Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota (Pemko) Dumai menyiapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Wali Kota Dumai untuk tahun 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, Fahmi Rizal sejumlah ranperda yang disiapkan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Dumai.

"Kami harap proses pembahasan dan legislasi keempat Ranperda inisiatif Wali Kota Dumai dapat berjalan lancar dan diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan," ujarnya, Selasa (13/1/2026).

Empat ranperda dimaksud yaitu pertama terkait pemekaran wilayah Kota Dumai, Fahmi Rizal menjelaskan bahwa rencana pemekaran kecamatan akan difokuskan pada Kecamatan Bukit Kapur. Selain itu, Pemko Dumai juga merencanakan pemekaran enam kelurahan, yakni Lubuk Gaung, Tanjung Penyebal, Purnama, Bagan Besar, Bukit Nenas, dan Bukit Kapur.

Menurutnya, langkah tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dengan tetap memperhatikan aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ketersediaan infrastruktur dasar, serta aspirasi masyarakat setempat.

Kemudian kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Fahmi Rizal menyebut Pemko Dumai sepakat bahwa Ranperda tersebut bertujuan untuk pembinaan dan pengawasan agar Ormas dapat menjadi wadah pemersatu yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memitigasi potensi konflik horizontal di Kota Dumai.

Ketiga, Ranperda mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Fahmi Rizal menegaskan bahwa perubahan tersebut merupakan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Perubahan regulasi ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai ketentuan terbaru.

Terakhir, Pemko Dumai juga menaruh perhatian serius pada Ranperda penanggulangan bencana. Mengingat kondisi geografis Kota Dumai yang berada di wilayah pesisir dan memiliki lahan gambut yang cukup luas.

"Melalui Ranperda ini, pemerintah daerah Kota Dumai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan mengubah paradigma pelayanan kebencanaan dari sebelumnya bersifat responsif menjadi preventif atau pencegahan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menilai satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masih terjadi inkonsistensi sikap antara pusat dan pemerintah daerah terhadap infrastruktur internet.

Ketua Umum Apjatel, Jerry Siregar, mengatakan dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, perhatian pemerintah terhadap sektor telekomunikasi khususnya konektivitas nasional mulai terasa. Namun, regulasi yang diberikan belum diterapkan secara optimal.

Kata Jerry, pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan yang berdampak langsung pada industri telekomunikasi, termasuk perubahan regulasi dari pemerintahan sebelumnya.

Salah satu regulasi itu adalah perubahan dari Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19 Tahun  2016 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 terkait pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Jerry menyebut regulasi baru tersebut perlu segera disosialisasikan agar pemerintah pusat dan daerah memiliki persepsi yang sama serta dapat mengimplementasikannya secara efektif. Selain itu, dia menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan jaringan, terutama terkait kendala teknis di lapangan dan birokrasi perizinan yang rumit.

Dia menyoroti kendala seperti pemasangan kabel optik yang melintasi jalan tol, jalur kereta api maupun kawasan hutan, yang masih memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. “Ini perlu kolaborasi yang terdiri bersama pemerintah pusat maupun daerah,” kata Jerry saat dihubungi Bisnis pada Senin (20/10/2025).

Untuk itu, lanjut Jerry, Apjatel memberikan masukan kepada pemerintah agar proses perizinan antara pusat dan daerah dapat disederhanakan. Simplifikasi regulasi dinilai menjadi langkah penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi bisa berjalan lebih efisien dan tidak terhambat oleh tumpang tindih aturan.

“Masukan-masukannya adalah butuh simplifikasi perizinan dari pusat ke daerah, supaya secara regulasi nggak tumpang-tindih, dan menyebabkan kita juga lebih banyak effort dalam perizinan, baik dari sisi waktu maupun biaya-biaya,” pungkas Jerry.

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran.