Bisnis.com, SURABAYA — DPRD Kota Surabaya mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis kampung melalui pendekatan hilirisasi yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume sampah, namun juga dapat menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengatakan langkah tersebut dinilai penting mengingat produksi sampah domestik di Surabaya mencapai sekitar 1.000-1.500 ton/hari dan semakin menjadi tantangan di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat.

“Pola pengelolaan sampah yang selama ini masih bertumpu pada skema kumpul, angkut, dan buang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Benowo perlu diubah menuju sistem ekonomi sirkular yang dimulai dari lingkungan kampung,” katanya dikutip Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, Program Kampung Pancasila yang telah diterapkan di seluruh kampung di Surabaya dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih produktif.

"Kampung Pancasila tidak hanya bicara soal lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan penguatan gotong royong. Tinggal bagaimana ekosistem pengelolaan sampahnya kita lengkapi agar memberi manfaat langsung kepada warga," ujarnya.

Dia menilai selama ini edukasi pemilahan sampah sebenarnya sudah berjalan. Warga telah diajak memisahkan sampah plastik, kertas, maupun sampah organik. Namun, implementasinya masih terkendala minimnya fasilitas penunjang.

"Persoalan utamanya bukan partisipasi masyarakat, melainkan fasilitas pendukung yang belum tersedia. Jangan sampai warga hanya diminta memilah sampah, tetapi tidak ada kelanjutan pengelolaannya," katanya.

Bahtiyar mendorong Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan dukungan dana kelurahan untuk menyediakan sarana pengolahan sampah, mulai dari tempat penampungan hingga alat pencacah sampah. Jika anggaran APBD terbatas, skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dimanfaatkan.

Dia menilai, edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan dari sekadar pemilahan menjadi pengolahan yang mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi.

"Pemerintah kota harus memberikan pembinaan, pendampingan, dan alat pengolahan agar sampah yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan warga," ujarnya.

Selain aspek produksi, dia juga menekankan pentingnya menyiapkan akses pasar yang jelas melalui kerja sama dengan pihak ketiga agar hasil pengolahan sampah dapat terserap secara berkelanjutan.

"Ketika sudah menjadi produk bernilai ekonomi, pasarnya juga harus dipastikan. Pemerintah kota perlu menjembatani kerja sama dengan pihak ketiga agar warga tidak kesulitan memasarkan hasil produksinya," katanya.

RW Percontohan

Bahtiyar mengusulkan implementasi program dilakukan secara bertahap melalui kawasan percontohan di tingkat rukun warga (RW).

Menurut dia, pendekatan tersebut lebih realistis karena sebagian besar RW di Surabaya telah memiliki sekretariat yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah berbasis masyarakat.

"Kita tidak bisa langsung menerapkan di seluruh 1.300 RW. Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan terlebih dahulu, lalu diperluas secara bertahap ketika modelnya terbukti berhasil," ujarnya.

Dia juga menilai peran aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini mendampingi Kampung Pancasila hingga tingkat RT perlu diperkuat, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi tetapi juga pendampingan teknis kepada masyarakat.

"Kalau hanya diminta mengumpulkan sampah, warga akan acuh. Tetapi kalau ada pengelolaan yang menghasilkan nilai ekonomi, saya yakin antusiasme masyarakat akan sangat tinggi," katanya.

Gagasan tersebut berangkat dari temuan reses DPRD di sejumlah kawasan permukiman, salah satunya di RW 1 Kelurahan Simo Mulyo.

Bahtiyar mengatakan warga mengaku telah mendapatkan edukasi terkait pemilahan sampah, namun belum didukung fasilitas yang memadai.

Dia menilai pengelolaan sampah berbasis RW akan memudahkan koordinasi sekaligus memperjelas pembagian peran antara RT dan RW.

Potensi ekonominya pun dinilai cukup besar. Bahkan, hanya dari pengelolaan satu jenis sampah plastik di tingkat kelurahan sudah dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Di sisi lain, pengolahan sampah sejak dari lingkungan kampung juga berpotensi mengurangi beban Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPA Benowo.

