Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang menyebutkan bahwa proyek Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Semarang Raya di TPA Jatibarang dengan nilai investasi mencapai Rp3 triliun diminati 85 investor.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang, Kamis, menyampaikan bahwa 85 investor dari berbagai negara tercatat menunjukkan ketertarikan terhadap proyek strategis tersebut.

Bahkan, pada Kamis ini, sebanyak enam perusahaan melakukan kunjungan langsung ke lokasi PSEL Semarang Raya untuk meninjau lokasi proyek.

Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah seiring rencana kunjungan investor lainnya pada 8 Juni mendatang.

Menurut dia, tingginya minat investor tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap kesiapan Kota Semarang dalam mengembangkan proyek pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang mendukung transisi menuju energi bersih.

Ia menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata, namun diperlukan lompatan inovasi agar sampah tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari transformasi sebuah kota. Kota Semarang ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan energi bagi masyarakat," katanya.

Melalui proyek PSEL Semarang Raya, Kota Semarang tidak hanya membangun fasilitas pengolahan sampah, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kota yang terbuka terhadap investasi hijau dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

"Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Semarang tidak hanya menjadi solusi untuk hari ini, namun juga menjadi investasi bagi masa depan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Glory Nasarani menjelaskan bahwa tingginya minat investor mendorong Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menyiapkan tahapan lanjutan, termasuk kunjungan lapangan dan finalisasi dokumen lelang.

"Hasil 'market sounding' menunjukkan respons yang sangat positif. Saat ini pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai dokumen pendukung dan data teknis yang diperlukan agar proses investasi dapat berjalan sesuai rencana," katanya.

Proyek PSEL Semarang Raya dirancang untuk melayani kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, serta menjadi contoh kolaborasi antardaerah dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Bagi Pemkot Semarang, proyek itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada sistem penimbunan sampah di TPA.

Dengan teknologi pengolahan modern yang tengah dikaji, volume sampah dapat ditekan secara signifikan sekaligus menghasilkan energi listrik yang bermanfaat.

Selain memberikan dampak lingkungan yang positif, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, serta meningkatkan daya saing Kota Semarang di mata investor nasional maupun internasional.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat, mendorong percepatan penerapan teknologi methane capture dan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai solusi pengelolaan sampah di Provinsi Riau. Ia berharap insiatif ini segera terimplementasi dan memberikan manfaat nyata untuk warga.

“Ini inisiasi yang bagus, sehingga bisa berproses dalam waktu singkat untuk menjadi kenyataan. Kemudian untuk sampah plastik nanti sebagian bisa di reuse dan sebagian bisa dijadikan energi, RDF istilahnya. Kita akan segera duduk bareng untuk hal ini, termasuk pekerjaan besar untuk memilah yang sudah terjadi di beberapa tempat,” ujar Jumhur dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Ia menuturkan, salah satu fokus penanganan sampah berada di TPA Muara Fajar II, yang selama ini masih menerapkan metode open dumping. Ia menyebut open dumping akan segera ditinggalkan secara bertahap dan ditata ulang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

Jumhur menegaskan, pihaknya mendukung pembangunan fasilitas methane capture di lokasi tersebut. Teknologi itu diharapkan mampu menekan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, penerapan teknologi RDF menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA. Sampah yang telah dipilah akan diolah menjadi pelet RDF dengan nilai kalor tinggi, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan bakar fosil di industri maupun pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, timbulan sampah di Provinsi Riau sendiri mencapai 3.818 ton per hari, namun baru sekitar 16 persen yang terkelola secara optimal. Selain itu, sekitar 75% TPA masih menggunakan sistem open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan.

Jumhur menekankan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kita harus mendukung semua upaya untuk memastikan sampah itu bisa dikelola dengan baik dan membuat kita semua menjadi orang normallah kalau kita tidak diganggu oleh sampah, kira-kira begitu," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, model pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Berbasis Lingkungan dan Edukasi Banyumas, Jawa Tengah, layak dijadikan prioritas nasional karena dinilai efektif, sederhana, dan berbasis produk lokal.

Presiden menegaskan, pengelolaan sampah kini menjadi salah satu prioritas nasional. Ia menargetkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan persoalan sampah di seluruh Indonesia harus mulai terkendali.

