IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berpeluang menjadi perusahaan tercatat di BEI setelah proses demutualisasi selesai. Kendati demikian, IPO BEI diposisikan sebagai agenda lanjutan sehingga demutualisasi saat ini menjadi prioritas utama.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, saat ini proses demutualisasi masih menunggu aturan teknis yang tengah disusun OJK. Dalam aturan tersebut, OJK belum memasukkan kewajiban bagi BEI untuk IPO pasca demutualisasi.

"Mungkin di tahap awal ini sekali lagi nanti mau ditunggu peraturan OJK-nya, tapi kemungkinan akan dilakukan private deal (transaksi tertutup) di antara Anggota Bursa yang ada, dan kemudian kalau dibaca di peraturan UU 4/2026, itu kan ada keterwakilan negara melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan juga Danantara," ujar Hasan saat ditemui di BEI, Selasa (30/6/2026).

Sesuai amanat UU 4/2026, negara akan menempatkan keterwakilannya di BEI pasca demutualisasi sebagai pihak pertama yang mendapat kesempatan untuk memiliki saham bursa melalui BI, Kemenkeu, dan Danantara.

Sebagai informasi, saat ini, BEI merupakan Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Hingga akhir 2024, pemegang saham BEI terdiri dari 95 Anggota Bursa (BE) di mana setiap AB memiliki satu saham.

Melalui skema demutualisasi, sistem satu anggota bursa satu hak suara (one share one vote) atau porsi kepemilikan saham yang setara (equal share) akan otomatis dihapuskan. Dengan transaksi tertutup, AB diberikan kebebasan untuk memperjualbelikan sahamnya.

"Jadi ke depan ini boleh saja ada satu Anggota Bursa punya sedikit (saham), Anggota Bursa lain memiliki lebih banyak, itu dimungkinkan. Dan yang aspek ketiga, dibuka kemungkinan untuk mengundang partisipasi dari mitra strategis. Jadi tiga komponen ini yang mungkin di tahap awal kami lakukan," ujar Hasan.

Dengan demikian, kata Hasan, demutualisasi merupakan tahap akhir. Setelah penataan struktur kelembagaan selesai dan berdampak pada kinerja BEI yang positif dengan profitabilitas yang stabil, baru OJK akan merumuskan aturan baru untuk mengizinkan bagi BEI untuk IPO.

"Ada tahapan berikutnya, kalau sudah bisa membuktikan bahwa demutualisasinya ini arah pengembangannya baik, profitnya stabil, ya tentu kami akan buka kemungkinan nanti di depan pengaturan untuk mengizinkan bursa melakukan penawaran umum sahamnya kepada publik," tuturnya.

Kendati demikian, Hasan mengakui IPO BEI memiliki kompleksitas tersendiri karena BEI akan mencatatkan saham di papan perdagangan yang diatur olehnya.

"Ada kompleksitas memang, seperti di negara lain nanti kan bursa mungkin akan listed di bursanya sendiri. Nanti siapa yang ngawasin? Nah itu best practice-nya nanti kita lihat ya. Kemungkinan besar nanti pengawas emiten PT BEI-nya kemungkinan akan berada di tangan otoritas atau OJK dalam hal ini," pungkasnya.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan Peraturan OJK (POJK) yang mengatur proses demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan bahwa saat ini tengah proses perancangan POJK tersebut dan telah memasukannya ke program legislasi (proleg) mendesak OJK.

"Targetnya tahun ini, kami sudah masukkan di proleg mendesak di OJK. Jadi, karena tidak lagi menunggu PP (peraturan pemerintah), sekarang sedang drafting penyusunan peraturan dan pada saatnya nanti akan diputuskan di forum rapat Dewan Komisioner OJK. Timeline-nya kurang lebih tiga bulan ke depan,” ujar Hasan kepada awak media di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

Setelah POJK resmi diterbitkan, Hasan mengatakan tentunya BEI juga akan menyesuaikan peraturan di internalnya dengan mengikuti peraturan demutualisasi yang telah ditetapkan.

Ia melanjutkan, proses demutualisasi tetap harus memperhatikan aspek tata kelola yaitu melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI.

“Setelah itu, praktis sebetulnya sudah dapat dilakukan pengaturan di bursa yang juga harus merubah karena ada perubahan pengaturan terkait demutualisasi ini. Lalu tentu aksi korporasi demutualisasi ini harus dijalankan sesuai tata kelola yang ada melalui forum RUPS atau RUPS Luar Biasa,” ujar Hasan.

Sebagai informasi, POJK demutualisasi yang tengah dirancang oleh OJK akan menjadi landasan perubahan struktur kelembagaan BEI dari saat ini dengan sistem mutual menjadi demutual.

Selain aspek kelembagaan, regulasi tersebut juga akan mengatur tata kelola, manajemen risiko, hingga perubahan karakteristik infrastruktur Bursa setelah beralih dari sistem mutual menjadi demutual.

OJK akan mengawali proses demutualisasi BEI melalui private deal antar Anggota Bursa, yang mana tahapannya masih menunggu terbitnya peraturan POJK sebagai dasar pelaksanaannya.

Adapun, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tahun 2026 yang telah diundangkan sebagai UU Nomor 4 Tahun 2026, telah melakukan perubahan bahwa proses demutualiasi BEI akan menjadi kewenangan OJK dan tidak perlu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan hingga saat ini masih menunggu aturan teknis terkait proses demutualisasi. Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, Bursa juga siap berkoordinasi dengan pembuat aturan terkait demutualisasi jika dibutuhkan. Pada prinsinya, BEI mendukung penuh rencana demutualisasi yang merupakan amanat UU P2SK.

