Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah tantangan arus modal energi global yang masih menyisakan problem besar, peran China sebagai penyandang dana dan teknologi mulai mengisi celah strategis, terutama di negara seperti Indonesia.

Laporan terbaru Badan Energi Internasional (IEA) mengungkap bahwa meski investasi energi global telah menembus US$3,3 triliun pada 2025, sebagian besar masih terkonsentrasi di negara maju.

Dalam laporan bertajuk Pembiayaan Energi China di Negara-Negara Berkembang dan Ekonomi Berkembang, menunjukkan ekonomi pasar berkembang dan berkembang (EMDE) di luar China hanya menarik 18% dari total investasi energi bersih dunia. Padahal, negara berkembang adalah rumah bagi dua pertiga populasi global dan masa depan permintaan energi.

Dalam peta ketimpangan ini, China muncul bukan hanya sebagai raksasa konsumsi domestik, tetapi juga sebagai pemain kunci dalam mendanai transisi energi di negara-negara Global Selatan.

Sejak 2015, lembaga-lembaga resmi China rata-rata menyuntikkan lebih dari US$55 miliar per tahun untuk proyek-proyek energi di negara berkembang, setara dengan 8% dari total investasi energi bersih yang tercatat di kawasan tersebut.

IEA memaparkan, pola kontribusi China sedang mengalami transformasi signifikan. Jika sebelumnya didominasi oleh pinjaman lunak dari bank pemerintah, beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran menuju model yang lebih kompleks dan berorientasi pasar.

“Pinjaman dari bank pemerintah China untuk proyek luar negeri memang menyusut dan kini hampir seluruhnya fokus pada teknologi bersih. Namun, posisi mereka mulai diisi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank komersial milik negara, dan lembaga kredit ekspor,” tulis laporan IEA, dikutip Kamis (8/1/2026).

Perbankan tersebut kini lebih aktif melalui investasi ekuitas langsung dan pemberian jaminan, menandai peralihan menuju model internasional yang lebih kompetitif, meski tetap terarah oleh negara.

Perubahan ini bukan bentuk penarikan diri, melainkan adaptasi terhadap kondisi global baru. Bagi negara penerima seperti Indonesia, model ini menawarkan peluang berupa pembagian risiko yang lebih baik dan partisipasi kepemilikan, tetapi juga tantangan terkait berkurangnya akses ke pembiayaan lunak jangka panjang.

Dari banyak proyek yang didanai, Indonesia bisa dikatakan sebagai miniatur dari pola kerja dan evolusi model investasi energi hijau China. Fokusnya tidak lagi sekadar pada proyek infrastruktur energi raksasa, tetapi juga pada solusi terintegrasi yang menjawab masalah lokal.

Proyek Waste to Energy (WtE)

Salah satunya, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Palembang senilai US$300 juta menjadi contoh textbook. Proyek yang dipelopori BUMN China, Zheneng Jinjiang Environment, dirancang sebagai Kemitraan Pemerintah-Swasta dengan konsesi 30 tahun.

IEA memandang, investasi Zheneng di proyek Waste to Energy memiliki keunikan tersendiri, terutama pada struktur pembiayaan yang cermat dalam memitigasi risiko. Misalnya sumber pendapatan berasal dari tarif listrik (feed-in tariff) yang dibeli PLN akan berbentuk dolar AS dan biaya olah sampah dari Pemkot Palembang dalam Rupiah.

Selain itu, terkait sindikasi bank antara DBS dan BNI yang menyediakan pinjaman dalam dolar AS dan Rupiah. Hal ini dianggap mencerminkan dan melindungi proyek dari risiko nilai tukar.

“Proyek ini menunjukkan bagaimana kombinasi pinjaman bank komersial berjangka panjang dengan mitigasi risiko berbasis Sinosure dapat menghasilkan struktur KPS yang bankable di pasar yang belum berpengalaman dengan aset PLTSa skala besar,” jelas analis IEA.

Tidak hanya di Palembang, diketahui Zheneng juga mengincar investasi serupa di lokasi lain. Mengutip Antara, Pemkab Jepara akan bermitra dengan Zheneng untuk mengatasi masalah sampah di wilayah tersebut. Targetnya, kolaborasi ini dimulai pada 2026 untuk mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Targetnya, kolaborasi ini dimulai pada 2026 untuk mengurangi jumlah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang sebelumnya hanya berupa tumpukan sampah,” kata Bupati Jepara, Witiarso Utomo, setelah menerima kunjungan investor pengelola sampah, Zheneng Jinjiang Environment, mengutip Antara.

Saat ini, pemerintah memang sedang mendorong proyek WtE di sejumlah daerah. Untuk itu, pendekatan para calon investor kepada pemerintah daerah diharapkan menjadi pintu masuk menuju investasi proyek PSEL tersebut.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan perkembangan proyek PLTSa dalam Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Dia menyebutkan bahwa proses pada tahap pertama telah berjalan dan saat ini pemerintah menunggu masuknya penawaran (bidding) dari para peserta.

Hal tersebut disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

“Ini kan batch pertama sudah berjalan. Kita nunggu mereka masukin bidding pada tanggal 7 Januari. Kita umumkan lagi batch kedua,” kata Rosan.

Implikasi Strategis

IEA memandang, kehadiran China mengisi kekosongan pembiayaan yang sering tidak bisa dipenuhi oleh institusi keuangan Barat atau multilateral, yang dinilai lebih risk-averse.

Pendekatan terintegrasi China, mulai dari investasi, kontraktor EPC, pasokan peralatan, hingga asuransi kredit, mengurangi tantangan koordinasi dan mempercepat realisasi proyek.

“Model terintegrasi ini memungkinkan proyek-proyek kompleks dan perdana di suatu wilayah, seperti PLTSa Palembang, untuk bergerak dari perencanaan hingga penutupan finansial,” tulis IEA.

Namun, IEA menyarankan Indonesia perlu memiliki strategi yang cermat. Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang didanai China selaras dengan peta jalan energi bersih nasional, memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi lokal, dan memenuhi standar lingkungan serta tata kelola yang transparan.