“Semua kita kembangkan, sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua tiga tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia ya,” tegas Prabowo di TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu) BLE (Berbasis Lingkungan & Edukasi) Banyumas Pusat Pengolahan Sampah, dikutip Rabu (29/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden meninjau langsung fasilitas TPST BLE Banyumas. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas atas terobosan pengelolaan sampah yang dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten.

“Saya sangat terkesan dan saya terima kasih, Pak Bupati dan Kepala Dinas ya, ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal, dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten,” jelas Presiden.

Lihat video: Bandung Darurat Sampah! 3 Bulan Tak Diangkut, Gunungan Sampah Tutup Jalan



Menurut Prabowo, sistem tersebut terbukti efektif dan berpotensi menjadi model bagi berbagai daerah di Indonesia, bahkan menarik perhatian dari negara lain.

“Jadi ini saya kira sangat efektif ya menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” lanjutnya.

Presiden juga menyatakan akan memberikan dukungan langsung dari pemerintah pusat untuk memperkuat dan memperluas sistem pengolahan sampah tersebut. Ia turut menyambut target Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai zero sampah pada 2028.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen dan konsistensinya dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu merupakan respons terhadap peristiwa di TPSTBantargebang.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan secara bertanggung jawab serta tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat," ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, Senin (20/4/2026).

Hanif Faisol menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi praktik pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan, terlebih yang menimbulkan korban jiwa. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Namun apabila tidak dipatuhi, maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” tegasnya.

Dalam perkembangan penanganan kasus di Provinsi DKI Jakarta, kata Hanif, aparat penegak hukum lingkungan telah menetapkan tersangka mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi DKI Jakarta berinisial AK dalam perkara pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Penetapan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat," ucapnya.

Peristiwa longsor yang terjadi pada Minggu, 8 Maret 2026 di zona landfill 4 TPST Bantargebang menjadi bukti nyata dari pengelolaan yang belum memenuhi ketentuan. Kejadian tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka.

Lihat video: TPST Bantargebang Longsor, 4 Orang Tewas



"Proses penyidikan yang telah berjalan kini memasuki tahap lanjutan dengan penetapan tersangka yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, KLH/BPLH telah melakukan langkah pembinaan dan pengawasan secara bertahap. TPST Bantargebang telah dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah sejak Desember 2024.

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada April dan Mei 2025, dengan hasil menunjukkan bahwa pengelola belum memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Selain itu, KLH/BPLH juga mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan, namun hingga proses penyidikan berlangsung belum terdapat perbaikan signifikan dalam tata kelola pengelolaan sampah di lokasi tersebut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, yang diperkuat dengan hasil uji laboratorium untuk memastikan pembuktian ilmiah serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan setiap penanganan perkara dilakukan secara bertahap dan profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Dalam setiap penanganan kasus, kami selalu mengedepankan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu. Namun apabila berdasarkan pembuktian ilmiah pelanggaran terus terjadi atau tidak ada perbaikan yang signifikan, maka penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efek jera,” ujar Rizal.

KLH/BPLH menegaskan langkah tegas ini diharapkan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan seluruh pengelola sampah, serta menjadi momentum perbaikan tata kelola pengelolaan sampah secara menyeluruh.

"Upaya ini juga sejalan dengan percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sesuai standar perlindungan lingkungan hidup," katanya.

JAKARTA - Tempat penampungan sementara (TPS) sampah atau emplasemen di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta pada Jumat (27/3/2026). Hal itu dilakukan merupakan buntut dari viralnya tudingan di media sosial (medsos) adanya mobil Dinas LH membuang sampah di pinggiran kali.

"Jadi, fungsi dari emplasemen ini sebenarnya sebagai tempat penampungan sementara untuk sampah-sampah yang berasal dari sungai dan badan air, bukan sampah rumah tangga dari warga. Seperti halnya TPS di darat, tidak didiamkan berlarut-larut, sehari sudah kita angkut sampahnya," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta Asep Kuswanto.

Menurutnya, emplasemen yang berlokasi di TPU Tanah Kusir ini sudah ada sejak 2014 dan merupakan salah satu emplasemen pertama yang digunakan di Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup menjamin selama emplasemen beroperasi sejak 2014, tidak ada sampah yang kembali terbuang ke sungai atau kali karena di sekitarnya terdapat sekatan sampah yang dijaga petugas secara rutin.



