Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan sebagai upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) melakukan penyesuaian tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang yang mulai berlaku untuk pemesanan sejak 1 Juli 2026.

"Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa," kata Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan penyesuaian tarif tidak berlaku untuk seluruh jenis layanan, melainkan hanya mencakup beberapa kategori muatan, yaitu dry container high cube, kendaraan golongan III, general cargo, dan general cargo khusus.

"Sementara itu, pemesanan yang telah dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya," ujarnya.

Dia mengatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan, agar layanan angkutan muatan tetap berjalan optimal di tengah peningkatan biaya operasional serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan.

"Bagi Pelni yang terpenting bukan hanya mengangkut barang sampai tujuan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan semakin baik," ujar Ditto.

Perusahaan pelayaran itu berkomitmen agar layanan logistik yang disediakan tetap andal, aman, dan mampu menjawab kebutuhan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan penyesuaian tarif tersebut, Pelni juga terus melakukan berbagai peningkatan layanan, seperti memastikan ketersediaan kontainer di sejumlah pelabuhan, meningkatkan standar pengelolaan depo kontainer, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh layanan asuransi muatan.

Selain itu, menghadirkan layanan muatan baru berupa dry container high cube, yaitu peti kemas dengan dimensi lebih tinggi dibandingkan kontainer reguler 20 feet, sehingga memiliki kapasitas muatan yang lebih besar.

Pelni juga menyederhanakan klasifikasi kendaraan dengan menggabungkan kendaraan golongan IIIA dan IIIB menjadi satu kategori, yakni golongan III, sehingga kedua jenis kendaraan tersebut kini dikenakan tarif yang sama.

Sementara untuk layanan general cargo, Pelni menerapkan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan wilayah layanan masing-masing daerah.

Adapun general cargo khusus merupakan layanan pengiriman komoditas buah-buahan dan sayuran yang ditempatkan di car deck KM Dobonsolo dan KM Ciremai, sehingga kualitas dan kesegaran muatan dapat lebih terjaga karena disimpan pada area dengan suhu yang lebih stabil.

Ditto menambahkan masyarakat maupun pelaku usaha tetap memiliki kesempatan memperoleh tarif khusus sesuai kebijakan perusahaan.

"Kami tetap membuka kesempatan bagi pengguna jasa untuk mengajukan tarif diskon melalui koordinasi dengan cabang muat sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ditto.

Ia mengimbau pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi MyCargoo! maupun kantor cabang Pelni agar proses pengiriman muatan dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan.

Ditto juga mengingatkan pemesanan muatan melalui aplikasi MyCargoo! dibuka mulai H-7 sebelum keberangkatan kapal.

Adapun batas waktu (closing time) pemesanan berbeda untuk setiap jenis muatan, yaitu 24 jam sebelum keberangkatan untuk kontainer, 2 jam sebelum keberangkatan untuk general cargo dan kendaraan, serta 30 menit sebelum keberangkatan untuk layanan Redpack.

Bagi masyarakat maupun pengguna jasa yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait penyesuaian tarif dan layanan angkutan muatan, ia mengimbau untuk menghubungi kantor cabang Pelni terdekat agar mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.

Melalui kebijakan ini, Pelni berharap layanan angkutan muatan kapal penumpang dapat terus memberikan pelayanan yang semakin berkualitas, mendukung kelancaran distribusi logistik nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih mencermati dampak kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terhadap penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya nonsubsidi.

Airlangga menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang akan diperhatikan dalam mencermati penyesuaian harga BBM tersebut.

"Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dampak perdamaian terhadap harga BBM tidak terjadi secara otomatis karena pemerintah masih perlu melihat implementasi dari perjanjian tersebut.

"Ini kan tidak otomatis, kita lihat juga implementasi daripada perjanjian perdamaian," kata dia.

Terkait waktu yang dibutuhkan hingga harga BBM non-subsidi mengalami penurunan, Airlangga mengatakan hal itu juga bergantung pada pendistribusian pasokan minyak yang sedang berjalan.

