bertransformasi menjadi sumber energi terbarukan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bakal mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di dua kawasan sekaligus, yaitu Samarinda Raya dan Balikpapan Raya sebagai bagian dari kolaborasi lintas institusi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Joko Istanto menyatakan percepatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari sinergi antara berbagai pihak yang telah terjalin sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, kawasan Samarinda Raya akan mencakup wilayah Kota Samarinda dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara kawasan Balikpapan Raya mencakup Kota Balikpapan beserta wilayah IKN.

"Pengembangan PSEL akan dibagi ke dalam dua kawasan utama, yakni Samarinda Raya dan Balikpapan Raya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Dia menambahkan pembagian kawasan bukan sekadar administratif. Untuk Balikpapan Raya, pasokan sampah akan datang dari Kota Balikpapan, kawasan IKN, dan sebagian wilayah Kukar.

Sejumlah kecamatan yang kini masuk dalam administrasi IKN, seperti Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa akan menyalurkan sampahnya ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Manggar, Balikpapan.

Adapun kawasan Samarinda Raya akan menerima aliran sampah dari Kota Samarinda serta kecamatan-kecamatan di Kukar seperti Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, dan Sanga-Sanga.

Joko menyebutkan kapasitas pengolahan masing-masing kawasan ditargetkan mencapai 650 ton per hari pada tahap awal, dengan harapan jangka panjang menembus angka 1 juta ton per hari.

Tahap Lelang di Depan Mata

Joko mengemukakan proses pembangunan PSEL saat ini masih berada pada fase peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Peninjauan itu difokuskan untuk menilai kesiapan lokasi di tempat pemrosesan akhir (TPS) Samarinda dan TPS Manggar Balikpapan sebagai pusat pengembangan masing-masing kawasan.

Joko optimistis proses lelang bisa segera dimulai melalui mekanisme Danantara untuk menentukan pihak pelaksana.

"Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi prosesnya bisa masuk tahap lelang melalui Danantara untuk menentukan pihak pelaksana. Mudah-mudahan satu sampai tiga tahun ke depan sudah mulai beroperasi," katanya.

Dia menuturkan kehadiran PSEL diharapkan mengubah stigma sampah dari sekadar beban lingkungan menjadi komoditas energi yang bernilai ekonomi.

"Sampah kita sekarang bukan lagi menjadi beban, tetapi sumber energi. Ini adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik baru terbarukan dari sampah," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) didesak untuk segera mengambil tindakan konkret dan tegas dalam mengeksekusi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Langkah tersebut guna mengakhiri kebuntuan birokrasi yang selama ini menyandera salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.

Desakan ini merujuk pada hasil kesepakatan sidang debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada awal Mei lalu.

Di mana dalam pertemuan tersebut, diputuskan bahwa proyek waste to energy ini harus tetap berjalan di lokasi awal, yakni di Kecamatan Tamalanrea, dengan memanfaatkan lahan yang telah disiapkan oleh pihak investor.

Pakar Ketahanan Energi sekaligus Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menegaskan bahwa Wali Kota Makassar tidak memiliki alasan lagi untuk menunda-nunda realisasi fisik proyek ramah lingkungan ini.

Menurutnya, keputusan Kementerian Keuangan untuk melanjutkan proyek menggunakan skema Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 sudah sangat tepat, lantaran membebaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar dari beban pengadaan lahan baru.

"Saat sidang tersebut, Wali Kota Makassar pun sudah menyatakan persetujuan dan menyanggupi di depan Menkeu. Apalagi, percepatan pembangunan PSEL Makassar ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penanganan sampah perkotaan berbasis energi segera tuntas tanpa hambatan ego sektoral," ujar Ali di Makassar, Senin (18/5/2026).

Sebelumnya, arah kebijakan proyek ini sempat memicu ketidakpastian setelah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan rencana untuk melakukan tender ulang dan memindahkan lokasi pembangunan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.

Namun, pemerintah pusat secara resmi telah membatalkan wacana tender ulang tersebut guna menghindari potensi kemunduran jadwal konstruksi yang lebih lama. Lokasi proyek pun dipastikan mengikat pada penetapan semula di Tamalanrea.

Ali menambahkan, sikap sigap dari Pemkot Makassar saat ini sangat dinantikan demi menjaga kredibilitas iklim investasi di mata investor asing yang menanamkan modalnya di sektor infrastruktur kelistrikan berbasis lingkungan ini.

