JAKARTA - Pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR lahir dari kaidah hukum yang tidak baik dinilai sangat aneh dan tidak berdasar. Tidak hanya itu, pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap DPR dan pemerintah.

"Kita melihat pernyataan Pak Mahfud MD sangat aneh dan berlebihan. Saya menilai pernyataan itu bentuk penghinaan terhadap DPR dan pemerintah," kata Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan, Selasa (16/6/2026).

Dosen Politik Hukum Kepolisian ini menyebut, proses pembentukan Undang-Undang Polri telah melalui tahapan yang panjang dan sudah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses tersebut, pemerintah dan DPR juga telah membuka ruang partisipasi publik serta meminta berbagai masukan dari kalangan akademisi, praktisi, masyarakat sipil, hingga tim Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

“Buat saya, Pak Mahfud MD sangat ngawur mengatakan Undang-Undang Polri lahir dari kaidah hukum yang tidak baik. Proses pembentukannya sudah melalui tahapan yang panjang dan melibatkan banyak pihak,” katanya.

Dosen pascasarjana ini menjelaskan salah satu pihak yang dimintai masukan dannrekomendasinya dalam penyusunan revisi Undang-Undang Polri adalah KPRP. Menurut Edi, Mahfud MD sendiri merupakan bagian dari tim tersebut sehingga seharusnya memahami proses dan substansi yang dibahas selama penyusunan regulasi tersebut. Semua masukan KPRP sudah diakomodasi sehingga jadi UU Polri yang kemudian disahkan DPR.

Lihat video: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun

“Kita mengetahui bahwa masukan dari KPRP juga menjadi salah satu referensi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri. Karena itu, sangat mengherankan jika Pak Mahfud justru menyebut undang-undang tersebut lahir dari kaidah hukum yang tidak baik,” ujarnya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 itu, menegaskan kritik terhadap sebuah undang-undang merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan secara objektif dan didasarkan pada fakta mengenai proses pembentukannya.

Menurut Edi, tidak ada alasan untuk menyebut revisi Undang-Undang Polri dibuat secara tertutup atau tanpa partisipasi publik. Setiap hari DPR melakukan pembahasan secara terbuka dan mengundang banyak pemangku kepentingan. Semua mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan dan perundang-undangan dilalui sesuai kaidah hukum yang benar.

“Proses pembentukan UU Polri sudah melewati tahapan panjang, materi dalam UU Polri juga logis dan sesuai dengan perkembangan dan dinamika dalam masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan organisasi kepolisian,” ujarnya.

Edi menambahkan, pembentukan UU Polri sudah sesuai dengan azas-azas pembentukan peraturan dan perundang undangan yang baik yakni adanya azas keterbukaan, kejelasan tujuan, dan kemanfaatan undang undang tersebut. "Kalau Pak Mahfud MD sebut UU Polri lahir dari kaidah hukum yang tidak baik, saya bilang itu salah besar,” ucapnya.

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR dinilai telah mengakomodasi berbagai rekomendasi yang disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Sebab sejak pembahasan, DPR dan pemerintah telah mengakomodasi masukan dan pertimbangan dari KPRP.

Hal itu disampaikan Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan menanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam sekaligus eks Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD yang menyebut revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi KPRP menurutnya kurang elok.

“Kita menilai UU Polri yang baru disahkan DPR isinya telah mengakomodasi sejumlah rekomendasi penting dari KPRP. Mulai dari rekomendasi kedudukan Polri yang tetap berada di bawah Presiden, pengangkatan Kapolri yang masih melibatksn DPR, penguatan Kompolnas dan pengaturan penempatan anggota Polri pada lenbaga yang terkait fungsi kepolisian,” ujarnya, Senin (15/6/2026)

Dosen Pascasarjana ini menilai. kurang elok apabila Mahfud MD belakangan ini menyebutkan revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan komisi tersebut. Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai, pernyataan Mahfud MD yang menyebut revisi UU Polri mengabaikan rekomendasi KPRP sangat membingungkan banyak pihak.

“Kita melihat UU Polri yang baru sudah disesuaikan dengan tantangan serta kebutuhan organisasi Polri yang semakin kompleks,” katanya.

Lihat video: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun



Penulis buku-buku politik hukum kepolisian ini menambahkan, revisi UU Polri dilakukan untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan efektivitas institusi kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin berat.

“Atas disahkannya UU Polri itu pihaknya mengajak semua pihak objektif dan sama-sama mengawal agar Undang-Undang tersebut dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat reformasi kelembagaan Polri,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini menghormati adanya perbedaan pendapat dari berbagai pihak atas disahkanya UU Polri. Edi juga mengajak masyarakat mengawal agar implementasi UU Polri itu dilakukan dengan baik agar Polri semakin baik.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit mendukung penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pengawas eksternal Polri sesuai rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Penguatan ini dinilai cukup dengan menambahkannya dalam revisi UU Polri yang sedang dibahas DPR.