"Ya barangnya sampai di mana kan kita lihat," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan Pemerintah menyambut positif perdamaian AS-Iran. Perdamaian kedua negara tersebut diharapkan memberikan sentimen positif terhadap perekonomian nasional.

"Dan kita harus optimis ke depannya perekonomian kita akan berjalan baik, berjalan maju, apalagi tadi disampaikan juga dengan kesepakatan dari Presiden Trump dan juga pemerintah Iran, harga minyak juga tadi disampaikan sudah menurun di bawah 80 (dolar AS per barel) dan harapannya ini juga akan memberikan sentimen yang positif terhadap perekonomian kita," kata Rosan usai mengikuti pengarahan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran direksi dan komisaris bank Himbara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Diketahui, nota Kesepahaman untuk mengakhiri perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran telah ditandatangani oleh Presiden Iran dan Presiden AS.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump telah menandatangani naskah MoU secara digital dari jarak jauh pada Kamis dini hari.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

perlu ada kebijakan dengan penyesuaian kondisi yang mendesak untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan publik

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyelaraskan estimasi biaya barang dan jasa yang disusun oleh pejabat pembuat komitmen atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek-proyek infrastruktur sebagai imbas kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi turut berdampak pada rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi karena memicu efek domino terhadap harga material konstruksi yang juga semakin tinggi sehingga sejumlah proyek diharuskan melakukan penyesuaian ulang sebelum direalisasikan.

"Kebetulan hari Rabu kemarin kami telah berkonsultasi dengan Kemendagri RI. Kami juga tidak ingin memaksakan dengan kondisi APBD yang telah ditentukan," kata Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi Iis Sandra di Cikarang, Jabar, Minggu.

Ia menjelaskan pengesahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2026 berdasarkan perencanaan tahun lalu sementara kenaikan harga BBM baru terjadi dalam beberapa pekan terakhir sehingga perlu ada penyesuaian HPS.

Pemerintah daerah berencana melakukan pergeseran APBD dengan tujuan penyesuaian harga untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, sebagaimana hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Hasil konsultasi tersebut pula akan dibahas lebih lanjut bersama kepala daerah pekan depan.

"Rencananya Selasa (26/5) kami bahas bersama pimpinan. Sebab perlu ada kebijakan dengan penyesuaian kondisi yang mendesak untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan publik," ucap dia.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir mengatakan kenaikan harga BBM mempengaruhi harga pasar material pembangunan infrastruktur sehingga diperlukan penyesuaian HPS.

Ia mengungkapkan harga sejumlah material seperti aspal, hotmix, semen hingga besi mengalami kenaikan setelah pemerintah mengumumkan harga terbaru BBM jenis nonsubsidi. Kondisi ini tidak bisa diabaikan karena dikhawatirkan apabila dipaksakan akan mempengaruhi kualitas pembangunan infrastruktur.

"Sebab pagu anggaran dalam HPS disusun berdasarkan perencanaan tahun lalu. Jangan sampai dipaksakan karena dampaknya pada kualitas pembangunan. Contohnya pada HPS lama direncanakan pembangunan jalan lingkungan 100 meter, kami khawatir dengan harga baru hanya tercukupi untuk 80 meter," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengaku belum merealisasikan pelaksanaan proyek infrastruktur yang sedianya sudah mulai berjalan mengingat dampak kenaikan BBM turut mempengaruhi biaya operasional alat berat maupun sejumlah kebutuhan material.

"Kami sedang melakukan perubahan HPS dengan penyesuaian harga saat ini. Lalu akan kami sampaikan kepada pimpinan terkait sejumlah perencanaan pembangunan dengan kondisi HPS setelah ada kebijakan harga BBM non bersubsidi yang naik," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pelaku usaha tentu saja menginginkan harganya disesuaikan, karena harga CPO juga sudah naik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng, Minyakita, seiring kajian keekonomian yang dilakukan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan ditemui usai Rakornas Kadin Bidang Perdagangan di Jakarta, Kamis, menyampaikan pemerintah menilai perlunya evaluasi terhadap HET, yang dalam hal ini pihaknya melakukan kajian mendalam terkait aspek keekonomian harga.

