Bisnis.com, DENPASAR — Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari masyarakat Bali mencapai 5.889 pengajuan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 1.504 permohonan hak merek, 24 paten, 12 desain industri, 4.312 hak cipta, dan 37 kekayaan intelektual komunal.

Sementara itu, sepanjang 2025 jumlah permohonan kekayaan intelektual di Bali tercatat mencapai 10.692 pengajuan.

Saat ini Bali juga sudah memiliki 15 Indikasi Geografis yang terdaftar. Pada 2025, Bali berhasil memperoleh sertifikat Indikasi Geografis untuk Gula Dawan Klungkung, Tenun Cepuk Tanglad Nusa Penida, Lukisan Batuan Gianyar Bali, dan Kopi Robusta Lemukih Buleleng.

Sementara yang sedang berproses pada Tahun 2026 ini adalah Batu Pulaki Banyupoh Buleleng dan Tenun Songket Gelgel.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan tingginya permohonan HAKI menunjukkan kesadaran masyarakat Bali terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual terus meningkat.

"Kami juga mengajak agar seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/ kota, perguruan tinggi, komunitas kreatif, asosiasi usaha, dan pelaku UMKM yang hadir pada hari ini mari kita bergerak bersama mempercepat perlindungan Kekayaan Intelektual di Bali," jelas Koster, Jumat (19/6/2026).

Anggota DPR RI Yasonna Laoly menjelaskan perlindungan hak cipta dan merek dapat mendorong pengembangan iklim usaha bagi UMKM.

Ia menjelaskan bahwa kekayaan intelektual terbagi ke dalam dua kategori, yakni kepemilikan komunal dan kepemilikan personal.

Kepemilikan komunal mencakup ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis, serta sumber daya genetik. Sementara itu, kepemilikan personal meliputi hak cipta dan hak terkait serta hak milik industri, seperti paten, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan perlindungan varietas tanaman.

Menurutnya, indikasi geografis juga memiliki perlindungan hukum. Karena itu, pemerintah dapat meminta penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Indikasi geografis mengharuskan produksi karya untuk didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual memang harus diproduksi pada wilayah yang bersangkutan, karena hal tersebut merupakan kekayaan wilayah yang dimilikinya, sekaligus menunjuk kekayaan atau milik wilayah bukan perorangan," kata Yasonna.

Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, maka pemerintah atau instansi terkait berhak memberikan tindakan tegas, dan perlindungan terhadap pemilik hak cipta atau kekayaan intelektual tersebut, hal ini bertujuan untuk keberlangsungan hak cipta yang dimiliki pelaku IKM dan UKM Bali.

Penolakan terhadap rencana penyeragaman kemasan produk hasil tembakau atau kemasan polos (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kembali menguat.

Kalangan pelaku usaha bersama Kementerian Perindustrian menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu iklim investasi hingga berdampak luas terhadap industri dan tenaga kerja.

Penolakan kembali mencuat usai konsultasi publik Kementerian Kesehatan terkait aturan peringatan kesehatan produk tembakau dan rokok elektronik pada 25 Mei 2026.

Meski terdapat perubahan judul aturan, sejumlah pihak menilai substansi pengaturan belum berubah, termasuk pasal kemasan polos berupa penyeragaman dan standarisasi kemasan masih menuai penolakan berbagai pemangku kepentingan terdampak karena menyalahi Hak Kekayaan Intelektual.

Kementerian Perindustrian menegaskan penolakan terhadap wacana standardisasi kemasan dalam pembahasan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian RI, Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan pihaknya bersama pemangku kepentingan telah menyampaikan keberatan tersebut dalam proses konsultasi publik.

"Tadi bersama semua stakeholder, kita memberikan masukan. Kita tunggu draft finalnya atas masukan-masukan tadi. Untuk standardisasi kemasan, itu yang kita tolak," ujarnya.

Dari kalangan dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif agar tidak memicu ketidakpastian yang mengganggu iklim investasi.

Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, menekankan pentingnya kepastian hukum dan regulasi bagi keberlanjutan dunia usaha.

"Bagi dunia usaha, kepastian hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan terhadap investasi menjadi faktor utama. Jika kita menerapkan satu kebijakan, menurut saya perlu dilakukan kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu iklim investasi," katanya.

Menurutnya, industri hasil tembakau (IHT) selama ini memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

"Kita tahu bahwa IHT itu merupakan salah satu sektor yang perannya penting dalam ekonomi, memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan apapun tentu akan berdampak pada hal tersebut," ujarnya.