"Kami menilai demi efisiensi dan pembahasan lebih cepat, kita dukung penguatan Kompolnas dibuat segera, baik itu dalam Peraturan Presiden (Perpres) terbaru maupun ditambahkan secara lengkap pada UU Polri yang saat ini sedang dibahas DPR," ujar Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Menurut Edi, aturan penguatan Kompolnas harus segera dibuat sesuai komitmen Kapolri sebagai respons menjawab harapan masyarakat. Sejumlah hal yang perlu diperkuat meliputi perubahan struktur keanggotaan Kompolnas agar lebih independen, bukan lagi didominasi kalangan menteri. Saat ini, ada tiga menteri yang menjabat di Kompolnas yakni Menko Polkam, Mendagri, dan Menkum.

“Perlunya perluasan kewenangan Kompolnas ke depan. Bukan hanya sebatas rekomendasi, tapi bersifat mengikat. Kompolnas juga diharapkan memiliki kewenangan investigasi, personel, anggaran, serta kantor yang memadai untuk melayani keluhan dan masukan masyarakat," ujar Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Saat ini, anggaran Kompolnas masih bergabung dengan anggaran Kemendagri. Penguatan lain yang diusulkan adalah pembentukan perwakilan daerah Kompolnas. Hingga kini, Kompolnas hanya berbasis di pusat dengan tugas memantau kinerja Polri seluruh Indonesia.

Lihat video: GEGER! KOMPOLNAS KINI PUNYA TARING, BISA EKSEKUSI OKNUM POLISI NAKAL!



Berdasarkan UU Polri, tugas Kompolnas sangat strategis, yaitu membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan saran dan pertimbangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

“Selain itu, Kompolnas memiliki tugas pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri. Namun, pengawas eksternal ini belum bisa berfungsi maksimal karena kewenangan terbatas dan keanggotaannya kurang independen,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah rampung usai memberikan laporan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/5/2026).

Secara historis, KPRP dibentuk oleh Prabowo pasca peristiwa kematian pengemudi ojek online (Ojol) Affan Kurniawan pada akhir Agustus tahun lalu. Kala itu, Afan meninggal dunia usai dilindas oleh mobil rantis Brimob yang bertugas saat aksi demonstrasi di Jakarta.

Merespons keinginan publik. Prabowo membentuk KPRP melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Sisanya, ada delapan anggota mulai dari Eks Menkopolhukam, Mahfud MD, Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra,Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan Wamenko Hukum, HAM, dan Imipas, Otto Hasibuan.

Kemudian, Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Eks Kapolri Idham Azis; Eks Kapolri Badrodin Haiti; dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri.

Kesembilan pejabat KPRP ini dilantik pada Jumat (7/11/2025). Komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri.

Setelah resmi dibentuk, Jimly cs langsung bergerak untuk mengumpulkan catatan untuk kepolisian dari sejumlah pihak, baik itu LSM, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa. Setelah itu, KPRP merumuskan sejumlah rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden.

Menurut anggota KPRP, Mahfud MD, total laporan KPRP selama tiga bulan kerja itu telah termuat dalam 10 dokumen yang mencapai 3.000 halaman. Ribuan halaman itu memuat pembahasan, usulan, hingga rekomendasi KPRP untuk arah Polri sampai dengan 2029.

Setelah itu, tugas KPRP tuntas. Sebab, kata Mahfud, KPRP merupakan komisi ad hoc atau komisi yang pembentukannya selesai setelah merampungkan tugasnya.

"Kalau tugas pokoknya sebagai ad hoc itu sudah selesai. Nanti kita akan dipanggil lagi dalam ya diskusi-diskusi lagi kata Presiden itu penting diatur kayak begini yang nanti Setneg akan mengatur diskusi kita. Tapi kalau intinya sudah selesai," ujar Mahfud di Sekretariat KPRP, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

6 Rekomendasi Komisi Reformasi Polri

Secara garis besar, total ada enam rekomendasi dari KPRP yang diserahkan kepada presiden. Perinciannya, KPRP mengusulkan RUU Polri sebagai dasar reformasi yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui peraturan turunan seperti PP, Perpres, hingga Inpres serta revisi terhadap beberapa peraturan dalam lingkup internal Polri seperti Perkap dan Perpol.

Kemudian, KPRP merekomendasikan agar kedudukan Polri tetap seperti saat ini atau tidak perlu dibawahi oleh Kementerian Keamanan yang sempat menjadi wacana.

Selanjutnya, pengangkatan Kapolri tetap diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR; rekomendasi terkait evaluasi untuk penugasan anggota di luar kepolisian; reformasi aspek manajerial dan kelembagaan; dan penguatan Kompolnas.

Kemudian, KPRP mengungkap ada sejumlah isu strategis yang dibahas oleh komisi. Salah satunya adalah soal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Polri dengan penguatan satuan Polsek dan perampingan Mabes Polri.