“Jadi seharusnya akan ada penyesuaian gitu, target kita tuh dalam waktu dekat kita akan menyesuaikan HET,” katanya.

Menurut dia, penyesuaian ini mempertimbangkan tekanan pelaku usaha di tengah dinamika global saat ini.

“Pelaku usaha tentu saja menginginkan harganya disesuaikan, karena harga CPO juga sudah naik. Kemudian banyak lagi harga-harga penunjang lainnya yang memang harus disesuaikan dengan harga saat ini,” katanya.

Dirinya menekankan Kemendag telah menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan dan berencana menggelar rapat lanjutan bersama pihak terkait

Lebih lanjut, dalam konteks distribusi, ia mengungkapkan bahwa realisasi Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita dari produsen ke BUMN pangan dan/atau Bulog telah mencapai 49 persen hingga 20 April 2026.

"Jadi di atas ketentuan minimum sebenarnya,” katanya.

Selain itu, distribusi melalui BUMN pangan dinilai mampu meningkatkan efisiensi yang tercermin dari penurunan harga rata-rata nasional Minyakita menjadi sekitar Rp15.800-an per liter, dibandingkan sebelum revisi aturan yang berada di kisaran hingga Rp17.000 per liter.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada Tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pembahasan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax Series, hampir selesai.

“Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian. Feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Bahlil menjelaskan penyesuaian harga tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kepmen tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada Tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar,” ucap Bahlil.

Pertamina bersama badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Shell, Vivo, dan bp telah menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026, meski harga minyak dunia mengalami lonjakan akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Adapun harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di kisaran 90–100 dolar AS per barel, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

Penahanan harga BBM nonsubsidi tersebut diawali pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (31/3), yang menyampaikan pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.

Keputusan tersebut diambil setelah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga memastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

Penahanan harga tersebut menimbulkan selisih antara harga jual dengan harga pembelian minyak di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan Pertamina menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk sementara, selama harga BBM nonsubsidi tidak mengalami penyesuaian di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah mitigasi tekanan terhadap APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Lamhot mengatakan kebijakan pemerintah yang belum menaikkan harga BBM patut diapresiasi, namun kondisi fiskal ke depan memerlukan langkah adaptif untuk menjaga stabilitas anggaran negara.

"Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar. Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur," kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan lonjakan harga minyak global yang mencapai dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 berpotensi membebani anggaran secara signifikan.

Menurut dia, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp6 triliun sehingga lonjakan hingga 70 dolar AS berpotensi meningkatkan tekanan hingga ratusan triliun rupiah.

Lamhot menambahkan kenaikan harga minyak dipicu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta potensi gangguan distribusi energi global seperti di Selat Hormuz.

Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan penyesuaian harga BBM perlu dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar kenaikan harga.

"Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara," ujarnya.

Ia mengingatkan tanpa penyesuaian, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat tajam dan melemahkan ketahanan fiskal nasional.

"Jika langkah ini tidak diambil, kita berisiko membiarkan APBN kita terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global," kata Lamhot.

Ia menyebut pandangannya sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menekankan pentingnya kebijakan responsif terhadap dinamika global.

"Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat," ujarnya.

Lamhot juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dampak kebijakan dapat diminimalkan.

"Penyesuaian harga harus diiringi dengan mitigasi dampak, sehingga masyarakat kecil tetap terlindungi. Itu komitmen kami di DPR," ujarnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami konteks global di balik kebijakan energi, serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Hal ini berkaitan dengan kenaikan harga avtur yang diumumkan oleh Pertamina sebagai penyedia avtur penerbangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mendorong menyesuaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) avtur dan tarif batas atas (TBA) penerbangan domestik guna menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional.

