Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%, terutama terhadap peningkatan biaya dana (cost of funds) dan dinamika persaingan penghimpunan dana di industri perbankan.

Meski demikian, perseroan menegaskan akan melakukan penyesuaian strategi secara prudent dan terukur agar tetap mampu menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono, mengatakan keputusan Bank Indonesia tersebut pada dasarnya masih sesuai dengan ekspektasi manajemen dan pelaku pasar.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi domestik dan global yang masih penuh tantangan.

“Bagi Bank Neo Commerce, kondisi suku bunga yang lebih tinggi tentu menjadi salah satu faktor yang akan memengaruhi dinamika industri perbankan, khususnya terkait cost of fund dan kompetisi penghimpunan dana. Namun demikian, kami akan tetap berhati-hati mencermati perkembangan pasar atas kenaikan suku bunga tersebut,” ujar Eri kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Seiring kenaikan BI Rate, Bank Neo menilai strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit perlu terus dievaluasi mengikuti perkembangan pasar.

Eri menegaskan bahwa Bank Neo akan memantau kondisi likuiditas dan apabila diperlukan melakukan penyesuaian strategi secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan serta profil risiko bank.

Di sisi pendanaan, Bank Neo Commerce tetap berfokus menjaga stabilitas dana pihak ketiga (DPK) dengan menyeimbangkan daya saing suku bunga dan efisiensi cost of fund. Penyesuaian suku bunga simpanan akan dilakukan secara selektif sesuai perkembangan likuiditas dan tingkat kompetisi di industri perbankan.

Sementara itu, pada sisi penyaluran kredit, Eri menyebut Bank Neo tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Kajian terhadap penyesuaian suku bunga kredit akan mempertimbangkan kondisi pasar, profil risiko debitur, serta daya beli dan kemampuan nasabah.

Selain itu, penguatan manajemen risiko dan kualitas aset juga terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah perubahan lingkungan suku bunga.

Dalam menghadapi kondisi likuiditas industri yang semakin kompetitif, Bank Neo juga terus memperkuat pengelolaan aset dan liabilitas serta menjaga kecukupan permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis yang sehat.

Adapun, strategi tersebut didukung melalui diversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi ekosistem digital, dan peningkatan aktivitas nasabah dalam memanfaatkan layanan perbankan yang tersedia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun. OJK menilai program tersebut positif, namun tetap perlu diimbangi dengan penguatan manajemen risiko perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, bank perlu memastikan kualitas tata kelola dan manajemen risiko tetap terjaga agar program berjalan berkelanjutan.

“Program kredit rakyat yang diinisiasi Pemerintah dinilai sangat baik, dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip Ahad (17/5/2026).

Dian menjelaskan, OJK mendorong pelaksanaan stress test secara berkala untuk mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut. “Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” ujar Dian.

Selain itu, perbankan diminta melakukan pencadangan yang memadai serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat di tengah ekspansi kredit.

OJK juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar program KUR tepat sasaran serta memiliki mitigasi risiko yang memadai.

Dari sisi suku bunga, Dian menyebut rerata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 berada di level 8,76 persen, menurun dibandingkan Februari 2026 sebesar 8,80 persen dan Maret 2025 sebesar 9,20 persen. Penurunan ini ditopang oleh turunnya suku bunga kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi, yang masing-masing turun 67 basis poin dan 68 basis poin secara tahunan.

Penurunan suku bunga kredit juga sejalan dengan tren penurunan biaya dana, di mana rerata tertimbang Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah turun 55 basis poin menjadi 2,66 persen. Kondisi ini dipengaruhi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026.

Dian menilai tren penurunan suku bunga kredit masih berlanjut, meski bergantung pada strategi masing-masing bank, terutama dalam mengelola biaya dana. Karena itu, perbankan didorong meningkatkan porsi dana murah agar memiliki ruang lebih besar untuk menurunkan bunga kredit.

“OJK senantiasa menghimbau agar perbankan dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya agar tetap sejalan dengan kondisi pasar,” kata Dian.