Isu ini menjadi penting lantaran saat ini kondisi struktural pada Korps Bhayangkara dinilai timpang dengan gemuknya satuan pada level Mabes. Sementara itu, satuan pada level Polsek masih rendah. Padahal, seharusnya pelayanan yang paling dekat yang dijangkau masyarakat itu berada pada level Polsek.

Selanjutnya, KPRP juga membahas soal career path agar proses regenerasi di institusi menjadi lebih bagus. Terkait jejak karier ini, KPRP menilai masa jabatan ideal Kapolri selama 2-3 tahun.

Adapun, usulan terkait dengan pemusatan pengawasan internal juga dibahas. Di Polri sendiri, pengawasan dilakukan oleh Itwasum, Propam, dan Wasidik. Nantinya, fungsi Itwasum bakal mengalami perluasan jangkauan agar checks and balances akan terjadi.

Salah satu poin krusial dalam reformasi Polri lainnya adalah terkait rekrutmen dengan penghapusan istilah "kuota khusus". Istilah ini sering disalahgunakan oleh oknum untuk praktik pungli. Ke depan, kriteria ini akan dipertegas dan dipergunakan sesuai dengan tujuannya untuk calon taruna jalur prestasi atau calon dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Persoalan Struktural Disorot

Adapun, Sekretaris KPRP, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, mengungkap pembahasan paling disorot dari laporannya, yaitu terkait persoalan kultural.

Mulanya, dia menjelaskan soal tiga aspek persoalan yang dilaporkan kepada Presiden, yakni struktural, instrumental dan kultural. Kemudian, sejak KPRP dibentuk, total ada sembilan perilaku negatif aktual yang ditengarai di tubuh Korps Bhayangkara.

Sembilan perilaku negatif itu mencakup budaya kekerasan, koruptif, fanatisme, "militeristik", budaya impunitas, silent blue code, hingga target angka.

"Ada sembilan. Itu lengkap jabarannya. Nah, kami akomodasi itu semua dari serap aspirasi masyarakat yang banyak tadi ya. Kami mengumpulkan, oh ternyata memang ada budaya atau perilaku aktual yang negatif," ujar Dofiri di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri itu mengatakan salah satu rekomendasi untuk memecahkan persoalan itu melalui evaluasi pendidikan Polri.

Berdasarkan diskusi dengan anggota KPRP, evaluasi pendidikan ini bertujuan untuk mencegah perilaku negatif aktual itu berlanjut saat anggota mulai berdinas.

"Ketika mereka akan direkrut, ya, bagaimana kemudian perilaku yang sembilan tadi setidaknya jangan sampai kemudian ketika dinas itu tidak muncul, dibuatkan ketika mereka di lembaga pendidikan," imbuhnya.

Kewenangan Kompolnas Diperluas

Secara eksplisit, penguatan lembaga pengawas eksternal Polri, yaitu Kompolnas, menjadi tonggak penting dalam reformasi Polri ke depannya. Tak main-main, Kompolnas nantinya bisa melakukan investigasi berkaitan dengan pelanggaran etik anggota.

Selanjutnya, dalam persidangan etik, unsur Kompolnas juga bisa duduk sebagai hakim yang menyidangkan anggota bermasalah apabila dinilai perlu. Rekomendasi Kompolnas pun nantinya juga bersifat mengikat agar dilaksanakan oleh Polri.

Adapun, untuk penguatan independensi, Kompolnas juga bakal lebih beragam, seperti purnawirawan polri, akademisi, advokat yang sudah tidak aktif, hingga tokoh masyarakat.

Dalam hal ini, Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyatakan pihaknya menyambut baik rekomendasi KPRP ini. Sebab, penguatan Kompolnas bisa menjadi harapan untuk memperkuat pengawasan kinerja kepolisian agar lebih profesional.

"Nah harapan penguatan Kompolnas itu, oleh Kompolnas pasti, rekomendasi tersebut pasti menjadi rekomendasi yang positif dan kami apa namanya, mendukung rekomendasi tersebut. Dan ini juga selaras dengan harapan dari masyarakat, termasuk juga harapan dari kepolisian," ujar Anam saat dihubungi, dikutip Kamis (7/5/2026).

Tindak Lanjut Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan soal tindak lanjut Polri usai rekomendasi dari KPRP diterima Presiden.

Nantinya, setelah rekomendasi itu diterima, pihaknya bakal mulai melakukan perbaikan dalam revisi UU. Kemudian, perbaikan juga menyasar pada Peraturan Kapolri (Perkap) dan Perpol.

"Di situ ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan perbaikan di dalam revisi undang-undang, juga ada yang bersifat internal yang nanti kita perbaiki dengan Perkap dan Perpol," ujar Sigit di sela Rakernis Bareskrim, Kamis (7/4/2026).

