Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) mengusulkan pengangkatan Silas Lee sebagai Komisaris, menyusul pengunduran Khalid Al-Sada dari posisi tersebut.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Kamis (26/6/2026), perseroan mengusulkan pengangkatan Silas Lee sebagai Komisaris, yang berlaku efektif setelah mengantongi persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk semakin memperkuat tata kelola perusahaan dan mendukung pertumbuhan Bank, rapat mengusulkan pengangkatan Silas Lee sebagai Komisaris,” tulis Perseroan dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Perseroan menuturkan, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Silas Lee memiliki rekam jejak yang kuat dan keahlian di bidang perbankan korporasi dan investment banking, serta telah memegang berbagai posisi kepemimpinan yang strategis sepanjang karirnya.

Pada saat yang sama, para pemegang saham juga menyepakati pengunduran diri Khalid Al-Sada dari jabatannya sebagai Komisaris Bank.

“Bank menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepemimpinan, arahan, serta kontribusi yang telah diberikan beliau selama masa jabatannya,” ujar perseroan.

Pengunduran diri Khalid Al-Sada sebelumnya telah diumumkan melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada April 2026. Manajemen kala itu menyatakan, pengunduran diri Khalid Al-Sada dari posisi Komisaris Bank QNB berlaku efektif mengikuti keputusan RUPST 2026.

Sejalan dengan pengunduran diri tersebut, perseroan memastikan tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional ataupun kelangsungan usaha Bank QNB.

Perseroan menyebut, para pemegang saham pengendali dari Qatar National Bank (Q.P.S.C.) telah merekomendasikan kandidat komisaris untuk selanjutnya mengikuti uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JAKARTA - Legislator Fraksi PDIP Elvi Diana menyampaikan selamat kepada Muhamad Suryadi yang terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) Bank Sumsel Babel (BSB). Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) sekaligus Sekretaris Komisi II dari Fraksi PDIP ini mengungkapkan harapannya untuk pembenahan tata kelola yang signifikan baik dari sisi pendanaan maupun kredit dari Bank Sumsel Babel.

"Diharapkan, pembenahan dilakukan mulai dari kualitas manusia, sampai dengan tata kelola risiko. Mengingat masih sering terjadi manipulasi KUR di berbagai cabang Bank Sumsel Babel, "ujar Elvi yang juga yang juga berlatar belakang bankir serta konsultant keuangan dan investasi itu dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Elvi menuturkan, mitigasi risiko yang kurang memadai dicabang-cabang BSB harus diselesaikan oleh Dirut baru. Elvi pun optimistis, Dirut baru yang mempunyai pengalamanan cukup mumpuni di bidang korporasi perbankan, mampu membenahi hal tersebut.

"Dengan begitu, Bank Sumsel Babel bisa 'tancap gas', mengejar ketertinggalan pencapaian dan mewujudkan visi misi yang ingin dicapai di 2026 maupun masa akan datang, serta peningkatan dalam hal customer service dan layanan Banking Technology," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan Muhamad Suryadi sebagai Direktur Utama PT BPD Bank Sumsel Babel di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Senin (8/6/2026) siang.

Dalam arahannya, Herman Deru mengharapkan agar jajaran direksi di bawah kepemimpinan Muhamad Suryadi mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, serta memperkuat layanan teknologi informasi guna menjawab perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 PT PLN (Persero) menetapkan perubahan susunan jajaran Direksi perseroan.

Dalama rilis resminya, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan.

"Serta keberlanjutan transformasi PLN dalam menghadapi tantangan industri ketenagalistrikan yang semakin dinamis," demikian BUMN tersebut, Kamis (18/6).

Perseroan meyakini bahwa pengalaman, kompetensi, dan kepemimpinan yang dimiliki jajaran direksi terbaru akan semakin memperkuat langkah PLN dalam menjalankan mandat penyediaan tenaga listrik yang andal serta berkelanjutan.

