Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah mitigasi tekanan terhadap APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Lamhot mengatakan kebijakan pemerintah yang belum menaikkan harga BBM patut diapresiasi, namun kondisi fiskal ke depan memerlukan langkah adaptif untuk menjaga stabilitas anggaran negara.

"Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar. Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur," kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan lonjakan harga minyak global yang mencapai dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 berpotensi membebani anggaran secara signifikan.

Menurut dia, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp6 triliun sehingga lonjakan hingga 70 dolar AS berpotensi meningkatkan tekanan hingga ratusan triliun rupiah.

Lamhot menambahkan kenaikan harga minyak dipicu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta potensi gangguan distribusi energi global seperti di Selat Hormuz.

Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan penyesuaian harga BBM perlu dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar kenaikan harga.

"Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara," ujarnya.

Ia mengingatkan tanpa penyesuaian, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat tajam dan melemahkan ketahanan fiskal nasional.

"Jika langkah ini tidak diambil, kita berisiko membiarkan APBN kita terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global," kata Lamhot.

Ia menyebut pandangannya sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menekankan pentingnya kebijakan responsif terhadap dinamika global.

"Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat," ujarnya.

Lamhot juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dampak kebijakan dapat diminimalkan.

"Penyesuaian harga harus diiringi dengan mitigasi dampak, sehingga masyarakat kecil tetap terlindungi. Itu komitmen kami di DPR," ujarnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami konteks global di balik kebijakan energi, serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa dari total Rp305 triliun devisa sektor pariwisata, sekitar Rp170 triliun atau 55 persennya masih bertumpu dari Bali, sedangkan daerah lain hanya menyumbang sekitar Rp135 triliun.

“Artinya, lebih dari separuh devisa pariwisata masih terpusat di Bali. Ini menunjukkan bahwa pemerataan sektor pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah kita,” kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ketimpangan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam menyusun strategi pembangunan pariwisata ke depan. Dia menekankan bahwa peningkatan kinerja sektor pariwisata harus diiringi dengan distribusi manfaat yang lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Untuk itu, dia mengatakan isu pemerataan menjadi krusial untuk dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2026, agar pembangunan sektor pariwisata tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu.

Selain itu, dia juga menyoroti bahwa capaian pertumbuhan devisa pariwisata pada 2025 tersebut belum dipengaruhi oleh Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan pada 2025. Menurut dia, dampak dari regulasi tersebut baru akan mulai terasa pada tahun anggaran berikutnya.

“Capaian ini belum merupakan hasil dari undang-undang pariwisata yang baru. Dampaknya baru akan terlihat di 2026,” kata dia.

Dia berharap implementasi undang-undang tersebut dapat memberikan dorongan yang lebih besar terhadap pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Ia bahkan menargetkan lonjakan pertumbuhan yang lebih signifikan pada 2026, seiring dengan mulai berjalannya kebijakan baru tersebut.

“Kalau di 2025 kenaikannya 9,41 persen, maka pada 2026 saya berharap bisa dua kali lipat, atau setidaknya mencapai 20 persen,” katanya.

Dia menilai bahwa target tersebut realistis apabila kebijakan dalam undang-undang baru diimplementasikan secara konsisten dan terukur. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan sektor pariwisata.

“Jadi ada dua isu utama yang saya angkat, yakni pemerataan dan optimalisasi dampak undang-undang baru,” kata dia.

Dia pun berharap sektor pariwisata tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh daerah di Indonesia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong lahirnya lebih banyak sineas dalam negeri yang memproduksi film nasional yang mengangkat identitas budaya, moral, dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Saat menghadiri pemutaran film Antara Mama, Cinta, dan Surga di Jakarta, Sabtu, Lamhot menyampaikan bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium pendidikan budaya, moral, dan spiritualitas.

Menurut dia, karya sinema yang menempatkan budaya termasuk nilai keluarga dan spiritualitas sebagai inti cerita memiliki potensi besar untuk memperkuat identitas bangsa sekaligus menarik perhatian publik luas.

“Akan kami sampaikan kepada mereka untuk memproduksi film-film yang linear dengan wawasan kebangsaan kita. Ada pesan-pesan yang harus dibawakan di dalam sebuah film, baik wisata, nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai moral,” katanya.

Ia mencontohkan film Antara Mama, Cinta, dan Surga yang disebut sebagai salah satu contoh karya yang menempatkan budaya dan nilai keluarga sebagai inti cerita.

Tema tersebut dinilai dekat dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi hubungan keluarga dan penghormatan kepada orangtua.

Lamhot menambahkan selain menyajikan cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat, film tersebut juga secara tidak langsung mempromosikan destinasi wisata nasional dan internasional karena mengambil latar syuting di kawasan Danau Toba.

Ia mengatakan bahwa di banyak negara, film terbukti mampu mendorong lonjakan kunjungan wisata ke lokasi yang menjadi latar cerita. Hal serupa diyakini bisa terjadi di Indonesia apabila sineas semakin banyak mengangkat potensi lokal dalam karya mereka.

Lebih lanjut, ia menilai peningkatan kualitas produksi film Indonesia dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi.

Menurut dia, semakin banyak sineas muda yang mulai berani mengeksplorasi tema-tema sosial, budaya, hingga spiritualitas dengan pendekatan sinematik yang lebih matang.

Sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Perfilman Komisi VII DPR RI, Lamhot menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak pada pengembangan film bertema budaya.

Menurutnya, dukungan regulasi yang tepat akan memperkuat ekosistem kreatif dari hulu hingga hilir, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Industri film adalah bagian penting dari ekonomi kreatif kita. Jika didukung bersama, bukan hanya sineas yang berkembang, tetapi juga budaya dan ekonomi daerah ikut terangkat,” ucapnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan perlunya kehadiran pemerintah dalam mendorong kebangkitan industri perfilman nasional dengan menjadikan film sebagai instrumen ekonomi baru.

“Kami di Komisi VII sekarang berkomitmen menjadikan film ini sebagai instrumen ekonomi baru. Bayangkan kalau film ini bisa dijadikan sebagai instrumen ekonomi baru, mungkin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita akan terbantu,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan Komisi VII DPR-- yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi-- telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional untuk merumuskan langkah kebangkitan perfilman nasional.

Upaya ini diharapkan mampu menjadikan produksi film sebagai sektor ekonomi baru yang berkontribusi terhadap APBN sekaligus membuka lapangan kerja luas, tidak hanya bagi aktor dan aktris, tetapi juga tenaga pendukung di berbagai bidang.

Lamhot menambahkan film juga bisa menjadi wadah promosi wisata secara tidak langsung.

Ia mencontohkan film Antara Mama, Cinta, dan Surga yang mengambil lokasi syuting di kawasan Danau Toba.

“Ini sekaligus mengangkat potensi destinasi internasional maupun nasional. Bagi diaspora, menonton film ini bisa menggugah emosional mereka untuk kembali ke kampung halaman dan ikut berkontribusi dalam pengembangan pariwisata,” ujarnya.

Namun demikian, Lamhot menyoroti ketimpangan distribusi film nasional. Saat ini sekitar 70 persen bioskop terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara masyarakat di wilayah timur Indonesia masih kesulitan menikmati film nasional.

“Ini yang akan kami dorong ke depan supaya ada pemerataan. Regulasi akan kami perbaiki dan permudah agar produser bergairah memproduksi film,” katanya.

Terkait wacana pembangunan bioskop negara oleh Produksi Film Nasional (PFN), Lamhot menyatakan dukungan namun menekankan pentingnya konsep “layar lebar untuk rakyat”.

Gedung-gedung pemerintah daerah, menurutnya, dapat dimanfaatkan sebagai ruang pemutaran film sehingga akses masyarakat terhadap film nasional semakin mudah.

“Jika sinergi regulasi dan implementasi berjalan, film akan menjadi instrumen baru bagi ekonomi kita dan membantu APBN,” ucapnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah untuk menjamin realisasi pasokan harga gas bumi tertentu (HGBT) serta membatasi keran impor produk petrokimia guna menjaga daya saing industri nasional.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, di Cilegon, Banten, Jumat, mengatakan industri petrokimia seperti PT Asahimas Chemical (ASC) merupakan industri pionir yang strategis karena mampu mensuplai kebutuhan bahan baku bagi sekitar 400 industri nasional.

"Indonesia memiliki sumber daya luar biasa, namun ketergantungan impor petrokimia masih tinggi. Pertumbuhan industri ini harus didukung penuh, baik dari sisi regulasi maupun insentif," ujar Lamhot saat melakukan kunjungan kerja ke PT ASC.

Lamhot menyoroti tantangan utama yang dihadapi industri saat ini, salah satunya adalah realisasi insentif harga gas bumi tertentu.

Ia mengungkapkan temuan di lapangan bahwa dari pasokan 100 persen yang dijanjikan pemerintah, realisasinya baru mencapai 65 persen.

Menurut dia, ketidaksesuaian pasokan energi tersebut dinilai sangat mempengaruhi efisiensi produksi.

Di sisi lain, industri dalam negeri juga terpukul oleh masuknya produk impor, seperti PVC, yang dikenakan tarif bea masuk nol persen, khususnya dari China.

"Produk yang dihasilkan Asahimas sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan nasional, sehingga seharusnya kita tidak perlu lagi impor. Kran impor ini harusnya ditutup, khususnya untuk produk yang suplainya sudah terpenuhi di dalam negeri," ujarnya.

Menurut dia, jika daya saing industri menurun akibat tingginya biaya energi dan serbuan produk impor, hal tersebut akan berdampak negatif pada iklim investasi. Investor akan enggan menanamkan modal baru untuk ekspansi jika kondisi pasar tidak kondusif.

Selain isu energi dan perdagangan, Lamhot juga menyinggung kendala bahan baku garam industri yang masih bergantung pada impor dari Australia dan Amerika Serikat. Kendala cuaca dan nilai keekonomian membuat korporasi enggan memproduksi garam industri lokal.

"Namun dengan teknologi saat ini, rekayasa produksi seharusnya bisa dilakukan untuk mengatasi kendala cuaca," ujarnya.

Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mengurai persoalan ini dengan mengomunikasikan temuan tersebut kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian untuk masalah teknis industri dan Kementerian Perdagangan terkait regulasi impor.

"Ini yang mau kita dorong agar tidak mengganggu iklim investasi kita ke depan," pungkas Lamhot.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025