Dia menambahkan, perbaikan itu merupakan upaya Polri dalam merespons catatan-catatan yang telah dikumpulkan KPRP dari masyarakat sejak dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Polri, kata Sigit, selalu menerima kritik atau masukan agar Korps Bhayangkara terus menjadi institusi yang dipercaya masyarakat.

"Sehingga kemudian itu juga bisa menjawab terkait dengan apa yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat," imbuhnya.

Adapun, eks Kabareskrim ini juga menyoroti poin rekomendasi KPRP soal penguatan Kompolnas sebagai lembaga eksternal yang mengawasi Polri. Menurutnya, hal tersebut patut dijadikan pembahasan dan evaluasi ke depannya.

"Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi," pungkasnya.

Belum Menjawab Ekspektasi

Di lain sisi, Analis Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto menilai bahwa rekomendasi dari KPRP ini masih normatif dan tidak fundamental.

"Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri masih normatif, tidak fundamental, arahnya lebih mencerminkan penataan ulang tata kelola ketimbang perubahan struktur kekuasaan," ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (7/5/2026).

Dia menyoroti salah satu rekomendasi terkait dengan penguatan Kompolnas yang harus independen secara konkret dan bukan hanya sekadar kanal formal yang meredam kritik, bukan instrumen kontrol efektif.

Selanjutnya, rekomendasi KPRP belum menyentuh problem yang lebih dalam, yakni kultur organisasi, pola patronase, dan orientasi kekuasaan yang masih sangat vertikal.

"Tanpa reformasi pada sistem karier, promosi, dan mekanisme akuntabilitas internal, pembatasan masa jabatan berpotensi menjadi solusi administratif yang dampaknya terbatas," imbuhnya.

Sementara itu, terkait kepastian bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden menegaskan konsolidasi kekuasaan di ranah eksekutif. Diakui Bambang, hal ini memang memberi kejelasan komando, tetapi sekaligus memperkuat karakter executive-centric policing yang minim penyeimbang eksternal.

Dalam konteks ini, Bambang mengungkap tantangan utama reformasi Polri adalah memastikan agar penguatan efektivitas kerja Polri, tanpa mengorbankan akuntabilitas.

Pasalnya, jika belum ada penguatan itu, maka keseluruhan paket reformasi ini berisiko berhenti pada level penyesuaian teknokratis, bukan transformasi mendasar dalam relasi antara kepolisian, negara, dan masyarakat.

"Kalau mencakup, tentunya sudah. Apakah menjawab ekspektasi masyarakat ? Sepertinya belum," pungkasnya.

JAKARTA - Penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) sebagai lembaga independen seperti yang direkomendasikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) sejalan dengan keinginan masyarakat. Bahkan, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut Kompolnas harus seperti Komnas HAM.

"Masyarakat menginginkan lembaga Kompolnas yang independen. Pembentukan (Kompolnas) sekarang ini kan dengan Perpres, unsur pemerintah sangat dominan di Kompolnas. Yang diharapkan masyarakat, dia (Kompolnas) independen, sama seperti Komnas HAM," ujar Sugeng dalam program Sindo Sore, dikutip Kamis (7/5/2026).

Menurut Sugeng, Kompolnas seharusnya betul-betul terlepas dari pemerintah. "Menurut saya, apabila kelembagaan ini independen, apakah melalui perubahan revisi UU Polri, ditegaskan Kompolnas independen, atau dikeluarkan dari Undang-Undang Polri, dibentuk undang-undang baru, seperti itu, saya belum tahu penguatan itu modelnya seperti apa," ujarnya.

Terpisah, Dekan Fakultas Humum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Auliya Khasanofa mengatakan, rekomendasi penguatan Kompolnas sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan publik. Hanya saja, masyarakat menghendaki adanya pengawasan kepolisian yang benar-benar independen dan kuat, sehingga pengaturannya tidak cukup jika hanya bersifat parsial dengan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Polri.

"Maka hemat saya, bahwa Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki peran strategis dalam mendorong profesionalisme dan akuntabilitas Polri, sehingga membutuhkan landasan hukum yang tegas dan terpisah. Oleh karena itu, Kompolnas seharusnya diatur melalui UU tersendiri agar memiliki legitimasi, kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang jelas dan tidak terikat secara struktural dengan institusi yang diawasi," kata Auliya.

Dengan demikian, menurut Auliya, pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas merupakan langkah yang lebih tepat untuk menjawab tuntutan reformasi kepolisian dan memperkuat prinsip checks and balances dalam negara hukum.

Diketahui, satu di antara enam rekomendasi yang disampaikan KPRP adalah tentang penguatan Kompolnas. "Konsekuensi dari kedudukan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus diimbangi dengan penguatan lembaga Kompolnas sebagai lembaga independen, untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan ketentuan perundang undangan dan harapan masyarakat," demikian rekomendasi tersebut.

