Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq merespons dugaan yang menyebut melonjaknya harga Minyakita di pasaran akibat digunakan oleh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis.

Hanif mengatakan penggunaan Minyakita oleh dapur SPPG tidak tepat karena program minyak goreng rakyat ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng.

Harga eceran tertinggi Minyakita pun telah diatur pemerintah yakni Rp15.700 per liter agar mudah dijangkau masyarakat. Namun dia menyebut belum mendapat detail informasi terkait dugaan tersebut.

“Saya belum mendapat detailnya. Tapi tentu ini menjadi bahan kita karena memang [peruntukan] Minyakita itu untuk yang di luar itu [SPPG],” kata Hanif di sela Rakernas APEKSI ke-18 di Medan, Rabu (1/7/2026).

Dikatakan Hanif pihaknya akan mencermati detail dugaan tersebut terlebih dahulu mengingat penyelesaiannya nanti melibatkan lintas kementerian/lembaga.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) tengah diperbaiki oleh kepala BGN yang baru. Kemenko Pangan disebutnya akan mengikuti sembari tetap menjadikan dugaan tersebut sebagai perhatian.

“Jadi saya kira kami mengikuti terlebih dahulu sambil melihat langsung juga. Tapi ini tentu menjadi perhatian kami,” tambahnya.

Adapun harga Minyakita di tingkat pedagang non mitra Bulog di sejumlah wilayah di Sumut melonjak hingga tembus Rp22.000 per liter sejak awal Mei 2026. Padahal, HET ke konsumen yang ditetapkan Badan Pangan Nasional ialah Rp15.700 per liter.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) Kantor Wilayah I sebelumnya mengungkapkan pihaknya mendapat laporan dugaan Minyakita yang dijadikan sebagai minyak curah dan dikemas ke dalam jeriken untuk kebutuhan tertentu.

Menurut informasi yang beredar, lanjutnya, pengemasan tersebut dikaitkan dengan operasional dapur SPPG yang menggunakan Minyakita sebagai salah satu bahan bakunya.

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MBG tidak diperbolehkan menggunakan produk Minyakita. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi mengganggu ketersediaan barang di pasar umum serta menciptakan distorsi distribusi,” ujar Ridho Pamungkas, Ketua KPPU Kanwil I, Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut menegaskan bahwa distribusi Minyakita kepada pedagang mitra tetap berjalan tanpa hambatan sesuai ketentuan. Penjualan Minyakita di atas HET disebutnya dilakukan oleh pedagang yang belum menjadi mitra Bulog.

“Itu pasti bukan dari mitra resmi Bulog karena kalau ambil langsung dari Bulog pedagang pengecer wajib menjual ke konsumen sesuai HET. Pedagang pengecer mitra Bulog semuanya terdata dalam SIMIRAH,” kata Budi Cahyanto, Kepala Bulog Kanwil Sumut, Kamis (14/5/2026).

Bisnis.com, BOGOR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkap secara total Polri telah mengelola 1.415 SPPG atau dapur MBG pada HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka serta jajaran kabinet hingga tamu undangan seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sigit merincikan ribuan SPPG itu dikelompokkan menjadi sejumlah jenis mulai dari 828 SPPG yang telah beroperasi dan 227 SPPG masuk tahap operasional.

Selanjutnya, 360 SPPG masih dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG dibangun di daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias wilayah 3T.

"Pada program makan bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPPG," ujar Sigit di Cikeas, Bogor pada Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan, SPPG Polri tersebut telah diproyeksikan melayani 3,6 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 70.000-an pekerja.

Selain itu, SPPG Polri diklaim telah mengantongi 348 sertifikat laik higiene sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, serta 285 sertifikat uji laboratorium air. SPPG juga didukung oleh 305 chef terlatih dan memiliki buku panduan berisi 80 variasi menu guna memperkaya pilihan makanan sekaligus memastikan kecukupan gizi.

"Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat seperti pemenuhan gizi," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga menyatakan bahwa SPPG Polri ini tidak pernah menimbulkan masalah atau zero accident dalam pengelolaannya. Sebab, SPPG korps Bhayangkara ini sudah didukung sejumlah sarana food safety.

"Secara konsisten dalam pengolahan sehingga sampai dengan saat ini, Alhamdulillah, SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penghematan anggaran negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diestimasikan mencapai Rp40 triliun setelah Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penghematan tersebut akan menjadi dasar penyusunan anggaran MBG 2027 yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp270 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan DPR menilai skema efisiensi yang dipaparkan jajaran pimpinan BGN yang baru mampu menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Zainul, BGN telah berkomitmen melakukan penghitungan ulang anggaran dengan target penghematan sedikitnya Rp40 triliun. Upaya serupa juga tengah dilakukan terhadap pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026.

"Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Komisi IX DPR memberikan waktu selama dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan simulasi efisiensi tersebut sebelum dibahas kembali dalam rapat dengar pendapat.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ujarnya.

Empat langkah efisiensi yang disepakati diawali dengan evaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah tidak lagi memberikan MBG kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.

Langkah berikutnya ialah mengurangi frekuensi pemberian paket makanan. Apabila selama ini MBG disalurkan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari setiap pekan, ke depan penyaluran direncanakan hanya berlangsung pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Dengan skema tersebut, distribusi makanan juga tidak dilakukan pada hari libur nasional maupun selama masa libur sekolah.

BGN juga akan mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.

Selain itu, BGN akan menerapkan sistem pengelompokan SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerjanya. Melalui skema tersebut, besaran insentif maupun alokasi anggaran yang diterima setiap SPPG akan berbeda sesuai hasil penilaian.

Sebelumnya, BGN mengusulkan pagu anggaran program MBG sebesar Rp270 triliun pada 2027, meningkat Rp2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Namun, besaran kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan akan turun setelah perhitungan efisiensi dirampungkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya untuk membongkar keseluruhan kasus tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) gugur setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak pengajuan justice collaborator (JC).

Sony mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku lantaran merasa dirinya disudutkan dalam praktik rasuah tersebut. Padahal, Sony mengklaim berada dalam tekanan saat melakukan perbuatan menyimpang dalam pelaksanaan program MBG.

Usut punya usut, Kejagung menyatakan Sony merupakan pelaku utama dalam kasus program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Pasalnya, dia merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Terlebih, Sony juga dinilai tidak mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut. Dua alasan itu menjadi dasar Korps Adhyaksa menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejagung, Selasa (24/6/2026).

Kelanjutan Kesaksian Sony

Namun demikian, Syarief menyatakan keterangan-keterangan Sony Sonjaya dalam kasus ini tidak serta-merta dikesampingkan. Pasalnya, kesaksian Sony tetap menjadi bahan yang akan didalami dalam proses penyidikan.

"Semua informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada kami, kepada penyidik, itu sangat kami hargai. Semua informasi sangat kami hargai dan itu bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini," tutur Syarief.

Kejagung juga merespons kekhawatiran bahwa Sony akan enggan membongkar keseluruhan kasus setelah permohonan JC ditolak. Dalam hal ini, penyidik menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak akan memengaruhi proses penyidikan.

Pasalnya, Korps Adhyaksa tidak hanya bergantung pada keterangan Sony Sonjaya. Alat bukti juga dapat diperoleh dari pihak lain.

Misalnya, melalui barang bukti elektronik, dokumen, keterangan ahli, hingga kesaksian pihak lain untuk mengungkap perkara ini secara terang benderang.

"Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja. Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi," pungkasnya.

Respons Kubu Sony

Di sisi lain, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengaku kecewa karena permohonan justice collaborator kliennya ditolak Kejagung. Menurutnya, Sony memiliki andil besar dalam mengungkap perkara ini, khususnya terkait pengaturan SPPG.

Lebih jauh, Sony Sonjaya disebut telah siap membongkar 41 nama besar yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu, Krisna menyayangkan sikap Kejagung yang menolak pengajuan JC kliennya.

"Tapi amat disayangkan di saat saudara Sony ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam korupsi MBG ini," ujar Krisna saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Terlepas dari itu, Krisna menyatakan pihaknya tetap menghormati keputusan penyidik Kejaksaan Agung.

Adapun, Krisna mengatakan harapan terakhir untuk membongkar kasus ini adalah menunggu dikabulkannya permohonan JC kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain terkait JC, Krisna menyatakan Sony perlu mendapatkan perlindungan dari LPSK karena telah menyatakan kesediaannya membongkar kasus MBG, baik dalam proses penyidikan maupun saat persidangan nanti. Oleh karena itu, keselamatan Sony harus dijamin.

"Iya, siang ini. Cuma poinnya gini, karena demikian kan kami akan terus memperjuangkan hak daripada klien kami, Sony Sonjaya, untuk mendapatkan JC dan perlindungan dari LPSK," imbuhnya.

Dia berharap LPSK dapat melakukan analisis secara objektif sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan JC dan perlindungan saksi yang diajukan Sony Sonjaya.