Dia berharap, tahun ini menjadi momentum penyusunan model pengelolaan sampah berbasis Kampung Pancasila sehingga implementasinya dapat diperluas mulai 2027.

"Semangatnya, Kampung Pancasila jangan hanya menjadi gerakan edukasi, tetapi berkembang menjadi gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya. (K24)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah menargetkan sekitar 80 persen permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029.

Ia menjelaskan pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan terkelola, serta gerakan pemilahan sampah rumah tangga.

"Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Jika pemerintah membangun teknologinya dan masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif," ujar Zulhas dalam Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/6), dikutip Antara.

Zulhas mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan reformasi pengelolaan sampah secara paralel bersama pemerintah.

Menurutnya, pemerintah tengah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy), sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan memilah sampah sejak dari rumah.

Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta, yang dinilai menjadi pelopor nyata pemilahan sampah dari sumber dengan melibatkan RT, RW, hingga komunitas masyarakat.

"Pemerintah sedang melakukan reformasi besar pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas Waste to Energy. Namun, itu tidak cukup. Reformasi ini harus berjalan paralel dengan gerakan masyarakat memilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa jadi pupuk, sampah anorganik bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi," ujar Zulhas.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah lokasi prioritas, sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan, dengan pendekatan kawasan perkotaan/aglomerasi yang memproduksi sampah di atas 1.000 ton per hari.

Dalam waktu dekat, sebanyak tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara Indonesia, untuk masuk fase pemilihan mitra dengan target beroperasi pada tahun 2028.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah pascapenolakan status darurat sampah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas pengelolaan limbah di wilayah Kota Kembang tetap terjaga.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Pemkot Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meskipun tidak mendapatkan legalitas status darurat.

"Ketika pengajuan tidak disetujui, kita akan cari jalan lain. Persoalan sampah ini harus selesai, tidak bisa ditunda," ujar Farhan.

Farhan menjelaskan, Kota Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri.

Kondisi tersebut menyebabkan sistem pengelolaan sampah masih bergantung penuh pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketergantungan ini berdampak pada terbatasnya fleksibilitas Pemkot Bandung dalam pengangkutan sampah, termasuk dalam hal pengaturan kuota harian dan perizinan pembuangan residu.

Sebagai langkah taktis jangka pendek, Pemkot Bandung menyambut rencana dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan.

"Kami menyambut baik bantuan dari Pemerintah Provinsi. Rencananya akan ada mesin pengolahan di setiap kelurahan. Apapun bentuknya, kami siap menerima dan mengoptimalkannya," kata Farhan.

Selain itu, Pemkot Bandung tengah menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA mandiri sebagai solusi jangka panjang.

Namun, upaya ekspansi infrastruktur tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi yang representatif serta pemenuhan aspek perizinan yang ketat.

Dalam masa transisi ini, Farhan menekankan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir yang memadai.

Di sisi lain, Pemkot Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber yang bertajuk "Gaslah". Hingga saat ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah menunjukkan tren peningkatan.

"Dari sebelumnya hanya sekitar 10 rumah per RT yang melakukan pemilahan, kini meningkat menjadi 20 rumah. Target kami minimal 60 rumah per RT," ungkapnya.

Meski menunjukkan progres, Farhan mengakui capaian tersebut masih berada di kisaran 30% dari target total. Oleh karena itu, Pemkot Bandung tetap memprioritaskan pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat ketimbang langkah represif.

Farhan menambahkan, meski aturan sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah sembarangan telah tersedia secara legal, namun penerapannya belum menjadi prioritas utama karena mempertimbangkan aspek sosial dan sosiologis warga.

"Kami lebih mengedepankan edukasi. Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa instan, harus bertahap," ujarnya.