Kemudian, terkait dengan adanya aksi demonstrasi sebagian masyarakat yang menolak penempatan proyek di Tamalanrea, Ali menilai kekhawatiran publik terkait dampak lingkungan, seperti polusi bau, relatif tidak berdasar.

Dia menjamin teknologi PSEL yang diadopsi merupakan teknologi mutakhir yang juga diterapkan di negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang.

Kendati demikian, Ali meminta Pemkot Makassar untuk cermat dan melakukan investigasi mendalam terhadap gerakan penolakan tersebut, guna memastikan apakah aksi tersebut murni aspirasi warga atau ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.

"Jangan sampai ada pihak luar yang sengaja memanfaatkan ruang demokrasi demi agenda pribadi yang justru merugikan kepentingan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan," tegas Ali.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara bersama enam pemerintah daerah menandatangani kerja sama percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Enam daerah tersebut meliputi Lampung Raya, Serang Raya, Semarang Raya, Medan Raya, Bogor Raya 2, serta Kabupaten Bekasi yang disebut sebagai aglomerasi gabungan.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan PSEL diprioritaskan pada wilayah yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari atau telah masuk kategori darurat.

"Darurat itu yang tadi, yang dikatakan tanda tangan ini, yang di atas 1.000 ton, seperti Bantargebang dan lain-lain yang tingginya sudah hampir gedung 15-16 lantai. Itu yang harus dipercepat menjadi energi yang bersih, listrik," katanya kepada awak media.

Dia menjelaskan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik telah teruji dan diklaim tidak menimbulkan bau maupun zat beracun sehingga dinilai aman bagi lingkungan.

Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten dan kota sebagai bagian dari upaya penanganan masalah sampah di berbagai daerah. Sementara itu, daerah dengan volume sampah di bawah 1.000 ton per hari akan diatur melalui regulasi tersendiri.

"Untuk membuat Indonesia bersih dan asri. Asri itu aman, sehat, resik, indah. Yang terus disampaikan kepada Presiden. Khususnya di perkotaan dalam 3 tahun ke depan. Jadi separuh akan selesai di 2027. Separuh lagi di Mei 2028," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan proyek tersebut menjadi salah satu proyek besar, terutama dari sisi pendanaan.

Dia menyebut nilai penggalangan dana proyek tersebut mencapai US$5 miliar, yang menunjukkan skala investasi yang signifikan.

"Secara fundraising juga ini 5 miliar dolar, Pak, jumlahnya. Jadi enggak kecil. Kami perlu support dari semua, termasuk juga dari masyarakat, karena ini merupakan krisis sampah," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lebih dulu menandatangani kerja sama pembangunan PSEL dengan Danantara pada Senin (4/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memperkirakan nilai investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta mencapai sekitar US$1 miliar, seiring rencana kapasitas pengolahan hingga 8.000 ton per hari.

Rosan menyebut kebutuhan investasi pembangunan fasilitas tersebut berkisar Rp2 triliun untuk setiap kapasitas 1.000 ton sampah per hari.

“Kalau saya bicara 8.000 ton per hari, investasinya kurang lebih US$1 billion, (1 miliar dolar AS),” kata Rosan dikutip dari Antara, Senin (4/5/2026).

Ia menambahkan, proyek PSEL di Jakarta ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2028.

Menurutnya, kapasitas fasilitas yang dibangun berpotensi ditingkatkan hingga di atas 8.000 ton per hari guna mengolah timbunan sampah lama di TPST Bantargebang.

“Mungkin kita akan membangunnya bisa jadi lebih dari 8.000 ton (per hari). Kenapa? Untuk bisa mengambil sampah lama. Harapannya Bantargebang bisa bersih. Jadi, bisa saja kapasitasnya 10.000 sampai 12.000 ton (ton per hari) supaya sampah lama itu bisa terambil” jelasnya.

Rosan menambahkan, teknologi yang digunakan memungkinkan pengolahan sampah tanpa perlu pemilahan awal. Seluruh jenis sampah, termasuk sampah lama, dapat langsung diolah.

"Kalau dari teknologi yang kita sudah terapkan, ini tidak perlu dipisahkan. Jadi bisa langsung gitu. Karena kita juga melihat environment-nya, kemudian masalah bau, masalah lahan, kita juga sangat memperhatikan itu semua," kata Rosan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas PSEL pada Senin (4/5/2026).