Penguatan Kompolnas dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan strategis di bidang administrasi Polri serta memberikan masukan terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, tetapi juga melakukan pengawasan terkait tata kelola di bidang pembinaan dan operasional Polri, serta investigasi dalam penegakkan kode etik profesi Polri.

Oleh karena itu, lembaga Kompolnas harus dilakukan pembenahan secara fundamental yang meliputi; kedudukan, komposisi keanggotaan, mekanisme pengangkatan, tugas dan wewenang serta pengelolaan anggaran. Hal ini mendudukkan Kompolnas menjadi lembaga independen yang sepenuhnya melaksanakan fungsi “check and balances” terhadap Polri dengan kewenangan yang putusannya bersifat mengikat.

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto , Selasa (5/5/2026). Analis politik dan intelijen Boni Hargens menilai rekomendasi yang disampaikan Komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tersebut memberikan kepastian arah kelembagaan bagi Polri ke depan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima KPRP di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas laporan komprehensif mengenai agenda reformasi Polri, mencakup arah kebijakan jangka pendek hingga menengah — termasuk usulan revisi Undang-Undang Polri dan peraturan turunan pendukungnya.

Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan seluruh hasil kerja komisi sejak pembentukannya, termasuk proses penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Hasil kerja tersebut dirumuskan dalam 10 buku laporan yang memuat rekomendasi kebijakan reformasi secara menyeluruh.

Komisi juga mengusulkan agenda reformasi internal yang mencakup perubahan terhadap sejumlah regulasi di tubuh Polri, dengan target pelaksanaan hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan atas sejumlah isu strategis. Dua keputusan penting yang disampaikan adalah wacana pembentukan Kementerian Keamanan yang akhirnya diputuskan tidak perlu dilanjutkan dan Polri tetap berada di bawah Presiden langsung.



Boni Hargens. Foto/Dok iNews

"Hal ini memberikan kepastian arah kelembagaan bagi Polri ke depan. Peta jalan reformasi ini mencerminkan pendekatan sistematis dan terstruktur yang diusung KPRP bersama Polri, memastikan setiap tahapan memiliki landasan kebijakan yang kuat sebelum dieksekusi di lapangan," kata Boni Hargens, Rabu (7/5/2026).

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi Polri untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPRP secara bertahap. Sikap terbuka dan responsif Kapolri juga mendapat perhatian dari Boni Hargens.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sudah mengalami banyak kemajuan dan transformasi budaya yang fundamental. Ini preseden yang positif bahwa Polri sudah melakukan reformasi diri secara signifikan. Rekomendasi KPRP menjadi masukan strategis untuk memperkuat dan mempercepat agenda reformasi yang sudah dan sedang dijalankan kepolisian saat ini di bawah komando Kapolri Listyo," ujar Boni.

Kapolri dinilai mencerminkan sikap kesatria dalam menyambut dan menerima seluruh rekomendasi eksternal sebagai bahan penguatan institusi. Boni juga mengapresiasi langkah cepat dalam cegah dini kejahatan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas oleh para oknum yang dilakukan Polri belakangan dalam rangka mengantisipasi krisis energi sebagai implikasi dari perang Timur Tengah saat ini.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, komitmen Polri untuk merespons secara positif rekomendasi KPRP mencerminkan kematangan kelembagaan dalam bingkai demokrasi yang terus berkembang. Reformasi Polri bukan hanya soal perubahan regulasi, tetapi menyentuh akar budaya organisasi yang selama ini menjadi titik kritis sorotan publik.

Boni Hargens menilai ada tiga poin yang tersirat dalam pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pertama, akuntabilitas kelembagaan. Adanya keterbukaan Polri menerima rekomendasi eksternal merupakan indikator penting dari akuntabilitas institusional yang semakin matang dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kedua, transformasi budaya. Perubahan fundamental dalam aspek budaya institusi mencerminkan bahwa reformasi Polri telah melampaui tataran prosedural dan mulai menyentuh nilai serta etos kerja institusi.

"Ketiga, kepercayaan publik. Reformasi yang konsisten dan terukur berpotensi memulihkan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang melayani."

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan telah memberikan poin-poin rekomendasi terkait penguatan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) dalam rangka pengawasan terhadap institusi Polri.Komisioner atau Anggota Kompolnas bisa duduk sebagai bagian dari hakim di Komisi Kode Etik Polri.

Sekretaris KPRP Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengatakan, penguatan Kompolnas penting karena lembaga tersebut memiliki posisi strategis dalam sistem pengawasan eksternal Polri. "Orang semua menyoroti. Nah. Ini pengawas eksternal berkaitan dengan keberadaan Kompolnas. Ya. Mengapa Kompolnas menjadi penting dalam bahasan diskusi di Komisi Percepatan Reformasi Polri? Karena Kompolnas punya kedudukan yang sangat strategis," kata Ahmad Dofiri, dikutip Kamis (7/5/2026).