Namun, kata dia, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, TPS tersebut dilakukan penutupan. Meskipun, sampah yang terkumpul di sini selalu diselesaikan pengangkutannya dalam waktu satu hari.

"Ke depannya, kami akan mengevaluasi keberadaan emplasemen lain yang berada di pinggir sungai dan akan menutupnya secara bertahap. Sebagai solusi alternatif, kami akan melakukan pemagaran di sekitar lokasi atau menyediakan kontainer sampah jika areanya cukup luas untuk mempercepat pelayanan teman-teman Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air dalam menangani sampah di sungai, kali, maupun waduk," tuturnya.

Asep menambahkan, dengan ditutupnya lokasi tersebut, pembuangan sampah akan dialihkan ke wilayah saringan sampah TB Simatupang yang lokasinya lebih representatif dan memungkinkan untuk pengolahan langsung.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah memberikan masukan dan saran kepada kami atas peristiwa tersebut. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk dapat terus meningkatkan tata kelola persampahan yang ada di Jakarta," katanya.

Penutupan tersebut imbas viralnya di medsos tentang tudingan mobil Dinas LH membuang sampah sembarangan di pinggiran kali kawasan TPU Tanah Kusir hingga menuai berbagai sorotan dari netizen. Dinas LH Jakarta lantas memberikan klarifikasi tidak adanya aktivitas pembuangan sampah ke Kali Pesanggrahan di kawasan TPU Tanah Kusir.

Aktivitas kendaraan dump pikap yang terlihat dalam unggahan viral di medsos itu merupakan bagian dari operasional resmi penanganan sampah badan air, bukan pembuangan ke sungai. Lokasi dimaksud merupakan titik emplacement atau penampungan sementara resmi milik UPSBA yang berada di kawasan TPU Tanah Kusir, tepatnya di Blok Khusus.

Titik tersebut berfungsi sebagai lokasi transit sampah yang diangkut dari sungai dan waduk di wilayah Kecamatan Pesanggrahan dan Kecamatan Kebayoran Lama. Sampah kemudian dipindahkan menggunakan truk tiper kecil menuju emplacement Perintis untuk dilakukan pemilahan lanjutan oleh petugas.

Setelah melalui proses pemilahan, sampah residu diangkut menggunakan truk besar dengan bantuan alat berat, sebelum dikirim ke TPST Bantargebang untuk pengolahan lebih lanjut. Foto yang beredar kemungkinan diambil dari sudut pandang sejajar jalan sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah sampah dibuang ke sungai.

BEKASI - Polisi menyebut cacahan uang Rp50.000 dan Rp100.000 yang ditemukan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di Kabupaten Bekasi merupakan uang lama cetakan Bank Indonesia (BI). Uang itu merupakan hasil pemusnahan BI.

"Uang lama, dari BI. Iya (dimusnahkan BI)," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, Kamis (5/2/2026).

Sumarni menjelaskan, uang itu awalnya hendak dibuang ke TPST Bantargebang, namun berujung dibuang di TPS liar hingga ditemukan warga. Sumarni menambahkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait temuan itu.

Polisi, kata Sumarni, masih melakukan serangkaian pendalaman. "Harusnya dibuang ke Bantargebang tapi pihak yang di-hire untuk membuang, dibuang ke lokasi kemarin," ujarnya.

Sebelumnya, warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan cacahan kertas diduga uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Cacahan uang tersebut berserakan di sebuah TPS ilegal di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu.

Penemuan ini bermula dari video viral di media sosial berdurasi 18 detik yang menunjukkan tumpukan kertas berwarna merah dan biru di lokasi pemilahan sampah. Pemilik lahan, Santo (60), mengaku sama sekali tidak menyangka bahwa material yang ia gunakan untuk menguruk lahannya adalah potongan uang kertas.

Menurut Santo, cacahan kertas tersebut dibuang oleh seseorang menggunakan mobil dump truck sejak enam bulan terakhir. Ia mengizinkan pembuangan tersebut karena berniat meratakan lahan miliknya yang selama ini digunakan untuk pemilahan sampah. "Saya tidak tahu kalau itu potongan uang. Saya cuma butuh buat uruk lahan saja," ujar Santo, Rabu 4 Februari 2026.