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan percepatan pengolahan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Melalui beleid tersebut, percepatan proyek dilakukan lewat penyederhanaan prosedur serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

Danantara berperan sebagai mitra strategis dalam menyiapkan proyek, termasuk skema pembiayaan serta proses pemilihan badan usaha pengembang dan pengelola (BUPP).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta mengusulkan dua lokasi pembangunan PSEL, yakni Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan persoalan sampah di Jakarta sudah berada pada kondisi darurat dan membutuhkan penanganan cepat serta terintegrasi.

“Timbunan sampah Jakarta mencapai 9.000 ton per hari. Saat ini 87% masih bergantung pada open dumping, seperti Bantargebang yang sudah jauh melebihi kapasitas. Jika diukur, ketinggian sampahnya setara gedung 16–17 lantai,” ujarnya.

Ia menegaskan penandatanganan MoU menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah di ibu kota.

Zulkifli juga optimistis permasalahan tersebut mulai teratasi dalam dua tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga wilayah aglomerasi yang mencakup Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya mempercepat realisasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL. Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan nasional dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan terintegrasi.

“Penandatanganan PKS ini adalah langkah nyata. Kita tidak lagi berbicara perencanaan, tetapi sudah masuk pada tahap memastikan implementasi berjalan, khususnya dalam menjamin suplai sampah minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025,” kata Hanif, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/4/2026).

Adapun cakupan kerja sama meliputi PSEL Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, PSEL Bogor Raya yang mencakup Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, serta PSEL Denpasar Raya yang melibatkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai satu kesatuan aglomerasi dalam penyediaan pasokan sampah.

PKS menjadi instrumen utama untuk memastikan kepastian pasokan sampah sebagai bahan baku, sekaligus mengatur komitmen kerja sama antardaerah dalam satu kawasan aglomerasi dan BUPP agar kebutuhan operasional waste to energy dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan bahwa percepatan ini akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya.

“Pada hari ini kita lakukan tiga. Untuk ke depan, akan segera dilakukan pada 12 aglomerasi lainnya, yang tidak akan lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan agar semua bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Pembangunan fasilitas waste to energy rencananya menjangkau 31 aglomerasi yang mencakup 86 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Percepatan melalui penandatanganan PKS menjadi langkah krusial untuk memastikan proyek-proyek yang telah selesai lelang dapat segera direalisasikan.

Selain itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian aspek teknis lainnya, seperti kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung, agar tahapan konstruksi dapat berjalan sesuai target. Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan dokumen kesiapan pemerintah daerah kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus memperlihatkan langkah percepatan pembangunan PSEL di berbagai wilayah.

Ke depan, penandatanganan PKS serupa akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya, sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memastikan seluruh proyek PSEL segera masuk tahap implementasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mempercepat 32 proyek fasilitas waste to energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Proyek ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu 7 pekan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan proyek tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan pemerintah kini menargetkan percepatan signifikan dibandingkan proyek serupa sebelumnya.

“Di atas perintah Bapak Presiden semua karena darurat harus dipercepat, ya sudah kita ini maraton ya. Dulu itu 11 tahun cuma dua [proyek]. Bank Dunia, tadi Pandu [Chief Investment OfficerDanantara] bilang itu 45 bulan. Kita 6 bulan sekarang, kita akan selesaikan 32 [proyek] itu dalam waktu 7 minggu [mulai pembangunan]. Semuanya ini waste to energy, iniincinerator,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai proyek pembangkit listrik tenaga sampah merupakan terobosan dengan pendekatan inovatif yang pada tahap awal ditargetkan mampu mengurai sekitar 25% sampah secara nasional.

Dia memperkirakan jika implementasi diperluas hingga beberapa gelombang, persoalan sampah di Indonesia dapat terselesaikan dalam waktu 2–3 tahun atau sekitar akhir masa jabatan pemerintahan saat ini. Untuk tahap awal, proyek akan dimulai di sejumlah daerah.

“Ini bertahap. Ini gelombang pertama enam. Tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Denpasar, Kabupaten Bekasi,” ucap Bima.

Bima menjelaskan proses pembangunan ditargetkan segera dimulai dalam 7 pekan, seiring kesiapan lahan, dengan catatan investor harus siap mengeksekusi proyek atau akan digantikan.