RUPS PLN menambah nomenklatur Wakil Direktur Utama (Wadirut) dan menetapkan susunan lengkap Direksi PLN saat ini sebagai berikut:

1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama;2. Yusuf Didi Setiarto sebagai Wakil Direktur Utama;3. Nurlely Aman sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital;4. Sulistyo Biantoro sebagai Direktur Keuangan;5. Rakhmad Dewanto Haris J. sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis;6. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan;7. Edwin Nugraha Putra sebagai ⁠Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan;8. M. Fahrur Rozy sebagai Direktur Retail dan Niaga;9. Denny Triyanto sebagai Direktur Manajemen Risiko;10. Daniel Karmel Fernando Tampubolon sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem;11. Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan;12. Arsyadany G. Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform investasi aset kripto yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kembali meraih penghargaan Notable Enterprise in Regulatory Compliance dengan predikat Gold dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026. Penghargaan ini menjadi yang kedua kalinya secara berturut-turut diraih PINTU, sekaligus menjadikannya sebagai satu-satunya perusahaan aset kripto yang memperoleh pengakuan tersebut dalam dua tahun beruntun.

Pencapaian ini dinilai penting di tengah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang membutuhkan ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan berlandaskan kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan investor serta mendukung perkembangan industri aset digital yang berkelanjutan.

VP Legal, Compliance, & Government Relations PINTU, R Wisnu Renansyah Jenie, mengatakan dinamika industri keuangan digital menuntut pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

"Dinamika industri terus menuntut para pelaku usaha untuk tetap menjaga komitmennya dalam memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sambil terus memaksimalkan inovasi yang dibutuhkan pasar serta memastikan industri ini memberikan keamanan yang maksimal bagi masyarakat. Kami mengapresiasi Hukumonline atas penghargaan yang diberikan kepada PINTU yang menegaskan kami sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi praktik tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab," ujar Renansyah dalam keterangan, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, kepatuhan regulasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan terpercaya, terutama di sektor aset kripto yang terus berkembang dan menarik minat investor domestik.

CEO Hukumonline Arkka Dhiratara menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih PINTU. Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat praktik tata kelola dan kepatuhan yang adaptif serta berintegritas.

Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan holding investasi aset kripto PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan dan cadangan umum untuk memperkuat fundamental bisnis perseroan.

Keputusan tersebut disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 perseroan di Jakarta, Senin.

“Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian,” kata Direktur Utama COIN Ade Wahyu dalam keterangan resmi.

Ia mengatakan kas tersebut menjadi bekal penting bagi perseroan untuk menjaga likuiditas, memperkuat infrastruktur anak usaha, dan memastikan ketahanan operasional perusahaan.

RUPST menyetujui seluruh mata acara yang diagendakan, termasuk penggunaan laba bersih sebagai laba ditahan dan cadangan umum.

Ade mengatakan keputusan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dua anak usaha COIN, yakni PT Central Finansial X (CFX) dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC).

“Kami memilih memprioritaskan fundamental bisnis jangka panjang demi penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham,” ujarnya.

Selain penggunaan laba, RUPST juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris perseroan.

Rapat menyetujui pengunduran diri Silvano Winston Rumantir sebagai Komisaris dan mengangkat Aaron Ang Nio sebagai Komisaris baru.

Ade menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Silvano Winston Rumantir selama menjabat Komisaris serta menyambut kehadiran Aaron Ang Nio di jajaran Dewan Komisaris perseroan.

Ia mengatakan penyegaran tersebut diharapkan membawa perspektif baru untuk memperkuat fungsi pengawasan, tata kelola, dan pertumbuhan COIN yang berkelanjutan.

“Kami meyakini perspektif baru beliau akan semakin memperkuat fungsi pengawasan dan penerapan tata kelola yang baik di perseroan,” ucap dia.

Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris COIN terdiri atas John A. Prasetio sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Aaron Ang Nio sebagai Komisaris.

Sementara itu, susunan Direksi COIN terdiri atas Ade Wahyu sebagai Direktur Utama, Adri P. Martowardojo sebagai Direktur, dan Abraham Ardian Nawawi sebagai Direktur.

RUPST juga menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.

Selain itu, perseroan juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2025.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) menegaskan fokus pada penguatan fundamental bisnis jangka panjang di tengah dinamika industri aset kripto. Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan permodalan, tata kelola perusahaan, dan infrastruktur operasional guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam rapat itu, pemegang saham menyetujui seluruh agenda yang diajukan manajemen.