"Terkait demutualisasi, kami sama-sama mengikuti melalui revisi Undang-Undang P2SK. Pada poin ini kami sedang menunggu pengaturan lebih lanjut dari turunan Undang-Undang P2SK tersebut. Tentu apabila pertanyaannya apakah kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, tentu akan kami lakukan," ujar Jeffrey dalam konferensi pers, Senin (29/6/2026).

Jeffrey menjelaskan, selain amanat UU P2SK, pihaknya mendukung demutualisasi karena akan memperkuat daya saing dan tata kelola bursa di masa depan. Dia menilai perubahan struktur kelembagaan itu akan membawa BEI menjadi organisasi yang lebih modern serta memiliki fleksibilitas lebih besar dalam merespons dinamika industri pasar modal.

"Selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern," katanya.

Dia mengungkapkan, saat ini BEI masih menjadi salah satu dari sedikit bursa efek di dunia yang belum menerapkan model demutualisasi. Oleh karena itu, transformasi tersebut dinilai penting agar BEI sejajar dengan praktik terbaik yang diterapkan berbagai bursa global.

Lebih lanjut, Jeffrey mengatakan demutualisasi juga diharapkan membuat BEI lebih lincah dalam menjalankan strategi bisnis dan mempercepat pencapaian target-target pengembangan pasar modal yang telah ditetapkan.

"Dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih lincah sehingga akan lebih mudah untuk mencapai target-target yang telah kita tetapkan," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons kekhawatiran beberapa kalangan akan terganggunya independensi pasar modal nasional itu pascapengesahan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Perubahan UU itu telah membuka jalan bagi pihak di luar anggota bursa untuk memiliki saham BEI atau demutualisasi.

Dalam Pasal 8B ayat (1) UU P2SK, tiga institusi negara yang disebutkan secara eksplisi dapat menjadi pemegang saham BEI adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, pembahasan mengenai demutualisasi BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari pemerintah. Menurutnya, hingga saat ini BEI masih mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam revisi UU P2SK.

“Bagaimana pengaturan lebih lanjut tentu itu sama-sama kami tunggu,” ucap Jeffrey usai RUPST di Gedung BEI, Jakarta, Senin (29/6).

Lebih lanjut, Jeffrey mengatakan BEI akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait begitu pemerintah menerbitkan aturan turunan dari UUP2SK mengenai demutualisasi bursa. Menurutnya, BEI mendukung penuh pelaksanaan demutualisasi karena selain merupakan amanat undang-undang.

Langkah tersebut diyakini akan membuat BEI menjadi bursa yang lebih modern. Ia juga menyebut saat ini BEI merupakan salah satu dari sedikit bursa di dunia yang masih belum menerapkan skema demutualisasi.

“Kami juga tentu meyakini dengan demutualisasi akan membuat BEI menjadi lebih lincah sehingga akan lebih mudah untuk mencapai target-target yang telah kami tetapkan,” ucapnya.

Jeffrey menuturkan, otoritas BEI telah menetapkan sejumlah target yang ingin dicapai pada 2030. Di antaraya menargetkan market cap atau kapitalisasi pasar sebesar Rp 30.000 triliun, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp 31 triliun, serta jumlah perusahaan tercatat menembus lebih dari 1.100 emiten.

Selain itu, Jeffrey juga menargetkan jumlah investor pasar modal mencapai 35 juta dalam empat tahun ke depan. BEI juga juga membidik rasio kapitalisasi pasar terhadap produk domestik bruto (PDB/GDP) berada di atas 83%.

“Di Tahun 2030 kami yakini tidak mudah tetapi ini adalah apa yang harus kita capai yang ingin kita capai untuk pasar modal Indonesia ke depan, bagaimana bisa membawa BEI menjadi 10 bursa besar di dunia,” tuturnya.

Sebelumnya, pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai kepemilikan saham BEI oleh Danantara tidak menjadi persoalan. Ia menyebut praktik serupa juga ada di sejumlah bursa global.

Sebagai contoh adalah Singapore Exchange, di mana pemegang sahamnya adalah Temasek Holdings (SWF Singapura). Selain itu ada pula National Stock Exchange of India yang sahamnya dimiliki oleh Life Insurance Corporation of India (LIC). Kepemilikan saham kedua bursa itu masih diisi oleh entitas usaha.

Namun, kata Herry, akan jadi berbeda halnya jika Bank Indonesia (BI) juga masuk sebagai pemegang saham bursa. Menurutnya, BI merupakan regulator sehingga apabila menjadi pemegang saham berpotensi memengaruhi independensi BEI.

Kondisi tersebut, menurutnya juga dapat membuka ruang kebijakan yang justru berisiko terhadap stabilitas sektor keuangan demi mendukung kepentingan pasar saham.

“Regulator turut menjadi operator merupakan kekeliruan dalam penerapan tata kelola, karena campur-aduk fungsi pengawasan dengan pelaksanaan,” kata Herry ketika dihubungi Katadata.co.id, Senin (22/6).

Herry juga menilai masuknya BI sebagai pemegang saham bursa bisa memunculkan persoalan baru dalam tata kelola pasar keuangan. Ia menyebut kondisi semacam itu berpotensi membuat BI “berhadapan” dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal.

