Tepat 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia satu tahun. Dalam periode singkat ini, berbagai program prioritas sukses diluncurkan dan menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah berhasil meletakkan fondasi kuat untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Presiden ingin agar negara ini hadir melindungi dan melayani masyarakat dari dalam kandungan sampai akhir hayat. Kunci utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia," ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia yang mengangkat tema 'Potret Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran', Rabu (22/10).

Ia menyebutkan, langkah awal yang ditempuh adalah tata kelola keuangan yang berhasil mengamankan Rp300 triliun APBN yang berpotensi diselewengkan. Langkah ini tidak hanya berkaitan dengan perbaikan administrasi atau efisiensi birokrasi, tetapi juga menyangkut komitmen untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Qodari menilai langkah ini menjadi bukti nyata disiplin fiskal dan efisiensi birokrasi yang diterapkan sejak awal pemerintahan.

"Jumlah Rp300 triliun itu bukan angka kecil. Itu adalah wujud nyata reformasi fiskal yang dilakukan secara sistematis, dengan membangun disiplin anggaran, memperkuat transparansi, dan mengefisienkan proses birokrasi," kata dia.

Dana hasil efisiensi tersebut kemudian digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penguatan pendidikan dan ekonomi rakyat melalui Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.

Reformasi fiskal ini dilakukan melalui perbaikan sistem pengawasan, transparansi digital, serta penyederhanaan rantai birokrasi. Tujuannya jelas, memastikan uang rakyat kembali sepenuhnya kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata.

"Presiden menegaskan, setiap rupiah harus memberi nilai tambah bagi masyarakat. Itulah semangat utama reformasi fiskal yang kini menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045," tutur Qodari.

MBG: Fundamental SDM Menuju Visi 2045

Program MBG menjadi salah satu capaian paling menonjol. Dalam kurang dari setahun, program ini telah menjangkau hampir 40 juta penerima dengan proyeksi mencapai 40-45 juta penerima pada akhir 2025.

"Brazil mencapai angka 40 juta penerima dalam waktu 11 tahun, kita hanya dalam kurang dari satu tahun. Ini prestasi luar biasa," kata Qodari.

Ia melanjutkan, program ini menargetkan total 83 juta penerima, mayoritas anak-anak, namun juga mencakup ibu hamil dan ibu menyusui. Saat ini, program telah menyajikan 1,4 juta porsi per hari melalui sekitar 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dirinya menambahkan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa jika MBG berjalan konsisten, sekitar 40-50% masalah kesehatan masyarakat Indonesia dapat diatasi ke depan. Program ini secara khusus ditujukan untuk mengatasi stunting, anemia, dan masalah gizi lainnya.

"Bayangkan, 20% anak Indonesia mengalami stunting. Dari 80 juta anak, itu berarti 16 juta anak. Angka yang sangat besar," jelas dia mengenai urgensi program ini.

Visi jangka panjangnya sangat strategis. Anak-anak berusia 5 tahun yang menerima program ini akan berusia 25 tahun pada 2045, tepat saat Indonesia memasuki momentum Indonesia Emas.

"Dengan protein yang bagus, IQ generasi emas Indonesia tidak akan kalah dengan bangsa lain," tambah Qodari.

Meski begitu, lanjut Qodari, Pemerintah juga tidak menutup mata terhadap sejumlah kendala teknis di lapangan. Berbagai langkah perbaikan juga segera dilakukan, mulai dari penerapan sertifikasi LAIK (Layak Konsumsi), monitoring rutin oleh Puskesmas, hingga sertifikasi HACCP.

CKG: Transformasi Paradigma Layanan Publik

Selain MBG, program CKG juga menjadi wujud nyata kehadiran negara. Program ini memberi hak bagi setiap warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan secara cuma-cuma di fasilitas kesehatan terdekat.

Qodari menyebut, data agregat dari program ini akan menjadi dasar kebijakan kesehatan nasional.