Salah satu keputusan penting yang diambil adalah penggunaan laba bersih tahun buku 2025 sebagai laba ditahan dan cadangan umum. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung kebutuhan pengembangan bisnis di tengah kondisi pasar yang masih berfluktuasi.

Direktur Utama PT Indokripto Koin Semesta Tbk Ade Wahyu mengatakan, perusahaan memilih memprioritaskan ketahanan bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang dibandingkan pembagian laba dalam jangka pendek.

“Keputusan penggunaan laba tahun buku 2025 sebagai laba ditahan diambil dengan penuh kehati-hatian. Kami memandang kas ini sebagai bekal penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat infrastruktur anak usaha kami, dan memastikan Perseroan tetap tangguh menghadapi dinamika pasar. Kami memilih memprioritaskan fundamental bisnis jangka panjang demi penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham,” ujar Ade dalam siaran pers, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur dua anak usaha COIN, yakni PT Central Finansial X (CFX) dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC), sekaligus menjaga fleksibilitas operasional perusahaan dalam menghadapi perkembangan industri aset digital.

Selain penguatan modal, COIN juga melakukan penyegaran di tingkat pengawasan perusahaan. RUPST menyetujui pengunduran diri Silvano Winston Rumantir dari jabatan Komisaris dan mengangkat Aaron Ang Nio sebagai Komisaris baru.

Ade mengatakan, perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik seiring perkembangan bisnis Perseroan.

Dengan perubahan tersebut, susunan Dewan Komisaris COIN terdiri atas John A. Prasetio sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Aaron Ang Nio sebagai Komisaris. Sementara jajaran Direksi tetap dipimpin Ade Wahyu sebagai Direktur Utama bersama Adri P. Martowardojo dan Abraham Ardian Nawawi sebagai Direktur.

Selain itu, RUPST juga menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2025.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Millennium Pharmacon International Tbk (MPI) berhasil mempertahankan sertifikasi internasional ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Sebagai perusahaan publik, MPI menyadari bahwa keberhasilan bisnis yang berkelanjutan harus didukung oleh sistem manajemen yang kuat, budaya integritas yang tinggi, serta penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran dalam seluruh aktivitas usaha. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pemegang saham, principal, pelanggan, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan.

Pencapaian ini diperoleh setelah perusahaan berhasil melalui proses audit surveilan eksternal yang dilakukan secara independen oleh lembaga sertifikasi internasional. Audit ISO 9001:2015 dilaksanakan oleh PT BSI Group Indonesia (BSI), sementara audit ISO 37001:2016 dilaksanakan oleh PT TSI Sertifikasi Internasional (TSI).

Keberhasilan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi MPI dalam menjalankan sistem manajemen yang selaras dengan standar internasional, sekaligus mencerminkan kesiapan perusahaan dalam menjawab tuntutan industri kesehatan yang semakin kompleks, dinamis, dan membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Direktur Utama PT Millennium Pharmacon International Tbk, Imam Fathorrahman, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan refleksi dari budaya perusahaan yang mengedepankan kerjasama tim, kualitas, kepatuhan, dan integritas dalam setiap proses bisnis.

“Bagi MPI, sertifikasi internasional bukan sekadar simbol kepatuhan, melainkan bukti nyata bahwa seluruh proses bisnis kami dijalankan secara profesional, terukur, dan berorientasi pada kepercayaan pelanggan," ungkap dia di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Sebagai perusahaan publik, MPI tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa MPI memiliki sistem yang kuat untuk menjaga kualitas layanan distribusi sekaligus memastikan setiap aktivitas bisnis dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyuapan maupun korupsi.

"Kami percaya bahwa integritas dan kepatuhan merupakan fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Imam.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk. (PPRO) menyiapkan transformasi bisnis jangka panjang hingga 2034 untuk mengubah struktur bisnis perusahaan dari yang selama ini didominasi apartemen menjadi berbasis hunian tapak (landed house), hunian mahasiswa (student residence), dan retirement house.

Melalui peta jalan tersebut, setelah 2034, PPRO menargetkan memasuki fase New PPRO Era dengan sejumlah indikator kinerja utama, yakni meluncurkan satu proyek baru setiap dua tahun, menjual lebih dari 1.000 unit properti per tahun, membukukan pendapatan di atas Rp1 triliun per tahun, dan menghasilkan penerimaan kas lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Direktur Utama PPRO Dyah Rahadyannie mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat fundamental bisnis sekaligus menciptakan model usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan.