Dofiri menyebut, sejauh ini Kompolnas berperan sebagai perumus kebijakan dan pengusulan pengangkatan Kapolri. Namun ke depan, Dofiri menuturkan, penguatan dilakukan dari sisi keanggotaan, komposisi, hingga kewenangan.

Salah satu perubahan yang diusulkan adalah menghapus unsur ex-officio agar Kompolnas lebih independen. Seluruh anggota nantinya dipilih dari unsur masyarakat.

"Ke depan, dikuatkan terkait dengan dengan masalah keanggotaan, kemudian yang kedua terkait masalah komposisi orang-orang yang duduk di Kompolnas itu, dan yang ketiga berkaitan dengan tugas dan kewenangannya," ujar Dofiri.

Selanjutnya, Kompolnas diusulkan memiliki kewenangan pengawasan langsung hingga investigasi pelanggaran etik. "Yang kedua, nah ini yang paling penting. Dia bisa melakukan investigasi berkaitan dengan pelanggaran kode etik Polri," ucap Dofiri.

Lebih dalam, kata Dofiri, proses persidangan etik tetap dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. Kompolnas dapat terlibat jika perkara dinilai besar dan menjadi perhatian publik.

"Nah, tetapi yang menyidangkan tetap nanti dari tim kode etik Polri yang sudah ada. Ya. Tetapi apabila dipandang perlu, kalau seandainya Kompolnas menganggap kasus itu apa besar, ya, mendapat perhatian masyarakat, dan untuk meyakinkan keputusan kode etiknya nanti, Komisioner atau Anggota Kompolnas bisa duduk sebagai bagian daripada hakim di Komisi Kode Etik Polri dalam persidangannya itu," papar Dofiri.

Bahkan, menurut Dofiri, rekomendasi Kompolnas nantinya juga bersifat mengikat. "Dan rekomendasi dari Kompolnas itu dia punya kekuatan eksekutorial. Jadi artinya ketika merekomendasikan harus dilaksanakan. Nah yang seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi bukan hanya sekadar rekomendasi. Nah, itu pengawasan."

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memiliki semangat ingin menciptakan polisi sipil atau civilian police dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Dengan begitu tugas utama kepolisian mengayomi, melindungi, dan melayani akan semakin seperti yang diharapkan masyarakat.

Hal itu juga sesuai dengan Catur Prasetya dan Tri Brata Polri. "Nah nanti bentuk-bentuknya itu akan menjadikan civilian police, polisi-polisi sipil bukan militer. Polisi sipil," ujar Mahfud di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Menurut dia, seluruh personel harus bisa menjadi prajurit Korps Bhayangkara yang berperan sebagai protagonis. "Protagonis itu tokohnya yang menjadi rujukan, yang disenangi, gitu kan. Sehingga nanti polisi itu paradigmanya tuh disenangi orang. Semua apa-apa ingin bersahabat dengan polisi. Demokratis, transparan, bersaudara itu protagonis," ungkap Mahfud.

Ke depan Polri diharapkan tidak bergaya militeristik, hedonis, flexing, hingga melakukan pelanggaran yang menyakiti hati masyarakat.

"Jangan militeristik, jangan hedonis, jangan memeras, jangan membekingi perjudian, jangan macam-macam yang jelek-jelek itu flexing-flexing dan macam-macam itu kan perilaku yang banyak perilaku aktual," ujarnya.

JAKARTA - Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri mengungkapkan aspek kultural kepolisian menjadi paling disoroti oleh masyarakat. Rekomendasi KPRP yang diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto melahirkan dua aspek besar yakni kelembagaan dan manajerial. Hal itu hasil diskusi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat.

"Aspek kelembagaan itu lebih menyoroti kepada organisasi, sedangkan aspek manajerial lebih kepada tata kelola bagaimana organisasi itu dikelola. Itu garis besarnya. Jadi memahami itu utuh ya. Jadi ada yang tadi keluhan-keluhan tadi di mana? Kita bedah di dua kelompok tadi yaitu aspek kelembagaan dan manajerial," ujar Dofiri di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Dalam kelembagaan kembali menghasilkan sudut pandang soal struktural, instrumental, dan kultural. Hal ini juga sesuai dengan reformasi Polri di awal tahun 2000.

Menurut Dofiri, dari tiga sorotan tersebut yang paling banyak mendapatkan keluhan masyarakat yakni kultural internal Polri. "Nah, yang kita pahami dari ketiga aspek tadi struktural, instrumental, dan kultural, itu yang paling disorot terkait masalah kultural. Apa itu? Perilaku atau budaya yang kemudian ditenggarai banyak bermunculan yang kemudian menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada Polri, karena apa, ulah oknum anggota Polri yang tadi perilakunya kurang bagus," ungkapnya.

Kemudian, aspek kedua yakni manajerial. Hal ini pembahasannya lebih luas lagi yang berkaitan dengan aspek manajemen. Pertama soal tata kelola, kepemimpinan, dan pengawasan.