“Jadi harus mulai proses pembangunannya mulai. Kan ini baru lahannya siap, setelah itu mulai. Jadi investornya harus siap, kalau tidak diambil alih,” imbuhnya.

Adapun, fasilitas ditargetkan mulai beroperasi pada tahun depan. Meski demikian, dia mengakui kendala utama masih terkait ketersediaan lahan di sejumlah daerah sehingga wilayah yang belum siap akan masuk dalam gelombang berikutnya karena proses investasi membutuhkan tahapan pembebasan lahan.

“Sejauh ini yang bermasalah itu lahannya. Makanya yang belum itu gelombang berikutnya. Kan tidak semua pemda punya lahan, ada yang investasi. Investasi kan harus ada proses pembebasan dan lain-lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Bekasi telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan pemenang tender untuk pengelolaan WtE atau pembangkit listrik tenaga sampah.

Pada tahap awal, proyek ini baru mencakup tiga daerah di Jawa Barat. Adapun, operasional pembangkit akan dilakukan setelah proses pembangunan rampung, dengan harapan pengerjaan dapat berlangsung cepat sesuai target percepatan yang dicanangkan.

“Nanti kalau sudah selesai, kan beroperasinya kalau pembangunannya sudah selesai, mudah-mudahan cepat ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan telah menetapkan cakupan geografis untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang melibatkan lima kota dan kabupaten sekaligus.

Penandatanganan perjanjian kerja sama di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah resmi memetakan dua klaster operasional, yaitu aglomerasi Balikpapan-Samarinda di Kaltim, dan klaster Banjarmasin di Kalsel yang akan menyedot pasokan dari dua kabupaten pendukung.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud memperinci bahwa cakupan wilayah di provinsinya terbagi dalam dua segmen strategis.

Aglomerasi Balikpapan Raya mencakup zona pesisir mulai dari Muara Jawa, Samboja Barat, hingga Samboja yang berfungsi sebagai koridor penghubung dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sedangkan di Samarinda Raya, pengelolaan akan melibatkan wilayah Kutai Kartanegara seperti Marangkayu, Muara Badak, dan Anggana.

"Dengan PSEL ini, kami harapkan persoalan sampah di Kaltim bisa tertangani sekaligus memberi nilai tambah berupa energi listrik," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (13/4/2026).

Skema serupa diterapkan di Kalimantan Selatan, di mana Banjarmasin sebagai titik sentral yang dikelilingi dua kabupaten satelit sebagai pemasok sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Rahmat Prapto Udoyo mengungkapkan, pemilihan lokasi bukan sekadar pertimbangan volume limbah, melainkan kalkulasi cermat terhadap ambang batas operasional teknologi konversi.

"Banjarmasin menjadi titik rencana pembangunan karena produksi sampahnya tinggi. Teknologi PSEL sendiri memerlukan pasokan minimal sekitar 700 ton sampah per hari agar dapat berjalan optimal secara teknis dan ekonomis," jelasnya.

Rahmat mengakui bahwa tahapan perencanaan masih panjang, termasuk penyusunan detail engineering design (DED) dan skema pembagian tanggung jawab pengangkutan antarpemda.

Menurutnya, kerja sama dengan PLN Persero sebagai pembeli energi listrik juga masih dalam tahap finalisasi teknis.

"Penandatanganan kerja sama yang dilakukan hari ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan siap dan berkomitmen untuk mendukung program ini. Masih panjang tahapannya, termasuk penentuan teknologi yang akan digunakan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan pendekatan multi-wilayah ini dimaksudkan untuk memastikan kontinuitas pasokan bahan bakar sampah, sekaligus menekan biaya logistik pengangkutan yang selama ini menjadi hambatan proyek sejenis di

Proyek ini ditargetkan berkontribusi terhadap pencapaian target nasional penanganan sampah sebesar 63,41% pada 2026.

Namun, dengan estimasi waktu pembangunan hingga operasional mencapai tiga tahun, realisasi kontribusi nyata baru dapat dirasakan paling cepat pada 2029.

Selama masa transisi tersebut, Hanif menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk tidak mengendurkan regulasi pengelolaan sampah konvensional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

"Selama masa itu, pemerintah daerah wajib mengoptimalkan pengelolaan sampah sesuai amanat undang-undang. Ini bukan alasan untuk abai terhadap kewajiban dasar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan segera mengumumkan perusahaan pemenang tender proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WtE) tahap pertama di empat kota yakni Denpasar, Bekasi, Bogor, dan Yogyakarta.