"Misalnya, jika penyakit diabetes meningkat, pemerintah bisa segera menambah dokter spesialis, atau memberlakukan cukai minuman berpemanis," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik agar masyarakat memahami hak dan manfaat program pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik tanpa komunikasi yang baik sulit diterima.

Dia mencontohkan program CKG. Menurutnya, jika hanya separuh masyarakat yang mengetahui program ini, maka peserta yang memanfaatkannya bisa jauh lebih sedikit.

Karena itu, agar program berhasil, informasi harus sampai ke seluruh masyarakat. Hal ini bergantung pada komunikasi, termasuk peran media massa dan media sosial.

"Presiden sendiri telah menyampaikan publik bahwa komunikasi harus ditingkatkan, dan KSP membantu mengoptimalkan koordinasi komunikasi antar kementerian/lembaga," tutur dia.

Diplomasi dan Ekonomi Agresif

Di panggung internasional, Presiden Prabowo juga berhasil menyelesaikan negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang berlarut-larut bertahun-tahun. Kesepakatan ini membuka akses ekspor lebih luas dengan penghapusan hambatan tarif bagi produk Indonesia, termasuk minyak sawit.

"Presiden Prabowo punya kemampuan diplomasi yang kuat dan jaringan luas. Beliau membangun hubungan baik dengan semua pemimpin dunia, dari Donald Trump hingga Emmanuel Macron. Ini membuat posisi tawar Indonesia semakin tinggi di tengah perang dagang global," ujar Qodari.

Di tingkat akar rumput, pemerintah juga mendorong pemerataan ekonomi melalui program koperasi Merah Putih dan pemberdayaan UMKM di desa. Qodari menyebut, langkah ini sejalan dengan pesan utama Presiden, yakni agar kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Presiden ingin agar masyarakat desa tidak sekadar menjadi konsumen, tapi juga produsen. Ekonomi rakyat harus tumbuh dari bawah," katanya.

Hingga kini, tercatat sekitar 80 ribu koperasi Merah Putih telah berdiri sebagai motor ekonomi lokal.

Meski capaian selama satu tahun ini cukup menggembirakan, Qodari mengakui masih ada PR, terutama soal sosialisasi. Namun, satu hal yang pasti, janji-janji kampanye telah ditunaikan.

"Sabdo pandito ratu, pemimpin bisa dipegang kata-katanya. MBG dilaksanakan, CKG dilaksanakan, Sekolah Rakyat didirikan. Semua fasilitas untuk anak-anak miskin dipenuhi," pungkasnya.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memang baru meletakkan fondasi. Namun fondasi yang kuat ini menjadi titik tolak bagi perjalanan ke depan menuju Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menilai satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masih terjadi inkonsistensi sikap antara pusat dan pemerintah daerah terhadap infrastruktur internet.

Ketua Umum Apjatel, Jerry Siregar, mengatakan dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, perhatian pemerintah terhadap sektor telekomunikasi khususnya konektivitas nasional mulai terasa. Namun, regulasi yang diberikan belum diterapkan secara optimal.

Kata Jerry, pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan yang berdampak langsung pada industri telekomunikasi, termasuk perubahan regulasi dari pemerintahan sebelumnya.

Salah satu regulasi itu adalah perubahan dari Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19 Tahun  2016 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 terkait pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Jerry menyebut regulasi baru tersebut perlu segera disosialisasikan agar pemerintah pusat dan daerah memiliki persepsi yang sama serta dapat mengimplementasikannya secara efektif. Selain itu, dia menilai masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan jaringan, terutama terkait kendala teknis di lapangan dan birokrasi perizinan yang rumit.

Dia menyoroti kendala seperti pemasangan kabel optik yang melintasi jalan tol, jalur kereta api maupun kawasan hutan, yang masih memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat. “Ini perlu kolaborasi yang terdiri bersama pemerintah pusat maupun daerah,” kata Jerry saat dihubungi Bisnis pada Senin (20/10/2025).

