JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap temuan adanya tenaga honorer di bidang administrasi yang ternyata tidak memiliki kompetensi.

Hal ini diungkap Tito saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

"Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas," ungkap Tito.

Tito menduga banyaknya tenaga honorer administrasi yang tak berkompeten ini justru mereka yang berasal dari titipan pejabat lama. Hal ini yang membuat menumpuknya tenaga honorer di suatu daerah.

"Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuklah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ujarnya.

"Setelah numpuk mereka minta kepastian. Kepastian untuk diangkat menjadi PPPK atau menjadi PNS, jadi ASN, aparat sipil negara," ucapnya.

Lihat video: Massa Tuntut Kesejahteraan Tenaga Honorer

Bisnis.com, PEKANBARU — Tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II masih menjadi perhatian serius. Dari berbagai segmen peserta, peserta mandiri tercatat sebagai kelompok penunggak terbesar.

Deputi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II, Octovianus Ramba, mengungkapkan peserta mandiri mendominasi tunggakan dengan jumlah 358.778 peserta dan total piutang mencapai Rp289 miliar.

"Penunggak terbesar masih dari segmen peserta mandiri, yakni sebanyak 358.778 peserta dengan total tunggakan Rp289 miliar," ujar Octovianus, Kamis (26/2/2026).

Selain peserta mandiri, tunggakan juga tercatat dari segmen badan usaha. Sebanyak 64.919 peserta dari kelompok ini belum menyelesaikan kewajiban iurannya dengan total piutang senilai Rp43 miliar.

Sementara itu, dari segmen pekerja penyelenggara negara atau tenaga honorer, tunggakan tercatat sebanyak 29.365 peserta dengan total nilai Rp22 miliar.

Octovianus juga menyoroti tunggakan dari segmen iuran pemerintah daerah yang nilainya cukup signifikan, yakni mencapai Rp198,75 miliar.

"Dengan demikian, akumulasi tunggakan dari seluruh segmen tersebut membentuk piutang iuran JKN dalam jumlah besar yang perlu segera diselesaikan guna menjaga keberlangsungan layanan kesehatan bagi peserta," ujarnya.

PAPUA - Ketua Komite III DPD Filep Wamafma, menerima aspirasi dari ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer di Kabupaten Manokwari. Kegiatan tersebut dilakukan saat menggelar masa reses.

Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan 235 tenaga kesehatan yang terdampak penghentian kerja sebagai tenaga kontrak di 16 Puskesmas dan satu rumah sakit di wilayah Manokwari, mulai dari Prafi, Masni, hingga Kota Manokwari.

Filep mengungkapkan, para nakes mempertanyakan proses pemberhentian yang dinilai tidak sesuai prosedur. Mereka sebelumnya diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, namun justru diberhentikan hanya melalui surat edaran dari Dinas Kesehatan.

“Mereka merasa pemberhentian ini tidak adil. Diangkat dengan SK Bupati, tetapi diberhentikan hanya dengan surat edaran,” ujar Filep, Kamis (19/2/2026).

Para tenaga kesehatan juga menilai alasan keterbatasan anggaran tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, menurut mereka, sumber pembiayaan operasional di fasilitas kesehatan tidak hanya berasal dari APBD, melainkan juga dari BPJS dan sumber lainnya.

Selain itu, para nakes yang sebagian telah mengabdi selama belasan tahun ini juga menyampaikan kekecewaan terhadap proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mereka menilai seharusnya tenaga kesehatan berpengalaman diprioritaskan dalam pengangkatan, namun faktanya sebagian besar justru tidak terakomodasi.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit, mengingat keberadaan nakes masih sangat dibutuhkan.

Lihat video: Wapres Tiba Manokwari, Kunker Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Papua



Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari sebelumnya menyampaikan penghentian tenaga honorer dilakukan akibat pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Dalam surat tertanggal 8 Januari 2026 disebutkan bahwa SK tenaga honorer tahun 2025 berakhir pada 31 Desember 2025 dan tidak ada lagi penganggaran untuk 2026.