"Kami meminta dan mendorong LPSK untuk objektif dalam menilai kasus ini, segera memberikan JC kepada Pak Sony sebagaimana diamanatkan undang-undang supaya Pak Sony mempunyai perlindungan dan ketenangan untuk mengungkap peran-peran besar pejabat yang terlibat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjalani proses pembenahan organisasi dan tata kelola.

Langkah evaluasi yang dilakukan, termasuk pergantian pimpinan serta proses hukum yang sedang berlangsung, disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas program prioritas nasional tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah memilih melakukan koreksi dan perbaikan sistem ketimbang menghentikan program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.

"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pelaksanaan MBG tetap berlanjut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar kelompok rentan, termasuk pelajar dan ibu hamil.

“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," tegasnya.

Dalam fungsi pengawasan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah unit layanan telah menerapkan standar operasional yang dinilai memadai, mulai dari aspek kebersihan, kualitas bahan pangan, keamanan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

“Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelasnya.

Dudung menambahkan pemerintah juga memperkuat sistem pengendalian program melalui pengawasan yang lebih ketat dan membuka ruang partisipasi publik dalam memantau pelaksanaannya.

“KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan ini penting, karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat," paparnya.

Dia menegaskan pembenahan yang berlangsung saat ini diarahkan untuk memastikan distribusi manfaat menjangkau kelompok prioritas, termasuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi kunci untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah.

“Kami akan terus mengawal proses pembenahan BGN, agar perbaikan yang dilakukan benar-benar menyentuh sistem, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengaduan publik. KSP hadir sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat,” tandasnya.

Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah libur sekolah.

Hal tersebut disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (18/6/2026).

"Kita ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN [Badan Gizi Nasional] ini," ujar Gibran.

Dia menambahkan, salah satu perbaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini adalah terkait dengan penerima manfaat yang harus lebih tepat sasaran.

Oleh sebab itu, Gibran menegaskan bahwa program MBG ini harus diprioritaskan di daerah 3T. Dia pun mencontohkan daerah yang harus mendapatkan program MBG yaitu Desa Niowula, Ende, di NTT.

Desa tersebut berjarak cukup jauh dari pusat perkotaan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program dapat segera berjalan.

"Area-area yang seperti ini itu justru yang paling membutuhkan MBG. Makanya tadi kalau dapurnya sudah siap, ya ini otomatis harus kita percepat perizinannya," imbuhnya.

Adapun, evaluasi lainnya yaitu terkait dengan praktik-praktik korupsi pada MBG harus bisa diberantas agar ke depannya tidak terjadi lagi.

"Ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran, dan yang namanya praktik-praktik korupsi agar tidak terjadi lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengalihkan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sejumlah sekolah ke penerima manfaat lainnya sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total penerima manfaat 39.352 siswa dinilai dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Dengan demikian, BGN akan mengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk profil penerima manfaat tersebut ke lapisan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

“Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Namun demikian, dia menyampaikan bahwa angka tersebut masih akan bertambah seiring dengan pembaharuan kualitas data yang terus dilakukan BGN.

Menurutnya, pembaharuan tersebut dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi.

“Agar pada akhirnya kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada rakyat Indonesia dan anak-anal yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa penyaluran MBG akan dihentikan selama masa libur sekolah, tepatnya pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Agustina mengeklaim langkah ini akan menghemat anggaran hingga Rp3,45 triliun. Angka ini diperoleh dari penghentian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang tidak beroperasi selama hari libur.

“Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820, dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3,45 triliun,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka ke-6 yaitu Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) dalam kasus tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan Glory jadi tersangka.

"Penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan, Glory merupakan pihak swasta yang diminta oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Dadan diduga secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara Glory untuk memperoleh titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada yayasan yang dimilikinya.

"Selanjutnya setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Glory juga diberi akses oleh Dadan untuk berkomunikasi dengan tim verifikator dalam melakukan pengurusan terhadap SPPG dari yayasan miliknya.

Setelah mengatur titik SPPG itu, GHS pun diduga memberikan uang dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing ke Dadan Hindayana. Uang itu diperoleh dari pihak-pihak yang ingin menjadi mitra MBG.

"GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai yang bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS," pungkasnya.

Berikut daftar enam tersangka kasus MBG per Kamis (18/6/2026) :

1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH)

2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya (SS)

3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung (LP)

4. Pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri (AYS)

5.Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) selaku penyedia motor listrik BGN, Andri Mulyono (AM)

6. Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende hari ini, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, nampak Gibran tiba sekitar 11.22 WIB. Usai keluar dari pesawat CN-295, Gibran disambut oleh tarian tradisional Wanda Pere Ende.