Sutrisno juga menyoroti luasnya keterkaitan industri ini dengan sektor lain dalam rantai pasok.

"Khususnya kalau dikaitkan juga dengan industrial linkages-nya, dengan sektor-sektor ikutan seperti distribusi, retail, bahkan juga industri pendukung, termasuk industri kreatif," katanya.

Terkait implementasi kebijakan, APINDO menilai pemerintah perlu memberi masa transisi yang memadai serta melakukan kajian dampak regulasi secara terbuka.

"Kebijakan itu seharusnya ada masa transisi yang cukup, sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian, serta perlu pemerintah melakukan regulatory impact assessment secara terbuka, yang juga melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha," ujar Sutrisno.

Ia menegaskan bahwa dunia usaha mendukung upaya pengendalian konsumsi. Namun, kebijakan yang diterapkan perlu tetap memperhatikan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional.

"Kebijakan pengendalian konsumsi tentu kita dukung sepenuhnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional," katanya.

Selain itu, APINDO juga menyoroti potensi dampak terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya terkait nilai merek dagang yang selama ini dilindungi secara hukum.

"Dalam perspektif dunia usaha, merek dagang merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi secara hukum, karena memiliki nilai ekonomi," ujar Sutrisno.

Sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan juga telah mengingatkan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan dan aturan turunan PP 28/2024 lainnya seperti pembatasan kadar nikotin dan tar serta pelarangan bahan tambahan berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas.

Hal ini mengingat industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja dan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor lain.

JAKARTA - Kementerian Kesehatan kembali menggelar konsultasi publik untuk membahas aturan terkait peringatan kesehatan di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Jakarta, Selasa (26/5/2026). Konsultasi publik tersebut bukan kali pertama digelar dengan mengundang asosiasi tembakau dan berbagai pemangku kepentingannya.

Peserta konsultasi publik justru merespons dengan kekhawatiran karena pada rancangan tersebut masih dimuat poin-poin penyeragaman dan standarisasi kemasan atau kemasan polos beserta berbagai pengaturan yang bukan amanah PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28 Tahun 2024).

Selain melebihi amanah PP 28 Tahun 2024, kemasan polos yang ditetapkan melalui penyeragaman warna pantone 448 C juga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengingatkan saat ini rokok ilegal kian merajalela. Sebarannya hingga 14% atau sekitar 40 miliar batang. Jika standardisasi kemasan diterapkan di Indonesia akan semakin menekan sektor IHT yang legal, namun semakin menyuburkan peredaran rokok ilegal.

“Standardisasi kemasan ini yang jadi masalah. Termasuk adanya rencana pencantuman warna Pantone 448, padahal tidak ada diamanahkan dalam PP No 28/2024. Jika dipaksakan diberlakukan dengan warna seragam, dengan warna yang berbeda saja rokok ilegal sudah banyak. Itu yang paling dikhawatirkan. Bisa jadi nanti yang beredar, setengahnya adalah rokok ilegal karena tidak bisa dibedakan lagi mana rokok yang legal dan ilegal,” ujar Benny usai menghadiri Konsultasi Publik tentang Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan.

Pihaknya khawatir memaksakan penerapan standardisasi kemasan akan membuat IHT sulit bertahan. Apalagi di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik dan ekonomi tanpa perlindungan yang pasti, keberlangsungan 6 juta tenaga kerja yang bergantung pada IHT semakin terancam.

Benny menekankan kepastian hukum sangat penting bagi pelaku usaha IHT baik kepastian hukum berupa kebijakan fiskal yang tidak eksesif dan kebijakan nonfiskal yang mengakomodir situasi dan dinamika di dalam negeri.

“Tidak serta merta dengan peraturan yang menekan, jumlah batang rokok yang beredar turun dan jumlah perokok turun, Sebaliknya, rokok legal turun, digantikan rokok ilegal dan penerimaan negara akan turun juga,” ucapnya.

Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) Firmansyah Siregar menyampaikan kekecewaan dan kekhawatirannya atas rancangan aturan standardisasi kemasan yang diinisiasi Kemenkes. Pandangannya, Kemenkes tidak memahami realita terkait IHT itu sendiri, termasuk industri rokok elektrik baik dari sisi jenis produknya maupun pangsa pasarnya.