Untuk itu, lanjut Jerry, Apjatel memberikan masukan kepada pemerintah agar proses perizinan antara pusat dan daerah dapat disederhanakan. Simplifikasi regulasi dinilai menjadi langkah penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi bisa berjalan lebih efisien dan tidak terhambat oleh tumpang tindih aturan.

“Masukan-masukannya adalah butuh simplifikasi perizinan dari pusat ke daerah, supaya secara regulasi nggak tumpang-tindih, dan menyebabkan kita juga lebih banyak effort dalam perizinan, baik dari sisi waktu maupun biaya-biaya,” pungkas Jerry.

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian monumental program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia yang lebih cepat dari Brasil.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Dalam pidatonya, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa program andalan pemerintah tersebut kini telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hanya dalam waktu kurang dari satu tahun pelaksanaan.

“Hari ini program Makan Bergizi Gratis sudah sampai pada tahap 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target kita 32.000 unit. Artinya, sudah 1,4 miliar porsi MBG dimasak dan dibagikan sejak 6 Januari 2025,” ujar Prabowo.

Presiden menggambarkan skala program ini dengan perbandingan unik bahwa dengan mencapai 36,7 juta penerima makan bergizi gratis ini. Setara dengan setiap hari pemerintah memberi makan sebanyak enam sampai tujuh Singapura.

Prabowo menuturkan, keberhasilan tersebut telah menarik perhatian internasional. Dia mengungkapkan bahwa Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva secara pribadi menyampaikan apresiasi atas kecepatan Indonesia menjalankan program ini.

“Presiden Brasil memberitahu kepada saya bahwa mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima. Sedangkan kita, alhamdulillah, dalam satu tahun mencapai 36 juta,” kata Prabowo.

Meski begitu, Kepala negara menegaskan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Dia mengapresiasi kinerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi tetap menekankan pentingnya kualitas dan keamanan pangan.

“Memang Kepala BGN bekerja keras agar pada hari ini mencapai 40 juta, tetapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo, yang penting baik pelaksanaannya,” ujarnya.

Prabowo juga secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya tanpa kekurangan. Beberapa ribu kasus keracunan ringan dan gangguan pencernaan sempat terjadi, namun jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan skala distribusi nasional.

“Ada beberapa ribu yang mengalami keracunan makan hingga sakit perut. Tapi kalau diambil statistik, 8.000 dari 1,4 miliar, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi. Itu sekitar 0,0007 persen, yang berarti 99,99 persen berhasil,” tandas Prabowo.

Kendati demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi kesalahan sekecil apa pun dalam penyediaan makanan untuk rakyat, terutama anak-anak. Ia memerintahkan agar BGN memperkuat prosedur pengawasan dan keamanan pangan.

“Dalam usaha manusia, hampir tidak ada yang zero error, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Saya tekankan kepada Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan prosedur tetap yang ketat, menggunakan alat terbaik, agar penyimpangan tidak terjadi,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menggelar sidang kabinet paripurna dalam memperingati perjalanan satu tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dan Kabinet Merah Putih.

Terlaksana di Istana Negara, pada Senin (20/10/2025) terpantau para Menteri dan Kepala Badan tiba di kawasan Istana sejak pukul 14.35 WIB.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno) mengamini bahwa Kepala negara ingin memberikan arahan dalam rapat tersebut.

“Ya hari ini kan 1 tahun, jadi kita tunggu arahan pak Presiden,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Senada, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini akan mendapat evaluasi terkait capaian selama 1 tahun ke belakang sejak 20 Oktober 2024 pemerintahan tersebut berjalan.

"Satu tahun pak presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memerintah, Ya dan saya kira hari ini kita akan mendapat pengarahan terkait capaian itu," kata Dadan.