"Nah, yang keempat ditambahi lagi era sekarang itu transparansi ditopang digital, makanya yang keempat ditambahkan yaitu transformasi digital," kata mantan Wakapolri itu.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian itu menambahkan yang menjadi titik acuan dalam rekomendasi tersebut adalah kelembagaan dan manajerial internal Polri.

JAKARTA - Komisi III DPR menyambut positif rekomendasi yang dihasilkan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, terkait dengan penugasan anggota Polri di luar institusi.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengakui persoalan tersebut sebelumnya tengah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sehingga, rekomendasi ini tentunya akan menjadi masukan yang sangat baik bagi Komisi III sebagai mitra kerja Polri.

"Tentu itu menjadi masukan bagi kami DPR untuk kita kemudian tindak lanjuti dituangkan dalam revisi Undang-Undang Polri," kata Rudianto Lallo kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Dia memandang bahwa penugasan anggota Polri aktif di luar institusi memang tidak cukup hanya diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol). Menurutnya, perlu ada kekuatan hukum seperti undang-undang yang mengatur batasan-batasan tersebut.

Legislator NasDem ini menyebut, hal serupa juga diterapkan pada institusi TNI menyangkut penempatan prajuritnya di luar institusi. "Kita mau juga itu juga diatur dalam undang-undang, tidak melalui aturan lain, tapi harus melalui undang-undang. Supaya tidak ada lagi, menghilangkan lagi perdebatan-perdebatan apakah ini konstitusional atau tidak konstitusional," ujarnya.

Rudianto Lallo mengatakan bahwa akar permasalahan ini bermula ketika keluarnya Perpol yang kemudian disusul dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Daripada berlarut-larut perdebatan, kami berharap, kita bersabar menunggu revisi Polri nanti kita masukkan rumusannya dalam norma revisi Undang-Undang Polri," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud MD mengungkap suasana pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka saat menyerahkan rekomendasi reformasi kepolisian. Menurut Mahfud, diskusi penyerahan rekomendasi reformasi Polri tersebut berjalan hangat.

Proses dialektika pun berjalan lancar dalam pertemuan tersebut. "Diskusi yang paling hangat itu kemarin sore. Bahwa pertemuan itu sangat cair dan diskusinya berjalan sangat lancar," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Menurut Mahfud, dokumen yang tebalnya sekira 3.000 halaman tersebut merupakan hasil kerja dari KPRP selama tiga bulan bekerja. Rekomendasi itu berisikan pujian maupun cercaan serta harapan dari masyarakat.

"Dan bagaimana kita melanjutkannya agar Polri itu kembali ke rel reformasi yang diinginkan, ya kira-kira tahun 2.000 lah dan seterusnya. Itu agar kembali ke sana, kita sudah tulis semua," ujar Mahfud.

Dalam hal ini, Mahfud menegaskan, semua rekomendasi itu merupakan hasil diskusi mendalam semua anggota dan elemen masyarakat.

"Dan dilaporkan ke Presiden dan sama sekali tidak ada benturan, apa namanya, problem dengan Polri karena semuanya lahir ini berdasar diskusi-diskusi mendalam," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menerima 6 rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Sebanyak 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo tersebut termuat dalam laporan setebal 3.000 halaman.

“Kami sebenarnya tadi telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, mungkin sekitar 3.000 halaman ya. Ada yang ringkasannya, ada yang 13 halaman, dan ada yang hanya 3 halaman. Dan tadi sudah diserahkan kepada Bapak Presiden dan beliau sudah baca yang kesimpulannya adalah bahwa ada enam poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Percepatan Reformasi Polri,” kata Yusril Ihza Mahendra kepada awak media usai pertemuan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) itu mengatakan bahwa rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri telah dilaporan dan diterima oleh Presiden Prabowo.

“Bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden dan Bapak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden,” katanya.

Berikut 6 Rekomendasi Reformasi Polri:

1. Kedudukan Polri

Dari hasil serap aspirasi terdapat beberapa masukan yang menyoroti kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan, yaitu tetap di bawah presiden seperti yang berlaku saat ini atau membentuk Kementerian baru yang akan menaungi Polri secara administratif. Meskipun pembahasan itu tidak bersifat primer dan prosentasenya relatif kecil, namun masalah ini menarik perhatian publik sehingga perlu ada penegasan sehingga tidak menimbulkan perdebatan yang kontra produktif dalam agenda reformasi Polri.

Dengan mempertimbangkan manfaat dan mudharat melalui beberapa pengalaman dan praktik yang dilakukan selama ini, serta memperhatikan konteks ke Indonesiaan (kondisi geografis dan karakteristik wilayah serta masyarakat), maka seluruh anggota KPRP bersepakat untuk tidak mengusulkan adanya Kementerian baru dan kedudukan Polri tetap seperti yang berlaku saat ini, dengan catatan keberadaan pengawas eksternal yaitu Lembaga Kompolnas harus diperkuat dengan mandat kewenangan yang diperluas.