TANGERANG SELATAN - Langkah strategis transformasi tata kelola limbah resmi dimulai Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui peluncuran Rencana Capaian 100 Hari Tim Percepatan Pengelolaan Sampah. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi tantangan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta mendorong efisiensi anggaran daerah melalui skema pengelolaan sampah modern berbasis teknologi.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, fokus pemerintah kota (pemkot) dalam 100 hari ke depan akan terbagi ke dalam tiga pilar utama: penguatan landasan hukum, optimalisasi teknologi pengolahan di hilir, dan revitalisasi sistem pemilahan di tingkat hulu. Dia menjelaskan, langkah tersebut sebagai fondasi penting untuk mewujudkan ekonomi sirkular di wilayah Tangsel.

"Persoalan sampah di Tangerang Selatan tidak bisa lagi diselesaikan dengan pola konvensional kumpul-angkut-buang. Melalui Tim Percepatan ini, dalam 100 hari kerja, kami menargetkan adanya integrasi data dan sistem yang lebih kuat, termasuk percepatan implementasi teknologi ramah lingkungan," ujar Benyamin saat memberikan keterangan resmi di Puspemkot Tangsel, Senin (5/1/2026).

Dalam dokumen rencana kerja yang diterima, salah satu poin krusial adalah percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur pengolahan sampah di TPA Cipeucang. Pemkot Tangsel sedang menggodok skema kerja sama untuk teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta optimalisasi penggunaan insinerator yang memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Benyamin mengatakan, stabilisasi lahan di TPA Cipeucang menjadi agenda mendesak untuk mencegah kelebihan beban (overload). “Kami sedang mengakselerasi proses administrasi dan teknis agar teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) dapat segera beroperasi secara maksimal. Ini bukan hanya soal membersihkan kota, tetapi juga soal efisiensi biaya pengelolaan sampah dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pemkot Tangsel juga menargetkan pemantapan kerja sama pembuangan sampah ke TPA mitra, yakni TPA Lulut Nambo di Jawa Barat. Koordinasi lintas wilayah ini dipandang sebagai langkah kontingensi untuk memastikan tidak terjadi penumpukan sampah di titik-titik transfer di wilayah permukiman warga selama masa transisi teknologi.

Di tingkat hulu, rencana 100 hari ini mencakup pengaktifan kembali dan peningkatan kapasitas 22 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang tersebar di tujuh kecamatan. Revitalisasi ini bertujuan untuk memotong rantai distribusi sampah menuju TPA hingga 20-30%.

“Kami ingin memastikan sampah sudah terpilah sejak dari sumbernya. Tim akan turun melakukan evaluasi terhadap efektivitas TPS3R dan memberikan insentif bagi kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berhasil menekan volume sampah yang dikirim ke Cipeucang,” ujar Benyamin.

Benyamin juga mendorong implementasi digitalisasi sistem pengangkutan sampah guna mendukung transparansi dan efisiensi. Dengan sistem real-time monitoring, pemkot dapat memantau pergerakan armada pengangkut dan volume sampah yang dihasilkan tiap wilayah secara akurat.

Data ini nantinya akan menjadi rujukan dalam menentukan alokasi anggaran dan skema retribusi yang lebih adil bagi masyarakat. Dari sisi manajerial, Tim Percepatan diinstruksikan untuk segera menyelesaikan draf Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mendukung tata kelola sampah yang lebih modern. Regulasi ini diharapkan dapat membuka pintu bagi investasi sektor swasta dalam industri pengolahan limbah di Tangerang Selatan.

"Kami melihat potensi investasi yang besar di sektor pengolahan sampah. Melalui kepastian regulasi yang kami siapkan dalam 100 hari ini, kami mengundang para pelaku usaha untuk berkolaborasi, baik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun model bisnis lainnya," imbuhnya.

Dia mengatakan, keberhasilan rencana 100 hari ini akan diukur melalui parameter yang ketat, mulai dari penurunan volume sampah di TPA, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilahan, hingga ketersediaan infrastruktur teknologi yang siap beroperasi.

"Seratus hari ini adalah fase 'perang' terhadap ego sektoral. Semua dinas terkait harus bekerja dalam satu irama di bawah koordinasi Tim Percepatan. Saya akan melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali untuk memastikan setiap poin dalam rencana aksi ini berjalan sesuai jadwal," pungkasnya.

