REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gelombang pemutusan hubungan kerja Starbucks kembali dengan pemangkasan 300 pekerjaan korporat di AS. Perusahaan berjanji akan membayar pesangon sebesar 120 juta dolar AS dan mengurangi nilai buku properti sebesar 280 juta dolar AS.

Sejak program transformasinya dimulai, Starbucks telah beberapa kali melakukan PHK, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap 1.100 pegawai korporat yang diumumkan pada Februari tahun lalu.

Starbucks mengumumkan pada Jumat (15/5/2026) dini hari bahwa perusahaan akan melakukan PHK terhadap 300 pegawai korporat di Amerika Serikat yang bekerja di kantor pendukung regional. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk kembali mencapai “pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan.”

Perusahaan mengatakan akan mengonsolidasikan sejumlah kantor pendukung regional di AS, termasuk menutup beberapa kantor di Atlanta, Burbank, Chicago, dan Dallas. Starbucks juga menyatakan tengah meninjau organisasi pendukung internasionalnya dan memperkirakan akan ada pemangkasan pekerjaan tambahan di luar AS.

Menurut perusahaan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk “mempertajam fokus, memprioritaskan pekerjaan, mengurangi kompleksitas, dan menekan biaya.” Starbucks menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi operasional gerai kopi mereka.

Dalam beberapa kuartal terakhir, biaya operasional Starbucks meningkat seiring CEO Brian Niccol menjalankan strategi transformasi bisnis yang berfokus pada operasional gerai. Strategi tersebut mencakup investasi besar untuk menambah staf barista.

Pada bulan lalu, para eksekutif Starbucks menyebut perusahaan telah mencapai tonggak penting dalam proses transformasi setelah mencatat pertumbuhan penjualan terkuat dalam lebih dari dua tahun. Namun, margin laba operasional perusahaan tercatat turun hampir setengah sejak transformasi dimulai pada akhir 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini kembali menjadi panggung bagi suara pekerja untuk didengar. Di tengah sorotan publik, tuntutan yang mengemuka tidak lagi sekadar berkutat pada isu klasik ketenagakerjaan, melainkan mulai merambah ke ranah kebijakan fiskal yang dinilai berperan langsung terhadap kesejahteraan buruh.

Gelombang aspirasi itu mencerminkan perubahan arah perjuangan serikat pekerja. Selain persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan praktik outsourcing, buruh kini menyoroti struktur perpajakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada pekerja. Pajak tidak lagi dilihat sekadar sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menciptakan keadilan ekonomi.

Dorongan reformasi pajak menjadi salah satu tuntutan utama. Serikat buruh mengusulkan penghapusan pajak atas pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga dana pensiun. Di sisi lain, mereka juga menginginkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, lebih tinggi dari ketentuan saat ini sebesar Rp4,5 juta.

Namun, tuntutan tersebut hadir di tengah ruang fiskal yang semakin sempit. Hingga kuartal I/2026, defisit anggaran tercatat mendekati 1% dari produk domestik bruto (PDB). Di saat yang sama, beban bunga utang telah mencapai sekitar Rp144,3 triliun, menyerap porsi signifikan dari belanja negara dan mempersempit fleksibilitas pemerintah dalam merespons berbagai tuntutan.

Struktur penerimaan pajak juga menunjukkan tantangan tersendiri. Penerimaan dari PPN dan PPnBM masih menjadi kontributor terbesar, sementara porsi pajak penghasilan pekerja tetap menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Kondisi ini membuat setiap rencana relaksasi pajak harus dihitung secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.

Di tengah dilema tersebut, pemerintah mencoba mencari jalan tengah. Sejumlah kebijakan mulai digulirkan, mulai dari pembentukan satgas mitigasi PHK hingga peningkatan perlindungan bagi pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online. Langkah ini menunjukkan adanya upaya merespons tekanan ketenagakerjaan tanpa langsung mengorbankan penerimaan negara.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan 11 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut masih terdapat sejumlah agenda krusial yang perlu segera dituntaskan pemerintah.

Secara terperinci, Said mengungkapkan, tuntutanpertamaburuh adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai krusial untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja. Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengingat sisa waktu pembahasan yang semakin terbatas, yakni sekitar lima bulan ke depan.

“Biasanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tarikan ideologisnya terlalu kuat dan bahkan bisa 3 kali Presiden, UU itu tidak disahkan. Oleh karena itu, kami memohon dengan segala hormat melalui MayDay ini, mudah-mudahan di MayDay tahun depan UU Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia,” kata Said Iqbal dalam peringatan MayDay 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Tuntutankedua, buruh juga menyoroti praktik outsourcing yang masih jauh dari harapan meskipun pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru, sehingga perlu perbaikan lebih lanjut untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja alih daya.

Di tengah meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), KSPI juga mendesak Presiden Prabowo untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK. Menurut Said, ancaman PHK semakin nyata, terutama dipicu oleh dinamika global, termasuk perang di Timur Tengah. Hal ini sekaligus menjadi tuntutanketigaKSPI.

Lebih lanjut, buruh juga meminta reformasi pajak, khususnya agar pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan pensiun tidak dikenakan pajak karena dianggap sebagai jaring pengaman terakhir bagi pekerja.

“Kami minta pesangon, tunjangan hari raya, dan pensiun tidak dikenakan pajak karena pesangon adalah pertahanan terakhir kaum buruh. THR juga tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu, kami meminta reformasi pajak dilakukan,” jelasnya.