“Pemenang adalah yang [kriterianya] sesuai dengan Perpres itu (Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025) yang memiliki kemampuan teknikal yang sangat baik, kemampuan finansial dan ekonomi yang sangat baik, dan juga risiko yang bisa termanage dengan baik," kata Direktur Investasi PT Danantara Investment Management Fadli Rahman di Jakarta, Kamis (26/2/2026), dikutip dari Antara.

Fadli mengatakan, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani akan mengumumkan pemenang proyek WtE di empat kota pada Maret 2026.

WtE merupakan program nasional yang dirancang untuk mengolah sampah kota menjadi energi listrik. Proyek ini ditujukan sebagai solusi dari kedaruratan sampah sekaligus upaya mendukung ketahanan energi nasional.

"Sebanyak 24 perusahaan internasional dari China, Prancis, Jepang, telah mengikuti seleksi dan mengikuti tender proyek WtE. Perusahaan internasional itu adalah 20 perusahaan dari China, 3 dari Jepang, dan satu dari Prancis," katanya.

Di setiap lokasi WtE, akan dipilih satu perusahaan. Perusahaan tersebut akan membentuk konsorsium dengan perusahaan domestik dan juga akan menggandeng mitra lokal untuk mengembangkan proyek WtE.

Beberapa kriteria yang menjadi syarat agar perusahaan itu memenangi lelang adalah antara lain latar belakang (background) perusahaan, kemampuan teknis, aspek-aspek dalam proposal seperti peralatan (equipment), operasional, kualitas desain, kualitas pembangunan, penilaian dampak aspek lingkungan, dampak sosial, dampak ekonomi, kemampuan finansial, hingga mitra lokal.

Kriteria yang memiliki bobot paling besar dalam penilaian adalah teknologi WtE, baik dari sisi desain maupun eksekusi teknologinya. Hal itu, kata Fadli karena Indonesia belum memiliki teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Karena itu, kata Fadli, perusahaan pemenang tender diwajibkan melakukan transfer teknologi ke Indonesia, antara lain, yang akan dilakukan dengan program pelatihan tenaga kerja lokal.

"Tenaga kerja yang di-training itu juga akan dikirim belajar ke negara asal perusahaan itu," kata dia.

Selanjutnya, Danantara juga menilai dari risiko-risiko yang terlahir dari proposal perusahaan peserta lelang proyek WtE, baik itu secara korporasi, teknis, finansial, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk tahap pertama ini, kata Fadli kebutuhan investasi mencapai US$150 juta—170 juta di setiap lokasi untuk pembangunan proyek WtE, dengan skema pembiayaan 70% dari eksternal dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) dan 30% dari ekuitas Danantara. Dengan begitu, total kebutuhan investasi di empat kota mencapai sedikitnya US$600 juta.

Secara total, Danantara menargetkan untuk membangun proyek WtE ini di 33 lokasi di Indonesia. Setelah empat lokasi pertama, Danantara akan menggelar lelang untuk proyek WtE di 9 kota pada April 2025 atau setelah Lebaran 2026.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya mengemukakan Kementerian Lingkungan Hidup telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi dalam proses pembangunan PSEL yang rencananya dimulai Maret 2026.

“Selanjutnya menjadi tugas Danantara untuk membangunnya. Setelah dibangun baru ke kami kembali,” kata Hanif, Rabu (25/2/2026).

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto mengemukakan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy akan dimulai tahun ini di 34 daerah di tengah persoalan sampah yang mendesak untuk ditangani.

Dalam Taklimat Presiden pada agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas pada 2028, bahkan bisa terjadi lebih cepat apabila tidak segera diatasi.

Pembangunan fasilitas PSEL atau waste to energydiharapkan dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Prabowo pun meminta agar proses peletakan batu pertama dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, dengan target operasional dalam waktu dua tahun.

Total investasi untuk proyek PSEL diperkirakan mencapai hampir US$3,5 miliar. Prabowo juga menilai sejumlah kabupaten telah mulai melakukan improvisasi dalam pengelolaan sampah, dan pemerintah pusat akan mempelajari serta mendorong pertukaran pengalaman antardaerah.

“Tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Ini saya minta ground breaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi. Ini investasi cukup besar. Totalnya itu hampir US$3,5 miliar dolar Untuk 34 titik itu,” tuturnya.