Di sisi lain, dinamika global juga perlu diperhatikan. Keputusan bank sentral Amerika Serikat yang menahan suku bunga acuan pada kisaran 3,50 hingga 3,75 persen dinilai turut memengaruhi arah suku bunga global dan domestik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun untuk mendorong kesejahteraan masyarakat kecil. “Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun,” kata Prabowo dalam pidato Hari Buruh di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Prabowo menyebut kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban bunga pinjaman yang selama ini dinilai terlalu tinggi bagi masyarakat kecil. “Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun,” ujar Prabowo.

Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan skema kepemilikan rumah bagi buruh dengan tenor panjang hingga 40 tahun agar cicilan lebih ringan dan terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tidak bersifat wajib dalam mendukung program prioritas pemerintah, melainkan tetap mengacu pada pertimbangan bisnis dan manajemen risiko masing-masing bank.

Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan berbagai program pemerintah, seperti pembiayaan perumahan rakyat, merupakan peluang bisnis bagi industri perbankan, namun tidak boleh mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

“Ini tidak bersifat mandatori. Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing,” ujar Friderica dalam konferensi pers KSSK, dikutip Kamis (7/5/2026).

Dia menegaskan, keputusan kredit harus didasarkan pada business judgment karena perbankan mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, aspek tata kelola dan manajemen risiko tetap menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, OJK tengah menyiapkan revisi aturan terkait RBB yang rencananya akan diterbitkan pada kuartal III/2026 melalui regulasi di tingkat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan.

Friderica menjelaskan, pembaruan aturan tersebut bertujuan agar perencanaan bisnis bank menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, khususnya dalam penyaluran kredit.

“Revisi aturan RBB ini ditujukan supaya bank punya perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan RBB,” jelasnya.

OJK juga kembali menekankan bahwa dukungan perbankan terhadap program prioritas pemerintah tetap harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, tanpa mengorbankan kualitas aset maupun stabilitas sistem keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut rencana untuk mendorong pembiayaan perbankan dalam mendukung program pemerintah melalui rencana revisi aturan rencana bisnis bank (RBB) tidak bersifat wajib.

Untuk diketahui, rencana regulator ini sempat disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Rencana untuk mendorong perbankan lebih mendukung program pemerintah ini turut mencakup dukungan kepada sektor UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa ketentuan pemberian kredit untuk program pemerintah ditujukan agar bank memiliki perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan rencana bisnis.

Hal-hal yang tercantum dalam rencana bisnis, lanjutnya, termasuk poin pemberian kredit untuk program pemerintah pada dasarnya ditujukan guna memperkuat kualitas perencanaan bisnis bank agar komprehensif dan forward-looking dalam mengidentifikasi peluang intermediasi yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, RBB yang dibayangkan OJK ini diharapkan bisa memberikan informasi menyeluruh atas perencanaan yang dilakukan bank, sehingga potensi penyaluran kredit ke sektor-sektor dengan dampak ke pertumbuhan ekonomi dapat teridentifikasi dengan lebih terstruktur. Akan tetapi, dia memastikan sifatnya tidak mandatory atau wajib.

"Penyaluran kredit dimaksud tidak bersifat mandatory dan tidak disertai dengan penetapan kuota tertentu oleh OJK," ujar Dian kepada Bisnis, dikutip Minggu (19/4/2026).

Anggota Dewan Komisioner OJK ini menyampaikan bahwa bank tetap memiliki keleluasaan dalam menetapkan strategi penyaluran kredit dengan mempertimbangkan masing-masing risk appetite dan risk tolerance.

Bank juga diminta tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko yang memadai, dan penerapan tata kelola yang baik.

"Keputusan untuk menyalurkan kredit tetap merupakan business judgment dari bank, yang dilakukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar," ujar Dian.

Di samping itu, OJK disebut tetap memerhatikan manajemen risiko dan tata kelola yang baik kendati diminta untuk semakin mendukung program pemerintah. Dalam hal ini, penyaluran kredit oleh bank dalam rangka program pemerintah tersebut tetap mengacu pada pengaturan dalam POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Aturan itu mewajibkan bank untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal yang antara lain mencakup kebijakan persetujuan kredit, pemantauan kualitas kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan ini disesuaikan dengan risk appetite, strategi bisnis dan kecukupan likuiditas masing-masing bank.