Selain itu, KSPI turut mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Adapun tuntutan lainnya mencakup penurunan potongan bagi pengemudi ojek online (ojol) menjadi 10% dari sebelumnya 20%, serta perlindungan terhadap sejumlah sektor industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), nikel, dan semen.

Di samping itu, buruh juga meminta moratorium industri semen lantaran telah mengalami kelebihan pasokan (oversupply) di tengah ancaman PHK dalam waktu dekat.

“Sekarang PHK di industri semen, nikel, dan industri TPT itu mendapat ancaman PHK, dalam 3 bulan ke depan mereka menyampaikan itu,” imbuhnya.

KSPI juga membawa aspirasi tenaga honorer, khususnya guru paruh waktu, agar diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) mengingat rendahnya tingkat penghasilan yang diterima saat ini, yakni senilai Rp300.000.

Selain itu, buruh mendesak revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Dan yang terakhir kami mengharapkan apa yg menjadi perjuangan yang lalu bisa diselesaikan di tahun ini. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyampaikan apresiasi atas sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) hingga berbagai program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, dan perumahan. Dia juga mengapresiasi dukungan DPR dan aparat penegak hukum terkait pembentukan desk ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 735 karyawan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) mendesak Newcrest Mining Limited, perusahaan pertambangan emas dan tembaga terkemuka asal Australia yang kini dimiliki oleh Newmont Corporation—perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia—agar segera memenuhi tanggung jawabnya terkait perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Tanah Air.

PT Nusa Halmahera Minerals adalah perusahaan patungan antara PT Indotan Halmahera Bangkit (75%) dan PT Aneka Tambang Tbk. (25%). Perusahaan ini mengelola tambang emas Gosowong yang beroperasi di wilayah Tabobo, Kecamatan Kao, Halmahera Utara.

NHM sebelumnya dimiliki oleh Newcrest Mining Limited. Pada 2020, NHM resmi diakuisisi oleh Indotan Group. Adapun pada November 2023, Newmont Corporation resmi mengakuisisi Newcrest.

“Sengketa ini muncul karena Newcrest Mining Ltd tidak menunjukkan kesediaan untuk menyesuaikan kebijakannya dengan kewajiban yang telah disepakati bersama. Dengan begitu merugikan karyawan yang haknya belum dibayar hingga saat ini,” ujar Kuasa Hukum Serikat Pekerja PT NHM, Iksan Maujud dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Kasus ini bermula ketika 735 karyawan PT NHM menggugat Newcrest Mining Ltd karena hak pesangon mereka tidak dipenuhi pasca-akuisisi, meskipun telah diatur dalam Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT NHM Tahun 2018–2020. Berdasarkan PKB, nilai pesangon yang harus dibayarkan diperkirakan mencapai US$35 juta atau setara dengan Rp600 miliar.

Mahkamah Agung telah menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial PN Ternate yang menyatakan perusahaan wajib membayar hak para pekerja. Setidaknya ada 15 perkara yang sudah dikuatkan di tingkat Mahkamah Agung.

Sebelumnya, Ketua Serikat PUK SPKEP SPSI PT NHM, Rusli Abdullah Gailea mengatakan bahwa para pekerja telah berupaya berdialog dengan pihak Newcrest. Serikat telah berupaya menghubungi perwakilan Newcrest Mining Ltd – Newmont Corporation, Nat Adams, yang saat ini menjabat sebagai Global Government Relations Director.

“Kami tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan, padahal kami memiliki bukti-bukti Perjanjian Makassar (Makassar Agreement) di mana beliau hadir dalam pertemuan tersebut dan menyaksikan penandatanganan bersama pihak pemerintah,” ujar Rusli yang telah bekerja di NHM selama 20 tahun sebagai Mill Operator.

Selain itu, Ketua Serikat F-GSBM PT NHM, Rudi Pareta, juga mempertanyakan proses akuisisi Newcrest Mining Ltd oleh Newmont Corporation, khususnya terkait dugaan tidak dilakukannya peninjauan menyeluruh atas rekam jejak operasional Newcrest sebelum transaksi berlangsung.

Bahkan, ruang komunikasi yang dibuka perusahaan untuk berdialog dengan pekerja pasca-akuisisi sangat minim. Padahal, perusahaan telah melakukan eksploitasi emas dan perak dengan total produksi sekitar 8 juta ons - yang setara dengan US$38 miliar atau sama dengan Rp 646 triliun - sepanjang 1997–2020.

“Begitu besarnya keuntungan Newcrest tetapi kewajibannya kepada masyarakat lingkar tambang tidak dihormati dan rakyat tetap menderita dan miskin,” katanya.

Tidak hanya itu, Ia menjelaskan bahwa selama periode 1997 hingga 2020, seluruh pemegang saham, termasuk PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM), telah menerima total dividen sebesar Rp35 triliun. Namun, menurutnya, dengan porsi saham hanya 25%, ANTAM tidak dapat berbuat banyak karena kerap mengalami konflik dengan Newcrest sebagai pemegang saham mayoritas 75%.

Selain itu, muncul dugaan upaya penyuapan oleh pihak kuasa hukum Newcrest terhadap staf di Pengadilan Negeri Ternate. Dugaan tersebut telah digagalkan dan dilaporkan ke Polda Maluku Utara. Serikat pun mempertanyakan konsistensi penerapan prinsip Anti-Bribery and Corruption (ABC) dalam praktik perusahaan.