"Hal ini berkaitan dengan kenaikan harga avtur penerbangan nasional di mana kenaikan tersebut mulai berlaku Rabu, 1 April 2026," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja sebagaimana keterangannya di Jakarta, Kamis.

INACA menyebutkan harga avtur telah disesuaikan untuk domestik per 1 -30 April 2026. Sedangkan untuk internasional juga naik namun berbeda setiap bandara.

Sebagai contoh, kata dia, untuk di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, harga avtur domestik per tanggal 1-31 Maret 2026 adalah Rp13.656,51 per liter. Sedangkan pada periode 1 – 30 April 2026 harganya menjadi Rp23.551,08 per liter atau naik 72,45 persen.

"Jika dibandingkan dengan harga avtur domestik rata-rata pada tahun 2019 (pada saat TBA mulai diberlakukan) yaitu Rp7.970 per liter, maka kenaikannya mencapai 295 (persen)," ujarnya.

Sedangkan untuk internasional, harganya naik dari 0,742 dolar Amerika Serikat (AS) per liter menjadi 1,338 dolar AS per liter atau naik 80,32 persen. Jika dibandingkan tahun 2019 (pada saat TBA mulai diberlakukan) yang mana harga avtur internasional di Indonesia adalah 0,6 dolar AS per liter, maka kenaikannya mencapai 223 persen.

Ia menuturkan bahwa pihaknya sebelumnya telah memperkirakan jika harga avtur akan naik mengikuti harga di tingkat global karena imbas krisis geopolitik di Timur Tengah.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya penyesuaian kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) avtur dan TBA penerbangan domestik.

Menurutnya penyesuaian perlu dilakukan mengingat kenaikan harga avtur yang sangat tinggi dan di sisi lain harga avtur mempengaruhi sekitar 40 persen biaya yang dikeluarkan maskapai penerbangan.

Ia menambahkan penyesuaian fuel surcharge dan TBA perlu segera diberlakukan agar maskapai penerbangan terus beroperasi dengan tetap menjaga keselamatan penerbangan (safety insurance).

"Serta menjaga finansial maskapai agar tetap bisa beroperasi (business sustainability) dan menyediakan konektivitas transportasi udara nasional,” lanjut Denon.

Sebelumnya, INACA meminta kenaikan fuel surcharge dan TBA masing-masing sebesar 15 persen. Namun mengingat kenaikan fuel yang lebih tinggi dari perkiraan, INACA meminta kenaikan fuel surcharge dan TBA disesuaikan lagi dengan tingkat kenaikan harga avtur saat ini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pelayanan perizinan adalah salah satu yang memberikan kontribusi yang besar juga terhadap realisasi investasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini realisasi investasi nasional akan meningkat pesat seiring akselerasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui penyesuaian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, percepatan layanan perizinan menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha sekaligus realisasi investasi.

“Pelayanan perizinan adalah salah satu yang memberikan kontribusi yang besar juga terhadap realisasi investasi itu sendiri. Karena selain proses konstruksi, lahan, bisnisnya itu sendiri, perizinan ini adalah hal yang paling fundamental,” ujar Todotua ditemui usai sosialisasi penyesuaian PP 28/2025 di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, saat ini jumlah pelaku usaha yang terdaftar melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) telah mencapai sekitar 15,4 juta. Dengan sistem OSS yang semakin disempurnakan, pertumbuhan pelaku usaha baru diyakini akan semakin tinggi dan berdampak langsung pada peningkatan investasi.

Ia menegaskan, indikator efektivitas kebijakan tersebut akan tercermin dari dua hal utama, yakni pertumbuhan jumlah pelaku usaha dan kenaikan realisasi investasi. Pemerintah menargetkan realisasi investasi dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp13.000 triliun.

Salah satu terobosan dalam penyempurnaan PP 28/2025 adalah kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam penerbitan NIB. Sebelumnya, kata dia, pelaku usaha mikro diwajibkan melalui proses klarifikasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) darat atau izin lokasi yang kerap memakan waktu cukup panjang.