2. Penguatan Lembaga Kompolnas

Konsekuensi dari kedudukan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus diimbangi dengan penguatan lembaga Kompolnas sebagai lembaga independen, untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan ketentuan perundang undangan dan harapan masyarakat.

Penguatan Kompolnas dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan strategis di bidang administrasi Polri serta memberikan masukan terkait pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, tetapi juga melakukan pengawasan terkait tata kelola di bidang pembinaan dan operasional Polri, serta investigasi dalam penegakkan kode etik profesi Polri.

Oleh karena itu, lembaga Kompolnas harus dilakukan pembenahan secara fundamental yang meliputi; kedudukan, komposisi keanggotaan, mekanisme pengangkatan, tugas dan wewenang serta pengelolaan anggaran. Hal ini mendudukkan Kompolnas menjadi lembaga independen yang sepenuhnya melaksanakan fungsi “check and balances” terhadap Polri dengan kewenangan yang putusannya bersifat mengikat.

3. Pengangkatan Kapolri

Mekanisme pengangkatan Kapolri melalui persetujuan DPR menjadi catatan dengan beberapa masukan yang menengarai bahwa hal itu menjadi celah pintu masuk politisasi dalam praktek pelaksanaan tugas Polri. Pada sisi lain fungsi pengawasan DPR serta membagi beban tanggung jawab antara Presiden dan DPR dalam hal pengangkatan Kapolri menjadi alasan yang relevan mengapa mekanisme pengangkatan Kapolri harus melalui persetujuan DPR.

Seluruh anggota komisi memberikan pendapat yang berimbang karena diantara keduanya memiliki argumentasi yang kuat dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Oleh karena itu, ulasan diantara keduanya layak dipertimbangkan oleh Bapak Presiden untuk menentukan pilihan yang tepat dengan beberapa argumen dimaksud.

4. Penugasan Anggota Polri di Luar Kepolisian

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tanggal 13 November 2025 dan Putusan MK Nomor 223/PUU-XXIII/2025 tanggal 19 Januari 2026 memunculkan polemik dan perdebatan terkait dengan penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Hal itu berdampak pada posisi hukum dan administrasi serta keabsahan atas putusan dari para pejabat yang masuk dalam kategori putusan MK tersebut.

Dampak dari permasalahan tersebut bukan hanya bagi institusi Polri, tetapi juga bagi Kementerian/Lembaga lain yang terdapat penugasan anggota Polri aktif didalamnya. Oleh karena itu, perlu ada penegasan dan pengaturan yang menyebutkan secara limitatif di dalam Undang-Undang atau aturan turunannya didalam Peraturan Pemerintah terkait Kementerian/Lembaga mana saja yang bisa ditempati oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.

5. Aspek Kelembagaan dan Aspek Manajerial

Disamping 4 (empat) fokus utama yang menjadi substansi dalam pokok bahasan reformasi Polri, KPRP juga merekomendasikan hal yang substantif berkenaan dengan penyelenggaraan tupoksi Polri yang selaras dengan prinsip tata kelola birokrasi yang baik “good governance and clean government” yang tertuang dalam aspek kelembagaan dan aspek manajerial.

Aspek Kelembagaan meliputi: Bidang struktural, instrumental dan kultural, sedangkan Aspek Manajerial meliputi: Tata Kelola (bidang Pembinaan dan Operasional), Sistem Kepemimpinan, Pengawasan dan Transformasi Digital. Rekomendasi pada kedua aspek ini lebih bersifat teknis yang harus ditindaklanjuti dengan lebih terperinci dengan mensyaratkan Key Performance Indicator (KPI) dan capaian jangka waktunya serta menyelaraskan dengan Grand Strategy Polri 2025-2045 supaya tidak tumpang tindih dalam implementasinya.

Pembenahan pada aspek kelembagaan dan aspek manajerial ini sekaligus menjawab berbagai keluhan, baik yang berasal dari internal Polri terutama dalam pembinaan karir dan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan tugas, juga yang terpenting adalah keluhan yang berasal dari masyarakat terutama dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

6. Revisi Peraturan Perundang-undangan

Guna mengakomodasi beberapa rekomendasi tersebut diatas, perlu segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta aturan turunannya baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden serta revisi terhadap beberapa peraturan dalam lingkup internal Polri berupa 8 Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap).

Peraturan perundang-undangan baru tersebut diperlukan sebagai dasar untuk pelaksanaan reformasi internal Polri sampai tahun 2029. Disamping itu perlu juga dibuat Keppres yang mengamanatkan agar Polri melaksanakan serta menindaklanjuti rekomendasi dari KPRP melalui tahapan jangka pendek, menengah dan panjang.