Dalam rapat akan membahas mengenai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) satu tahun pemerintahan, Pratikno menambahkan.

Sedangkan Airlangga mengatakan nantinya akan menyampaikan terkait kondisi perekonomian terkini. Menurutnya dari sisi indikator mikro maupun makro perekonomian Indomesia masih relatif terjaga.

"Kita sudah ketahui bahwa dalam satu tahun relatif terjaga di 5,12% dan inflasi di level 2%-an. Kemudian dari segi ekspor juga positif. Cadangan devisa juga positif, Indeks Keyakinan Konsumen juga masih positif" kata Airlangga.

Menurut pantauan Bisnis, terlihat secara bergantian pejabat yang masuk lingkungan Istana mulai dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Mendukbangga Wihaji, Wamendukbangga Ratu Isyana Bagoes Oka, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kepala BPJPH Haikal Hassan, Menteri Desa dan Transmigrasi Yandri Susanto.

Kemudian, ada Wamen PU Diana Kusumawati, Menteri P2MI Mukhtarudin, Menteri Perdagangan Budi Susanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menkopolkam Djamari Chaniago, Wamenkopolkam Lodewijk Frederick Paulus.

Lalu, ada Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamen PKP Fahri Hamzah, Menko PMK Pratikno, Menkokumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wamen Kebudayaan Giring Ganesha, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Mensos Saifullah Yusuf, Mendagri Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Mentan Andi Amran Sulaiman, Wamenperin Faisol Riza, Wamenkokumham Imipas Otto Hasibuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki masa satu tahun pada hari ini, Senin (20/10/2025).

Pada momentum ini, Ekonom Senior sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menegaskan bahwa Indonesia harus segera melakukan peningkatan mesin pertumbuhan ekonomi apabila ingin lepas dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada 2045.

Dia menjelaskan Indonesia selama ini bergantung kepada komoditas-komoditas sumber daya alam seperti batu bara, minyak mentah (CPO), dan mineral. Padahal, menurutnya, komoditas merupakan model pembangunan lama sehingga pemerintah perlu mempercepat transformasi ke arah ekonomi manufaktur, jasa, dan berbasis inovasi teknologi.

“Kita harus ambil sumber daya alam itu sebagai bonus, bukan itu menjadi utamanya. Itu tambahan saja, jangan itu menjadi andalan,” ujar Raden dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia mengungkapkan bahwa cita-cita menuju negara maju harus disertai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas 5%. Masalahnya, pendapatan nasional per kapita (GNI per kapita) Indonesia tumbuh hanya 3,8%.

Raden membandingkan pertumbuhan GNI per kapita Vietnam maupun China sekitar 6,2%. Menurutnya, agar GNI per kapita dapat tumbuh sejajar dengan Vietnam atau China, ekonomi Indonesia idealnya tumbuh di kisaran 6%–8% per tahun.

Pertumbuhan tinggi tersebut, sambungnya, tidak akan mungkin tanpa lompatan produktivitas. Dia menggarisbawahi bahwa produktivitas menjadi “mesin utama” yang menentukan daya saing dan peningkatan pendapatan masyarakat.

"Kalau produktivitas kita tinggi, gaji bisa tinggi, harga turun, profit naik. Jadi menguntungkan juga buat dunia usaha, menguntungkan juga buat tenaga kerja kita, dan pertumbuhan kita ada. Ini yang disebut creative destruction,” jelasnya.

Raden memaparkan bahwa mesin ekonomi nasional harus terus dimodernisasi agar efisien dan adaptif terhadap perubahan teknologi global. Dia mengutip teori pemenang Nobel Ekonomi 2025 yaitu Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt yang menekankan pentingnya creative destruction, mengganti mesin lama dengan mesin baru melalui inovasi.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan strategi yang mencakup tiga hal utama. Pertama, modernisasi ekonomi secara berkelanjutan.