Selain itu, dia disambut juga oleh tokoh adat, dan pejabat setempat baik itu kepolisian hingga Bupati Yosef Benediktus Badeoda.

Kemudian, setelah disambut secara adat Gibran bakal melanjutkan perjalanan ke SMPN 1 Ndona NTT untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di NTT eks Wali Kota Solo ini akan melihat pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Sebelumnya, Gibran mengajak perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program MBG dan Kopdes Merah Putih.

"Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi," ujar Wapres ketika memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/06/2026).

Gibran menekankan, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi.

"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," pungkasnya.

Sekadar informasi, lima mahasiswa yang mendampingi Wapres yaitu Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, serta Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nasib pengusutan perkara dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan saat ini kasus tersebut lebih berprogres di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, pengusutan kasus MBG pada korps Adhyaksa sudah tahap penyidikan, dan bahkan penetapan tersangka.

Oleh karenanya, Setyo menyatakan bahwa pihaknya saat ini turut memantau proses hukum yang telah dilakukan Kejagung.

"Ya sekarang kita lihat saja perkembangan yang sudah dikawal oleh Kejaksaan Agung, proses penyelidikan sudah berjalan, gitu ya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ya sementara nanti kita lihat saja, gitu," ujar Setyo di Gedung LAN Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dia menambahkan, jika nantinya memang diperlukan koordinasi maka pihaknya bakal melakukan hal tersebut. Terlebih, KPK juga telah melakukan kajian, pendalaman bahkan berkoordinasi dengan Kepala BPKP untuk mengusut kasus MBG ini.

Di samping, Setyo mengemukakan bahwa sejauh ini pihaknya masih belum ada komunikasi dengan pihak Kejagung.

"Kecuali dari mereka penyelidiknya membutuhkan, ya pasti ada komunikasi. Sampai dengan saat ini belum ada komunikasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, terdapat lima tersangka dalam perkara ini, yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua eks Wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kemudian, dua lainnya dari pihak swasta Asep Yusuf Somantri (AYS) yang merupakan orang kepercayaan Sony Sonjaya dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) atau vendor motor listrik Andri Mulyono (AM).

Para tersangka diduga meloloskan yayasan terafiliasi sebagai mitra SPPG meski tidak memenuhi syarat, mengatur titik SPPG, serta melakukan mark up dan pengadaan barang yang tidak diperlukan. Kejagung masih menghitung total kerugian negara dalam kasus tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI semula direncanakan untuk menerima alokasi anggaran guna mendukung aktivitas pengawasan terhadap program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp675 miliar tersebut belum kunjung diterima oleh pihaknya.

Ia bahkan menyebut bahwa rencana penganggaran untuk pengawasan MBG oleh BPOM tersebut tertunda karena ditarik kembali oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Mengutip laman resmi BPOM, Komisi IX DPR RI sebelumnya telah menyetujui pagu alokasi anggaran BPOM untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,247 triliun.

DPR RI juga bersepakat bahwa pelaksanaan pengujian sampel MBG dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan bersama-sama atau swakelola oleh BPOM menggunakan pagu anggaran BGN sebesar Rp700 miliar agar BPOM berperan lebih aktif dalam pengawasan program MBG.

Mengenai alasan di balik tertundanya pencairan alokasi anggaran pengawasan MBG oleh BPOM tersebut, Ikrar tidak menjelaskannya secara detail.

Ia hanya menyebut bahwa terdapat proses yang harus diselesaikan oleh pemegang kewenangan fiskal negara sehingga rencana pencairan dana tersebut masih urung untuk dilakukan.

"Kita akan mendapatkan tambahan anggaran Rp700 miliar, kemudian setelah itu dikurangi menjadi Rp675 miliar. Kita sudah lakukan penandatanganan untuk swakelola, tapi dalam kenyataannya karena ada proses yang harus diselesaikan, ternyata itu ditarik kembali ke Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa)," ucap Ikrar pada sela-sela acara di Universitas Surabaya, dikutip Rabu (17/6/2026).

Meski dana dari kas negara itu tak kunjung turun, Ikrar menyatakan bahwa BPOM tetap berkomitmen untuk melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi dan nutrisi anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu.

Ikrar menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan tugas pengawasan MBG di seluruh penjuru tanah air dengan menggunakan pagu anggaran BPOM yang tersedia saat ini.

"Sampai detik ini, kita cuma menggunakan anggaran yang ada di Badan POM, belum mendapatkan dana swakelola, tapi ada uang atau tidak ada uang, Badan POM bertekad jalan terus untuk mengawal pelaksanaan MBG," tegasnya.