“Rancangan aturan standardisasi kemasan ini adalah contoh efek tidak dilibatkannya kami, pelaku usaha terdampak dalam pembuatan kebijakan. Jika tujuan utamanya adalah penurunan prevalensi perokok, maka pekerjaan rumah utamanya adalah edukasi dan sosialisasi,” ujarnya.

Menurut dia, memaksakan standardisasi kemasan akan berdampak langsung pada industri rokok elektrik di Indonesia, terutama bagi UMKM yang menjadi mayoritas pelaku usahanya. Hal ini juga berpotensi diskriminatif karena semua merek akan terlihat sama sehingga merugikan pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam membangun usaha legal dan kreativitas usaha yang akhirnya melemahkan posisi industri lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah memusnahkan 14 jam tangan mewah palsu milik terpidana kasus korupsi Asabri Jimmy Sutopo.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemusnahan barang rampasan palsu ini merupakan standar internasional dalam menangani produk tiruan.

"Telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti kurang lebih 14 jam yang dalam kasus perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Jimmy Sutopo," ujar Anang di Kantor BPA, Rabu (20/5/2026).

Dia menambahkan barang palsu ini harganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan jam tangan asli. Oleh sebab itu, pemusnahan ini juga dilakukan sebagaimana upaya korps Adhyaksa melindungi hak kekayaan intelektual atau HAKI.

Di samping itu, Anang menyatakan pemusnahan ini juga telah membantah narasi yang beredar di media sosial terkait penggelapan baramg rampasan jam tangan mewah milik Jimmy Sutopo.

"Jadi yang selama ini narasi-narasi yang beredar di media sosial bahwa katanya digelapkan, ini terjawab. Dan ini semua sejak awal penyitaan dititipkan di Pegadaian, kemudian diteliti oleh verifikator yang memang kompeten di bidangnya. Itu saja," pungkasnya

Sekadar informasi, belas jam tangan mewah palsu ini bermerek Cartier, Audemars, Pathek-Philippe, Breguet, Vacheron, Antonie Preziuso hingga Hublot.

Seluruh barang palsu itu ditampilkan dalam serangkaian acara BPA Fair, Rabu (20/5/2026). Jam tangan premium tiruan itu dihancurkan menggunakan palu hingga rusak total agar tidak dapat dipergunakan kembali.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan terobosan baru dalam revisi Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri dengan membuka peluang hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi objek jaminan fidusia untuk pembiayaan pelaku industri dan UMKM.

Langkah tersebut dinilai menjadi upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif yang selama ini terkendala keterbatasan aset konvensional seperti tanah dan bangunan untuk mengakses kredit perbankan.

Pembahasan itu mencuat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Desain Industri di DPR, Selasa (19/6/2026). Pemerintah menilai regulasi lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perdagangan global.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tengah menyiapkan penguatan perlindungan HKI sekaligus mendorong pemanfaatannya sebagai instrumen ekonomi.

“Seluruh hak kekayaan intelektual itu nanti ke depan akan bisa dijadikan sebagai objek fidusia, jadi jaminan benda bergerak,” ujar Supratman dalam rapat Pansus RUU Desain Industri.

Menurutnya, perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan regulasi sektor keuangan yang mulai mengakui HKI sebagai aset tidak berwujud yang dapat dijadikan kolateral pembiayaan.

“Di peraturan OJK sudah berubah, hak kekayaan intelektual sebagai hak yang tidak berwujud sekarang sudah diakui sebagai bagian untuk bisa dijadikan sebagai kolateral dalam pinjaman,” katanya.

Dalam praktiknya, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya. Skema ini lazim digunakan dalam pembiayaan atau kredit berbasis jaminan benda bergerak.

Pemerintah berharap pengakuan HKI sebagai objek fidusia dapat membuka sumber pembiayaan baru bagi industri kreatif dan UMKM yang selama ini memiliki aset berbasis ide, desain, merek, atau karya intelektual, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh modal usaha.

Revisi UU Desain Industri juga menjadi bagian dari reformasi besar sistem perlindungan HKI nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR akhirnya mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 31/2000 tentang Desain Industri setelah regulasi tersebut dinilai tidak lagi mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan global.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pembaruan aturan desain industri menjadi kebutuhan mendesak lantaran undang-undang yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari dua dekade dan memunculkan berbagai persoalan hukum dalam praktiknya.

Menurutnya, perkembangan digitalisasi, artificial intelligence (AI), hingga teknologi 3D printing menuntut hadirnya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang lebih adaptif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun pendesain.

