Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkuat sinergi untuk membangun budaya keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMKAU).

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan salah satu bentuk kolaborasi itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada para pengusaha angkutan agar penerapan SMKAU dapat dilakukan secara konsisten.

"Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Organda ataupun juga teman-teman di seluruh wilayah lakukan," kata Muiz dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Muiz, setiap pelaku usaha tentu tidak menginginkan armada yang dioperasikan mengalami kecelakaan. Karena itu, berbagai langkah nyata perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko melalui penerapan sistem manajemen keselamatan.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pentingnya SMKAU kepada seluruh pelaku usaha agar budaya keselamatan semakin mengakar di sektor transportasi.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan SMKAU menjadi perhatian pemerintah dan diarahkan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung pengembangan usaha angkutan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Bahkan ini juga arahan dari pimpinan (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) bagaimana pemenuhan terhadap sistem manajemen keselamatan umum itu sebagai persyaratan untuk pengembangan usaha," imbuhnya.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan Organda, Kementerian Perhubungan berharap penerapan budaya keselamatan terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang, pengemudi, maupun seluruh pengguna jalan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan organisasinya telah memulai sosialisasi SMKAU sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Jasa Raharja untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor transportasi.

Adrianto menjelaskan, sosialisasi perdana telah digelar di Medan, Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke berbagai daerah hingga Pulau Jawa agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya penerapan SMKAU.

"Rencananya kita akan keliling yang kedua, ketiga, keempat terus kita akan jalankan. Pertama kemarin di Medan, kita akan turun terus ke bawah sampai ke Jawa. Mudah-mudahan terus mengumandangkan bagaimana sistem manajemen keselamatan itu perlu diadakan," katanya.

Menurut Adrianto, penerapan sistem manajemen keselamatan harus terus dikampanyekan sebagai tanggung jawab bersama sehingga budaya keselamatan menjadi bagian dari operasional perusahaan angkutan setiap hari.

Ia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama Organda. Karena itu, seluruh anggota didorong untuk memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan angkutan umum.

Adrianto juga mengakui bahwa setiap kali terjadi kecelakaan lalu lintas, Organda sering menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan publik, meskipun kendaraan yang terlibat belum tentu merupakan anggota organisasi atau telah memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Karena terus-menerus kalau sudah ada kecelakaan lalu lintas yang ditelepon (Organda), gimana anggotanya? Padahal yang ODOL (over dimension over loading), yang kecelakaan lalu lintas itu belum tentu anggota Organda," tegasnya.

Meski demikian, Organda berkomitmen akan terus membina para anggota melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah agar kualitas pelayanan serta keselamatan angkutan penumpang maupun barang terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Angkutan umum menjadi pilihan menuju Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026. Di samping tak perlu repot mencari parkir untuk kendaraan pribadi, harganya pun ramah di kantong.

Jakarta Fair sebagai ajang tahunan terbesar dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta, kembali hadir selama sebulan penuh sejak 11 Juni hingga 12 Juli mendatang, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam perhelatan ini, tak hanya warga Jakarta yang menikmatinya, tetapi juga seluruh warga Indonesia dari beragam wilayah.

Untuk mengurangi kepadatan di jalan, penyelenggara mengimbau agar masyarakat menggunakan angkutan umum. Seperti Commuter Line atau KRL, MRT, LRT, Transjakarta, hingga Jaklingko.

Terlebih, khusus pada 27 Juni dan 28 Juni, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta sebesar Rp1.

Sedangkan layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu tetap dikenakan tarif Rp0.

Sementara bagi calon pengunjung yang akan tetap membawa kendaraan pribadi roda dua atau sepeda motor, Anda dapat menggunakan aplikasi peta digital menuju JIEXPO Kemayoran dan memilih pintu masuk 2, 3, 6A dan 9.

Sedangkan untuk pengunjung yang membawa kendaraan roda empat atau mobil, bisa menggunakan aplikasi peta digital menuju JIEXPO Kemayoran dan memilih pintu 1, 2, 3 dan 6A.

Sistem pembayaran parkir berlaku tarif flat yakni Rp 15.000 untuk motor, Rp 35.000 untuk mobil, Rp 60.000 untuk mobil box dan Rp 100.000 untuk bus.