Lebih lanjut, Ikrar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menyurutkan komitmen BPOM dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut di lapangan.

"Satu tekad kami, tidak akan terkendala soal biaya, walaupun biaya itu sangat menentukan untuk bagaimana melaksanakan program prioritas Presiden," ujarnya.

Dalam upaya pengawasan yang dilakukan, Ikrar memaparkan bahwa BPOM memiliki koridor kewenangan dalam mengawasi seluruh rantai pangan olahan yang digunakan dalam program MBG, mulai dari bahan baku hingga makanan siap konsumsi.

"Kalau pangan basic itu misalnya dari beras dimasak. Kalau dimasak sudah diolah, tapi kalau misalnya buah-buahan sudah dipotong-potong, mau digoreng, itu sudah masuk olahan. Artinya, semua yang dimakan oleh anak-anak itu masuk olahan," paparnya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa BPOM juga betugas memastikan masing-maisng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG mengantongi standar higiene dan sanitasi, meski sertifikasinya diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) atau pemerintah daerah wilayah setempat.

"Nah, di peraturan itu tegas bahwa BPOM bertugas menjadi pengawas. Mulai dari bahan baku, kemudian processing-nya, termasuk kita punya tugas memberikan pendidikan," ucapnya.

Bukan hanya pengawasan secara preventif, Ikrar menegaskan bahwa BPOM juga wajib menyiapkan berbagai langkah mitigasi jika terjadi dugaan kasus keracunan makanan, termasuk upaya pelacakan sumber masalah.

"Termasuk bagaimana kita mencari urutan dari mana sumber keracunannya, itu menjadi tupoksinya Badan POM," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya memastikan bahwa seluruh unit pelaksana teknis BPOM di masing-masing daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau Dinkes setempat dalam upaya memastikan program MBG dapat berjalan aman dan sesuai standar yang ditetapkan.

Ikrar mengakui bahwa usaha untuk melakukan pengawasan MBG sejauh ini memang belum maksimal. Namun, BPOM menyatakan terus berupaya mengoptimalkan peran sesuai kewenangannya dengan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat.

"Kami juga sadar belum maksimal, tapi kita berupaya semaksimal sesuai kemampuan dan sesuai tupoksinya Badan POM," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan sejak awal desain rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah bermasalah.

Menurutnya hal itu dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak swasta terkait pengkondisian pengadaan barang/jasa dan praktik jual beli titik SPPG.

"Bagi saya program ini desain sejak awal, desain dan perencanaannya memang bermasalah, sehingga hari ini kita melihat berbagai permasalahan seperti yang kita ketahui: jual-beli titik, lalu jumlah titik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan," katanya kepada jurnalis, Senin (15/6/2026).

Dia menyampaikan kembali pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan terkait adanya kelebihan titik dapur SPPG mencapai 7.000 dan di luar dari angka tersebut ada sekitar 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan.

"Jadi kalau 27.000 titik ditambah lagi dengan 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan, maka total titik hari ini ada 40.000 titik. Kalau tadi dikalikan 3.000 berarti kan sekitar 120 juta (penerima). Apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Itukan sebenarnya tidak ada, artinya mengada-ada," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada jajaran BGN untuk menata ulang program MBG, seperti mengkombinasikan dengan dapur-dapur sekolah di daerah tertentu.

Charles menyebut, kemungkinan blueprint terbaru akan diterbitkan BGN dalam jangka waktu satu bulan mengenai tata kelola dapur SPPG dengan mengacu kepada penerima manfaat.

Menurutnya, program MBG seharusnya menyasar anak-anak yang kekurangan gizi, sehingga tidak semua anak menerima MBG.

"Tadi saya sampaikan di dalam, kalau kita mengacu pada tujuan awal dari program ini yaitu memperbaiki kondisi anak-anak, kondisi gizi anak-anak termasuk mengurangi angka stunting, artinya tidak semua anak perlu diberikan makan. Tidak semua anak perlu diberikan makan," ucapnya.

Adapun mengenai pagu indikatif BGN pada tahun 2027 sebesar Rp270 triliun. Namun rancangan anggaran ini belum final dan masih perlu kajian secara komprehensif.

Charles melanjutkan bahwa akan ada penyesuaian penggunaan dapur SPPG imbas dari upaya efisiensi anggaran. Dia menyampaikan bahwa BGN tidak akan membuka dapur baru baik yang di tahap perencanaan maupun proses pembangunan.

"Jadi tadi dijelaskan dengan cukup tegas oleh para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium," ujarnya.