Prabowo pun menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa dilakukan dengan saling menyalahkan, melainkan harus melalui kerja nyata dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia menyatakan, bila diperlukan demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat akan memimpin langsung. Menurutnya, persoalan sampah juga berkaitan erat dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan sosial, termasuk melalui sektor pariwisata yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja paling cepat dan luas.

Dalam konteks pariwisata, Prabowo menyoroti kondisi kebersihan Bali yang dinilainya memprihatinkan, khususnya pada akhir 2025.

Dia mengungkapkan menerima masukan langsung dari pejabat asing yang menilai Bali kini kotor dan tidak seindah sebelumnya. Presiden pun meminta gubernur, bupati, hingga sekolah-sekolah untuk aktif menggerakkan kerja bakti massal membersihkan pantai dan lingkungan.

“Saya di Korea ketemu menteri-menteri jenderal-jenderal. Bicaranya apa adanya, dia ngomong ke saya. Dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. [Pak Presiden, saya baru berkunjung dari Bali. Bali kini sangat kotor dan tak lagi indah]. Saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,” katanya.

Orang nomor satu di Indonesia itu bahkan menegaskan kesiapan melibatkan TNI, Polri, BUMN, hingga kementerian dan lembaga untuk rutin melakukan kegiatan bersih-bersih.

“Semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita. Ini halaman kita. Ayo kita bersihkan, rame-rame, korfe. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah. Dandim, saya perintahkan kau,” ucapnya.

Sebagai langkah strategis, Prabowo turut menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Gerakan ini menekankan keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk melalui kegiatan kerja bakti singkat setiap pagi. Selain itu, Presiden juga meminta penertiban baliho, spanduk, dan iklan yang dinilai berlebihan dan merusak keindahan kota serta destinasi wisata.

Prabowo menegaskan bahwa kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan prasyarat utama untuk membangun pariwisata dan kesejahteraan rakyat.

“Bagaimana kita mau menjual pariwisata kalau lingkungan kita jorok dan kotor,” tegasnya.

Dia menutup arahannya dengan menekankan bahwa perang terhadap sampah adalah tanggung jawab bersama demi masa depan Indonesia yang lebih layak, indah, dan membanggakan.

“Kalau saya bicara Indonesia harus ASRI boleh kan?” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia memperkenalkan tiga proyek strategis dalam debut internasionalnya di World Economic Forum (WEF) 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss.

Pemaparan tiga proyek tersebut berlangsung dalam sesi bertajuk “Danantara: Powering Indonesia’s Future” di Indonesia Pavillion, Selasa (20/1/2026).

Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade Hadiwidjaja, merinci tiga proyek unggulan itu meliputi pembangunan fasilitas waste-to-energy (WTE) di 33 kota, pengembangan industri obat berbasis plasma darah, serta pembangunan Kompleks Haji berstandar internasional di Makkah.

"Danantara ingin membangun sesuatu yang tahan lama dan berdampak bagi masyarakat. Kami bergerak cepat, tetapi tidak terburu-buru. Kami ingin memastikan memiliki fondasi yang kuat,” ujarnya.

Terkait dengan WTE, Danantara sebelumnya mengungkapkan bahwa proses peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) ditargetkan berjalan bertahap pada Maret hingga Juni 2026.

Berdasarkan laporan Danantara bertajuk Addressing Future Waste Challenges, proyek PSEL yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2025 ini merupakan program nasional jangka panjang dengan masa kontrak 30 tahun.

Dalam laporan itu, Danantara menyatakan pelaksanaan program dibagi dalam empat tahapan utama. Saat ini, fokus tertuju pada empat wilayah awal yang dinilai paling siap yakni Bekasi, Bogor Raya, Bali, dan Yogyakarta.

Memasuki Januari 2026, agenda utama adalah penyerahan proposal atau proposal submission dari para peserta tender, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi mendalam pada Januari hingga Februari 2026.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia diketahui telah memenangkan dua proyek strategis di Arab Saudi terkait penyediaan akomodasi jemaah haji. Salah satunya berupa pembelian hotel siap pakai, sementara proyek lainnya adalah lahan yang akan dikembangkan menjadi Kampung Haji Indonesia.

Selain memaparkan proyek, Danantara juga menyatakan komitmen tata kelola melalui efisiensi internal BUMN. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penghapusan tantiem dewan komisaris BUMN yang diproyeksikan menghemat anggaran sebesar Rp8 triliun hingga Rp8,3 triliun per tahun.