Dengan komitmen ini, Tangsel diharapkan dapat menjadi benchmark bagi kota-kota satelit lainnya di Indonesia dalam mentransformasi beban lingkungan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

TANGERANG SELATAN - Tumpukan sampah menggunung di trotoar dan jalanan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akibat penutupan TPA Cipeucang. Sampah plastik hingga karung teronggok di sepanjang Jalan Raya Serpong, kolong Flyover Ciputat, dan Jalan Djuanda Ciputat Timur.

Kemudian, Jalan Dewi Sartika, Jalan RE Martadinata di Kecamatan Ciputat. Gunungan sampah juga terpantau di trotoar Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Pamulang hingga beberapa perumahan.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Tangsel tidak dapat dibatalkan begitu saja meski Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Dia menilai perpres tersebut secara eksplisit menyebutkan mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025, sehingga secara hukum bersifat prospektif dan tidak berlaku surut. “Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 berlaku sejak ditetapkan. Artinya, regulasi ini tidak dimaksudkan untuk mengatur atau membatalkan peristiwa hukum yang sudah terjadi sebelum tanggal tersebut,” kata Yanuar, Senin (15/12/2025).

Dia berpendapat, semua ketentuan baru dalam perpres terkait mekanisme penyelenggaraan pengolahan sampah menjadi energi listrik, penetapan harga jual listrik, hingga pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah—baru berlaku setelah tanggal penetapan.

“Karena itu, proses yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tetap memiliki dasar hukum dan kepastian. Selama pelelangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada masanya, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan proses itu otomatis batal,” tegasnya.

Yanuar menilai terdapat tiga alasan utama mengapa proyek yang telah berkontrak sulit dibatalkan. Pertama, dari sisi perlindungan hukum kontrak, perjanjian jual beli listrik yang telah ditandatangani diakui sebagai dasar keberlanjutan proyek dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, khususnya Pasal 31 huruf a.

Kedua, dari aspek kepastian investasi, investor telah mengeluarkan dana besar berdasarkan kontrak yang sah, sehingga pembatalan sepihak oleh pemerintah berpotensi memicu sengketa hukum di pengadilan atau arbitrase. Ketiga, pembatalan proyek hanya dimungkinkan dalam kondisi terbatas, seperti adanya keadaan memaksa atau force majeure yang diatur dalam kontrak, atau jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Perubahan regulasi secara umum, kata Yanuar, bukan merupakan wanprestasi dan sulit dikategorikan sebagai force majeure. “Pembatalan biasanya hanya dimungkinkan jika terjadi keadaan memaksa atau wanprestasi. Perubahan regulasi secara umum bukan alasan yang cukup untuk menghentikan proyek yang sudah sah secara hukum,” kata Yanuar.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Perpres Nomor 109 Tahun 2025 seharusnya dipahami sebagai instrumen untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, bukan untuk meniadakan langkah yang telah lebih dulu ditempuh pemerintah daerah. “Jika proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik sudah memiliki kontrak dan perjanjian jual beli listrik, maka regulasi ini justru memberi ruang agar proyek tetap dilanjutkan. Pembatalan sepihak berisiko menimbulkan sengketa hukum yang mahal bagi pemerintah,” imbuhnya.

Selain persoalan kepastian hukum proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, Yanuar menilai Pemerintah Kota Tangsel tidak boleh menjadikan PSEL dan relokasi TPA sebagai alasan menunda penanganan krisis yang sudah terjadi di TPA Cipeucang. Dia menambahkan, selama solusi jangka panjang belum terwujud, pemerintah wajib menghadirkan langkah-langkah transisional yang terukur dan berpihak pada keselamatan warga.

Dia mengatakan, absennya solusi sementara justru memperpanjang penderitaan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA. Salah satu langkah mendesak adalah menetapkan zona penyangga (buffer zone) minimal 500 meter antara TPA dan permukiman, untuk menekan dampak pencemaran udara, air, dan risiko kesehatan.

“Tidak adil jika warga terus menanggung dampak, sementara negara menunggu proyek besar yang belum tentu cepat terealisasi,” tegasnya.

Dia pun mengkritik lemahnya pengawasan terhadap arus truk pengangkut sampah. Menurutnya, TPA Cipeucang berpotensi menjadi tempat pembuangan lintas wilayah akibat minimnya kontrol di lapangan.

Kondisi ini, kata dia, bukan hanya melanggar prinsip pengelolaan sampah berbasis wilayah, tetapi juga mempercepat overkapasitas TPA. “Jika truk dari luar Tangerang Selatan dibiarkan masuk, itu bentuk pembiaran administratif,” ujarnya.