Pihaknya optimistis melalui kombinasi penguatan infrastruktur, dukungan lintas pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, krisis sampah di Kota Bandung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

"Kami akan terus berupaya maksimal. Ini pekerjaan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru berencana memperluas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar 2 untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan Pemko telah menyiapkan tambahan lahan seluas lebih dari lima hektare guna mendukung pengembangan kawasan TPA Muara Fajar 2. Langkah ini dilakukan agar daya tampung sampah di Pekanbaru tetap memadai dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita memang ingin melakukan perluasan dari TPA yang lama. Di sana ada luasan tanah total lebih dari lima hektare yang akan kita tambahkan untuk perluasan TPA di Muara Fajar,” kata Agung, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, penambahan lahan menjadi kebutuhan mendesak mengingat produksi sampah di Pekanbaru terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan perhitungan konsultan, volume sampah di kota tersebut saat ini mencapai sekitar 1.300 ton per hari.

“Kalau kita hitung dengan kondisi TPA sekarang, termasuk penataan melalui sanitary landfill, biofori, dan pemasangan membran, kapasitasnya diperkirakan hanya mampu bertahan sampai tahun 2029,” ujarnya.

Agung menjelaskan, sebelum kapasitas TPA saat ini penuh, pemerintah perlu menyiapkan tahapan pembangunan lanjutan, termasuk pembelian lahan tambahan untuk memperluas kawasan pembuangan sampah.

Pemko Pekanbaru, lanjutnya, juga tengah menindaklanjuti surat dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah di daerah. Selain itu, pemerintah menyiapkan proyek jangka panjang berupa pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional di kawasan perbatasan Pekanbaru–Kampar.

“Kita sudah merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di perbatasan Pekanbaru–Kampar. Tapi itu membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun. Karena itu, kita tetap membutuhkan tempat penampungan agar sampah di Pekanbaru tetap bisa tertangani,” jelasnya.

Dia menegaskan penanganan sampah di Pekanbaru dilakukan melalui dua skema, yakni program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk perluasan dan penataan TPA Muara Fajar 2, pembiayaan akan berasal dari APBD Kota Pekanbaru.

Sementara itu, proyek fasilitas pengolahan sampah regional direncanakan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam pengelolaan di TPA Muara Fajar 2, Agung menyebut sampah yang masuk nantinya akan dipilah menjadi beberapa kategori, mulai dari residu, anorganik hingga organik. Sistem tersebut diterapkan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

“Artinya ada tiga tahap pemilahan sampah. Sekarang bagaimana kita menangani pencemaran lingkungan dari sampah itu agar pengelolaannya lebih baik,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memperkirakan nilai investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta mencapai sekitar US$1 miliar, seiring rencana kapasitas pengolahan hingga 8.000 ton per hari.

Rosan menyebut kebutuhan investasi pembangunan fasilitas tersebut berkisar Rp2 triliun untuk setiap kapasitas 1.000 ton sampah per hari.

“Kalau saya bicara 8.000 ton per hari, investasinya kurang lebih US$1 billion, (1 miliar dolar AS),” kata Rosan dikutip dari Antara, Senin (4/5/2026).

Ia menambahkan, proyek PSEL di Jakarta ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2028.

Menurutnya, kapasitas fasilitas yang dibangun berpotensi ditingkatkan hingga di atas 8.000 ton per hari guna mengolah timbunan sampah lama di TPST Bantargebang.

“Mungkin kita akan membangunnya bisa jadi lebih dari 8.000 ton (per hari). Kenapa? Untuk bisa mengambil sampah lama. Harapannya Bantargebang bisa bersih. Jadi, bisa saja kapasitasnya 10.000 sampai 12.000 ton (ton per hari) supaya sampah lama itu bisa terambil” jelasnya.

Rosan menambahkan, teknologi yang digunakan memungkinkan pengolahan sampah tanpa perlu pemilahan awal. Seluruh jenis sampah, termasuk sampah lama, dapat langsung diolah.