Adapun dalam proses persetujuan kredit, bank tetap diwajibkanmemiliki keyakinan atas kelayakan debitur berdasarkan analisis (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy), serta disertai pembentukan pencadangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

"Selanjutnya, OJK secara berkala melakukan pengawasan baik secara offsite melalui laporan kinerja keuangan bank maupun onsite atas pelaksanaan penyaluran kredit perbankan, yang antara lain mencakup penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit, kesesuaian penyaluran kredit, pemantauan kualitas kredit, dan kecukupan pembentukan Cadangan," pungkas mantan Kepala Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu.

TANGGAPAN BANK

Sejumlah bank BUMN (himbara) maupun swasta sebelumnya sudah buka suara soal rencana OJK merevisi aturan soal RBB. Contohnya, PT Bank KB Indonesia Tbk. atau KB Bank (BBKP) menyatakan perseroan menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif OJK dalam menyelaraskan strategi industri perbankan dengan agenda pembangunan nasional.

"Sinkronisasi antara kebijakan regulator dan program prioritas pemerintah memberikan kepastian arah bagi perbankan dalam menyusun strategi pertumbuhan yang berkelanjutan," terang Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kunardy mengatakan bahwa KB Bank akan terus meningkatkan perannya sebagai intemediasi keuangan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dia memproyeksikan target pertumbuhan kredit oleh perseroan pada 2026 berada pada kisaran 10%–11%. Fokus penyauran kredit dipastikan tetap selaras dengan profil risiko bank serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebelumnya, BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyatakan bahwa perseroan pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan regulator yang berlaku terkait dengan rencana pengaturan RBB sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Bank Mandiri juga akan mencermati dan menyesuaikan langkah strategis sesuai dengan arahan serta petunjuk teknis dari regulator," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

Salah satu himpunan bank milik negara (himbara) itu menyebut terus terus mendukung program-program prioritas pemerintah melalui pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, serta penyaluran pembiayaan dan penguatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Bank Mandiri menyampaikan bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun regulator guna mendukung implementasi program prioritas secara berkelanjutan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada pekan lalu, PT OCBC NISP Tbk. (NISP) juga secara umum akan berusaha berpartisipasi untuk mendukung pergerakan ekonomi. Perseroan menyebut sebelumnya pun sudah mendukung program strategis pemerintah dalam hal penghiliran mineral.

"Seperti contoh saat pemerintah men-encourage FDI masuk ke mineral processing supaya ada value added ke lapangan kerja Indonesia kami juga cukup aktif dan itu sekarang berlanjut. Kami sangat welcome untuk berpartisipasi tetapi semua harus dilakukan secara prudent," terang Direktur OCBC Martin Widjaja pada Paparan Publik RUPST OCBC, Kamis (9/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mega Tbk. (MEGA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang salah satu agendanya membahas perubahan susunan pengurus pada hari ini, Selasa (31/3/2026).

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan menjelaskan bahwa mata acara ini perlu dibahas dalam rapat seiring adanya usulan dari PT Mega Corpora selaku pemegang saham mayoritas perseroan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Bank Mega.

“Perseroan akan mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan,” ungkap manajemen.

Dua Calon Direksi

Berdasarkan dokumen profil calon pengurus, terdapat dua nama calon direksi yang akan diusulkan dalam rapat hari ini yakni Jemy Kristian Soegiarto dan Mariam.

Jemy Kristian Soegiarto menjadi salah satu calon direksi Bank Mega dengan latar belakang pendidikan Magister Manajemen Industri dan Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Saat ini, dia menjabat sebagai Senior Executive Vice President sekaligus Head of Risk Analytics, Infrastructure & Sharia di PT Bank CIMB Niaga Tbk. sejak 2024.

Sebelumnya, Jemy menjabat sebagai Executive Director dan Head of Risk Management di PT Bank UOB Indonesia pada 2021—2024, setelah lebih dulu mengisi sejumlah posisi di bidang manajemen risiko sejak 2017. Dia juga pernah menjabat sebagai Senior Vice President Non-Retail Credit QA, Policy & Portfolio Head di PT Bank Maybank Indonesia Tbk. pada 2015—2017.