Dia juga mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap UPT TPA Cipeucang. Menurutnya, evaluasi tersebut harus menyentuh aspek tata kelola, disiplin operasional, hingga akuntabilitas pengawasan.

“Masalah TPA bukan semata soal teknologi, tapi soal manajemen. Jika unit pelaksana tidak dibenahi, PSEL sekalipun tidak akan menyelesaikan akar persoalan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, kebijakan lingkungan tidak boleh menunggu proyek besar rampung. Dikatakannya, pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa selama masa transisi, pengelolaan sampah tidak menciptakan krisis baru bagi warga.

“Solusi jangka panjang penting, tetapi kegagalan menghadirkan solusi antara adalah bentuk kelalaian kebijakan,” pungkasnya.

TANGSEL - Tumpukan sampah terus memenuhi berbagai bahu jalan-jalan utama di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Kondisi itu disebabkan adanya penutupan TPA Cipeucang.

Penampakan horor sampah itu telah terjadi sejak beberapa hari belakangan. Hingga hari ini tumpukan sampah kian parah karena tak lagi hanya bertebaran di banyak sudut pemukiman, namun meluas ke bahu-bahu jalan utama.

Salah satu lokasi yang viral di media sosial yakni di sepanjang Jalan Raya Serpong yang mengarah ke TPA Cipeucang, di bahu-bahu jalan bawah flyover Ciputat, Pamulang, serta berbagai lokasi jalan utama lainnya.

"Udah dari kemarin-kemarin numpuk pak, udah nggak ada tempat lagi karena sampah di rumah-rumah nggak ada yang ngangkut," tutur Anton (48), warga yang ditemui di Jalan Raya Serpong Minggu (14/12/2025).

Penumpukan sampah membuat jalan-jalan utama di Tangsel itu tak sedap dipandang. Aroma menyengat juga tercium di sepanjang jalan. Bahkan dari tumpukan sampah terlihat cairan busuk disertai kerumunan belatung-belatung kecil. "Kita nggak tahu sampai kapan kondisi begini, harusnya ada tindakan dari pemerintah," imbuhnya.

Kondisi demikian merupakan puncak dari penumpukan sampah di pemukiman warga. Di antaranya terjadi di Perumahan Panorama Serpong, Bakti Jaya, Setu. Di sana, sampah tak pernah lagi diambil oleh petugas sejak beberapa hari lalu. "Udah beberapa hari nggak pernah diambil lagi, informasinya TPA Cipeucang lagi ditutup," kata Nena, warga perumahan.

Sebagaimana diketahui, TPA Cipeucang telah ditutup akibat overload karena menyebabkan gunung sampah di sana longsor ke luar area TPA, termasuk menutup saluran air yang mengarah ke Kali Cisadane.

Pemerintah Kota Tangsel melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini. Di antaranya menjajaki kerjasama pembuangan sampah ke daerah lain.

TANGERANG SELATAN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta warga bersabar mengenai penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan semua langkah perbaikan terus berjalan.

Pemkot Tangsel menganggap kritik publik sebagai masukan penting dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel Bani Khosyatulloh mengungkapkan sejumlah pekerjaan teknis saat ini tengah diselesaikan bertahap.

Dia menuturkan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan sekaligus karena TPA harus tetap beroperasi menerima sekitar 250 ton sampah per hari. “Kami memohon masyarakat bersabar. Ada tahapan teknis yang harus dipenuhi agar proses penataan benar-benar aman dan berkelanjutan. Perbaikan berlangsung setiap hari, tetapi tetap harus menjaga stabilitas lahan dan operasional TPA,” kata Bani di Serpong, Kamis (11/12/2025).

Bani mengatakan, pemkot sedang menata ulang zona aktif, memperkuat struktur tanah di area berisiko, meningkatkan kapasitas pemilahan sampah, serta menata akses operasional. Sejumlah kendala teknis dan administrasi, seperti pengujian struktur dan pengaturan alur pembuangan, juga masih membutuhkan waktu penyelesaian.

Pemkot telah membuka ruang dialog dengan berbagai komunitas lingkungan, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi penataan Cipeucang. “Kami tidak tinggal diam. Penanganan dilakukan bertahap dan terukur. Kritik warga kami terima sebagai masukan. Kami hanya membutuhkan ruang untuk menyelesaikan tahapan yang sudah berjalan,” tuturnya.