"Kalau dari teknologi yang kita sudah terapkan, ini tidak perlu dipisahkan. Jadi bisa langsung gitu. Karena kita juga melihat environment-nya, kemudian masalah bau, masalah lahan, kita juga sangat memperhatikan itu semua," kata Rosan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas PSEL pada Senin (4/5/2026).

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan percepatan pengolahan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Melalui beleid tersebut, percepatan proyek dilakukan lewat penyederhanaan prosedur serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

Danantara berperan sebagai mitra strategis dalam menyiapkan proyek, termasuk skema pembiayaan serta proses pemilihan badan usaha pengembang dan pengelola (BUPP).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta mengusulkan dua lokasi pembangunan PSEL, yakni Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan persoalan sampah di Jakarta sudah berada pada kondisi darurat dan membutuhkan penanganan cepat serta terintegrasi.

“Timbunan sampah Jakarta mencapai 9.000 ton per hari. Saat ini 87% masih bergantung pada open dumping, seperti Bantargebang yang sudah jauh melebihi kapasitas. Jika diukur, ketinggian sampahnya setara gedung 16–17 lantai,” ujarnya.

Ia menegaskan penandatanganan MoU menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah di ibu kota.

Zulkifli juga optimistis permasalahan tersebut mulai teratasi dalam dua tahun ke depan.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus melakukan akselerasi penanganan persoalan sampah dengan mengoptimalkan pengolahan di tingkat kota. Berbagai langkah strategis mulai dari reaktivasi fasilitas hingga penguatan peran masyarakat ditempuh guna memastikan pengelolaan sampah berjalan secara berkelanjutan.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Salman Faruq menjelaskan bahwa strategi utama saat ini adalah mengaktifkan kembali sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang sebelumnya sempat berhenti beroperasi akibat masa pemeliharaan.

“Skala kota itu 100 ton per hari peningkatan pengolahannya dan harapannya bisa selesai dalam waktu satu bulan. Jadi rencananya yang kita lakukan adalah aktivasi dari TPST yang kemarin sempat ada masa pemeliharaan seperti di Nyengseret, Tegallega, Cicukang Holis, itu akan kita aktifkan kembali,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Secara keseluruhan, terdapat enam lokasi TPST yang akan dioptimalkan kembali. Melalui langkah ini, DLH memproyeksikan tambahan kapasitas pengelolaan sampah sebesar 100 ton per hari dari angka tersedia saat ini sebesar 350 ton yang telah terolah. Dengan demikian, total target sampah yang mampu diolah di tingkat kota mencapai 450 ton per hari.

Salman menekankan bahwa proses reaktivasi TPST memerlukan pemenuhan aspek administrasi dan teknis agar operasional berjalan optimal. Selain kesiapan infrastruktur, DLH juga memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, untuk mengaktifkan kembali fasilitas pengolahan di lahan milik Secapa TNI AD.

“Kita terus komunikasi untuk mengaktifkan teknologi pengolahan yang sudah terpasang di sana,” tuturnya.

Di tengah upaya peningkatan kapasitas pengolahan mandiri, Pemkot Bandung dihadapkan pada keterbatasan kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti yang dipatok sebesar 980 ton per hari. Salman menyebut tingginya volume timbulan sampah belakangan ini membuat kuota tersebut berpotensi habis lebih cepat dari jadwal.

“Di akhir minggu ini kita sudah kehabisan kuota. Namun kita upayakan titik-titik krusial tetap diangkut, sementara lokasi lain dilakukan penjadwalan dan pengaturan rute yang ketat,” jelas Salman.

Merespons kondisi tersebut, DLH telah membersihkan sejumlah titik penumpukan seperti di Pasar Induk Gedebage, sembari terus menangani lokasi lain seperti eks TPA Dago dan kawasan Ciwasta secara bertahap. Selain itu, pengawasan di wilayah perbatasan diperketat guna mencegah masuknya sampah dari luar kota.