Kariernya di sektor perbankan turut ditempa melalui berbagai posisi di internal audit PT Bank CIMB Niaga Tbk. pada 2010—2015 dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. pada 2007—2010.

Jemy mengawali kariernya di industri perbankan melalui Management Development Program di PT Bank Central Asia Tbk. pada 2000 dan sempat menempati sejumlah posisi di internal audit hingga level Deputy Manager.

Sementara itu, Mariam saat ini menjabat sebagai Chief of Network di PT Bank Mega Tbk. sejak 2025. Pada tahun yang sama, dia juga sempat menjabat sebagai Executive Director sekaligus National Emerging Business Head di OCBC NISP Indonesia.

Sebelumnya, Mariam menjabat sebagai Executive Director dan National Retail Loan Head di OCBC NISP Indonesia pada 2021—2024 dengan cakupan wilayah sebagian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dia juga memiliki pengalaman panjang di PT Bank Permata Tbk. sebagai Senior Vice President dan Region Head Network pada 2009—2021 di berbagai wilayah, mulai dari Pontianak, Kalimantan, hingga Jakarta.

Mariam memulai karier di industri perbankan di PT Bank Panin sebagai peserta Officer Development Program dan Account Officer pada 1995, sebelum kemudian dipercaya sebagai Branch Manager Cabang Balikpapan. Dia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Tanjungpura.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menegaskan fokus utamanya saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat dan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon tetap terlindungi melalui mekanisme penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyusul pencabutan izin usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemkot meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan seluruh simpanan nasabah akan ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjaminan simpanan dilakukan oleh LPS sepanjang memenuhi syarat penjaminan.

“Fokus Pemkot Cirebon saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat, nasabah, terlindungi melalui mekanisme LPS. Jadi, masyarakat tidak usah khawatir,” ujar Edo, Rabu (11/2/2026).

Diberitakan sebelumnya, pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon dilakukan OJK pada 9 Februari 2026 setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank milik Pemerintah Kota Cirebon tersebut. Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan prospek kelangsungan usaha bank, serta merujuk pada ketentuan pengawasan dan resolusi perbankan yang berlaku.

Sebelumnya, Perumda BPR Bank Cirebon telah berada dalam status pengawasan intensif sejak ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 2 Agustus 2024.

Status tersebut diberikan OJK akibat ditemukannya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank, termasuk pelanggaran prinsip kehati-hatian, lemahnya manajemen risiko, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan bank.

Upaya penyehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon selaku Kuasa Pemilik Modal. Namun, pada 1 Agustus 2025, status pengawasan kembali ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR). Dalam fase ini, Pemkot Cirebon berkoordinasi dengan LPS dan mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengelola Sementara sebagai bagian dari upaya penyelamatan.

Edo mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon juga secara aktif mendorong LPS untuk mempertimbangkan skema penyelamatan, termasuk opsi penempatan modal sementara oleh LPS yang dikombinasikan dengan penyertaan modal daerah.

Meski demikian, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank LPS tertanggal 3 Februari 2026, LPS memutuskan tidak menyelamatkan Perumda BPR Bank Cirebon dan merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada OJK.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, OJK secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon dan menyerahkan proses selanjutnya kepada LPS untuk melakukan likuidasi. Pemerintah Kota Cirebon menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan regulator dan bersikap kooperatif dalam seluruh tahapan likuidasi.

"Kami akan terus mengawal proses likuidasi agar berjalan transparan, tertib, dan tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Komunikasi intensif dengan OJK dan LPS terus dilakukan guna memastikan setiap tahapan berjalan akuntabel," kata Edo.

Menurutnya, peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Cirebon terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor keuangan.

"Setelah ini, kami akan memperketat pengawasan, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan," tutup Edo.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon pada bulan kedua 2026.

Penutupan operasional Perumda BPR Bank Cirebon tidak terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya berlangsung panjang sejak regulator pertama kali menemukan masalah serius dalam pengelolaan bank tersebut hingga akhirnya izin usaha dicabut pada Februari 2026.

Permasalahan Perumda BPR Bank Cirebon mulai teridentifikasi ketika OJK menemukan adanya kelemahan mendasar dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

Sejumlah praktik dinilai tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian perbankan, termasuk lemahnya penerapan manajemen risiko dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan kelangsungan usaha bank.