Sejak 5 Januari 2026, tenaga honorer diminta tidak masuk kerja hingga waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, Filep mengingatkan kebijakan daerah harus tetap sejalan dengan visi besar pembangunan Papua yang dicanangkan Presiden, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

“Kesehatan adalah aset utama. Jika tenaga medis tidak diperhatikan atau bahkan diberhentikan, ini menjadi tidak sejalan dengan program nasional,” ucapnya.

Filep juga mengaku telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Manokwari dalam rangka klarifikasi, namun belum mendapat respons. Filep menilai Bupati perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran teknis agar kebijakan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.

"Saya sudah berkali-kali menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari tapi tidak direspons. Saya sudah upaya komunikasi tapi tidak juga direspons. Kami mendorong bupati segera evaluasi Kepala Dinas Kesehatan, karena secara teknis, harusnya Kadis kesehatan memberikan informasi yang valid kepada bupati selaku pejabat politik. Karena soal pemberhentian atau mengakhiri jabatan ini, jangan sampai membuat image negatif tentang kepala daerah dan kebijakannya di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.

Komite III DPD RI berencana memanggil Dinas Kesehatan kabupaten, provinsi, serta pihak terkait dalam rapat pekan depan guna merumuskan solusi bagi para tenaga kesehatan yang terdampak.

“Saya akan membawa persoalan ini ke rapat dan mencari jalan keluar. Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, memiliki keluarga, dan tidak adil jika diberhentikan begitu saja, apalagi hanya melalui surat edaran,” ucap Filep.

Filep juga mendorong agar 235 tenaga kesehatan tersebut dapat diprioritaskan dalam rekrutmen P3K, termasuk membuka peluang distribusi nakes ke daerah lain yang membutuhkan, seperti Manokwari Selatan atau Pegunungan Arfak.

“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Manokwari dapat meninjau kembali kebijakan tersebut dan segera menghadirkan solusi yang berpihak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan serta masa depan para tenaga kesehatan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan kode akan kembali membuka rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun anggaran 2026 atau yang lebih dikenal dengan CPNS 2026.

Rini mengungkap bahwa pemerintah berencana menggeser fokus kebijakan rekrutmen dari penyelesaian tenaga non-ASN (honorer) menjadi regenerasi birokrasi melalui pelamar umum atau lulusan baru (fresh graduate).

"Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Rini menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB tengah menyusun postur SDM nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

Dia telah menginstruksikan seluruh instansi untuk menyusun analisis kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan rencana strategis lima tahun ke depan.

Analisis ini akan menjadi basis data untuk menentukan formasi jabatan mana yang membutuhkan penambahan pegawai (positive growth) dan mana yang harus dibatasi atau dikurangi (minus growth).

"Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa," jelasnya.

Dia menjelaskan rencana ini menandai babak baru manajemen ASN setelah sebelumnya pemerintah memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer pada periode rekrutmen.

Rini mengakui saat ini pihaknya masih merampungkan penetapan SK bagi tenaga honorer yang sempat meleset dari target Oktober. Kendati demikian, arah kebijakan jangka panjang dipastikan akan membuka ruang lebih besar bagi talenta muda.

"Kemarin kan kita memang banyak fokus menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya, saya sih berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pada birokrasi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meluruskan isu penerapan sistem gaji tunggal (single salary) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rini menegaskan bahwa pemerintah saat ini berpedoman pada Undang-Undang No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengusung konsep penghargaan total (total reward), bukan sekadar penyatuan komponen gaji.

"Bukan hanya kita menyatukan salary, bukan itu konsepnya. Sebenarnya kita memberikan penghargaan kepada ASN itu bukan hanya dari materi saja, tetapi dari sistem kerja," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, implementasi konsep ini akan melihat aspek kesejahteraan ASN dalam spektrum yang lebih luas dibandingkan wacana single salary yang selama ini beredar.

Terkait peta jalan birokrasi 2026, Rini mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan 48 kementerian dalam kabinet saat ini untuk segera menyusun analisis kebutuhan pegawai sesuai rencana strategis lima tahun ke depan.

Menurutnya, analisis ini krusial untuk menentukan postur SDM nasional, sekaligus memetakan jabatan mana yang memerlukan penambahan pegawai (positive growth) atau justru pengurangan (minus growth) sesuai arahan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa," jelasnya.