DLH Tangsel pun mengajak warga mendukung pengurangan timbulan sampah melalui pemilahan rumah tangga, pengolahan sampah organik, dan pemanfaatan bank sampah. “Kami memohon dukungan warga. Tujuan kami sama dengan warga yakni menciptakan Tangsel yang lebih bersih dan pengelolaan Cipeucang yang modern,” katanya.

Pemkot Tangsel menegaskan bakal terus memperbarui perkembangan penanganan Cipeucang dan membuka ruang dialog dengan masyarakat, komunitas lingkungan, serta pemangku kepentingan terkait. Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko berpendapat bahwa persoalan Cipeucang memang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat.

Dia mengatakan Pemkot Tangsel sudah mengambil langkah teknis yang diperlukan, meski perlu percepatan di beberapa aspek. “Pengelolaan sampah bukan pekerjaan sederhana. Ada kendala teknis, dinamika lahan, dan kebutuhan koordinasi lintas pihak. Upaya pemerintah tidak cukup tanpa dukungan masyarakat,” ujar Yanuar.

Kendati demikian, dia meminta dalam proses mencari solusi dalam penanganan TPA Cipeucang tetap harus disertai mitigasi agar tidak memunculkan persoalan baru. Ia menyoroti keluhan sebagian warga mengenai sampah yang belum terangkut selama adanya pembatasan operasional di TPA Cipeucang.

“Penanganan Cipeucang jangan sampai menimbulkan masalah baru. Saat TPA dibatasi atau ditutup sementara, akan terjadi penumpukan di lingkungan warga bisa memicu penyakit, apalagi dalam kondisi musim hujan seperti sekarang,” ujar Yanuar.

Dia menilai prioritas pemkot saat ini harus mencakup dua sisi yakni memastikan perbaikan struktural di TPA berjalan, sekaligus menjaga pelayanan pengangkutan sampah di permukiman tetap stabil. “Keduanya harus jalan beriringan. Publik bisa menerima perbaikan bertahap asal tidak berimbas pada kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ia pun mendorong Pemkot Tangsel untuk terus memberikan informasi terbuka mengenai progres, skema pengalihan, serta solusi jangka pendek agar masyarakat tidak merasa dibiarkan menghadapi penumpukan sampah. Kemudian menekankan perlunya kolaborasi agar pembenahan Cipeucang berjalan berkelanjutan. “Tujuan pemerintah dan warga sama, yaitu meningkatkan kualitas layanan persampahan. Karena itu seluruh pihak perlu terlibat,” pungkasnya.

BOGOR - DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda mengambil persetujuan atas Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah ( TPAS ) Galuga. Persetujuan perpanjangan kerjasama TPAS Galuga diketahui telah melalui mekanisme pembahasan dari tingkat komisi I dan III serta pembahasan secara khusus di Badan Musyawarah DPRD Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyampaikan DPRD Kota Bogor memiliki beberapa catatan atas perpanjangan kerjasama TPAS Galuga. Misalnya, meminta kejelasan atas operator resmi pengelola TPAS, Standar Layanan Minimal (SLM) dan beberapa hal pendukung lainnya. Keluarga Minta Pemerintah Pindahkan TPS di Samping Makam WR Soepratman

Selain itu, DPRD Kota Bogor juga menuntut adanya transparansi atas kerja sama yang dilakukan antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sehingga menunjukkan adanya asas keadilan dan saling menguntungkan. "Sehingga, Perjanjian Kerjasama (PKS) tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi kontrak tata kelola yang memiliki enforceability kuat," jelasnya.

DPRD Kota Bogor juga meminta Pemkot Bogor agar mencantumkan detail penggunaan Galuga. Mulai dari jumlah sampah, zonasi, standar operasional hingga SOP darurat bencana longsor landfill, banjir lindi dan kebakaran.

Lebih lanjut, DPRD Kota Bogor juga meminta agar detail penerima manfaat atas PKS ini dituangkan ke dalam lembar PKS yang nantinya akan menjadi laporan dasar ke DPRD Kota Bogor tiap triwulan. "Kami juga mendorong agar dituangkan mekanisme sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggar PKS ini," tuturnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, berharap perpanjangan kerja sama TPAS Galuga dapat menjadi landasan kepastian hukum untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Juga menjamin kepastian atas manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, serta warga sekitar Galuga.