Rekam jejak lingkungan Newmont di Indonesia juga tak lepas dari sorotan. Sebelum mengakuisisi Newcrest, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu mengelola tambang Batu Hijau di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, selama 16 tahun hingga 2016.

Selama periode tersebut, Newmont dituding mencemari Teluk Senunu dengan membuang sekitar 40 juta ton limbah tambang (tailing) setiap tahunnya ke laut. Total limbah yang dibuang diperkirakan mencapai 720 juta ton.

Hormati Keputusan MA

Terpisah, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, eksekusi terhadap putusan tersebut, termasuk kewajiban pembayaran pesangon dalam perkara PHI, harus segera dilaksanakan.

Trubus mengatakan, ketika putusan sudah konsisten menang dari tingkat pertama hingga MA, hal itu bisa dikatakan murni—artinya tidak ada intervensi kepentingan dalam prosesnya. Dengan kata lain, putusan MA yang inkrah dan konsisten harus dihormati.

"Pertama, investor asing harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Itu prinsipnya," ujar Trubus.

Trubus menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perubahan kepemilikan perusahaan tidak serta-merta menghapus kewajiban terhadap pekerja. Meskipun dalam praktiknya investor asing kerap mendapat perlakuan khusus, ketika putusan pengadilan telah inkrah, tidak ada alasan untuk menunda eksekusi.

"Kedua, meskipun ada hukum internasional, ketika terjadi sengketa atau konflik di Indonesia, perusahaan multinasional tetap wajib mematuhi hukum dalam negeri tempat mereka beroperasi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menjelaskan kronologi polemik penyelesaian hak eks-karyawan PT Merpati Nusantara Airlines yang masih tertunda.

Hal itu disampaikannya melalui paparan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, permasalahan Merpati Airlines muncul sejak 2014 ketika perusahaan mengalami krisis keuangan akibat beban utang yang membengkak dan kinerja bisnis yang terus menurun.

Kondisi tersebut membuat Merpati Airlines tidak mampu membeli avtur untuk operasional penerbangan. Pada saat yang sama, gaji pekerja tidak dibayarkan hingga berbulan-bulan sehingga memicu pengunduran diri kru kabin dan pilot.

Pada Juni 2014, Kementerian Perhubungan mencabut air operator certificate (AOC) PT Merpati Nusantara Airlines karena tidak memenuhi standar kelayakan operasional. Keputusan itu semakin memperburuk kondisi perusahaan.

Tekanan dari sisi pekerja juga meningkat setelah mereka tidak menerima gaji selama 27 bulan. Pekerja kemudian mengajukan pencairan dana pensiun. Namun, pada 2015, Dana Pensiun PT Merpati Nusantara Airlines dilikuidasi sehingga hak pensiun eks-pekerja tidak dapat dibayarkan.

Krisis berkepanjangan tersebut berujung pada putusan pailit terhadap MNA pada 2 Juni 2022 oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Sebanyak 1.225 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Selanjutnya sesuai dengan regulasi, kalau perusahaan dinyatakan pailit maka dikelola oleh tim kurator,” ungkap Indah dalam RDP dengan Komisi IX DPR.

Dia menjelaskan bahwa tim kurator telah menyelesaikan pembayaran sisa upah pekerja sebesar Rp3,8 miliar. Namun, pembayaran pesangon masih jauh dari tuntas.

Hingga saat ini, baru sekitar 20% pesangon yang dibayarkan, sementara 80% sisanya dikonversi menjadi surat pengakuan utang (SPU).

Permasalahan semakin kompleks karena ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban perusahaan. Total utang Merpati Airlines mencapai sekitar Rp11,3 triliun, sedangkan tagihan upah dan pesangon pekerja sebesar Rp313 miliar.

Dari jumlah tersebut, pembayaran kepada pekerja baru mencapai Rp69 miliar. Sementara itu, sekitar 95% aset perusahaan telah dijual untuk membayar utang.

Aset yang tersisa sebagian besar tidak likuid, seperti aset di Jayapura dan Biak yang belum dapat dijual karena biaya penjualan lebih besar dari nilai aset. Pada 2025, sisa aset diperkirakan hanya sekitar Rp2 miliar atau sekitar 3% dari total kewajiban.

“Tim kurator menargetkan proses penyelesaian aset dan utang berlangsung selama 5 tahun sejak putusan pailit atau hingga 2027,” jelas Indah.

Eks Pekerja Merpati Airlines Mengadu ke Kemnaker

Lebih lanjut, Indah menjelaskan bahwa eks-pekerja Merpati Airlines baru mengajukan audiensi ke Kementerian Ketenagakerjaan pada awal 2025 atau 3 tahun setelah putusan pailit.

Pada 31 Januari 2025, ungkapnya, tim advokasi paguyuban pilot eks-Merpati Nusantara Airlines menyampaikan surat permohonan audiensi kepada menteri ketenagakerjaan. Kemnaker, melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial kemudian menerima audiensi dari tim advokasi paguyuban pilot MNA.

“Jadi kami merespons surat permohonan audiensi Kemnaker dan ada disposisi dari menaker, kami yang harus menerima audiensi tersebut mewakili menaker,” kata Indah.

Audiensi yang dilakukan pada Februari 2025 itu, jelasnya, mengungkap dua persoalan utama, yakni pesangon yang belum dibayar dan keterbatasan aset untuk menutup kewajiban. Dalam audiensi tersebut, Kemnaker menekankan pentingnya transparansi kurator dalam menyampaikan kondisi aset dan rencana pembayaran agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di kalangan pekerja.