Managing Director Global Relations & Governance Danantara, Mohamad Al-Arief, menilai langkah tersebut bertujuan membangun kepercayaan pasar.

"Reformasi adalah tentang menukar kenyamanan jangka pendek dengan kepercayaan pasar global," pungkasnya dalam kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding Investasi Danantara Indonesia, PT Danantara Investment Management (Persero), akan memulai tender proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste-to-energy (WTE) di tujuh kota pada 6 November 2025. Tender ini akan diikuti oleh 24 perusahaan asing yang telah lolos tahap seleksi awal.

Managing Director Investment Danantara Stefanus Ade Hadiwidjaja menyampaikan tender serentak tersebut merupakan tahap awal realisasi pembangunan fasilitas WTE yang menargetkan 33–34 kota di seluruh Indonesia.

“Dari tujuh kota ini, kalau semua sudah siap, tanggal 6 November kami akan mulai tender. Kalau tidak ya kami mulai dengan berapa pun yang menurut kami memang lahannya sudah siap dan sampahnya cukup,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Menurut Stefanus, minat pelaku industri global terhadap proyek WTE ini sangat tinggi. Sejak proses pendaftaran Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dibuka sebulan lalu, sebanyak 24 perusahaan internasional lolos batch pertama, di antaranya Mitsubishi Heavy Industries, ITOCHU Corporation, Veolia Environmental Services Asia, China Everbright Environment Group, dan Chongqing Sanfeng Environment Group.

Batch pertama tender akan mencakup tujuh kota yang diatur dalam kebijakan pemerintah, yakni Bogor, Denpasar, Jakarta, Semarang, Makassar, dan dua kota lainnya. Seluruh peserta DPT wajib berkolaborasi dengan mitra lokal, baik BUMN, BUMD, maupun swasta, guna mendukung transfer teknologi serta memperkuat kapasitas nasional dalam pengelolaan limbah.

Danantara akan membuka DPT dalam beberapa batch untuk memberi ruang partisipasi lebih luas bagi investor dan perusahaan teknologi.

Skema Investasi dan Pembiayaan Danantara

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menyatakan perusahaan menargetkan kepemilikan minimal 30% di setiap proyek WTE, namun komposisi dapat disesuaikan berdasarkan negosiasi dan karakteristik proyek.

“Kita open, misalnya nanti technical partner yang punya saham lebih. Kita bilangnya, kalau bisa kita setidaknya 30%. Tapi kita happy to take 51% atau lebih,” ujarnya.

Pendanaan proyek akan menggunakan skema project financing dengan rasio sekitar 70% pinjaman dan 30% ekuitas. Sebagian dana ekuitas bakal bersumber dari penerbitan Patriot Bond, instrumen yang disiapkan untuk mendukung proyek strategis nasional, termasuk pembangunan WTE.

Menurut Pandu, tingginya minat bank lokal maupun asing mencerminkan daya tarik komersial proyek. Proyek WTE ditargetkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian internal rate of return (IRR) pada kisaran high single digit dalam denominasi dolar AS.

Serap Tenaga Kerja dan Nilai Investasi
Stefanus menambahkan, proyek WTE berpotensi menyerap 2.000–3.000 tenaga kerja selama masa konstruksi, baik langsung maupun tidak langsung. Setelah beroperasi, ratusan tenaga kerja masih akan terlibat selama masa operasi hingga 30 tahun.

Satu fasilitas WTE ditaksir memiliki kapasitas pengolahan sampah 1.000 ton per hari dengan nilai investasi Rp2,5 triliun hingga Rp3,2 triliun.

Daftar Peserta Tender Proyek Sampah jadi Listrik Danantara:

• Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering
• ITOCHU Corporation
• China Everbright Environment Group Limited
• Kanadevia Corporation
• PT MCC Technology Indonesia
• China National Environmental Protection Group (CECEP)
• GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd.
• Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd
• Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd
• SUS Indonesia Holding Limited
• Veolia Environmental Services Asia Pte. Ltd
• Hunan Construction Engineering Group Co., Ltd
• CEVIA Enviro Inc.
• China Conch Venture Holding Limited
• China TianYing Inc.
• PT Jinjiang Environment Indonesia
• Wangneng Environment Co., Ltd
• Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd
• Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co., Ltd.
• Tianjin TEDA Environmental Protection Co., Ltd
• Grandblue Environment Co., Ltd
• Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc
• Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd
• QiaoYin City Management Co., Ltd

Bisnis.com, JAKARTA — Holding Investasi Danantara Indonesia, PT Danantara Investment Management (Persero), akan memulai tender proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste-to-energy (WTE) di tujuh kota pada 6 November 2025. Tender ini akan diikuti oleh 24 perusahaan asing yang telah lolos tahap seleksi awal.