Menindaklanjuti temuan tersebut, OJK melakukan berbagai langkah pembinaan dan pengawasan. Upaya yang ditempuh antara lain peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif, perintah untuk melakukan maupun tidak melakukan tindakan tertentu, hingga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen.

OJK juga mengawal rencana penyehatan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi keuangan dan operasional bank tidak menunjukkan perbaikan yang memadai.

Pada 2 Agustus 2024, OJK kemudian menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan ini didasarkan pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah 12% serta tingkat kesehatan bank yang masuk kategori tidak sehat.

Seiring berjalannya waktu, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham dinilai tidak membuahkan hasil. OJK pun meningkatkan status pengawasan bank menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 1 Agustus 2025.

Keputusan tersebut diambil setelah OJK menilai bahwa waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki permodalan dan kondisi bank tidak dimanfaatkan secara optimal, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023.

Tahap akhir dari proses ini terjadi ketika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon. Keputusan tersebut tertuang dalam surat LPS tertanggal 3 Februari 2026 yang menjadi dasar permintaan kepada OJK untuk mencabut izin usaha bank.

"Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (10/2/2026).

Menindaklanjuti permintaan LPS dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, OJK resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon pada 9 Februari 2026. Dengan pencabutan izin tersebut, LPS selanjutnya menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah serta proses likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa langkah pencabutan izin usaha dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat. OJK juga mengimbau nasabah agar tetap tenang karena dana masyarakat di BPR tetap dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon, Jawa Barat. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026. Pencabutan izin ini menandai berakhirnya operasional bank milik pemerintah daerah tersebut setelah serangkaian upaya penyehatan dinilai gagal.

OJK menyatakan, langkah pencabutan izin usaha merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, khususnya sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Dengan dicabutnya izin usaha, Perumda BPR Bank Cirebon tidak lagi diperkenankan menjalankan kegiatan usaha perbankan.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan sejak tahap awal pengawasan, otoritas menemukan permasalahan serius pada aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

Permasalahan tersebut meliputi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tidak memadai, serta tingkat kepatuhan rendah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha bank," kata Agus di Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026).

Sejak permasalahan teridentifikasi, kata Agus, OJK telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara maksimal. Langkah yang ditempuh antara lain peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif, perintah perbaikan manajemen, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengurus, hingga pengawalan rencana penyehatan.

Namun, hingga tenggat waktu yang ditetapkan, kondisi bank dinilai tidak menunjukkan perbaikan yang memadai.

Sebagai konsekuensi, pada 2 Agustus 2024 OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan tersebut didasarkan pada rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah 12% serta Tingkat Kesehatan Bank dengan predikat Tidak Sehat. Status ini memberikan ruang bagi pengurus dan pemegang saham untuk melakukan langkah pemulihan secara terbatas dan terukur.

"Upaya penyehatan tersebut tidak membuahkan hasil. Pada 1 Agustus 2025, OJK kembali meningkatkan status pengawasan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan ini dilakukan setelah OJK menilai pengurus dan pemegang saham tidak mampu menyelesaikan permasalahan utama, khususnya terkait permodalan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPR Syariah," tutur Agus.

Sejalan dengan proses resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui keputusan tertanggal 3 Februari 2026 memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon. LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. Menindaklanjuti permintaan itu dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, OJK secara resmi menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha.

Dengan pencabutan izin ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta memulai proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. OJK menegaskan, dana masyarakat tetap aman karena simpanan nasabah BPR dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau nasabah agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait proses penjaminan. Untuk kebutuhan konsultasi, masyarakat dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi LPS melalui kanal layanan yang telah disediakan," tutup Agus.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bank BPD Bali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pengelolaan operasional perbankan Bank BPD Bali dalam mendukung fungsi intermediasi disimpulkan telah berjalan efektif. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan operasional bank dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan pada Bank BPD Bali dari 2023 hingga semester I/2025.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan pemeriksaan dilakukan sesuai amanat UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan tematik nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan operasional perbankan. Hasilnya diharapkan memberikan nilai tambah bagi entitas, khususnya dalam mendorong perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memfokuskan penilaian pada peran strategis intermediasi Bank BPD Bali dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dan sektor prioritas pembangunan di Provinsi Bali.

Pemeriksaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali difokuskan pada peran intermediasi strategis perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali secara produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk sektor UMKM dan sektor prioritas pembangunan di Provinsi Bali.

BPK menilai sejauh mana kebijakan, sistem, dan proses operasional PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah dirancang secara efektif dan diimplementasikan untuk mendukung fungsi intermediasi tersebut.

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi objektif dan independen guna mendorong perbaikan berkelanjutan.

"Kami perlu menekankan bahwa hasil pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi objektif dan independen guna mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kinerja bank secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelolaan operasional perbankan dalam mendukung fungsi intermediasi pada Bank BPD Bali disimpulkan telah efektif," jelas Satria dikutip dari keterangan pers, Minggu (1/2/2026).

Meski dinilai efektif, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis untuk peningkatan performa ke depan. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan strategis bagi manajemen dalam menyempurnakan kebijakan memperkuat manajemen risiko serta meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan layanan perbankan kepada masyarakat.

"Kami berharap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola perbankan yang sehat, akuntabel dan berdaya saing," kata Satria.

Sementara Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang akan diunggah ke aplikasi SIPTL BPK, Bank BPD Bali mencatat progres signifikan. Dari sembilan temuan, lima temuan telah ditindaklanjuti secara tuntas. Sementara dari 96 rencana aksi, sebanyak 76 rencana aksi atau sekitar 79% telah diselesaikan hingga 30 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Skema Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. (BEKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) resmi berlaku efektif sejak 15 Desember 2025

Corporate Secretary Bank Banten Ferdy Ardian dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-229/KO.14/2025, pembentukan KUB antara Bank Banten dengan Bank Jatim telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK pada 15 Desember 2025.

“Dengan demikian, struktur KUB berlaku efektif sejak tanggal 15 Desember 2025 antara Bank Banten dengan Bank Jatim sebagai bank induk dan pemegang saham pengendali II,” jelas Ferdy, dikutip pada Kamis (18/12/2025).

Ferdy menuturkan, efektifnya KUB menghadirkan dukungan nyata dari Bank Jatim selaku Bank BPD yang kuat, sehat, dan berpengalaman. Hal ini tidak saja dalam bentuk penguatan permodalan dan likuiditas, tetapi juga peningkatan Tata Kelola/Manajemen Risiko, perbaikan kualitas layanan perbankan, sekaligus perluasan dan sinergi ragam produk dan jasa serta layanan Teknologi Informasi/digitalisasi.

“Sinergi ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan Bank Banten dapat tumbuh semakin sehat, berkelanjutan, dan memenuhi seluruh harapan masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Banten resmi menetapkan Bank Jatim sebagai pemegang saham pengendali kedua dan bank induk KUB perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) penetapan BJTM sebagai pemegang saham pengendali kedua dan bank induk berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Menyetujui penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Pemegang Saham Pengendali [PSP] Kedua dan Bank Induk Kelompok Usaha Bank [KUB] Perseroan sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum,” dalam dokumen yang disampaikan manajemen, dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Rapat tersebut juga memberikan persetujuan atas rencana aksi pemulihan perseroan tahun 2026 sesuai perundangan yang berlaku.

Pada November 2025, Bank Jatim telah melakukan pembelian saham BEKS senilai Rp742,82 juta. Dalam keterbukaan kepada BEI, disampaikan bahwa pembelian saham Bank Banten dilakukan dalam rangka penyertaan modal pembentukan KUB antara Bank Jatim dengan Bank Banten.

“Disampaikan pada 5 November 2025 Bank Jatim telah melakukan pembelian saham Bank Banten (BEKS),” tulis manajemen Bank Jatim, dikutip Minggu (9/11/2025).

Manajemen Bank Jatim menuturkan, perseroan melakukan pembelian saham BEKS di secondary market (reguler) dengan harga Rp27 dengan jumlah 275.119 lot atau 27.511.900 lembar saham sebesar Rp742,82 juta, yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan atau implementasi KUB.

Adapun dampak dari kejadian tersebut, Bank Jatim menjadi pemegang saham Bank Banten.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.