Kini, setelah konsolidasi dengan kementerian teknis, pelaku usaha mikro dapat melakukan deklarasi izin lokasi secara mandiri di OSS dengan tetap mencantumkan lokasi usaha.

Menurutnya, dengan mekanisme tersebut, NIB dapat terbit lebih cepat.

Selain itu, BKPM juga memperkuat penerapan service level agreement (SLA) dengan kementerian teknis serta mengimplementasikan prinsip fiktif positif.

Dalam skema ini, izin dapat diterbitkan sesuai batas waktu yang disepakati, sementara persyaratan teknis tetap dipenuhi melalui mekanisme post-audit.

Model pelayanan paralel tersebut, lanjut Todotua, bertujuan mempersingkat siklus investasi (investment cycle) yang selama ini kerap terhambat pada tahap perizinan awal.

“Kita mencoba memodifikasi ini, mentransformasi ini supaya paralel, sehingga cycle investasi kita ini bisa lebih pendek. Dengan cycle investasi yang pendek ini realisasi investasi ini juga bisa lebih cepat terealisasi,” ujarnya.

BKPM memastikan sosialisasi penyempurnaan regulasi dan pembenahan OSS akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga konsistensi percepatan layanan perizinan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan investasi nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) sekaligus Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Armand Wahyudi Hartono menyampaikan responnya terkait dengan rencana peningkatan batas free float (jumlah saham yang dilepas ke publik)yang tengah diproses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO).

“Secara kesiapan, biasanya kalau ketika meningkatkan free float ini, masukan kami sebaiknya dilakukan step by step (setahap demi setahap),” ujar Armand diwawancarai cegat di Gedung PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu.

Armand menilai bahwa pendekatan secara bertahap akan lebih masuk akal, supaya perusahaan tercatat (emiten) dapat menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar yang akan berubah nantinya.

“Jadi, itu lebih umumlah dipasarkan, coba jualan, coba dulu segini. Nanti lihat, laku atau enggak. Oh, ternyata ada strategi khusus, itu memang harus dilakukan sesuai dengan permintaan pasar,” ujar Armand.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan tercatat dan OJK dan SRO, dalam proses penyesuaian batas freefloatsaham yang akan ditetapkan.

“Ya, kalau kami sih, saya rasa ya kalau bersama ini harus bekerja sama tentu dengan Bursa gitu. Kalau misalnya naik dulu, sedikit-sedikit sih enggak apa-apa. Nanti kita menunggu peraturan saja,” ujar Armand.

Pada saat ditanya terkait potensi penyesuaian tersebut dapat terserap oleh seluruh perusahaan tercatat, Ia menilai proses tersebut membutuhkan waktu, apalagi, memasuki tahun 2026, yang mana jumlah perusahaan tercatat mencapai 956 perusahaan.

“Menurut saya itu butuh waktu saja. Butuh waktu dan melihat kondisi pasar,” ujar Armand.

Pada Rabu (4/2) hari ini, OJK dan SRO telah menyelenggarakan pertemuan dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) yang berlangsung di Main Hall BEI, Jakarta, dalam rangka sosialisasi penyesuaian batas free float saham di pasar modal Indonesia.

Sebagaimana diketahui, OJK dan SRO tengah menggodok penyesuaian aturan batas free float saham dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen, yang ditargetkan berlaku mulai Februari 2026.

Adapun, perusahaan tercatat yang tidak dapat memenuhi ketentuan aturan free float yang ditetapkan, akan dikenakan exit policy (kebijakan keluar). Penyesuaian batas free float saham berlaku untuk seluruh emiten di pasar modal Indonesia, baik yang existing ataupun yang baru akan melangsungkan Intitial Public Offering (IPO).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) menyesuaikan operasional perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL)/Commuter Line di Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta karena genangan air yang merendam sejumlah stasiun pada hari ini.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu, mengatakan banjir mengakibatkan hambatan operasional di beberapa stasiun Daop 1, seperti Kampung Bandan, Pasoso, Tanjung Priok, dan Jakarta Kota.