"Berbagai langkah strategis yang kami lakukan, termasuk optimalisasi portofolio melalui divestasi aset untuk memperkuat arus kas, merupakan bagian dari upaya menciptakan fondasi perusahaan yang lebih sehat," ujarnya dalam paparan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Menurut Dyah, agenda transformasi tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kinerja usaha, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan.

Di tengah proses transformasi tersebut, sejauh ini kinerja keuangan PPRO hingga Maret 2026 belum optimal. Total aset konsolidasian tercatat sebesar Rp10,58 triliun, turun 41,13% dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar Rp17,98 triliun. Liabilitas juga menyusut 24,80% menjadi Rp4,52 triliun dari sebelumnya Rp6,01 triliun.

Sementara itu, ekuitas turun 49,33% menjadi Rp6,06 triliun dibandingkan Rp11,97 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi operasional, pendapatan perseroan mencapai Rp79 miliar pada kuartal I/2026, meningkat 21,54% dibandingkan Rp65 miliar pada kuartal I/2025.

Namun demikian, EBITDA masih berada di zona negatif sebesar Rp81 miliar. Meski begitu, angka tersebut membaik dibandingkan rugi EBITDA Rp209 miliar pada kuartal I/2024.

Sebagai bagian dari perubahan tersebut, PPRO akan menggeser komposisi portofolio bisnisnya secara signifikan. Saat ini sekitar 70% portofolio perseroan masih berasal dari apartemen, 20% student residence, dan 10% landed house. Ke depan, perusahaan menargetkan komposisi tersebut berubah menjadi 70% landed house, 20% student residence dan retirement house, serta hanya 10% apartemen dan service apartment.

Manajemen menilai bisnis apartemen memiliki kebutuhan belanja modal yang tinggi dengan pasar yang relatif terbatas. Sebaliknya, segmen rumah tapak menawarkan basis pasar yang lebih luas dan kebutuhan investasi yang lebih efisien.

Untuk mendukung transformasi tersebut, PPRO juga mengandalkan skema kerja sama operasi (KSO) dengan pemilik lahan maupun investor. Melalui strategi ini, perusahaan berharap dapat mengembangkan proyek baru tanpa membebani kebutuhan modal secara berlebihan.

"Kami optimis dapat melanjutkan proses perbaikan secara bertahap, menjaga disiplin pengelolaan USAHA. Ke depan, Perseroan akan terus berfokus pada penguatan fundamental usaha, peningkatan kualitas TATA kelola, serta pengelolaan bisnis yang prudent," imbuhnya.

Transformasi Bisnis PPRO

Rencananya transformasi bisnis PPRO dibagi dalam empat fase utama yang berlangsung hingga 2034.

Pada fase penyehatan pada 2025, perusahaan fokus membentuk tim pengendali kesehatan keuangan, mempercepat penjualan ready stock dan lahan, pemulihan branding, serta restrukturisasi organisasi.

Selanjutnya pada fase pemulihan 2026–2027, PPRO menargetkan perbaikan prosedur operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui digitalisasi dan simplifikasi proses, optimalisasi lahan eksisting, konversi aset menjadi service apartment, serta penguatan merek perusahaan.

Memasuki fase transformasi awal pada 2028–2030, perseroan menargetkan peluncuran proyek baru melalui kerja sama dengan pemilik lahan, mendaur ulang aset-aset lama yang mengalami penurunan kinerja, serta memperkuat building management sebagai pusat laba baru.

Adapun pada fase transformasi akhir periode 2031–2034, PPRO membidik lima proyek yang berjalan sukses, peluncuran proyek Prime Permata Puri, penyelesaian sistem manajemen hunian mahasiswa, pengembangan retirement house, dan pembangunan basis data konsumen yang lebih luas.

Setelah itu PPRO menargetkan memasuki fase New PPRO Era dengan sejumlah indikator kinerja utama, yakni meluncurkan satu proyek baru setiap dua tahun, menjual lebih dari 1.000 unit properti per tahun, membukukan pendapatan di atas Rp1 triliun per tahun, dan menghasilkan penerimaan kas lebih dari Rp1 triliun per tahun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings (Moody's) memberikan peringkat emiten Baa2 untuk pertama kalinya kepada PT Danantara Investment Management (DIM), namun menetapkan outlook negatif sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia.

Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyambut penetapan peringkat penerbit Baa2 oleh Moody's yang menempatkan DIM dalam kategori investment grade dan sejalan dengan peringkat sovereign Indonesia, yakni Baa2.

"Hal ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan kami dan menegaskan kekuatan fondasi institusi kami seiring dengan langkah berkelanjutan untuk berinteraksi dengan pasar keuangan global," tulis pernyataan Danantara Indonesia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Tim Komunikasi Danantara Indonesia menilai peringkat dan outlook DIM mencerminkan serta selaras dengan peringkat dan outlook kedaulatan Indonesia, yang merupakan hal lazim bagi entitas yang memiliki keterkaitan dengan suatu negara.

Pengakuan ini semakin memperkuat keyakinan terhadap strategi, tata kelola, dan posisi jangka panjang perusahaan seiring upaya memperluas akses terhadap pendanaan internasional serta mendukung prioritas ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Moody's menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (medium-term notes atau MTN) global senior tanpa jaminan yang diterbitkan DIM dan memberikan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan surat utang senior tanpa jaminan oleh DIM. Seluruh prospek peringkat tersebut ditetapkan negatif.

"Peringkat emiten Baa2 Danantara Investment Management dengan prospek negatif ini diselaraskan dengan peringkat kedaulatan (sovereign rating) Pemerintah Indonesia (Baa2 negatif), yang didukung oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikannya di dalam kerangka institusional Danantara serta ekspektasi kami akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah," ujar Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (4/6/2026).

Moody's menyatakan peringkat emiten Baa2 DIM diselaraskan dengan peringkat kedaulatan Baa2 Pemerintah Indonesia yang mencerminkan hubungan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah.

Hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya di dalam BPI Danantara, serta ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah.

Selain itu, Moody's mengklasifikasikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) dan menerapkan pendekatan top-down.

Moody's juga tidak memberikan Baseline Credit Assessment (BCA), yang mencerminkan tahap perkembangan DIM yang masih baru, rekam jejak yang terbatas, serta belum adanya operasi mandiri yang signifikan.

"Oleh karena itu, peringkat ini utamanya didorong oleh keterkaitan kedaulatan (sovereign linkage) alih-alih kekuatan kredit mandiri," kata Rachel.

Moody's mempertimbangkan tingginya tingkat pengawasan pemerintah dan integrasi tata kelola yang mendukung kemungkinan sangat tinggi adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu.

Integrasi tata kelola tersebut diperkuat oleh adanya tumpang tindih (overlap) manajemen senior dan perwakilan dewan antara BPI Danantara dan DIM, yang mendukung penyelarasan strategi serta eksekusi investasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah meningkatnya urgensi untuk mempercepat pencapaian SDGs, sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

PresidenUN Global Compact Network Indonesia (IGCN), Y.W. Junardy, menegaskan bahwa keberhasilan sustainability tidak hanya ditentukan oleh strategi atau target yang ditetapkan perusahaan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk memberdayakan talenta, mendorong budaya inovasi, dan menciptakan solusi yang dapat diimplementasikan secara luas.

"Keberhasilan sustainability tidak hanya ditentukan oleh strategi atau target yang ditetapkan perusahaan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk memberdayakan talenta, mendorong budaya inovasi, dan menciptakan solusi yang dapat diimplementasikan secara luas. Dampak yang lebih besar dapat dimulai dari dalam perusahaan itu sendiri," ujar Junardy IGCN Annual Members Gathering 2026 dalam tema “Driving Innovation from Within: Enabling Scalable Impact”.

Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator di Indonesia, menegaskan bahwa praktik keberlanjutan dapat menjadi faktor yang meningkatkan daya saing investasi.

Keberlanjutan, katanya, tidak lagi sekadar aspek kepatuhan, melainkan elemen strategis yang mempengaruhi keputusan investasi, penciptaan nilai jangka panjang, serta tata kelola perusahaan. Masa depan yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh pilihan dan keputusan yang diambil saat ini oleh para pemimpin, pelaku bisnis, investor, dan pembuat kebijakan.

Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), Rector, UNIKA Atma Jaya sekaligus IGCN Board of Advisor, menyampaikan tantangan keberlanjutan hanya dapat diatasi melalui kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan mitra internasional.

"Melalui kerja sama tersebut, gagasan dapat diubah menjadi solusi nyata yang bermanfaat bagi bangsa dan generasi mendatang." ujarnya.

PBB bekerja sama erat dengan IGCN untuk mendorong keterlibatan sektor swasta domestik di berbagai wilayah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam praktik bisnis dan rantai pasok.

Seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan, aspek ini kini menjadi pertimbangan penting dalam penilaian investor dan lembaga pemeringkat internasional.

Oleh karena itu, penerapan keberlanjutan yang kuat tidak hanya dapat meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan (corporate governance) di tingkat nasional maupun global.

Melalui implementasi Sepuluh Prinsip UN Global Compact yang mencakup Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, dan Anti-Korupsi, perusahaan didorong untuk menyelaraskan strategi dan operasional bisnis dengan nilai-nilai universal yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Sebagai jaringan lokal resmi UN Global Compact di Indonesia, IGCN juga mendukung perusahaan anggota untuk tidak hanya mengimplementasikan prinsip keberlanjutan, tetapi juga mendorong inovasi yang mampu mengubah komitmen menjadi solusi nyata dan berdampak luas.

IGCN juga menyampaikan arah strategis organisasi untuk tahun 2026 yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu member-centric value creation, platform-based collective action, institutional credibility and governance, serta digital tools innovation. Keempat pilar tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas anggota dalam menghadapi tantangan keberlanjutan yang semakin kompleks sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis dan masyarakat.

Y. W. Junardy, Presiden IGCN, mengatakan berdasarkan survei, tingkat kepuasan anggota terhadap UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) mencapai 81,5%, yang menunjukkan kepercayaan dan dukungan kuat terhadap berbagai inisiatif yang telah dijalankan serta memperluas implementasi keberlanjutan dari tingkat individu ke tingkat yang lebih luas melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu terkait isu iklim (climate), pertumbuhan ekonomi (economic growth), konsumsi berkelanjutan (sustainable consumption), pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan inovasi, IGCN berfokus pada upaya untuk memenuhi prioritas-prioritas tersebut serta mendorong implementasi berbagai alat, program, dan kolaborasi yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, IGCN mengembangkan berbagai inisiatif yang saling terorkestrasi, termasuk proyek kelautan dan budidaya rumput laut (seaweed project) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi biru (blue economy). Selain itu, IGCN juga menjalankan program yang berfokus pada rantai pasok berkelanjutan (sustainable supply chain) dan pengembangan sumber daya manusia melalui KUPUKU dan IGCN Academy.

Bisnis.com, JAKARTA — Ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 sudah memasuki tahap finalisasi penjaringan dan penetapan pemenang oleh para dewan juri. Kali ini, penetapan pemenang BIA 2026 diukur dari kekuatan finansial, pertumbuhan, tata kelola, hingga kontribusi kepada masyarakat.

BIA 2026 ini mengusung tema“Where Growth Meets Strength”yang menitikberatkan pada kategori finansial maupun nonfinansial.

Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards 2026 sekaligus Senior Economist at Creco Research Raden Pardede mengatakan dewan juri menetapkan sejumlah indikator utama dalam proses penilaian, mulai dari kekuatan keuangan, pertumbuhan bisnis, kinerja pasar modal bagi perusahaan terbuka, hingga aspek tata kelola perusahaan.

Dalam ajang BIA 2026, penilaian utama bertumpu pada kinerja perusahaan sepanjang 2025. Meski data tahun-tahun sebelumnya turut diperhitungkan sebagai pembanding, bobot terbesar tetap diberikan pada capaian terbaru perusahaan.

Raden menjelaskan metodologi penjurian menempatkan profitabilitas sebagai syarat mutlak. Alhasil, hanya perusahaan yang membukukan keuntungan yang dapat melaju dalam proses seleksi perusahaan terbaik pada BIA 2026.