Sebagai bagian dari solusi teknologi, bantuan mesin pengolahan sampah dari TNI Angkatan Darat direncanakan mulai memasuki tahap uji coba dalam waktu dekat. “Awal bulan depan direncanakan commissioning test. Mudah-mudahan bisa membantu mengurangi sampah, khususnya di Ciwasta,” tambahnya.

Dari sisi partisipasi publik, program pengolahan sampah organik berbasis masyarakat seperti Gaslah menunjukkan performa positif. Target pengolahan kolektif sebesar 40 ton per hari dilaporkan kerap terlampaui.

“Target 25 kilogram per orang per hari dengan kumulatif sekitar 40 ton seringkali terlampaui. Tinggal kita pastikan pengolahan pascanya berjalan optimal,” ungkap Salman.

Guna mendukung konsistensi pengolahan di tingkat kewilayahan, DLH juga mendorong reaktivasi fasilitas pengolahan organik seperti komposter, bata terawang, dan rumah maggot.

Apabila terjadi kelebihan kapasitas, pengolahan akan dialihkan ke fasilitas pendukung, termasuk eks TPA Jelekong yang kini difungsikan untuk produksi kompos dan media tanam.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengerahkan 1.025 personel untuk menangani tumpukan sampah di 71 titik pascalibur Lebaran 2026, setelah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti kembali beroperasi.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung Salman Faruq mengatakan, pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti kembali berjalan sejak H+2 Lebaran. Kondisi ini membuat penanganan sampah di tingkat tempat penampungan sementara (TPS) dan ruas jalan kembali dilakukan.

“H+2 kemarin sebetulnya kami sudah mulai bisa mengirimkan lagi sampah ke Sarimukti. Alhamdulillah, jadi penanganan di TPS-TPS dan di rute jalan sudah mulai bisa dilakukan kembali,” ujar Salman, Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan, TPA Sarimukti sempat tidak menerima kiriman sampah pada Hari H Lebaran dan H+1 karena libur operasional. Kondisi tersebut menyebabkan pengangkutan sampah sempat tertahan di sejumlah titik.

“Pada saat Hari H itu TPA tutup, kemudian H+1 karena hari Minggu memang tidak menerima kiriman sampah. Baru pada H+2 kami sudah bisa kirim kembali ke Sarimukti,” jelasnya.

Untuk mempercepat penanganan, DLH mengerahkan 1.025 personel yang terdiri atas 619 petugas penyapu dan 406 petugas angkutan. Mereka didukung 134 unit armada, yakni 66 truk, 7 pikap, 57 motor sampah, 2 road sweeper, dan 2 alat berat.

Penanganan difokuskan pada 71 titik pantau di seluruh Kota Bandung, terutama di kawasan dengan aktivitas tinggi seperti pusat kota, destinasi wisata, pasar, dan ruas jalan utama. Selain itu, DLH juga melakukan pemantauan aktif di 66 titik strategis, termasuk Alun-alun, Braga, Gasibu, dan Asia Afrika.

“Secara visual memang ada peningkatan karena kunjungan wisatawan ke pusat kota cukup tinggi. Kami lihat di Asia Afrika dan Braga sampai malam masih ramai,” kata Salman.

Meski begitu, dia mengakui penanganan sampah pada H+2 belum sepenuhnya tuntas. Keterbatasan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti membuat tidak semua TPS bisa langsung dibersihkan secara menyeluruh.

“Memang belum seluruh TPS itu 'clear'. Tetapi yang penting tidak meluber ke jalan, tidak mengganggu lalu lintas. Jadi kami kendalikan supaya tetap aman,” ujarnya.

DLH juga menurunkan tim taktis berjumlah 25 personel untuk menangani titik-titik dengan potensi penumpukan tinggi. Penanganan sampah turut diperkuat oleh personel Gaslah dan Gober yang mulai kembali beroperasi di sejumlah wilayah.

“Beberapa kecamatan sudah mulai berjalan sesuai target pengumpulan sampah organik oleh Gaslah. Mudah-mudahan segera optimal, karena ini masih suasana Lebaran,” katanya.