“Undang-undang ini sudah hampir 26 tahun. Karena itu kita mau memformulasi kembali penyesuaian terhadap mekanisme pendaftaran agar sesuai dengan perkembangan zaman, digitalisasi, kemudian artificial intelligence,” ujar Supratman usai rapat pembahasan RUU Desain Industri di Gedung DPR, Selasa (19/5/2026).

Dalam pembahasan awal bersama DPR, pemerintah menyiapkan sejumlah perubahan substansial dalam revisi beleid tersebut. Salah satunya yaitu percepatan proses pendaftaran desain industri melalui sistem digital berbasis AI.

Jika sebelumnya proses pendaftaran dapat memakan waktu hingga 11 bulan, pemerintah menargetkan proses tersebut dapat dipangkas menjadi hanya 33 hari. “Di undang-undang ini akan kita ubah jadi 33 hari,” tegasnya.

Menurut Supratman, penggunaan AI akan mengurangi pemeriksaan manual sekaligus meminimalkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan administrasi. Adapun reformasi layanan digital yang mulai diterapkan pemerintah sejak 2025, diketahui telah menekan jumlah keberatan terhadap keputusan administrasi desain industri secara signifikan.

Dia menyebut jumlah perkara yang masuk ke komisi banding turun dari sekitar 1.200 kasus pada 2024 menjadi sekitar 500 kasus pada 2025.

Selain percepatan layanan, pemerintah juga mengusulkan penghapusan komisi banding desain industri. Nantinya, pihak yang keberatan terhadap hasil keputusan dapat langsung menggugat ke pengadilan niaga.

Pemerintah bahkan membuka opsi agar putusan pengadilan niaga bersifat tingkat pertama dan terakhir guna mempercepat kepastian hukum. “Orang yang tidak puas silahkan lari ke pengadilan niaga. Dan nanti pengadilan itu tidak perlu lagi banding sampai kasasi,” jelas Supratman.

Pokok pembahasan lain dalam revisi aturan tersebut mencakup pembaruan definisi desain industri dan penyempurnaan ruang lingkup perlindungan hak desain industri.

Pemerintah juga mengatur perlindungan desain industri tanpa pendaftaran, penguatan hak eksklusif pemegang hak desain industri, hingga penerapan tanggung jawab pengelola tempat perdagangan terhadap pelanggaran desain. Lalu, revisi beleid juga memuat perlindungan bagi pihak yang telah lebih dulu menggunakan suatu desain industri sebelum desain yang sama didaftarkan pihak lain.

Dalam aspek ekonomi, pemerintah memasukkan pengakuan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia sehingga dapat dimanfaatkan sebagai agunan pembiayaan. Menurut Supratman, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat komersialisasi HKI, khususnya bagi UMKM dan pelaku industri kreatif.

“Seluruh hak kekayaan intelektual nanti ke depan akan bisa dijadikan sebagai objek fidusia, jadi jaminan benda bergerak,” sebutnya.

RUU Desain Industri turut membuka mekanisme pendaftaran internasional melalui kerja sama dengan World Intellectual Property Organization sehingga pendesain domestik dapat mendaftarkan perlindungan desain ke sejumlah negara sekaligus melalui Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah memastikan keberpihakan terhadap UMKM tetap menjadi perhatian dalam pembahasan revisi aturan tersebut. Saat ini, tarif pendaftaran desain industri untuk UMKM dipatok Rp200.000, lebih rendah dibandingkan tarif umum sebesar Rp800.000.

PT Winn Appliance menegaskan posisinya sebagai pemegang lisensi resmi merek AIWA di Indonesia melalui surat pemberitahuan tertanggal 30 April 2026. Pernyataan ini ditujukan untuk memperjelas status hukum penggunaan merek tersebut di pasar nasional.

Dalam keterangan tertulisnya, PT Winn Appliance menyampaikan bahwa hak lisensi tunggal atas AIWA berada di bawah kendalinya. Kepastian ini merujuk pada perjanjian lisensi bernomor Ref 26041401 yang berlaku di Indonesia.

"PT Winn Appliance merupakan pemegang lisensi tunggal yang sah atas merek AIWA di Indonesia berdasarkan perjanjian resmi yang berlaku," tegas pernyataan tersebut.

Perusahaan juga meminta seluruh pihak, mulai dari produsen, agen, importir, hingga individu, untuk tidak lagi menggunakan merek AIWA tanpa izin resmi. Larangan ini berlaku untuk semua jenis produk, baik elektronik maupun non-elektronik.

Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kepastian hukum serta menghindari potensi sengketa yang dapat muncul akibat penggunaan merek tanpa dasar hukum yang jelas. PT Winn Appliance menilai penggunaan ilegal dapat merugikan banyak pihak, termasuk konsumen.

"Kami meminta seluruh pihak yang masih menggunakan merek AIWA tanpa izin untuk segera menghentikan kegiatan tersebut dan menarik produk dari peredaran," lanjut pernyataan itu.

Perusahaan memberikan tenggat waktu maksimal tujuh hari sejak tanggal pemberitahuan untuk menghentikan penggunaan merek dan menarik produk terkait. Batas waktu ini disebut sebagai kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.

Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, PT Winn Appliance menyatakan akan mengambil langkah hukum. Tindakan ini akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

"Apabila tidak dipatuhi, kami akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," tegas keterangan resmi.

Pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan merek terdaftar tanpa hak untuk barang atau jasa sejenis. Ancaman hukumannya mencakup pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

PT Winn Appliance menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola merek yang tertib di Indonesia. Selain itu, perusahaan ingin memastikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dapat berjalan secara konsisten.

Perusahaan juga menegaskan bahwa pemberitahuan ini bersifat resmi dan mengikat bagi seluruh pelaku usaha. Kepatuhan terhadap aturan ini diharapkan dapat mencegah risiko hukum yang lebih besar di kemudian hari.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini dituntut untuk tidak menutup mata terhadap urgensi pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Fahrul Zani menyatakan entitas "Merah Putih" pada koperasi desa sejatinya adalah kekhasan geografis dan budaya.

"Perlindungan merek kolektif dapat menjadi katalisator peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk koperasi di pasar yang lebih luas," kata Fahrul Zani dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Tak dapat dipungkiri, tanpa adanya legalitas yang menaungi, produk-produk potensial tersebut rentan dibajak dan kerap menemui jalan buntu dalam ekspansi bisnis.

Oleh karena itu, pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil peran sebagai inisiator, fasilitator, sekaligus regulator mulai dari penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pendampingan teknis, hingga sokongan finansial.

"Pemerintah daerah juga dapat menyediakan bantuan biaya pendaftaran HKI melalui APBD serta membangun kerja sama lintas sektor antara dinas terkait untuk mempercepat proses pengajuan merek kolektif," ujarnya.

Di sisi lain, Fahrul mengungkapkan bahwa setiap koperasi wajib mengadopsi pelatihan manajemen mutu dan memiliki sistem pengawasan internal yang ketat guna memastikan kualitas produk tidak jalan di tempat.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa upaya ini masih diwarnai sejumlah kendala struktural.

Rendahnya literasi HKI di kalangan pengurus, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga postur anggaran daerah yang belum berpihak pada program perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Adapun dia menuturkan program pendaftaran merek kolektif direkomendasikan agar terintegrasi secara utuh ke dalam cetak biru kebijakan pengembangan UMKM daerah.

"Dengan dukungan pemerintah daerah yang kuat, koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat identitas produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Nuon Digital Indonesia (Nuon) menetapkan kepemilikan kekayaan intelektual (IP) lokal sebagai fokus strategi utama pada 2026, di tengah kondisi nilai ekonomi konten digital nasional yang masih banyak mengalir ke platform asing.

CEO Nuon Aris Sudewo mengatakan monetisasi konten digital saat ini masih didominasi platform global sehingga membatasi nilai tambah domestik.

Anak usaha Telkom tersebut memikul mandat untuk menekan value leakage atau kebocoran nilai ekonomi ke luar negeri sekaligus memastikan ekosistem digital nasional tumbuh secara mandiri.

"Fokus kami di tahun 2026 adalah penguatan fundamental baru, yaitu kepemilikan aset kreatif melalui pengembangan hak kekayaan intelektual (IP) lokal yang kuat," kata Aris dalam acara Media Update 2026 di Jakarta, Rabu, (04/03/2026).

Prospek bisnis kepemilikan kekayaan intelektual (IP) lokal di Indonesia cukup besar dan sedang naik kelas, tetapi masih terhambat isu monetisasi, kapasitas kreator, dan dominasi platform global.

Ekonomi kreatif sebagai wujud pemanfaatan kekayaan intelektual menyumbang sekitar 7–7,6% PDB Indonesia atau kurang lebih Rp1.280 triliun, sehingga IP lokal punya ruang besar sebagai motor pertumbuhan baru.