Kedua, deregulasi dan debottlenecking untuk menghilangkan hambatan birokrasi. Ketiga, memitigasi risiko sosial dan teknologi agar kelompok rentan tidak tertinggal dalam transisi digital.

"Ibarat saluran darah, kita itu pastikan tidak ada lemak-lemak di situ, karena begitu ada lemak-lemak di situ maka salurannya enggak jalan. Macet itu. Hilangkan lemak-lemak itu. Itu yang dilakukan dengan deregulasi. Itu yang dilakukan dengan transformasi,” tegasnya.

Raden menilai, momentum global saat ini menjadi peluang langka bagi Indonesia. Kesepakatan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) disebutnya sebagai jendela kesempatan yang harus dimanfaatkan maksimal sebelum tertutup.

Dia juga menyebut bahwa pemerintah mulai mengarahkan transformasi ke sektor berbasis teknologi dan inovasi, termasuk melalui pembentukan Satuan Tugas Artificial Intelligence di Kementerian Koordinator Perekonomian untuk memodernisasi sektor pertanian dan industri.

Pada akhirnya, kata Raden, selain 'mesin ekonomi' yang kuat, kualitas pembuat kebijakan juga harus terjaga agar arah kebijakan tetap konsisten dan berorientasi jangka panjang.

“Landasannya adalah institusi, kelembagaan kita juga harus kuat. Mungkin itulah menurut saya menjadi persyaratan kita untuk bisa nanti di 2045,” tutupnya.

Lonjakan kapitalisasi pasar menjadi penanda kuatnya kepercayaan pasar terhadap fondasi ekonomi Indonesia dalam satu tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Studi terbaru dari NEXT Indonesia Center mencatat kapitalisasi pasar modal Indonesia menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara.

Dalam laporan riset NEXT dikutip di Jakarta, Sabtu, menyebutkan nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menunjukkan tren positif dan untuk pertama kalinya menembus Rp15.000 triliun pada Maret 2025.

Angka tersebut menjadikan BEI sebagai pasar modal terbesar di kawasan ASEAN, setelah melampaui Singapore Exchange (SGX) pada Februari 2023.

“Lonjakan kapitalisasi pasar menjadi penanda kuatnya kepercayaan pasar terhadap fondasi ekonomi Indonesia dalam satu tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan capaian ini, Indonesia resmi menjadi pasar modal terbesar di Asia Tenggara,” tulis NEXT.

Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak sejarah baru dengan melampaui level 8.000 untuk pertama kalinya.

IHSG ditutup pada posisi 8.124 pada 16 Oktober 2025. Peningkatan ini mencerminkan optimisme investor terhadap stabilitas politik dan arah kebijakan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan IHSG menunjukkan kepercayaan investor bahwa perekonomian Indonesia bergerak di jalur yang stabil,” lanjut laporan tersebut.

Di sektor perdagangan, Indonesia juga mencatat surplus perdagangan tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Kinerja ekspor dan impor nasional menunjukkan sinyal positif yang kuat. Pada Agustus 2025, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 5,49 miliar dolar Amerika Serikat (AS), tertinggi sejak 2022.

Surplus terjadi ketika nilai ekspor mencapai 25 miliar dolar AS, sementara impor berada di kisaran 19,5 miliar AS.

Menurut NEXT, capaian tersebut mencerminkan daya saing industri nasional yang semakin tangguh di pasar global.

Melebarnya surplus bukan sekadar angka, tetapi indikator penting bahwa sektor produksi dalam negeri mampu menjaga ritme ekspor, sekaligus memperkuat penerimaan devisa negara.

Kinerja perdagangan luar negeri tersebut, lanjut NEXT, melengkapi dorongan dari sektor pasar modal, yang sepanjang satu tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren menguat.

Kombinasi antara surplus perdagangan dan kapitalisasi pasar yang melonjak diyakini memperlihatkan fondasi ekonomi Indonesia yang kian solid, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025