“Selain itu, tim advokasi pekerja didorong untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan guna mencari solusi lanjutan atas penyelesaian hak pekerja,” kata Indah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merekomendasikan opsi kebijakan khusus yang ditetapkan lintas lembaga dan kementerian untuk mempercepat penyelesaian hak eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines yang masih tertunda.

Opsi itu mencakup pemanfaatan APBN atau skema pembiayaan lain yang bisa dirumuskan bersama oleh Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Danantara, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri melalui paparannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Rabu (15/4/2026).

“Saran kami adalah kita perlu mendapatkan suatu kebijakan khusus melalui pembahasan antar-lembaga, yaitu antara BP BUMN, Kementerian Keuangan, Danantara, dan OJK guna mencari solusi terbaik yang dapat dieksekusi khususnya mengenai bantuan APBN atau pembiayaan lain yang sah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Indah memerinci bahwa usai dinyatakan pailit pada 2 Juni 2022, sisa upah pekerja sejumlah Rp3,8 miliar telah dibayarkan seluruhnya oleh tim kurator Merpati Airlines.

Namun, pembayaran pesangon baru diterima 20% dari nilai totalnya, sedangkan 80% sisanya dikonversi menjadi surat pengakuan utang atau SPU.

Dengan mengacu pada sejumlah regulasi dan ketentuan serta hasil audiensi dan pemetaan permasalahan yang dilakukan, Kemnaker menyampaikan dua pendapat terhadap polemik pembayaran pesangon eks pegawai Merpati Airlines.

Pertama, polemik tersebut bukan merupakan kasus perselisihan hubungan industrial karena sejak 2022, PT Merpati Nusantara Airlines sudah dinyatakan pailit.

“Dan mengacu pada regulasi tadi maka kami pun dari Kemnaker khususnya mediator tidak mempunyai hak untuk intervensi lebih lanjut karena saat ini MNA sudah di-handleoleh tim kurator,” ungkap Indah.

Kedua, Kemnaker berpendapat bahwa penyelesaian kasus Merpati Airlines sangat tergantung pada keputusan tim kurator dan juga intervensi khusus pemerintah.

“Dalam hal ini mohon izin para anggota bapak-ibu yang terhormat dari Komisi IX dan juga mitra kami dari BUMN serta perwakilan dari pengelola aset.”

Berdasarkan pendapat tersebut, Kemnaker juga memberikan dua saran bagi upaya penyelesaian permasalahan eks pegawai Merpati Airlines.

Pertama, jelas Indah, tim kurator perlu mengedepankan transparansi dan meningkatkan komunikasi dengan para eks pekerja Merpati Airlines melalui tim advokasi dalam hal memberikan informasi terkait aset dan rencana pemenuhan hak mantan karyawan itu.

Kedua, Kemnaker menyarankan perlunya suatu kebijakan khusus, berupa bantuan APBN atau pembiayaan lain yang sah, yang dibahas oleh BP BUMN, Kementerian Keuangan, Danantara, dan OJK.

“Tentu dalam hal ini Kemnaker fokusnya adalah pada pembayaran hak-hak pesangon para eks-pekerja dari PT Merpati Nusantara Airlines,” pungkas Indah.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologiOracle melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30.000 karyawan. Pemberitahuan efisiensi tersebut dikirim kepada puluhan ribu karyawan melalui emai.

Restrukturisasi ini diambil perusahaan yang dipimpin oleh Larry Ellison untuk memfokuskan sumber daya finansial pada pengembangan infrastruktur kecerdasan artifisial (AI).

Pemangkasan tersebut berdampak pada sekitar 18-19% dari total tenaga kerja global Oracle. Kebijakan ini diperkirakan bakal membebaskan arus kas hingga US$10 miliar atau setara Rp170 triliun. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk operasional dan pembangunan pusat data AI milik perusahaan.

Karyawan yang terdampak di Amerika Serikat, India, Kanada, hingga Meksiko dilaporkan menerima email pemberitahuan pada Selasa pukul 06.00 waktu setempat. Email tersebut dikirimkan oleh pihak manajemen dengan tajuk "Oracle Leadership".

"Setelah mempertimbangkan kebutuhan bisnis Oracle saat ini, kami telah mengambil keputusan untuk menghapus peran Anda sebagai bagian dari perubahan organisasi yang lebih luas," tulis email tersebut dikutip dari Business Insider, Kamis (2/4/2026).

Dalam surat itu, manajemen Oracle juga menegaskan bahwa hari pengiriman email tersebut menjadi hari kerja terakhir bagi staf yang bersangkutan. Perusahaan langsung menonaktifkan akses komputer, email, hingga dokumen kantor bagi karyawan terdampak.

Pihak manajemen menyebutkan bahwa karyawan akan mendapatkan paket pesangon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Efisiensi ini terjadi di tengah ambisi besar Oracle untuk memperkuat infrastruktur Cloud dan AI secara global.

Meskipun melakukan PHK massal, Oracle sebenarnya mencatat performa keuangan yang cukup positif pada kuartal terakhir. Pendapatan perusahaan dilaporkan tumbuh 22% dan melampaui ekspektasi pasar.

Namun, kinerja positif tersebut tidak tercermin pada harga saham perusahaan di bursa. Sejak awal tahun, saham Oracle telah merosot hampir 25%, melampaui penurunan rata-rata perusahaan teknologi raksasa lainnya.

Analis pada Januari lalu memproyeksikan bahwa pengurangan 30.000 staf merupakan strategi efektif untuk menambah kas bebas perusahaan. Hal ini dinilai krusial untuk mendanai proyek infrastruktur yang padat modal.