Aris mengharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital terbesar, tetapi juga mampu mengontrol nilai ekonomi dari industri kreatifnya sendiri.

Dalam penerapannya, Nuon tidak lagi hanya bertindak sebagai agregator, melainkan sudah mulai memproduksi konten sendiri di berbagai lini. Di sektor film, perusahaan tengah mengembangkan proyek adaptasi dari tiga komik lokal peraih penghargaan, termasuk Bandits of Batavia dan Jitu, untuk dijadikan film.

Ekspansi IP juga merambah sektor musik melalui platform Langit Musik yang kini menghadirkan fitur mode ala carte. Melalui fitur eksklusif ini, konsumen dapat membeli lagu atau album secara satuan tanpa harus berlangganan paket bulanan.

Di sisi lain, Nuon juga mengandalkan integrasi Direct Carrier Billing (DCB) untuk membuka jalur pembayaran alternatif bagi segmen masyarakat unbanked dan underbanked. Skema pembayaran melalui pulsa ini diklaim mampu memperbesar potensi konversi bagi para kreator konten lokal.

Di sektor gim, perusahaan sedang menguji coba layanan cloud gaming bertajuk HELD yang dapat diakses langsung melalui situs web. Inovasi ini memungkinkan pengguna menikmati gim tanpa harus mengunduh aplikasi atau memiliki perangkat keras berspesifikasi tinggi.

“Layanan HELD menjadi saluran utama bagi pemain untuk menikmati gim secara instan. Saat ini layanan tersebut masih tersedia untuk perangkat Android, sementara versi iOS akan segera menyusul,” ujar Aris menjelaskan teknis produk tersebut.

Dukungan infrastruktur konektivitas Telkom Group menjadi basis kekuatan perusahaan yang mencakup lebih dari 158 juta pengguna seluler. Sinergi ini diterapkan melalui model bisnis ecosystem flywheel untuk meningkatkan nilai ekonomi per pengguna secara berkelanjutan.

Integrasi dari penciptaan IP hingga monetisasi menjadikan Nuon sebagai aset digital strategis dalam portofolio Telkom Group. Model bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan nasional secara jangka panjang.

Nuon diposisikan Telkom sebagai pemain kunci di ekosistem hiburan digital melalui tiga portofolio utama: Digital Games, Digital Music, dan Digital Lifestyle.

Nuon disebut berkontribusi terhadap pendapatan segmen Digital Business Telkom, khususnya dari lini Digital Games, termasuk periode Nataru 2024/2025.

Sekarang kami sedang menyiapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Nah nanti tunggu tanggal mainnya kapan akan dilantik para penilai kekayaan intelektual ini,

Jakarta (ANTARA) - Deputi Pengembangan Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Cecep Rukendi mengatakan, pemerintah masih mematangkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada tahun ini.

“Sekarang kami sedang menyiapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Nah nanti tunggu tanggal mainnya kapan akan dilantik para penilai kekayaan intelektual ini,” kata Cecep saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, hal ini senada dengan upaya pemerintah melalui regulasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual Permenekraf Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual.

Sebelum benar-benar diimplementasikan di lapangan, Cecep mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba dan evaluasi terlebih dahulu sehingga target atau manfaat dari program ini dapat menjangkau pelaku usaha ekonomi kreatif dengan lebih luas dan efisien.

“Dan nanti akan segera diimplementasikan dengan membuat seperti pilot project dulu dengan menyalurkannya di dalam kredit usaha rakyat (KUR) yang kecil dulu sebelum nanti yang lebih besar,” ujar Cecep.

Adapun Kemenekraf sendiri telah menyediakan KUR berbasis kekayaan intelektual sebesar Rp10 triliun.

Cecep mengatakan, kebijakan berbasis kekayaan intelektual atau IP-based regulation pun diharapkan akan membuka peluang akses pembiayaan non-konvensional bagi pelaku ekonomi kreatif, komersialisasi karya kreatif secara berkelanjutan, dan peningkatan nilai tambah produk kreatif secara nasional.

Lebih lanjut, Cecep mengatakan, langkah ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan dari para pelaku industri ekonomi kreatif di Indonesia seperti peningkatan kapasitas talenta, hingga perluasan akses pembiayaan dan pemasaran yang lebih inklusif.

