Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tidak bersifat wajib dalam mendukung program prioritas pemerintah, melainkan tetap mengacu pada pertimbangan bisnis dan manajemen risiko masing-masing bank.

Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan berbagai program pemerintah, seperti pembiayaan perumahan rakyat, merupakan peluang bisnis bagi industri perbankan, namun tidak boleh mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

“Ini tidak bersifat mandatori. Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing,” ujar Friderica dalam konferensi pers KSSK, dikutip Kamis (7/5/2026).

Dia menegaskan, keputusan kredit harus didasarkan pada business judgment karena perbankan mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, aspek tata kelola dan manajemen risiko tetap menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, OJK tengah menyiapkan revisi aturan terkait RBB yang rencananya akan diterbitkan pada kuartal III/2026 melalui regulasi di tingkat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan.

Friderica menjelaskan, pembaruan aturan tersebut bertujuan agar perencanaan bisnis bank menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, khususnya dalam penyaluran kredit.

“Revisi aturan RBB ini ditujukan supaya bank punya perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan RBB,” jelasnya.

OJK juga kembali menekankan bahwa dukungan perbankan terhadap program prioritas pemerintah tetap harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, tanpa mengorbankan kualitas aset maupun stabilitas sistem keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) buka suara mengenai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan, pihaknya secara konsisten mendukung program prioritas pemerintah, melalui pemberian akses kredit perbankan kepada UMKM.

“Jadi kalau bicara mendukung program prioritas pemerintah, kami sangat mendukung,” kata Tigor dalam konferensi pers Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Tigor mengakui bahwa perseroan memang tidak terlibat dalam program spesifik pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengingat program ini bukan ranah Superbank yang fokus pada program-program digital.

“Banyak sekali program-program pemerintah yang spesifik seperti Kopdes dan itu memang bukan digital. Jadi memang bukan ranahnya kami,” ujarnya.

Kendati begitu, Superbank memiliki cara yang berbeda dalam mendukung program-program pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memberikan akses pembiayaan kepada underbankedmarket.

Dalam hal ini, kata Tigor, Superbank memanfaatkan ekosistem yang ada di aplikasi Grab dan OVO untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Mengingat, kedua aplikasi ini memiliki data-data behavior analysis transaksi yang memudahkan perseroan dalam menyalurkan pembiayaan kepada para debitur.

“Jadi, program-program seperti itu, untuk upaya pemerintah untuk terus memberikan akses terhadap kredit tersebut, kita akan dukung 100%,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Dalam rancangan beleid tersebut, Kiki menuturkan bahwa OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) angkat bicara ihwal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan perseroan saat ini terus berdialog dengan regulator guna memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan sesuai dengan strategi visi dan appetite bank.

“Itu yang harus dipastikan ya, terutama appetite risiko bank,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Rudy menambahkan, saat ini semua pihak yang terkait dengan rancangan aturan tersebut tengah mengkaji revisi RBB. “Jadi ini semua masih, mungkin saya akan bilang masih dinamis dan itu masih terus kita lakukan dialog dengan regulator,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian aturan RBB tidak banyak. Hanya saja dalam aturan RBB terbaru, OJK menambahkan lampiran terkait program pemerintah yang dapat dikerjakan oleh bank.

“Jadi lebih detail saja diungkapkan di situ, ada lampiran khusus,” kata Nixon dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Sebagaimana diketahui, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.