Dia menganggap akan sulit secara praktis ketika OJK harus menegur BEI yang di dalamnya terdapat kepemilikan BI. Herry juga menyoroti potensi intervensi, saat ini BI mengatur pasar uang, sehingga ketika ikut masuk sebagai pemegang saham Self Regulatory Organization (SRO) di pasar modal, kekuasaan BI di pasar keuangan makin tak terbatas.

“Dalam kondisi seperti itu, risiko moral hazard makin sulit dibendung. Apalagi, BI merupakan bagian dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK),” ucap Herry.

Sebelumnya, Danantara menyatakan tengah bersiap masuk ke BEI. Niatan itu semakin terbuka seiring dengan rencana pemerintah merampungkan demutualisasi BEI yang sedianya rampung pada kuartal pertama 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik membeberkan saat ini pihaknya masih menunggu aturan turunan terkait perkembangan proses demutualisasi BEI.

Saat ini, payung hukum transformasi kelembagaan bursa efek mengacu pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Kalau terkait demutualisasi tentu kita sama-sama menunggu pengaturan lebih lanjutnya seperti apa. Karena sampai saat ini yang kita ikuti adalah apa yang tertulis dalam revisi undang-undang P2SK. Bagaimana pengaturan lebih lanjut tentu itu sama-sama kita tunggu," kata Dirut BEI Jeffrey Hendrik saat ditemui di Gedung BEI Jakarta, Senin (29/6/2026).

Demutualisasi BEI adalah proses transformasi status Bursa Efek Indonesia dari organisasi berbasis keanggotaan (perusahaan sekuritas) menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya bersifat terbuka. Kebijakan ini memisahkan status sebagai anggota bursa dengan kepemilikan bursa, sehingga pihak di luar sekuritas, termasuk investor institusi memiliki saham BEI.

Jeffrey mengatakan dalam transformasi ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. BEI juga sangat mendukung demutualisasi karena selain hal ini menjadi amanat Undang-Undang, demutualisasi juga akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.

"Seperti kita ketahui bahwa Bursa Efek Indonesia adalah satu dari sedikit bursa global yang belum demutualisasi. Kami juga tentu meyakini dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih lincah sehingga akan lebih mudah untuk mencapai target-target yang telah kita tetapkan," tegasnya.

Dalam target jangka panjang, BEI berupaya mencapai rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) menjadi Rp31 triliun pada 2030. Kapitalisasi pasar juga ditargetkan membesar menjadi Rp30.000 triliun.

Selain itu, BEI juga menargetkan perusahaan tercatat menjadi lebih dari 1.100 perusahaan, dengan jumlah investor pasar modal mencapai 35 juta serta rasio market cap terhadap PDB nasional di atas 83%.

Adapun, UU Nomor 4 Tahun 2026 mengatur ketentuan salah satunya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara dapat menjadi pemegang saham BEI. Dijelaskan dalam lampiran tersebut, bahwa ketentuan ini mencerminkan sifat BEI yang berorientasi pada laba. Dengan begitu, diharapkan BEI dapat menarik minat para investor besar yang berperan memajukan bursa Indonesia.

Sebelumnya, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menjelaskan bahwa selama ini BEI pada dasarnya berfungsi sebagai self-regulatory organization yang fokus pada penyelenggaraan perdagangan dan pengembangan pasar.

Melalui demutualisasi, dia menilai BEI akan semakin lincah bergerak seperti bursa modern dunia yang juga berorientasi untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Artinya, BEI terdorong untuk meningkatkan pendapatan, efisiensi, inovasi produk, dan kualitas layanan.

"Korelasinya dengan investor besar adalah kemampuan BEI untuk memperoleh modal yang lebih besar guna membiayai teknologi, pengembangan produk, sistem perdagangan, dan perluasan basis investor," ujar Budi kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Menilik kondisi keuangan BEI, perseroan sepanjang 2025 mencatat laba bersih Rp1,07 triliun, melejit 59,4% secara year on year (YoY) dan menjadi kinerja terbaik dalam sejarah perusahaan. Raihan laba bersih tersebut sejalan dengan pendapatan perseroan yang tumbuh 29,8% YoY menjadi Rp3,66 triliun. Di sisi lain, perseroan mampu menjaga komponen beban di level Rp2,36 triliun, atau tumbuh 17,1% secara YoY.

Dari sisi neraca keuangan, aset BEI pada 2025 tumbuh 32,2% YoY menjadi Rp14,78 triliun. Liabilitas perseroan tercatat tumbuh 84,2% YoY menjadi Rp5,33 triliun, sementara ekuitas tumbuh 14% YoY menjadi Rp9,45 triliun.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Setelah pemerintah bersama DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), 4 Juni lalu, jalan menuju demutualisasi bursa resmi dibuka.

Perubahan itu menjadi salah satu agenda besar dalam reformasi pasar modal RI. Melalui revisi aturan tersebut, BEI yang selama ini berbentuk bursa berbasis anggota (member-ownedexchange), dengan kepemilikan bersifat mutual alias hanya berada di tangan perusahaan efek anggota bursa (AB), ke depan bakal bertransformasi menjadi entitas dengan struktur kepemilikan yang lebih terbuka.