“Pemasaran baik digital maupun non-digital juga (didorong) supaya market-nya semakin luas terutama ke luar negeri,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Tokopedia dan TikTok Shop memperkuat rasa aman dan kepercayaan pengguna, baik pembeli maupun penjual dengan menghadirkan pengalaman belanja dengan barang asli.

Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo mengatakan pada sepanjang Januari sampai dengan Juni 2025 Tokopedia dan TikTok Shop telah menyaring lebih dari 250.000 pengajuan akun penjual yang belum memenuhi standar kepatuhan, serta melakukan peninjauan terhadap belasan juta produk sebelum ditayangkan, yang meningkat rata-rata 506,8% dibandingkan enam bulan sebelumnya.

“Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan, melindungi konsumen, dan memastikan praktik perdagangan yang adil di platfor,” tegas dia.

Selain menyaring penjual dan menegakkan kebijakan, Tokopedia dan TikTok Shop meningkatkan kesadaran penjual akan perlindungan hak kekayaan intelektual (KI) lewat edukasi dengan berkolaborasi bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sejak 2025 agar lebih banyak penjual bisa menjadi pemilik sah atas KI-nya.

Penjual yang memiliki KI, termasuk UMKM, dapat bergabung di ekosistem ‘Mall’, yang menjamin produk 100% asli, gratis ongkir, dan retur 15 hari. Hal ini membuat jumlah penjual 'Mall' di TikTok Shop naik empat kali lipat. Sejumlah di antaranya mencatat pertumbuhan tertinggi transaksi rata-rata lebih dari 15 kali lipat, dan daftar merek dengan peningkatan tertinggi transaksi ini didominasi oleh brand lokal termasuk UMKM.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia (TBC) Hermansyah Siregar mengatakan, penguatan perlindungan kekayaan intelektual merupakan fondasi bagi daya saing UMKM dan brand lokal.

“Kami mengapresiasi langkah Tokopedia dan TikTok Shop yang secara konsisten mendorong praktik perdagangan digital yang bertanggung jawab agar para pelaku usaha bisa jualan nyaman dan konsumen dapat merasakan pengalaman belanja aman, salah satunya melalui Indonesia Summit 2026. Inisiatif seperti ini berperan penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia yang aman, adil, dan berkelanjutan.” tegas dia.

Selain dengan DJKI, Tokopedia dan TikTok Shop mengupayakan sosialisasi KI bersama mitra strategis lain, seperti Dinas Koperasi dan UKM DIY yang menyasar pembatik di Yogyakarta (24/9/2025), dan Dewan Kerajinan Nasional RI hari ini (27/1/2026) di Jayapura dengan partisipan ratusan pelaku UMKM.

Perluas Jangkauan Bisnis

Tidak hanya mendukung brand dan UMKM lokal bertumbuh pesat di dalam negeri, sejak tahun lalu, TikTok Shop by Tokopedia juga menghadirkan inisiatif mendorong brand lokal sebagai upaya nyata untuk memberdayakan brand lokal Indonesia agar mampu memperluas jangkauan bisnis ke Asia Tenggara seperti ke pasar utama seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina.

Dalam program ini, brand dibekali pembelajaran terstruktur, aktivitas berbasis misi, serta pendampingan yang dirancang untuk menguji potensi pasar, memperkuat kesiapan operasional, dan memahami karakter serta preferensi konsumen di setiap negara tujuan.

Peserta juga terhubung dengan ekosistem pendukung TikTok Shop, mulai dari tim regional hingga mitra resmi untuk pengelolaan toko, produksi konten, live streaming, hingga pemenuhan pesanan.

"Sejak diluncurkan pada Desember 2025, enam dari delapan brand lokal yang berekspansi ke Malaysia melalui ekosistem TikTok Shop mencatat peningkatan transaksi harian selama periode kampanye. Beberapa bahkan meraih pertumbuhan dua hingga tiga digit], sementara brand di tahap awal mampu tumbuh hingga 50x lipat dari penjualan berbasis LIVE, menunjukkan efektivitas program dalam mempercepat adaptasi pasar", tambah Stephanie Susilo.

Seiring bergesernya perilaku belanja masyarakat di era discovery e-commerce, Tokopedia dan TikTok Shop terus memperkuat perannya sebagai penghubung antara konsumen, penjual, dan affiliate content creator melalui konten serta interaksi komunitas.

Peran strategis tersebut menjadi makin krusial, sejalan dengan proyeksi Indonesia menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan potensi mencapai USD600 miliar pada 2030, serta pertumbuhan ekonomi digital yang diperkirakan menyumbang sekitar 8% terhadap PDB nasional.