Komisi I dan Komisi III menegaskan bahwa PKS pengelolaan TPAS harus menjadi win-win solution. Adil bagi daerah dan warga terdampak, memastikan keberlanjutan layanan publik, menjaga lingkungan hidup dengan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang tepat, serta memiliki legitimasi hukum dan politik yang kuat. ”Dengan prinsip tersebut, kita dapat memastikan bahwa masa depan pengelolaan sampah Kota Bogor dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Galuga berjalan selaras," paparnya.

Dalam rapat paripurna itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Bogor yang telah menyetujui perpanjangannya kerjasama TPAS Galuga. Persetujuan ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Khususnya pelayanan persampahan yang menjadi bagian penting dari urusan pemerintahan wajib.

Pemkot Bogor akan menindaklanjuti seluruh proses yang diperlukan, termasuk penyempurnaan dokumen kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan teknis di lapangan. ”Kami berkomitmen memastikan bahwa kerja sama ini berjalan dengan efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor sebagai mitra kerja sama," katanya.

JAKARTA - Dukung Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi) dorong penguatan di hulu. Sebab peran rumah tangga dan komunitas dalam memilah sampah.

Ketua Umum Asobsi Wilda Yanti mengatakan, pentingnya mendorong penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan komunitas. Untuk itu, pihaknya memastikan sampah dipilah sejak hulu, dikelola secara berkelanjutan, serta memberi manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.

“Bank sampah bukan sekadar program lingkungan berbasis sukarela, melainkan bagian dari sistem pengelolaan sampah nasional yang tidak bisa diabaikan,” katanya, Senin (8/12/2025).

Menurut Wilda, bank sampah berperan langsung menekan timbulan sampah ke TPA, mengurangi pencemaran, serta membangun kesadaran publik tentang tanggung jawab pengelolaan sampah. “Hulu adalah kunci. Kalau pemilahan tidak berjalan di masyarakat, maka sebaik apa pun teknologi di hilir akan selalu kewalahan,” ujarnya.

Dalam kaitannya dengan kebijakan PSEL, kata Wilda, dukungan terhadap upaya pemerintah mencari solusi jangka panjang atas persoalan sampah perkotaan. Namun, Wilda mengingatkan PSEL tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Tanpa penguatan bank sampah dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), PSEL berisiko hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain.

“Sampah yang tercampur, basah, dan tidak terpilah akan menurunkan efisiensi teknologi serta meningkatkan biaya operasional,” katanya.

Menurut Wilda, bank sampah dan TPS 3R memiliki fungsi strategis sebagai penyedia bahan baku yang lebih terkontrol bagi sistem PSEL. Pemilahan di sumber mampu mengurangi kontaminasi, meningkatkan kualitas residu yang masuk fasilitas pengolahan, serta memastikan proses konversi energi berjalan lebih optimal.

“Penguatan hulu juga menciptakan manfaat tambahan berupa lapangan kerja lokal, ekonomi sirkular, dan pengurangan beban lingkungan di wilayah sekitar TPA,” katanya.

Wilda menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan. Dukungan terhadap PSEL harus berjalan seiring dengan penguatan regulasi, pendanaan, dan pendampingan bagi bank sampah dan TPS 3R.

“Jika pemerintah serius dengan PSEL, maka serius juga memperkuat aktor di hulu. Bank sampah dan TPS 3R jangan hanya dilihat sebagai pelengkap, tapi sebagai fondasi sistem,” tegasnya.

Wilda mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan bank sampah sebagai mitra resmi dalam sistem pengelolaan sampah terpadu. Skema insentif, integrasi data, peningkatan kapasitas pengelola, serta dukungan teknologi sederhana dinilai penting agar gerakan ini berkelanjutan. Dengan begitu, kebijakan PSEL tidak berdiri di atas sistem yang rapuh, tetapi ditopang oleh jaringan komunitas yang aktif dan berdaya.

“Pengelolaan sampah yang kuat selalu dimulai dari hulu. Ketika masyarakat dilibatkan, bank sampah diperkuat, dan TPS 3R berfungsi optimal, maka PSEL akan berjalan lebih efisien dan adil. Di situlah arah kebijakan seharusnya bergerak,” ucapnya.