Dengan skema baru tersebut, kepemilikan BEI tidak lagi terbatas pada perusahaan sekuritas. Namun juga dapat melibatkan individu maupun institusi lain, termasuk lembaga pemerintah, Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Ketentuan mengenai perubahan struktur kepemilikan itu tertuang dalam Pasal 8 dan Pasal 8B UU P2SK. Pasal 8 mengatur bahwa pemegang saham BEI tidak lagi hanya berasal dari perusahaan efek, tetapi dapat dimiliki oleh pihak lain sesuai ketentuan regulator. Sementara Pasal 8B memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan, BI, dan Danantara untuk menjadi pemegang saham BEI dengan tetap menjaga independensi operasional bursa.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menilai demutualisasi akan membawa bursa Indonesia menjadi lebih modern dan adaptif. "Dengan demutualisasi tentu akan membuat bursa menjadi lebih modern dan agile. Untuk teknis tahapannya kita tunggu pengaturan lebih lanjut," kata Jeffrey kepada Katadata, pekan lalu.

Saat ini, implementasi perubahan tersebut masih menunggu aturan teknis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 8 ayat 5 UU P2SK, ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham BEI akan dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK).

Ketika dikonfirmasi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, hingga kini belum memberikan tanggapan terkait kapan regulasi turunan tersebut akan diterbitkan.

Di sisi lain, BEI akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini, Senin (29/6). Namun, dari undangan panggilan RUPST diumumkan 12 Juni lalu, tidak terdapat agenda pembahasan eksplisit mengenai rencana demutualisasi maupun perubahan struktur kepemilikan bursa.

Adapun agenda RUPST hari ini antara lain persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan Tahun Buku 2025; penunjukan akuntan publik Tahun Buku 2026, serta; pengangkatan dan penetapan remunerasi Direksi BEI periode 2026–2030. Artinya, meskipun pintu regulasi telah dibuka, perjalanan menuju demutualisasi BEI masih berada pada tahap yang sangat awal.

Demutualisasi bukanlah konsep baru dalam industri bursa global. Banyak bursa dunia telah melakukan transformasi serupa dengan mengubah struktur kepemilikan dari organisasi berbasis anggota menjadi perusahaan yang berorientasi komersial. Tujuannya beragam, mulai dari memperkuat permodalan, meningkatkan investasi teknologi, memperluas produk perdagangan, hingga meningkatkan daya saing menghadapi kompetisi global.

Namun, perubahan tersebut juga membawa konsekuensi. Ketika bursa berubah menjadi perusahaan yang mengejar keuntungan, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan antara fungsi komersial dan fungsi publik.

BEI bukan sekadar perusahaan penyedia infrastruktur perdagangan. Bursa juga memiliki fungsi sebagai self-regulatory organization (SRO) yang membuat aturan, mengawasi anggota bursa, serta menjaga integritas pasar. Perubahan struktur kepemilikan membuat isu tata kelola menjadi perhatian utama.

Model Kepemilikan Bursa di Beberapa Negara

Praktik pasar modal di lingkup global menunjukkan bahwa pola kepemilikan bursa tidak memiliki satu model tunggal, melainkan berkembang dalam beragam bentuk sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Ada yang mayoritas sahamnya dikuasai dan dikendalikan negara, baik melalui sovereign wealth fund (SWF) maupun institusi lainnya; ada pula yang bersifat mutual seperti yang dipraktikkan Indonesia sampai sejauh ini.

Bursa Efek Amman (ASE) di Yordania menjadi salah satu contoh bursa yang 100% sahamnya dimiliki pemerintah. Pasar modal yang didirikan pada Maret 1999 itu bertindak sebagai lembaga independen nirlaba, yang berfungsi sebagai pasar yang diatur untuk perdagangan sekuritas di Yordania. Pada 20 Februari 2017, ASE resmi terdaftar sebagai perusahaan saham publik yang sepenuhnya dimiliki pemerintah dengan nama Perusahaan Bursa Efek Amman (ASE Company).

Sementara bursa efek di Cina daratan, yaitu Shanghai Stock Exchange (SSE), Shenzhen Stock Exchange (SZSE), dan Beijing Stock Exchange (BSE), adalah entitas milik negara. Bursa-bursa tersebut merupakan lembaga keanggotaan nirlaba dan entitas yang berafiliasi dengan pemerintah, serta berada di bawah kendali langsung Dewan Negara melalui China Securities Regulatory Commission (CSRC).

Kepemilikan Bursa di Sejumlah Negara (Katadata). Penyajian data diolah menggunakan AI ChatGPT.

Contoh lain adalah Tashkent Stock Exchange (RSE) di Uzbekistan yang mayoritas sahamnya dimiliki negara. Namun menariknya, sebagian kecil saham bursa negara bekas Uni Soviet itu juga dimiliki oleh Bursa Efek Korea Selatan (KRX).

Berdasarkan dekret presiden Uzbekistan tertanggal 19 Maret 2012, KRX menjadi pemegang saham RSE pada 2016 dengan mengakuisisi sekitar 25% modal ekuitas pasar modal tersebut. Akuisisi kala itu sebagai imbalan dari Uzbekistan kepada Korsel atas penyediaan kompleks IT terpadu di RSE.

Sementara itu, 75% plus satu saham RSE dimiliki Pemerintah Uzbekistan melalui badan bernama State Asset Management Agency (SAMA) dengan 75 persen ditambah 1 unit saham dan KRX. Empat bank komersial milik negara (Asakabank, Xalqbank, SQB dan NBU) yang menjadi pemegang saham RSE pada 2012-2013 mengalihkan semua saham mereka ke negara sesuai dengan dekret presiden Uzbekistan pada 18 Maret 2022.