Stephanie Susilo mengatakan Tokopedia dan TikTok Shop makin memperkuat perannya sebagai ekosistem yang menghubungkan jutaan penjual.

“Melalui koneksi yang makin erat ini, kami terus mendukung para pelaku usaha lokal di Indonesia agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjangkau pasar yang lebih luas.” jelas dia.

Di sisi lain, para pelaku usaha di Tokopedia dan TikTok Shop juga didukung oleh puluhan juta affiliate content creator yang berperan aktif dalam membantu penjual memperluas jangkauan serta membangun kepercayaan konsumen melalui konten kreatif dan rekomendasi yang relevan

Tokopedia dan TikTok Shop meluncurkan Ramadan Growth Playbook sebagai panduan strategis bagi bagi para penjual, affiliate content creator, dan mitra untuk mengoptimalkan penjualan menjelang Ramadhan. Selain itu, hadir juga program matchmaking bagi penjual dan affiliate content creator untuk memperkuat strategi pemasaran dan meningkatkan kolaborasi di momen tersebut.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menyiapkan mekanisme akses pendanaan berbasis kolaborasi strategis berkelanjutan guna memperkuat ekosistem industri kreatif nasional, termasuk dengan mendoorong Intellectual Property (IP) atau kekayaan intelektual sebagai jaminan.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas perlindungan kekayaan intelektual sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri kreatif.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai, pola kolaborasi industri kreatif kini perlu bertransformasi dari pendekatan pentahelix menjadi hexahelix dengan melibatkan lembaga keuangan sebagai elemen kunci.

Keterlibatan sektor pembiayaan dinilai krusial untuk menjawab tantangan permodalan yang selama ini membatasi pengembangan usaha kreatif.

“Kementerian Ekraf tak henti memperjuangkan bagaimana Intellectual Property (IP) bisa menjadi jaminan, meski hingga saat ini belum bisa jadi jaminan utama hanya sebatas pendukung saja,” ujar Riefky, dalam keterangannya dikutip Hypeabis.id, Kamis (25/12/2025).

Untuk diketahui, Intellectual Property (IP) atau Kekayaan Intelektual adalah kreasi pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi, seperti penemuan, karya seni, sastra, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Di Indonesia, IP dilindungi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, dan bentuk perlindungan lainnya untuk mendorong inovasi.

Selain penguatan kolaborasi lintas sektor, Riefky juga menyoroti keterbatasan modal ventura dan tantangan komersialisasi kekayaan intelektual, terutama pada subsektor film.

Kedua aspek tersebut dinilai menjadi prasyarat penting dalam membangun ekosistem industri kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Melihat situasi ini, pemerintah tengah menyiapkan kajian pemberian insentif bagi subsektor ekonomi kreatif prioritas, seperti film, gim, dan aplikasi digital.

Kajian tersebut ditargetkan rampung pada awal 2026 untuk mendorong masuknya lebih banyak investor ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Selain pemberian insentif investasi dalam bidang film, beberapa inisiatif solusi juga diusulkan seperti pembentukan dana bergulir atau Indonesia Creative Content Fund (ICCF).

Begitu pula pemanfaatan program pemerintah lain yang sudah ada melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf Agustini Rahayu menjelaskan ICCF dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan bagi subsektor konten kreatif.

Kebijakan ini muncul seiring tantangan industri konten kreatif yang sulit untuk membuka akses pasar dan kurangnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

“Terbentuklah inisiasi ICCF sebagai referensi solusi pembiayaan konten kreatif,” sebutnya.

Direktur Pengembangan Produksi Film Negara (PFN) Narliswandi Iwan Piliang menilai, pembentukan modal ventura khusus industri kreatif menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar pelaku kreatif tidak memiliki agunan yang memenuhi ketentuan perbankan.

Oleh karena itu, dia senang dengan adanya inisiasi ICCF. “Kita akan backup akses dari luar sehingga bisa memiliki on balance sheet yang sesuai dengan dana of ledger perbankan Indonesia,” tambah Iwan.

Sementara itu, PFN juga terus mengembangkan program Indonesia Film Facilitation (IFF) sebagai bagian dari perannya dalam ekosistem film nasional. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ekspor, membuka lapangan kerja bagi generasi muda, serta mendorong daya saing industri kreatif Indonesia di pasar global.