Oracle Chief Clay Magouyrk mengonfirmasi bahwa permintaan terhadap infrastruktur AI saat ini sangat tinggi. Tercermin dalam sisa kewajiban kinerja (remaining performance obligations) perusahaan yang mencapai Rp9.068 triliun.

"Permintaan untuk infrastruktur AI, baik GPU maupun CPU, terus melebihi pasokan," kata Magouyrk .

Selain restrukturisasi tenaga kerja, Oracle juga mulai menguji coba program agen AI untuk menggantikan tugas administrasi basis data rutin. Pekerjaan tersebut sebelumnya memerlukan tim insinyur dalam jumlah besar.

Di sisi lain, Oracle tercatat telah menghimpun utang dan ekuitas senilai US$50 miliar pada Januari lalu. Namun, manajemen menyatakan belum memiliki rencana untuk menambah utang baru pada tahun fiskal 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor batu bara PT BUMA Internasional Grup Tbk. (DOID) membukukan penurunan pendapatan di sepanjang 2026 imbas gangguan operasional. Rugi bersih perseroan pun membengkak.

Berdasarkan laporan keuangan 2025, emiten berkode saham DOID mencatatkan pendapatan neto sebesar US$1,48 miliar atau setara dengan Rp24,72 triliun (kurs Rp16.700 per dolar AS). Realisasi itu turun 15,71% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari realisasi tahun sebelumnya senilai US$1,75 miliar.

Manajemen DOID menjelaskan penurunan itu terjadi terutama karena penurunan volume sementara Average Selling Price (ASP) kontraktor tambang relatif stabil (-1% YoY), didukung oleh porsi kontrak rise-and-fall yang lebih tinggi.

Selanjutnya EBITDA turun menjadi US$175 juta dengan margin 14% dipengaruhi oleh volume yang lebih rendah, biaya pesangon yang lebih tinggi, serta kenaikan biaya bahan bakar.

"Jika biaya pesangon tidak diperhitungkan, EBITDA tercatat sebesar US$207 juta dengan margin 17%," tulis manajemen DOID.

Rugi tahun berjalan DOID melonjak 93,74% yoy menjadi US$125 juta atau setara dengan Rp2,13 triliun. Sedangkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk membengkak 89,54% yoy menjadi Rp116,25 juta atau setara dengan Rp1,94 triliun.

Rugi yang makin besar ini dipicu oleh penurunan EBITDA, penyisihan piutang usaha dari kontrak di Australia yang telah berakhir, serta penurunan nilai aset pada operasional di Australia dan Amerika Serikat.

"Faktor-faktor tersebut sebagian diimbangi oleh keuntungan nilai wajar sebesar US$41 juta dari investasi Grup di 29Metals, seiring pemulihan harga sahamnya sepanjang tahun, keuntungan selisih kurs sebesar US$36 juta (berbalik dari kerugian US$19 juta pada 2024 menjadi keuntungan US$17 juta pada 2025), serta pembalikan pencadangan piutang di Australia setelah putusan Mahkamah Agung Queensland yang memenangkan BUMA Australia, dengan penyelesaian keuangan yang diharapkan terealisasi di 2026," tulis DOID.

Total aset DOID pada akhir 2025 tercatat senilai Rp1,52 miliar atau setara dengan Rp25,51 triliun, turun 3,74% yoy dari sebelumnya US$1,58 miliar.

Perinciannya, liabilitas bertambah 6,10% yoy menjadi US$1,47 miliar dan ekuitas anjlok 74,74% yoy menjadi US$48,87 juta.

Direktur DOID Iwan Fuad Salim menyebutkan kinerja perseroan di sepanjang 2025 telah terdampak signifikan oleh gangguan operasional dan cuaca buruk. Selain itu, ramp-down dan penyelesaian kontrak di Indonesia dan Australia turut menekan kinerja keuangan DOID.

"2025 merupakan tahun yang menantang bagi Grup. Gangguan yang kami hadapi pada kuartal pertama berdampak signifikan terhadap produksi dan pendapatan, sekaligus menunjukkan area-area di mana pendekatan kami dapat diperkuat," kata Iwan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/3/2026).

Dia menegaskan bahwa perseroan sudah merespons dengan cepat melalui pengetatan disiplin operasional, penguatan pengendalian biaya dan fundamental pemeliharaan, serta pengambilan langkah-langkah tegas guna menjaga likuiditas dan memperkuat neraca keuangan.

Alhasil, langkah-langkah itu mampu mendorong peningkatan produktivitas, biaya, dan arus kas sepanjang tahun, serta memberikan fondasi yang lebih
kuat saat memasuki 2026.

Lebih lanjut, kinerja DOID pada tahun lalu juga dipengaruhi oleh biaya-biaya non-operasional (non-underlying charges), termasuk penyisihan piutang usaha dan penurunan nilai aset (asset impairment) di operasional Australia dan Amerika Serikat, yang sebagian diimbangi oleh keuntungan nilai wajar (fair value gain) sebesar US$41 juta atas investasi Grup di 29Metals.

Ditelisik lebih dalam, DOID membukukan volume overburden removal turun 19% yoy menjadi 439 juta bank cubic meters (MBCM), sementara produksi batu bara turun 6% menjadi 84 juta ton (MT).