Di sisi lain, fasilitas pengolahan sampah juga mulai kembali beroperasi. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Babakan Siliwangi dan fasilitas pengolahan di Gedebage telah kembali menerima sampah.

“Di Gedebage sudah menerima input hampir 8 ton. Ini cukup positif karena pengolahan juga sudah berjalan kembali,” ungkapnya.

Pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan TPS skala lingkungan yang dikelola kewilayahan maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) juga mulai kembali optimal untuk membantu mengurangi beban pengangkutan ke TPA.

DLH pun mulai mengalihkan fokus penanganan ke titik-titik pembuangan liar yang muncul selama periode Lebaran.

“Kami akan menyisir titik-titik yang tiba-tiba jadi tempat buang sampah liar. Kalau dibiarkan, itu akan memicu timbulan sampah yang lebih besar,” jelas Salman.

Menurut DLH, volume sampah pada malam Lebaran mencapai 438 meter kubik atau setara 208 ton, meningkat sekitar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, penanganan sampah dari H-1 hingga H+2 mencakup 263 titik pantau dengan dukungan 2.266 personel dan 423 armada. Rinciannya, pada H-1 terdapat 66 titik pantau dengan 926 personel dan 127 armada, Hari H sebanyak 17 titik dengan 200 personel dan 47 armada, H+1 sebanyak 108 titik dengan 445 personel dan 115 armada, serta H+2 sebanyak 71 titik dengan 1.025 personel dan 134 armada.

Dengan kembali normalnya pengangkutan ke TPA Sarimukti serta dukungan fasilitas pengolahan dan personel lapangan, DLH optimistis kondisi kebersihan Kota Bandung akan berangsur membaik pascaperayaan Idulfitri.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto mengemukakan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy akan dimulai tahun ini di 34 daerah di tengah persoalan sampah yang mendesak untuk ditangani.

Dalam Taklimat Presiden pada agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas pada 2028, bahkan bisa terjadi lebih cepat apabila tidak segera diatasi.

Pembangunan fasilitas PSEL atau waste to energydiharapkan dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Prabowo pun meminta agar proses peletakan batu pertama dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, dengan target operasional dalam waktu dua tahun.

Total investasi untuk proyek PSEL diperkirakan mencapai hampir US$3,5 miliar. Prabowo juga menilai sejumlah kabupaten telah mulai melakukan improvisasi dalam pengelolaan sampah, dan pemerintah pusat akan mempelajari serta mendorong pertukaran pengalaman antardaerah.

“Tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Ini saya minta ground breaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi. Ini investasi cukup besar. Totalnya itu hampir US$3,5 miliar dolar Untuk 34 titik itu,” tuturnya.

Prabowo pun menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa dilakukan dengan saling menyalahkan, melainkan harus melalui kerja nyata dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia menyatakan, bila diperlukan demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat akan memimpin langsung. Menurutnya, persoalan sampah juga berkaitan erat dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan sosial, termasuk melalui sektor pariwisata yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja paling cepat dan luas.

Dalam konteks pariwisata, Prabowo menyoroti kondisi kebersihan Bali yang dinilainya memprihatinkan, khususnya pada akhir 2025.

Dia mengungkapkan menerima masukan langsung dari pejabat asing yang menilai Bali kini kotor dan tidak seindah sebelumnya. Presiden pun meminta gubernur, bupati, hingga sekolah-sekolah untuk aktif menggerakkan kerja bakti massal membersihkan pantai dan lingkungan.

“Saya di Korea ketemu menteri-menteri jenderal-jenderal. Bicaranya apa adanya, dia ngomong ke saya. Dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. [Pak Presiden, saya baru berkunjung dari Bali. Bali kini sangat kotor dan tak lagi indah]. Saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,” katanya.