“Kemudian perlu saya sampaikan juga, untuk Daop 1 memang ada sedikit hambatan juga. Yaitu ada beberapa stasiun seperti Kampung Bandan, Pasoso, Tanjung Priok, dan Jakarta Kota. Itu yang relnya juga terendam genangan air,” ujar dia.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat KAI harus mengubah pola operasi sejumlah perjalanan KRL, khususnya pada lintas loop line Jakarta Kota serta relasi menuju Stasiun Tanjung Priok.

“Sehingga kalau kita lihat tadi pagi itu ada beberapa perjalanan Commuter Line yang kita ubah pola operasinya. Terutama itu yang di loop line Jakarta Kota dan yang menuju ke stasiun Tanjung Priok. Untuk jalur Bogor-Bekasi itu tidak terdapat sama sekali masalah," katanya.

Selain berdampak pada perjalanan KRL, genangan air juga memicu pembatalan sejumlah kereta jarak jauh di wilayah Daop 1 yaitu pembatalan delapan kereta jarak jauh.

"Yang kita harapkan pada malam ini kita akan melakukan recovery quick, recovery dari operasi juga. Sehingga di Daop 1 ini mudah-mudahan segera bisa dimitigasi dan di-recovery dari operation-nya," katanya.

Bobby menegaskan, seluruh keputusan penyesuaian operasional dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama perusahaan.

“Dikarenakan nanti bisa konslet atau short circuit yang menyebabkan impact-nya, trouble-nya lebih luas lagi," katanya.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Heri Siswanto menambahkan, hingga saat ini masih terdapat beberapa lintas yang mengalami pembatalan dan rekayasa operasi.

“Tadi pagi juga dan sampai sekarang untuk lintas tertentu kami masih membatalkan KA. Untuk Jakarta Kota-Tanjung Priok sampai saat ini masih batal," katanya

Ia menjelaskan, KAI juga menerapkan rekayasa perjalanan untuk sejumlah lintas lain guna menjaga kelancaran dan keselamatan operasi.

“Kemudian untuk lintas Cikarang-Bekasi, itu kita juga masih melakukan rekayasa operasi untuk yang lewat Manggarai, kita putar balik, kembalikan sampai ke Stasiun Angke, dengan yang lewat Pasar Senen, kita kembalikan sampai Stasiun Kemayoran,"katanya.

Sedangkan untuk KRL rute Bogor-Jakarta Kota sudah kembali normal.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (15/12), mulai dari rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai 2026 hingga persiapan mudik gratis Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Selasa ini.

Menkeu: Penyesuaian PPN 2026 belum diputuskan menunggu kinerja ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut masih memerlukan kajian, salah satunya dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca selengkapnya di sini.

BI: ULN Indonesia pada Oktober 2025 turun jadi 423,9 miliar dolar AS

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 turun menjadi 423,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 425,6 miliar dolar AS.

“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen year on year (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

RUPSLB BNI angkat Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris perseroan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyepakati pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris perseroan untuk menggantikan Suminto yang tidak lagi menjabat sejak 8 Oktober 2025.

Adapun Febrio saat ini menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca selengkapnya di sini.

RUPSLB ANTAM angkat Untung Budiharto sebagai direktur utama

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) Tahun 2025 menyetujui pengangkatan Untung Budiharto sebagai Direktur Utama perseroan.

Corporate Secretary Division Head ANTAM Wisnu Danandi Haryanto mengatakan keputusan tersebut ditetapkan dalam RUPSLB yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Kemenhub siapkan mudik gratis dengan bus berkuota 3.090 penumpang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyiapkan mudik gratis Natal dan Tahun Baru 2025/2026 menggunakan bus berkuota 3.090 penumpang serta layanan angkut 60 sepeda motor bagi masyarakat.

"Kuota mudik gratis dengan bus sebanyak 3.090 penumpang dan 60 unit sepeda motor," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025