Di luar negara-negara yang disebutkan di atas, masih ada beberapa bursa efek yang sahamnya dimiliki negara melalui SWF seperti Arab Saudi (Tadawul) lewat Public Investment Fund (PIF); Qatar (QSE) lewat Qatar Investment Authority (QIA), dan; Turki (BIST) melalui Turkey Wealth Fund.

Namun, kasus kepemilikan saham bursa efek oleh bank sentral terbilang cukup unik. Berdasarkan penelusuran Katadata, setidaknya ada tiga negara yang bank sentralnya memiliki saham bursa, yaitu Hungaria, Kazakhstan, dan Nepal. Porsi saham yang dikuasai masing-masing bank sentral itu juga cukup beragam.

Kepemilikan Saham Bursa Efek oleh Bank Sentral di Tiga Negara (Katadata). Penyajian data diolah menggunakan AI ChatGPT.

Respons Perusahaan Sekuritas

Bagi perusahaan sekuritas, demutualisasi BEI membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi terdapat optimisme karena perubahan ini dapat memperkuat kapasitas bursa. Namun di sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai berkurangnya pengaruh anggota bursa dalam menentukan arah kebijakan.

Analis Senior Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta mengatakan, pandangan perusahaan sekuritas terhadap demutualisasi relatif beragam. Menurut dia, sebagian pelaku industri melihat perubahan ini sebagai peluang agar BEI menjadi lebih lincah dalam melakukan ekspansi.

“Dengan demutualisasi maka Bursa Efek Indonesia akan lebih agile dalam penggalangan dana, melakukan capital expenditure, perkembangan infrastruktur teknologi mutakhir, serta peluncuran produk-produk derivatif atau aset baru,” ujarnya kepada Katadata, Minggu (28/6).

Menurut Nafan, apabila BEI mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan produk pasar, dampaknya dapat meningkatkan likuiditas perdagangan. Kondisi tersebut pada akhirnya juga memberikan keuntungan bagi perusahaan sekuritas melalui peningkatan volume transaksi dan pendapatan komisi.

Namun, kekhawatiran terutama datang dari perusahaan sekuritas dengan modal kecil. Menurut Nafan, selama ini hubungan antara BEI dan anggota bursa bersifat lebih menyerupai kemitraan. Anggota bursa tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan karena sekaligus menjadi pemilik.

Setelah demutualisasi, mekanisme tersebut akan berubah. “Kalau anggota bursa tidak menyerap kepemilikan saham BEI, maka pengaruh anggota bursa dalam pengambilan keputusan strategis akan terdilusi atau berkurang secara signifikan,” katanya.

Dengan struktur baru, keputusan perusahaan akan lebih banyak ditentukan berdasarkan jumlah kepemilikan saham, bukan lagi berdasarkan status sebagai anggota bursa.

Selain isu kendali, aspek biaya juga menjadi perhatian. Menurut Nafan, orientasi profit BEI berpotensi mendorong kenaikan berbagai biaya layanan, seperti biaya transaksi, biaya data pasar, maupun biaya infrastruktur perdagangan.

Jika kenaikan biaya tersebut diteruskan kepada investor, maka biaya investasi di Indonesia dapat menjadi lebih mahal dibandingkan bursa regional seperti Singapura atau Malaysia. “Transaction cost di Tanah Air bisa menjadi lebih mahal sehingga berpotensi mengurangi daya saing investasi dibandingkan bursa regional,” ujarnya.

Investor Asing Bisa Masuk, tetapi Kepentingan Nasional Harus Dijaga

Salah satu pertanyaan besar dalam demutualisasi adalah tentang peluang masuknya investor asing sebagai pemegang saham BEI. Nafan berpendapat, keterlibatan investor asing maupun institusi keuangan global dapat memberikan manfaat karena membawa pengalaman, teknologi, dan praktik tata kelola internasional.

Namun, ia menilai kepemilikan asing tetap perlu dibatasi agar kendali strategis bursa tidak berpindah sepenuhnya ke pihak eksternal. Ia mengusulkan kepemilikan asing secara agregat dibatasi maksimal 49%, sementara kepemilikan satu entitas dapat dibatasi sekitar 5–10%. Dengan demikian, pemerintah atau institusi domestik tetap memiliki posisi dominan dalam menjaga kepentingan nasional.

“Dalam kondisi krisis global maupun dinamika geopolitik, kebijakan strategis bursa tetap harus mengutamakan national interest,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, OJK memiliki peran penting untuk memastikan demutualisasi tidak hanya menjadi pergantian pemilik saham, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas pasar modal. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah pemisahan antara fungsi komersial BEI dan fungsi pengawasan sebagai SRO. Sebab, ketika BEI mengejar keuntungan, terdapat risiko konflik kepentingan.

“Apakah bursa akan melonggarkan pengawasan emiten atau aturan transaksi demi mengejar volume dan profit? Ini menjadi tugas OJK untuk memastikan fungsi pengawasan regulasi tetap berjalan,” kata Nafan.

Sementara pengamat pasar modal Michael Yeoh melihat demutualisasi sebagai langkah positif untuk meningkatkan daya saing BEI. Menurut dia, bursa saat ini tidak hanya bersaing dengan pasar modal negara lain, tetapi juga menghadapi kompetisi dari private market, aset kripto, exchange traded fund (ETF), hingga pasar derivatif.