Realisasi itu mencerminkan gangguan operasional pada kuartal pertama, kendala cuaca, serta kontribusi yang lebih rendah dari site yang mengalami ramp-down dan yang telah selesai beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Dell, telah mengurangi jumlah tenaga kerjanya hingga 10% sepanjang 2025. Perusahaan memilih mengalihkan anggaran dan sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Perampingan ini melibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 11.000 karyawan secara global untuk menyelaraskan investasi dengan prioritas strategis perusahaan.

Berdasarkan laporan tahunan Form 10-K yang diajukan perusahaan, jumlah staf kini mencapai 97.000 orang per 31 Januari 2026. Angka tersebut menyusut signifikan dibandingkan dengan posisi Januari 2025 yang tercatat sebanyak 108.000 karyawan.

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut telah melakukan pengurangan tenaga kerja sebesar 10% setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut. Sejak Februari 2023, total pengurangan mencapai 36.000 posisi atau setara dengan 27% dari total populasi pekerja awal.

Manajemen mengungkapkan pengeluaran biaya pesangon mencapai sekitar Rp9,64 triliun selama periode fiskal 2026. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya yang mencapai sekitar Rp11,75 triliun.

Dell mengatakan perampingan ini merupakan bagian dari manajemen biaya yang disiplin serta koordinasi dengan inisiatif modernisasi bisnis. Upaya tersebut mencakup reorganisasi karyawan dan pembatasan perekrutan eksternal secara sistematis.

“Kami selalu mengevaluasi bisnis kami agar tetap kompetitif dan memastikan kami siap memberikan inovasi, nilai, dan layanan terbaik bagi pelanggan,” kata perwakilan Dell melansir dari Business Insider, Jumat (20/3/2026).

Perusahaan kini memfokuskan sumber daya pada pengembangan infrastruktur berbasis kecerdasan artifisial (AI). Fokus baru ini tercermin dalam lonjakan pendapatan unit Infrastructure Solutions Group (ISG) yang tumbuh 40% pada tahun fiskal 2026.

Dell juga tengah mengintegrasikan seluruh operasionalnya melalui platform perusahaan tunggal bertajuk “One Dell Way”. Transformasi sistem ini diklaim sebagai perombakan terbesar dalam sejarah perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh.

Strategi restrukturisasi organisasi mendapat respons positif dari pasar modal dengan kenaikan harga saham sebesar 24% sepanjang tahun berjalan. Perusahaan turut mengumumkan kenaikan dividen tunai sebesar 20% pada Februari lalu.

Selain kenaikan dividen, manajemen mengalokasikan tambahan dana sekitar Rp169,5 triliun untuk program pembelian kembali saham (share repurchase).

Kebijakan ini diambil di tengah ekspektasi pendapatan server AI yang diproyeksi berlipat ganda pada 2027.

Tren pengurangan karyawan Dell mencerminkan fenomena serupa yang dilakukan raksasa teknologi global lainnya sepanjang tahun ini. Amazon tercatat telah memangkas 16.000 posisi, sementara perusahaan fintech Block milik Jack Dorsey juga memotong separuh tenaga kerjanya.

Software Atlassian juga memberhentikan 4.000 karyawan dengan alasan peran teknologi AI dalam keputusan efisiensi. Berbeda dengan kompetitornya, Dell menerapkan strategi perampingan secara lebih senyap namun konsisten secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemutusan hubungan kerja (PHK) kerap diambil perusahaan sebagai upaya menata ulang bisnis. Kondisi ini muncul dari tekanan keuangan atau peralihan fokus bisnis ke depan. Dalam praktik ketenagakerjaan, PHK menjadi isu sensitif karena berdampak langsung pada keberlanjutan penghidupan pekerja sekaligus stabilitas perusahaan.

Dikutip dari HukumOnline, Senin (26/1/2026) secara normatif PHK terbagi ke dalam dua kategori utama yakni PHK sukarela dan PHK tidak sukarela. PHK sukarela adalah pengakhiran hubungan kerja yang terjadi tanpa paksaan atau tekanan, antara lain karena pengunduran diri atas kehendak pribadi, berakhirnya masa kontrak kerja, tidak lulus masa percobaan, memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia.

Adapun PHK tidak sukarela adalah PHK karena terjadi keadaan kondisi tertentu yang memaksa hubungan kerja berakhir. Kondisi tersebut dapat berasal dari pelanggaran yang dilakukan pekerja, ketidakhadiran tanpa keterangan dalam jangka waktu tertentu, hingga alasan yang bersumber dari kondisi perusahaan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang mengatur secara rinci berbagai alasan yang dapat menjadi dasar terjadinya PHK. Salah satunya adalah aksi korporasi, seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, apabila pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja.

PHK juga dapat dilakukan karena alasan efisiensi, baik yang diikuti dengan penutupan perusahaan maupun tanpa penutupan, terutama apabila perusahaan mengalami kerugian. Selain itu, perusahaan yang tutup akibat kerugian terus-menerus selama dua tahun, keadaan memaksa (force majeure), kondisi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), hingga kepailitan, juga menjadi dasar sah dilakukannya PHK.

Dari sisi pekerja, PHK dapat diajukan apabila pengusaha melakukan perbuatan tertentu, seperti penganiayaan, penghinaan, ancaman, membujuk pekerja melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak membayar upah selama tiga bulan berturut-turut, tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan, memerintahkan pekerjaan di luar perjanjian, atau memberikan pekerjaan yang membahayakan keselamatan tanpa dicantumkan dalam perjanjian kerja.