Orang nomor satu di Indonesia itu bahkan menegaskan kesiapan melibatkan TNI, Polri, BUMN, hingga kementerian dan lembaga untuk rutin melakukan kegiatan bersih-bersih.

“Semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita. Ini halaman kita. Ayo kita bersihkan, rame-rame, korfe. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah. Dandim, saya perintahkan kau,” ucapnya.

Sebagai langkah strategis, Prabowo turut menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Gerakan ini menekankan keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk melalui kegiatan kerja bakti singkat setiap pagi. Selain itu, Presiden juga meminta penertiban baliho, spanduk, dan iklan yang dinilai berlebihan dan merusak keindahan kota serta destinasi wisata.

Prabowo menegaskan bahwa kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan prasyarat utama untuk membangun pariwisata dan kesejahteraan rakyat.

“Bagaimana kita mau menjual pariwisata kalau lingkungan kita jorok dan kotor,” tegasnya.

Dia menutup arahannya dengan menekankan bahwa perang terhadap sampah adalah tanggung jawab bersama demi masa depan Indonesia yang lebih layak, indah, dan membanggakan.

“Kalau saya bicara Indonesia harus ASRI boleh kan?” tandas Prabowo.

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kembali menjadi incaran investor pengolahan sampah yang menargetkan wilayah ini sebagai lokasi proyek pengganti batu bara.

Namun, tawaran investasi yang masuk ke daerah ini nyatanya belum ada yang terealisasi.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengungkapkan, sejumlah investor, termasuk perusahaan asal Prancis, telah menyatakan minatnya untuk membangun fasilitas pengolahan sampah di Cirebon.

Investor tersebut bahkan disebut telah memiliki proyek serupa di Thailand, dan Indonesia dijadikan pilot project pertama.

"Cirebon dipilih sebagai tempat awal untuk proyek ini, karena potensi dan lokasinya yang strategis," kata Imron, Rabu (5/11/2025).

Meski demikian, kata Imron, hingga saat ini belum ada satu pun proyek pengolahan sampah yang berjalan. "Saya minta konsistensi dari investor. Sudah ada banyak yang menawarkan, tapi akhirnya mereka mundur lagi," ujarnya.

Menurutnya, hambatan utama terletak pada birokrasi yang terlalu rumit dan proses izin yang panjang.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya tiga investor telah menawarkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Cirebon.

Semua investor menjanjikan teknologi pengolahan yang modern, ramah lingkungan, dan bisa menggantikan sebagian penggunaan batu bara untuk energi. Namun, kesemuanya urung direalisasikan.

Prinsip proyek yang ditawarkan adalah memanfaatkan sampah kota menjadi energi bersih melalui sistem teknologi termal atau waste-to-energy.

Menurut Imron, teknologi ini dinilai menjanjikan karena selain mengurangi beban sampah, juga bisa menjadi sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara.

"Kalau terealisasi, ini bisa menjadi solusi ganda: mengurangi sampah dan mengurangi ketergantungan energi fosil," jelasnya.

Kendati begitu, investor asing menghadapi tantangan besar di Indonesia, khususnya terkait perizinan dan regulasi yang tumpang tindih antarinstansi.

Imron menekankan pemerintah daerah telah berusaha mempermudah prosedur, tapi tetap ada aturan nasional yang harus diikuti.

"Kami ingin investasi ini berjalan, tapi harus sesuai regulasi. Kalau tidak, investor akhirnya mundur karena risiko terlalu tinggi," katanya.

Imron menilai, Kabupaten Cirebon masih menghadapi masalah klasik dalam menarik investasi berteknologi tinggi.

Meski begitu, kata Imron, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan proyek pengolahan sampah sebagai prioritas pembangunan.

Ia pun berharap ada investor yang serius dan mau menuntaskan proyek, sehingga Cirebon bisa menjadi pionir pengolahan sampah berteknologi di Indonesia.

"Kami terus membuka pintu bagi investor yang serius, dengan harapan proyek ini tidak hanya sebatas wacana," pungkasnya.