Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10 ribu ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di wilayah itu.

“Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Pusat kami menyetujui permohonan 10 ribu ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk Aceh," kata Amran di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan persetujuan itu diberikan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah pusat terhadap situasi darurat di wilayah Pulau Sumatera.

"Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem,” ujar Amran.

Amran menegaskan, stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog per 8 Desember 2025 tercatat sebesar 3,68 juta ton. Jumlah itu merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun yang biasanya hanya berkisar 1,2–1,5 juta ton.

“Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10 ribu ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret-April 2026," tegasnya.

Permohonan itu muncul di tengah upaya Pemprov Aceh menangani dampak bencana yang telah menyebabkan korban jiwa dan merusak infrastruktur pertanian.

Sebelumnya, pada Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Posko TNI AU Sultan Iskandar Muda pada 7 Desember 2025, Gubernur Mualem telah memaparkan kebutuhan mendesak stabilisasi harga sembako, termasuk beras, air bersih, dan elpiji.

Kunjungan Presiden ke Aceh dua kali berturut-turut (7-8 Desember 2025) menjadi momentum koordinasi pusat-daerah yang mempercepat alokasi bantuan.

Amran menambahkan Indonesia kini sudah swasembada beras dengan produksi yang melimpah. Total produksi beras nasional saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diprediksi mencapai 34,79 juta ton di akhir tahun 2025.

Pemerintah memastikan stok beras nasional tetap aman hingga lepas panen raya 2026 dengan proyeksi stok akhir cadangan beras pemerintah pada Desember 2025 di atas 3,5 juta ton.

“Dulu kita harus impor jutaan ton, sekarang justru bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh yang terkena musibah tanpa khawatir kekurangan. Ini berkah besar bagi bangsa, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya bagi petani Indonesia,” ujarnya.

Amran mengatakan penyaluran 10 ribu ton beras tersebut akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh dalam minggu ini melalui mekanisme bantuan pangan serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.

"Bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar) senilai total 34 ribu ton beras," katanya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyampaikan ucapan terima kasih atas respons cepat Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Prabowo dan Mentan Amran.

“Atas perhatian yang diberikan Presiden, kami mengucapkan terima kasih. Kehadiran beliau memberi semangat bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di lapangan," kata Mualem saat mengantar kepulangan Presiden dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Senin pagi (8/12).

Mualem juga menambahkan langkah itu diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan permohonan maaf kepada Kepala Daerah terkait dengan polemik simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan.

Dia mengaku tidak ada sentimen kepada pemerintah daerah soal simpanan Pemda. Dia justru ingin Pemda mengenjot belanjanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Saya bukannya sentimen sama daerah justru ingin mereka belanjakan lebih cepat. Supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (3/11/2025).

Namun, dia tetap berpesan bahwa Pemda harus tetap bekerja dengan benar untuk belanja daerah.

"Tapi kerja yang bener lah. Habisin tuh duit. Kira-kira gitu," paparnya.

Dalam kesempatan ini, dia juga menegaskan pemerintah pusat akan mendorong belanja lebih cepat lagi untuk memastikan sektor riil memberikan kontribusi lebih signifikan ke ekonomi Indonesia. Inilah alasan mengapa kemarin dirinya ribut dengan Pemda.

"Kenapa kemarin saya ribut-ribut dengan daerah kaya ribut ya. Wih, daerah belanjain uangnya," ujar Purbaya.

Tidak hanya Pemda, Purbaya juga mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk membelanjakan anggarannya. Terkait dengan upayanya ini, dia memastikan dirinya tidak melakukan intervensi kepada K/L.

"Saya safari ke satu kementerian, kementerian lain, yang disebut sama orang lain akhirnya. Intervensi kebijakan pemerintah. Saya enggak intervensi kebijakan," kata Purbaya.

Purbaya mengaku dirinya mendatangi K/L untuk mengecek aliran belanja dan program mereka. Dia pun menawarkan bantuan untuk mendorong belanja K/L. Jangan sampai ada uang yang nganggur.

Dia menjelaskan uang nganggur ini membuat dirinya susah karena dia harus membayar bunga utang. Jika uang tersebut tidak dipakai, biaya bunga tetap berjalan.

Selain itu, ekonomi Tanah Air sedang sulit dan ini membutuhkan dorongan. Dia akui langkah-langkahnya ini membuat dirinya tidak disukai. Namun, ini hal yang harus dikerjakannya.

"Habis itu udah mulai menyebar di kementerian. Kayaknya ada pada sebel sama saya tuh. Emang tugas saya cuma itu kan? Kalau enggak kita susah juga. Kalau enggak itu (ekonominya) nggak balik tuh tadi," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — LRT Jabodebek kembali mengalami gangguan operasional pada Minggu, (2/11). Akibat gangguan tersebut, seluruh perjalanan di semua lintas pelayanan untuk sementara tidak dapat beroperasi.

Lantaran hal ini manajemen LRT pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna atas terganggunya layanan.

"LRT Jabodebek menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kendala perjalanan LRT Jabodebek hari ini. Bagi pengguna yang terdampak, dapat melakukan pembatalan perjalanan dengan menghubungi petugas stasiun," demikian pemberitahuan melalui akun media sosial resminya, @lrtjabodebek yang dikutip Minggu (2/11/2025)

Lebih lanjut manajemen menyampaikan bahwa saat ini sedang melakukan pemulihan. Hanya saja, pihaknya tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangani gangguan tersebut

"Estimasi pemulihan layanan akan disampaikan secara berkala melalui kanal resmi LRT Jabodebek. Untuk sementara, pengguna dipersilakan menggunakan moda transportasi untuk melanjutkan perjalanan," tulisnya.

Sebelumnya, gangguan perjalanan juga terjadi pada Sabtu (25/10) hingga penumpang dievakuasi dengan berjalan kaki di atas lintasan jalan layang. Pengelola LRT Jabodebek mengatakan ada permasalahan pada kelistrikan.

"Gangguan disebabkan oleh kendala pada sistem third rail yang berfungsi sebagai penyuplai listrik bagi kereta, sehingga seluruh perjalanan di semua lintas pelayanan untuk sementara tidak dapat dioperasikan," demikian keterangan LRT Jabodebek di akun Instagram @lrt_jabodebek, Sabtu (25/10).