PHK juga dapat terjadi karena alasan personal pekerja, seperti pengunduran diri atas kemauan sendiri dengan memenuhi syarat administratif, mangkir selama lima hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis, melakukan pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, ditahan pihak berwajib, mengalami sakit berkepanjangan, memasuki usia pensiun, atau meninggal dunia.

Hak Pekerja yang Terkena PHK

Perppu Cipta Kerja menegaskan bahwa pekerja yang terkena PHK berhak atas kompensasi. Kompensasi tersebut tidak hanya berupa uang pesangon, tetapi juga mencakup uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH). Besaran masing-masing komponen bergantung pada alasan terjadinya PHK dan masa kerja pekerja.

Uang pesangon diberikan berdasarkan masa kerja, dengan besaran mulai dari satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, hingga maksimal sembilan bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih. Sementara itu, UPMK diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun, dengan besaran yang meningkat sesuai lamanya masa kerja, hingga maksimal sepuluh bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 24 tahun atau lebih.

Adapun UPH meliputi hak-hak normatif yang belum diterima pekerja, seperti sisa cuti tahunan, biaya pulang ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dalam hal perhitungan, upah bulanan yang digunakan sebagai dasar penghitungan pesangon dan UPMK terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.

Besaran pesangon yang diterima pekerja tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada alasan terjadinya PHK. Misalnya, pekerja yang di-PHK karena merger atau pengambilalihan perusahaan berhak atas satu kali ketentuan uang pesangon, satu kali UPMK, dan UPH. Namun, apabila pekerja menolak melanjutkan hubungan kerja akibat pengambilalihan perusahaan, hak pesangon dapat berkurang menjadi setengah kali ketentuan.

Dalam kasus efisiensi akibat kerugian, perusahaan dapat membayar setengah kali uang pesangon, sedangkan efisiensi untuk mencegah kerugian mengharuskan pembayaran penuh. Sementara itu, PHK karena perusahaan tutup, force majeure, PKPU, atau pailit memiliki ketentuan berbeda-beda terkait besaran pesangon yang harus dibayarkan.

Untuk PHK akibat pelanggaran berat atau pengunduran diri atas kemauan sendiri, pekerja pada umumnya hanya berhak atas UPH dan uang pisah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut dasar perhitungan pesangon dan tunjangan yang masih berlaku sesuai UU Cipta Kerja:

1. Pesangon bagi Pekerja yang Kena PHK atau Pensiun

• Masa kerja <1 tahun → 1 bulan upah
• Masa kerja 1–<2 tahun → 2 bulan upah
• Masa kerja 2–<3 tahun → 3 bulan upah
• Masa kerja 3–<4 tahun → 4 bulan upah
• Masa kerja 4–<5 tahun → 5 bulan upah
• Masa kerja 5–<6 tahun → 6 bulan upah
• Masa kerja 6–<7 tahun → 7 bulan upah
• Masa kerja 7–<8 tahun → 8 bulan upah
• Masa kerja ≥8 tahun → 9 bulan upah

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

• Masa kerja 3–<6 tahun → 2 bulan upah
• Masa kerja 6–<9 tahun → 3 bulan upah
• Masa kerja 9–<12 tahun → 4 bulan upah
• Masa kerja 12–<15 tahun → 5 bulan upah
• Masa kerja 15–<18 tahun → 6 bulan upah
• Masa kerja 18–<21 tahun → 7 bulan upah
• Masa kerja 21–<24 tahun → 8 bulan upah
• Masa kerja ≥24 tahun → 10 bulan upah

3. Uang Penggantian Hak

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
• Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat asal.
• Ketentuan lain sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Eks buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menuntut agar tim kurator dalam perkara kepailitan Sritex dievaluasi atau bahkan diganti. Mereka menilai kinerja kurator lamban karena hampir satu tahun pencairan pesangon dan tunjangan hari raya (THR) belum juga terlaksana.

Ratusan eks buruh Sritex menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/1/2026). Selain menyuarakan pemenuhan hak pesangon dan THR, mereka turut mengkritisi kinerja tim kurator. Dalam aksi tersebut, para eks buruh Sritex membawa spanduk dan poster bertuliskan antara lain “Evaluasi kurator atau ganti kurator”, “11 bulan kalian kerja apa main-main?”, dan “Selesaikan pesangon”.

Ketua Solidaritas Eks Karyawan Sritex, Agus Wicaksono (65 tahun), mengungkapkan pada November 2025 lalu para eks buruh Sritex telah menggelar unjuk rasa di depan pabrik Sritex di Sukoharjo. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut tim kurator menunjukkan kemajuan dalam proses pembayaran pesangon dan THR setidaknya hingga Desember 2025. Namun hingga kini belum ada perubahan apa pun.

“Akhirnya kita melakukan aksi hari ini. Tuntutan kami ada tiga: pertama, kami minta hakim pengawas mengevaluasi kinerja kurator; kedua, kalau memang kurator kerjanya tidak profesional, kami minta diganti; ketiga, evaluasi kinerja KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” kata Agus saat diwawancarai awak media.

Sepengetahuan Agus, saat ini aset Sritex yang sedang atau sudah dilelang adalah kendaraan. “Tapi kemarin hasil lelang juga tidak memuaskan karena kurator mematok harga tinggi, sehingga yang laku cuma lima dari 73 unit kendaraan. Harapan kami, aset bangunan dan mesin produksi itu segera dilelang,” ucapnya.