Pergeseran Prioritas Rekrutmen ASN

Lebih lanjut, Rini memberikan sinyal pergeseran prioritas dalam rekrutmen ASN ke depan. Setelah periode sebelumnya pemerintah menghabiskan banyak energi untuk penyelesaian status tenaga honorer, fokus selanjutnya akan diarahkan pada regenerasi birokrasi melalui rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

Dia mengakui saat ini masih ada keterlambatan penetapan Surat Keputusan (SK) bagi tenaga honorer di sejumlah instansi pemerintah daerah yang meleset dari target Oktober lalu. Hanya saja, arah kebijakan jangka panjang tetap pada peremajaan birokrasi.

"Saya sangat concern terhadap bagaimana regenerasi untuk para ASN dan tentunya para fresh graduate," pungkasnya.

Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN

Beberapa waktu lalu, wacana sistem penggajian tunggal atau single salary bagi ASN kembali mengemuka di tengah sorotan atas gaji pejabat dan anggota DPR, serta berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran.

Sistem single salary aparatur sipil negara (ASN) itu masih dikaji oleh Kementerian Keuangan. Mekanisme gaji tunggal pun tidak akan berlaku pada 2026.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, sistem penggajian tunggal itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Itu kan masih jangka menengah. Itu masih dikaji oleh BKN [Badan Kepegawaian Negara]," ujar Luky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menambahkan bahwa sistem penggajian tunggal ASN itu belum akan berlaku pada tahun depan atau 2026.

Dia tidak menampik bahwa Kemenkeu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah membahas sistem penggajian tunggal ASN itu. Hanya saja, dia belum memberi keterangan detail karena pemerintah masih akan melihat perkembangan keadaan.

"Jadi nanti akan jadi pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skema gajinya," ujar Rofyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Wacana sistem gaji tunggal bagi ASN sejatinya bukan isu baru. Isu itu sempat muncul pada 2023, ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.

Kala itu, Suharso menjelaskan bahwa reformasi single salary masuk dalam prioritas rencana kerja pemerintah 2024, satu paket dengan kebijakan reformasi pensiun PNS. Namun, kebijakan itu tidak berjalan.

Kini, rencana penerapan single salary ASN kembali muncul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam bagian intervensi belanja kementerian/lembaga dalam rangka transformasi tata kelola, disebutkan sejumlah kebijakan yang akan dilakukan pada periode jangka menengah.

"Adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal," tertulis dalam dokumen tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Harapan lulusan baru untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) kembali terbuka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini memberi sinyal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 akan memberi ruang bagi fresh graduate setelah pemerintah lebih dulu menuntaskan penataan tenaga honorer.

“Kemarin kan kita memang banyak fokus untuk menyelesaikan tenaga honorer. Ke depannya saya sih berharap saya bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa kuserta menjadi bagian daripada birokrasi,” kata Rini di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Rini menjelaskan, saat ini terdapat 48 kementerian yang diminta menyusun peta kebutuhan pegawai. Analisis tersebut dimaksudkan agar setiap instansi mengetahui kebutuhan formasi dalam beberapa tahun ke depan, terutama pada jabatan-jabatan yang memerlukan regenerasi.

Dia menekankan pentingnya penyegaran di tubuh birokrasi melalui rekrutmen generasi baru ASN. “Tentunya saya sangat concern terhadap bagaimana regenerasi untuk para ASN dan tentunya para fresh graduate,” ucapnya.

Menurut Rini, pemetaan kebutuhan dilakukan bukan hanya untuk melihat penambahan pegawai, tetapi juga kemungkinan pengurangan atau penyesuaian formasi pada jabatan tertentu. Analisis ini, kata dia, juga wajib dibuat oleh kementerian dan lembaga baru yang dibentuk pada periode pemerintahan sekarang.

“Dan itu tentunya disesuaikan dengan Asta Cita dan program Bapak Presiden. Jadi kementerian yang baru yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis tentunya harus sudah mulai menyiapkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil pemetaan dari tiap instansi akan dirangkum menjadi gambaran kebutuhan ASN secara nasional. Dari situ, pemerintah akan menyusun postur rekrutmen, termasuk peluang formasi untuk lulusan baru.

“Dan tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa, gitu. Kita tunggu ya,” ujarnya.