“UU baru ini membuka peluang perluasan pasar modal, namun independensi BEI tetap perlu dijaga,” ujarnya kepada Katadata, Minggu (28/6).

Kendati demikian, Michael menilai demutualisasi belum menjadi persoalan paling mendesak bagi pasar modal Indonesia. Dia melihat BEI masih menghadapi tantangan lain seperti peningkatan transparansi pasar, persepsi investor global, serta kondisi fiskal nasional.

Jika berjalan baik, demutualisasi dapat memberikan manfaat melalui peningkatan kapasitas investasi teknologi, pengembangan sistem perdagangan, peningkatan transparansi, hingga diversifikasi produk investasi. Namun, Michael mengingatkan pentingnya menjaga integritas agar perubahan struktur kepemilikan tidak memunculkan persepsi adanya intervensi negara terhadap mekanisme pasar.

“Jangan sampai investor luar juga menilai hal yang sama (intervensi) sedang dilakukan untuk bursa kita,” katanya.

Untuk menjaga keseimbangan, ia mengusulkan adanya batas kepemilikan saham. Menurut Michael, batas kepemilikan satu pemegang saham dapat berada pada kisaran 5–10%, sementara batas kelompok usaha sekitar 15–20%. Setiap kepemilikan besar juga perlu mendapatkan persetujuan regulator.

Ia mencontohkan praktik di Hong Kong, di mana pemerintah tetap memiliki kepemilikan pada bursa melalui Exchange Fund.

Ilustrasi demutualisasi Bursa Efek Indonesia pascarevisi UU P2SK. (Katadata)

Investor Melihat Potensi Peningkatan Kepercayaan

Dari sisi investor, rencana demutualisasi justru dinilai dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Indonesia value investor sekaligus penasihat investasi terlisensi OJK, Rivan Kurniawan, menyambut positif perubahan tersebut.

Dia beranggapan, transformasi BEI menjadi perusahaan terbuka dapat mendorong bursa lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan kinerja. “Demutualisasi yang mengubah struktur bursa menjadi perusahaan terbuka tentunya akan mendorong bursa menjadi perusahaan yang profitable,” ungkapnya, Minggu (28/6).

Masuknya pemerintah melalui Kementerian Keuangan maupun BI sebagai pemegang saham juga dinilainya memberikan dampak positif karena meningkatkan pengawasan terhadap BEI. Menurut Rivan, pemerintah memiliki kepentingan besar terhadap perkembangan pasar modal. Itu dikarenakan kondisi bursa mencerminkan kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan investor terhadap suatu negara.

Selain itu, orientasi bisnis BEI juga dinilai dapat memberikan manfaat bagi investor ritel. Dengan tuntutan meningkatkan daya saing terhadap bursa negara lain, BEI akan terdorong memperbaiki kualitas layanan, keamanan investasi, serta akses informasi.

Rivan berpendapat, struktur kepemilikan ideal BEI ke depan tidak hanya berasal dari pemerintah dan perusahaan sekuritas, tetapi juga melibatkan lembaga asing. Keterlibatan pihak internasional dinilai dapat memperkuat tata kelola sekaligus membawa standar global ke pasar modal Indonesia.

Demutualisasi BEI pada akhirnya bukan semata-mata persoalan siapa nanti yang akan menjadi pemilik dan pengendali bursa. Perubahan pascarevisi UU P2SK mesti dapat melahirkan desain baru tentang bagaimana Indonesia mengelola salah satu infrastruktur keuangan terpentingnya.

Keberhasilan demutualisasi tidak hanya akan diukur dari kemampuan BEI mencetak keuntungan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pasar yang lebih transparan, kompetitif, dan dipercaya investor.

Tantangan terbesar bagi regulator adalah memastikan BEI dapat menjadi perusahaan modern tanpa kehilangan fungsi publiknya sebagai penjaga integritas pasar modal Indonesia.***

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Danantara menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Potensi konflik kepentingan memang ada, terutama karena Kemenkeu mengelola fiskal dan penerbitan SBN (Surat Berharga Negara), BI mengelola stabilitas moneter dan pasar keuangan, sementara Danantara adalah investor negara,” kata Budi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keterlibatan Kemenkeu, BI, dan Danantara sebagai pemegang saham BEI dimungkinkan secara konsep, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Budi mengingatkan bahwa BEI merupakan infrastruktur pasar yang harus netral, independen, dan dipercaya seluruh pelaku pasar.

Di satu sisi, keterlibatan negara dapat memperkuat modal, mempercepat pengembangan infrastruktur pasar, serta memberi arah strategis jangka panjang.

Namun di sisi lain, hal tersebut dapat memunculkan persepsi adanya pengaruh kepentingan fiskal, moneter, maupun investasi negara terhadap bursa.

Karena itu, Budi menilai kepemilikan Kemenkeu, BI, hingga Danantara sebaiknya bersifat strategis namun terbatas agar tidak mendominasi pengambilan keputusan operasional BEI.

“Harus ada pemisahan tegas antara fungsi pemegang saham, regulator, pengawas pasar, dan pelaku investasi,” kata dia.

Dari sisi praktik internasional, Budi menyebut model serupa telah diterapkan di beberapa negara.

Pemerintah Hong Kong melalui Exchange Fund menjadi salah satu pemegang saham HKEX dengan kepemilikan sekitar 6 persen. Selain itu, Bursa Malaysia juga telah melakukan demutualisasi dan membangun kerangka tata kelola untuk mengelola potensi konflik kepentingan.