“Kami lihat bahwa ada penekanan dilihat pembukuan yang di tahun 2025. Kita juga memang melihat juga mempertimbangkan juga tahun 2023 atau 2024, tetapi bobotnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan bobot yang tahun 2025,” kata Raden seusai babak penjurian akhir Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).

Raden menjelaskan penilaian Bisnis Indonesia Awards 2026 menitikberatkan pada kinerja perusahaan sepanjang 2025 sebagai periode evaluasi utama. Meski dewan juri turut mempertimbangkan capaian pada 2023 dan 2024, bobot penilaiannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kinerja terbaru perusahaan. Selain itu, profitabilitas menjadi syarat mutlak dalam proses seleksi

“Kalau dia tidak profitable, kami tidak masukkan di dalam calon untuk diseleksi. Jadi dari yang masuk seleksi itu hanya perusahaan-perusahaan yang membukukan profit keuntungan,” jelasnya.

Di samping itu, Raden menyampaikan proses penjurian tidak hanya mengandalkan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini, dewan juri juga melakukan penilaian kualitatif untuk memastikan setiap indikator perusahaan secara menyeluruh dan berimbang.

Adapun, perusahaan yang mencatatkan kinerja keuangan tinggi belum tentu unggul apabila terdapat indikator lain yang dinilai kurang seimbang. Sebagai contoh, perusahaan dengan pertumbuhan dan profitabilitas tinggi dapat kehilangan poin apabila porsi saham beredar di publik (free float) dinilai terlalu kecil dibandingkan pesaingnya dalam kategori yang sama.

Selain itu, dewan juri juga mempertimbangkan aspek tata kelola melalui pendekatan, termasuk berbagai informasi yang berkembang di ruang publik mengenai reputasi perusahaan maupun pemilik usaha yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian. Meski begitu, dia juga mengungkap salah satu tantangan dalam proses seleksi adalah memastikan perusahaan yang dibandingkan berada dalam skala usaha yang relatif setara.

“Jadi kami upayakan supaya perbandingannya itu andai sepertiapple-to-apple, yang kita perbandingkan satu dengan lain itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa dibandingkan. Jangan terlampau perusahaannya sangat kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Rasanya tidak cocok dibandingkan untuk membuat dalam satu kategori,” terangnya.

Tak berhenti di sana, dewan juri BIA 2026 juga menelusuri latar belakang kepemilikan perusahaan guna memastikan aspek tata kelola dan transparansi bisnis berjalan dengan baik. Seiring rampungnya proses penjurian, Raden berharap para pemenang Bisnis Indonesia Awards 2026 dapat menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan pertumbuhan usaha di tengah berbagai tantangan ekonomi, baik global maupun domestik.

Selain Raden Pardede, dewan juri BIA 2026 terdiri dari anggota dewan juri terdiri atas Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eduardus Tandelilin; Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih; dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Arif Budisusilo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Danantara mempercepat langkah penataan organisasi dan struktur bisnis MIND ID guna memperkuat efektivitas holding industri pertambangan negara dalam menjalankan mandat strategis hilirisasi nasional. Hal ini disampaikan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria saat bertemu Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin di Jakarta.

"Penataan ini diarahkan agar operasional perusahaan berjalan lebih fokus, efisien, terintegrasi, serta mampu menjawab kebutuhan transformasi industri mineral dan batu bara ke depan," ujar Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Dony menyampaikan pertemuan tersebut menyoroti upaya konsolidasi bisnis, penyederhanaan struktur organisasi, serta penguatan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan daya saing industri pertambangan nasional. Dalam pembahasan tersebut, Dony memandang, penataan organisasi sebagai fondasi penting agar MIND ID mampu bergerak lebih adaptif dalam mengelola rantai pasok industri mineral secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi.

"Langkah ini juga dinilai penting untuk memperkuat sinergi antarentitas usaha di bawah holding sehingga pengambilan keputusan bisnis dapat berjalan lebih cepat dan terukur," ucap Dony.

Ia menilai penataan organisasi dan bisnis menjadi langkah penting agar transformasi industri pertambangan nasional berjalan lebih efektif dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara. Dony berharap konsolidasi bisnis di lingkungan MIND ID mampu menciptakan efisiensi operasional, memperkuat integrasi ekosistem industri pertambangan, sekaligus meningkatkan kapasitas investasi pada proyek-proyek strategis nasional.