Menurut Agus, perwakilan hukum eks buruh Sritex sempat menemui tim kurator untuk menanyakan soal pembayaran pesangon pada 5 Januari 2026. “Tapi sebagaimana kurator bicara, normatif, tidak ada target, tidak ada kepastian,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, terdapat 8.475 eks buruh Sritex yang menunggu pelunasan pesangon dan THR. Sebagian besar dari mereka berusia di atas 40 dan 50 tahun. “Total pesangon yang harus dibayarkan sekitar Rp 380 miliar,” kata Agus yang telah 15 tahun bekerja sebagai pegawai Sritex.

Rohmadi (48 tahun) juga menantikan pencairan pesangon dan THR. Warga asal Sukoharjo itu telah bekerja di Sritex selama 26 tahun. Namun ia mengaku belum mengetahui nilai pesangon yang menjadi haknya setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebangkrutan Sritex.

Sama seperti eks buruh lainnya, Rohmadi menilai kinerja tim kurator lambat. “Kurator kerjanya lambat. Sampai sekarang belum terselesaikan pesangon dan THR,” ujarnya saat diwawancarai di sela-sela aksinya di depan PN Semarang.

Karena kelambanan tersebut, Rohmadi mengaku tidak lagi mempercayai tim kurator yang saat ini menangani proses pemberesan harta pailit Sritex. “Kalau bisa diganti saja (tim kurator),” ujarnya.

Ia berharap proses pencairan pesangon dan THR para eks buruh Sritex dapat dipercepat. Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan oleh para mantan karyawan yang banyak di antaranya belum memperoleh pekerjaan baru.

RATUSAN mantan buruh atau karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menggelar unjuk rasa di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Jawa Tengah hari ini, Senin, 12 Januari 2026. Demonstrasi tersebut merupakan buntut masih belum cairnya pesangon dan tunjangan hari raya (THR) 2025 usai perusahaan diputus pailit.

Ketua solidaritas eks karyawan Sritex, Agus Wicaksono mengkonfirmasi unjuk rasa para mantan buruh Sritex tersebut. Demonstrasi hari ini diikuti sekitar 250 orang ditambah mantan buruh dari anak perusahaan Sritex yang terdampak pailit. Mereka bertolak dari Kabupaten Sukoharjo Senin pagi. Demo berakhir sekitar pukul 12.00 WIB.

"Betul kami adakan aksi yang diikuti sekitar 250 peserta, dari para mantan buruh dan karyawan Sritex, berangkat dari Sukoharjo dengan lima bus," ujar Agus saat dihubungi melalui ponselnya hari ini.

Agus mengungkapkan melalui unjuk rasa, para buruh menyampaikan tiga tuntutan kepada Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Pertama, meminta kepada hakim pengawas untuk mengganti kurator. Kedua, meminta hakim pengawas untuk memerintahkan kurator agar mempercepat proses pembatasan kepailitan.

"Ketiga, selama ini kurator terkendala KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Kami juga meminta hakim pengawas untuk mengevaluasi kinerja kurator dan KJPP, juga agar mengganti kurator," tuturnya.

Lebih jauh, Agus menilai kinerja kurator selama ini lambat. Berdasarkan target kurator yakni Agustus-Oktober seharusnya sudah lelang aset PT Sritex. Tetapi sampai saat ini belum ada lelang aset yang dilakukan oleh kurator.

"Selama ini, sejak pailit kami diam karena kurator punya agenda. Kita mengikuti agenda kurator. Bahwa bulan Agustus sampai Oktober targetnya dia sudah lelang aset. Buktinya sampai sekarang belum ada realisasinya," ujarnya.

Agus menyampaikan 8.475 eks buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah tidak masuk usia produktif. Mereka kesulitan mencari pekerjaan baru karena usia. Satu-satunya yang mereka harapkan adalah pesangon dan THR.

"Jadi harapan satu-satunya bagi kita yang sudah tidak produktif lagi usianya ini ya pesangon itu bisa untuk hidup. Banyak keluhan teman-teman menjual harta bendanya untuk menyambung hidup," ungkap dia.

Agus mengatakan tiga tuntutan itu telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Niaga Semarang saat menerima lima perwakilan peserta demonstrasi secara langsung di dalam kantor pengadilan. Menurutnya, Ketua Pengadilan telah menerima aspirasi mereka dan akan memanggil hakim pengawas terkait hal itu hari ini.

"Ketua Pengadilan sudah menerima aspirasi kami kemudian tadi berjanji akan mengevaluasi secepatnya kinerja kurator. Dan hasil yang tadi, beliau hari ini akan memanggil hakim pengawas," ungkap dia.

Agus berharap setelah ada evaluasi dari hakim pengawas terhadap kinerja kurator dan KJPP, segera ada perubahan dan mempercepat pemberesan aset pailit Sritex. Namun, jika dalam waktu sekitar sebulan ini belum ada perubahan, Agus memastikan mantan buruh akan kembali turun untuk berdemonstrasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

"Kalau target pencairan (pesangon dan THR 2025) susah, ya. Tapi kami target untuk evaluasi ini dalam satu bulan ini sudah selesai dan sudah ada perubahan. bahkan mungkin kita akan diundang kembali oleh pengadilan. Kalau tidak, kami pastikan akan menggelar aksi yang sama di pengadilan yang lebih tinggi lagi (Pengadilan Tinggi Jawa Tengah)," ucap dia.

Hingga berita ini ditayangkan, salah satu kurator Sritex, Denny Ardiansyah, belum merespons pesan WhatsApp yang dikirimkan Tempo kepadanya. Ia belum menanggapi permintaan tanggapan terhadap unjuk rasa yang dilakukan para mantan buruh pada hari ini.