“Jadi model yang relevan untuk Indonesia bukan kepemilikan negara yang dominan, melainkan model minority strategic ownership dengan governance ketat,” jelas Budi.

Ia menambahkan, mitigasi juga diperlukan yang mencakup pembatasan kepemilikan, larangan intervensi operasional, serta fit and proper test yang memastikan independensi direksi.

Selain itu, diperlukan komite independen untuk menangani benturan kepentingan, transparansi keputusan strategis, dan pengawasan kuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Intinya, demutualisasi harus membuat BEI lebih profesional dan kompetitif, bukan berubah menjadi perpanjangan tangan pemerintah,” kata Budi.

Adapun peluang Kemenkeu, BI, hingga Danantara untuk dapat menjadi pemegang saham BEI disebutkan dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU baru tersebut telah disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengesahan Undang-Undang Nomor 4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang membuka jalan bagi demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong transformasi pasar modal nasional agar lebih modern, adaptif, dan kompetitif di tingkat global.

Ketentuan ini mencerminkan sifat Bursa Efek yang bukan berdasarkan keanggotaan (mutual), melainkan bersifat demutual dan bersifat berorientasi laba (profitoriented).

Menanggapi terbitnya aturan tersebut, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut demutualisasi akan membawa perubahan mendasar terhadap tata kelola dan model bisnis bursa. Dengan status baru sebagai perseroan terbatas, BEI dinilai memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan inovasi, memperkuat teknologi, hingga meningkatkan daya saing di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin dinamis.

"Dengan demutualisasi tentu akan membuat Bursa menjadi lebih modern dan agile. Untuk teknis tahapannya kita tunggu pengaturan lebih lanjut," ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Terbitnya beleid tersebut dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek. Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Demutualisasi merupakan transformasi struktur kepemilikan bursa dari organisasi berbasis anggota menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang dapat memiliki pemegang saham. Skema ini telah diterapkan oleh banyak bursa besar dunia, seperti Singapore Exchange (SGX), Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), hingga London Stock Exchange Group.

Hal ini dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek. Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Sebelumnya Jeffrey juga menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi. Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders.

Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Selain membuka jalan bagi proses demutualisasi, perubahan signifikan lainnya dalam UU Baru tersebut adalah lahirnya Pasal 8B yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek. Dalam ketentuan baru tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memiliki saham Bursa Efek.

"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek," demikian bunyi Pasal 8B ayat (1). Meski demikian, kepemilikan saham oleh institusi negara tersebut harus tetap menjaga independensi Bursa Efek sebagai penyelenggara perdagangan efek.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perubahannya baru saja disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK yang diterima oleh Antara di Jakarta, Senin.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pada Pasal 8 ayat (1), BEI merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.

Pada ayat (2), para pendiri BEI dapat menjadi Anggota Bursa Efek. Kemudian, pada ayat (3), pemegang saham BEI terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun tidak.

“Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan,” tulis Pasal 8 ayat (4) UU P2SK.

Selanjutnya, pada pasal (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa proses demutualisasi BEI berpotensi menjadi salah satu materi dalam revisi UU P2SK.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menuturkan, menurut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), parlemen berupaya untuk memperkuat landasan hukum demutualisasi bursa menjadi undang-undang.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam konteks dengar pendapat di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan pengaturan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya, demutualisasi Bursa Efek,” kata Hasan Fawzi pada Rabu (27/04).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka jalan bagi transformasi besar di pasar modal Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penguatan pasar modal melalui skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yang memungkinkan bursa beroperasi sebagai perusahaan berorientasi laba dengan struktur kepemilikan yang lebih luas.

Melalui perubahan Pasal 8 ayat 1 dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa Bursa Efek merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan sejumlah badan usaha adalah jumlah minimum badan usaha yang dibutuhkan agar kegiatan transaksi di Bursa Efek dapat terlaksana dalam suasana persaingan yang sehat.

Pendiri Bursa Efek juga tidak boleh berafiliasi antara satu dan lainnya serta terbuka seluas-luasnya bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menghindari terjadinya persekongkolan dan penguasaan pasar oleh sekelompok perusahaan tertentu.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 3, Pemegang saham Bursa Efek ditegaskan terdiri atas orang perseorangan dan atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun bukan Anggota Bursa Efek.

Ketentuan ini menandai perubahan mendasar dari model bursa berbasis keanggotaan (mutual) menuju model demutualisasi yang telah lebih dahulu diterapkan oleh banyak bursa global.

Dalam penjelasan UU disebutkan bahwa perubahan tersebut dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak lebih cepat mengikuti perkembangan pasar keuangan global yang semakin dinamis.

"Ketentuan ini mencerminkan sifat Bursa Efek yang bukan berdasarkan keanggotaan [mutual] , melainkan bersifat demutual dan bersifat berorientasi laba [profit oriented]," bunyi beleid yang dikutip Minggu (21/6/2026).

Hal ini dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek.

Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Dengan demikian, Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan.

Selain itu, struktur baru ini membuka peluang bagi Bursa Efek untuk menarik investor strategis yang memiliki kapasitas finansial dan teknologi guna mempercepat modernisasi infrastruktur pasar modal Indonesia.

Danantara Jadi Pemegang Saham Bursa

Perubahan signifikan lainnya adalah lahirnya Pasal 8B yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek.