Managing Director Investment Danantara Stefanus Ade Hadiwidjaja menyampaikan tender serentak tersebut merupakan tahap awal realisasi pembangunan fasilitas WTE yang menargetkan 33–34 kota di seluruh Indonesia.

“Dari tujuh kota ini, kalau semua sudah siap, tanggal 6 November kami akan mulai tender. Kalau tidak ya kami mulai dengan berapa pun yang menurut kami memang lahannya sudah siap dan sampahnya cukup,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Menurut Stefanus, minat pelaku industri global terhadap proyek WTE ini sangat tinggi. Sejak proses pendaftaran Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) dibuka sebulan lalu, sebanyak 24 perusahaan internasional lolos batch pertama, di antaranya Mitsubishi Heavy Industries, ITOCHU Corporation, Veolia Environmental Services Asia, China Everbright Environment Group, dan Chongqing Sanfeng Environment Group.

Batch pertama tender akan mencakup tujuh kota yang diatur dalam kebijakan pemerintah, yakni Bogor, Denpasar, Jakarta, Semarang, Makassar, dan dua kota lainnya. Seluruh peserta DPT wajib berkolaborasi dengan mitra lokal, baik BUMN, BUMD, maupun swasta, guna mendukung transfer teknologi serta memperkuat kapasitas nasional dalam pengelolaan limbah.

Danantara akan membuka DPT dalam beberapa batch untuk memberi ruang partisipasi lebih luas bagi investor dan perusahaan teknologi.

Skema Investasi dan Pembiayaan Danantara

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menyatakan perusahaan menargetkan kepemilikan minimal 30% di setiap proyek WTE, namun komposisi dapat disesuaikan berdasarkan negosiasi dan karakteristik proyek.

“Kita open, misalnya nanti technical partner yang punya saham lebih. Kita bilangnya, kalau bisa kita setidaknya 30%. Tapi kita happy to take 51% atau lebih,” ujarnya.

Pendanaan proyek akan menggunakan skema project financing dengan rasio sekitar 70% pinjaman dan 30% ekuitas. Sebagian dana ekuitas bakal bersumber dari penerbitan Patriot Bond, instrumen yang disiapkan untuk mendukung proyek strategis nasional, termasuk pembangunan WTE.

Menurut Pandu, tingginya minat bank lokal maupun asing mencerminkan daya tarik komersial proyek. Proyek WTE ditargetkan dapat menghasilkan tingkat pengembalian internal rate of return (IRR) pada kisaran high single digit dalam denominasi dolar AS.

Serap Tenaga Kerja dan Nilai Investasi
Stefanus menambahkan, proyek WTE berpotensi menyerap 2.000–3.000 tenaga kerja selama masa konstruksi, baik langsung maupun tidak langsung. Setelah beroperasi, ratusan tenaga kerja masih akan terlibat selama masa operasi hingga 30 tahun.

Satu fasilitas WTE ditaksir memiliki kapasitas pengolahan sampah 1.000 ton per hari dengan nilai investasi Rp2,5 triliun hingga Rp3,2 triliun.

Daftar Peserta Tender Proyek Sampah jadi Listrik Danantara:

• Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering
• ITOCHU Corporation
• China Everbright Environment Group Limited
• Kanadevia Corporation
• PT MCC Technology Indonesia
• China National Environmental Protection Group (CECEP)
• GCL Intelligent Energy (Suzhou) Co., Ltd.
• Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd
• Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd
• SUS Indonesia Holding Limited
• Veolia Environmental Services Asia Pte. Ltd
• Hunan Construction Engineering Group Co., Ltd
• CEVIA Enviro Inc.
• China Conch Venture Holding Limited
• China TianYing Inc.
• PT Jinjiang Environment Indonesia
• Wangneng Environment Co., Ltd
• Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd
• Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co., Ltd.
• Tianjin TEDA Environmental Protection Co., Ltd
• Grandblue Environment Co., Ltd
• Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc
• Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd
• QiaoYin City Management Co., Ltd