Dalam ketentuan baru tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memiliki saham Bursa Efek.

"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek," demikian bunyi Pasal 8B ayat (1).

Meski demikian, kepemilikan saham oleh institusi negara tersebut harus tetap menjaga independensi Bursa Efek sebagai penyelenggara perdagangan efek.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders. Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Melalui proses demutualisasi, Jeffrey meyakini bahwa BEI akan menjadi lebih modern, lebih lincah, serta akan menjadi lebih profesional ke depan.

"Dengan demutualisasi, tentu kita percaya bahwa bursa kita akan menjadi lebih modern, akan menjadi lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional," ujar Jeffrey.

Selain itu, demutualisasi juga akan membuka peluang lebih besar kepada seluruh pihak, termasuk eksisting shareholders dan seluruh stakeholders.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mendukung perubahan status kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI) dari berbasis keanggotaan menjadi entitas yang bisa dimiliki oleh publik atau pihak lain (demutualisasi).

Pasalnya, langkah ini diharapkan bisa memperbaiki tata kelola pasar modal hingga mendorong bursa menjadi lebih berkembang.

"Pada intinya, ini semua untuk kebaikan, perbaikan tata kelola, kemudian kita bagaimana bursa ini bisa lebih besar, bisa berkembang ke depan seperti bursa-bursa lain," ujar wanita yang akrab disapa Kiki ini saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Kiki berharap penguatan BEI ikut menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, sambung Kiki, pembahasan terkait demutualisasi BEI masih dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saat ini masih dibahas antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Parlemen kita. Untuk bagaimana detailnya, saya belum bisa sampaikan sekarang," katanya 

Kiki mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait detail mekanisme perubahan status BEI ini.

Setelah demutualisasi rampung, Danantara Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemegang saham BEI.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan pihaknya terbuka untuk masuk sebagai pemegang saham BEI setelah proses demutualisasi terealisasi.

"Kita terbuka. Kalau sudah terjadi demutualisasi, tentunya ada keinginan untuk masuk juga," kata Rosan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Ia menambahkan mekanisme masuknya Danantara, termasuk kemungkinan melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau skema lainnya, masih akan dikaji. Danantara siap mengikuti struktur terbaik yang ditetapkan pemerintah dan regulator.

"Kita lihat nanti struktur yang terbaik," ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan Danantara tidak harus melalui perusahaan sekuritas tertentu dan dapat dilakukan secara langsung. Namun demikian, Danantara masih menunggu tahapan kebijakan yang saat ini sedang berproses.

"Stage-nya memang belum di kita, tapi pada dasarnya kita selalu siap," katanya.

Demutualisasi ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pasar modal nasional. Percepatan proses ini dilakukan di tengah tekanan pasar menyusul perubahan perlakuan indeks oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada akhir Januari 2026.

Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Padahal sebelumnya regulasi yang mengatur ekosistem keuangan Indonesia itu ditargetkan rampung pada 20 April 2026.

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mohamad Hekal mengatakan pembahasan revisi UU P2SK masih berlangsung. Menurut dia, semula revisi itu ditargetkan selesai sesuai jadwal. Namun, pemerintah disebut masih ingin menambahkan sejumlah substansi yang saat ini masih dalam tahap penggodokan.

“Ya mudah-mudahan (cepat selesai pembahasannya). Nanti akan segera disampaikan ke kita untuk kita lanjutkan pembahasan,” kata Hekal saat ditemui di Gedung Maybank Indonesia, Jakarta, Rabu (6/5).

Meski demikian, Hekal menyatakan revisi UU P2SK diharapkan dapat diselesaikan secepatnya. Ia mengatakan, durasi pembahasan akan bergantung pada banyaknya materi tambahan yang disampaikan pemerintah.

Dia menjelaskan, jika materi pembahasannya relatif sedikit, mudah-mudahan satu masa sidang sudah cukup. Selesainya revisi tergantung kapan pemerintah siap menyampaikan bahannya.

“Kalau memang bisa selesai dalam satu masa sidang, ya kita selesaikan,” ujarnya.

Salah satu poin yang masuk dalam revisi UU P2SK adalah pengaturan terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di kesempatan berbeda, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan, revisi UU P2SK kemungkinan akan memuat perubahan substansi terkait pengaturan demutualisasi bursa efek.

Menurut Hasan, perubahan tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan regulasi yang lebih luas dalam revisi UU P2SK. Setelah undang-undang disahkan, pemerintah akan menyusun aturan turunan melalui peraturan pemerintah, yang kemudian diikuti penyesuaian aturan pelaksanaan di tingkat OJK maupun BEI.

“Betul ya (akan ada perubahan). Terdapat perkembangan terakhir dimana akan ada penguatan dan penyempurnaan landasan pengaturan yang terkait dengan demutualisasi Bursa Efek ini, melalui perubahan UU P2SK,” ujar Hasan kepada Katadata.

Hasan menambahkan, hingga saat ini proses revisi masih berjalan. Setelah perubahan UU berlaku efektif, OJK bersama BEI akan segera melakukan penyesuaian regulasi pelaksana yang diperlukan agar proses demutualisasi BEI dapat dimulai.

Dalam UU P2SK, rencana demutualisasi bertujuan memperkuat tata kelola serta meningkatkan dalam operasional bursa. Adapun DPR dan pemerintah akan mengatur lebih rinci skema demutualisasi, termasuk menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham baru di BEI.