Berikut ini moda transportasi umum menuju Jakarta Fair Kemayoran 2026:

1. KRL Commuter Line

KRL Commuter Line kerap menjadi pilihan mayoritas warga untuk mobilisasi. Adapun rute yang bisa menjadi pilihan pemberhentian menuju Jakarta Fair 2026 yaitu:

Mulai dari stasiun keberangkatan, pengunjung dapat turun di Stasiun Rajawali. Kemudian bisa lanjut menggunakan Jaklingko rute JAK.120 menuju JIEXPO Kemayoran atau menggunakan transportasi online ke Pintu 9 JIEXPO.

Alternatif lainnya, pengunjung juga bisa memilih turun di Stasiun Mangga Besar, kemudian lanjut menggunakan transportasi online ke Pintu 9 JIEXPO.

2. TransJakarta

Selain KRL Commuter Line, kamu juga bisa menggunakan bus TransJakarta menuju JIEXPO Kemayoran dengan opsi sebagai berikut:

· Rute 14: Jakarta International Stadium (JIS) – Senen

Dari halte keberangkatan, pengunjung bisa turun di Halte Kemayoran, lalu memilih rute yang sama dari arah sebaliknya untuk menuju Halte JIEXPO Kemayoran.

Jam operasional: 05.00 WIB – 22.00 WIB

· Rute M14 (AMARI): Jakarta International Stadium (JIS) – Senen

Dari halte keberangkatan, pengunjung bisa turun di Halte JIEXPO Kemayoran.

Jam operasional: 22.00 WIB – 05.00 WIB

Selain itu, terdapat 4 (empat) rute yang disediakan khusus selama helatan Jakarta Fair Kemayoran 2026, di antaranya:

· Rute PRJ1: Kampung Melayu – JIEXPO

· PRJ2: Pulo Gadung – JIEXPO

· 2C: Balai Kota – JIEXPO

· 1W: Blok M – Ancol

Saat weekdays (Senin-Kamis), empat rute baru TransJakarta tersebut beroperasi mulai pukul 15.00 WIB hingga 22.30 WIB. Pada hari Jumat beroperasi mulai pukul 15.00 WIB sampai 23.00 WIB, dan weekend (Sabtu-Minggu) pukul 10.00 WIB hingga 23.00 WIB.

3. MRT Jakarta

Moda lainnya yang bisa digunakan ialah Mass Rapid Transit (MRT). Di sini, pengunjung bisa turun di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta dan lanjut naik TransJakarta Koridor 1 untuk transit di Halte Monas. Setelah itu, pengunjung dapat kembali naik TransJakarta Koridor 2C Balai Kota - JIEXPO Kemayoran.

4. LRT Jakarta

Tak hanya MRT, pengunjung juga bisa menggunakan moda transportasi Light Rail Transit (LRT). Kamu bisa turun di Stasiun Velodrome dan lanjut naik TransJakarta ke JIEXPO Kemayoran.

HargaTiket Masuk Jakarta Fair Kemayoran 2026:

Senin : Rp 40.000

Selasa – Jumat : Rp 50.000

Sabtu, Minggu & Hari Libur Nasional : Rp 60.000

Berikut ini jam buka pameran Jakarta Fair Kemayoran 2026:

Senin – Jumat : 15.00 WIB – 22.00 WIB

Sabtu & Minggu : 10.00 WIB – 22.00 WIB

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur angkat bicara mengenai dinamika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikhawatirkan berpengaruh pada tarif angkutan umum Bus Trans Jatim yang beroperasi di wilayah setempat.

Di wilayah lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan penyesuaian terhadap tarif terhadap beberapa rute layanan transportasi umum TransJabodetabek dalam waktu dekat.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono mengungkapkan bahwa seluruh armada Bus Trans Jatim yang beroperasi saat ini menggunakan BBM bersubsidi jenis bio solar yang banderolnya tidak turut terkerek.

"[Untuk jenis BBM yang digunakan armada Bus Trans Jatim] pakai solar, bukan [Pertamina] Dex, solar biasa. Pakai [BBM solar] subsidi," tutur Nyono, Senin (15/6/2026).

Bus Trans Jatim beroperasi pada 7 koridor yang aktif di wilayah aglomerasi Gerbangkertasusila, di mana hingga saat ini masih menggunakan tarif jauh-dekat sebesar Rp 5.000 untuk masyarakat umum, dan Rp 2.500 bagi kaum santri dan pelajar. Karcis tersebut bisa digunakan selama 2 jam tanpa harus membayar ulang.

Ia memastikan sampai saat ini belum ada perubahan tarif untuk angkutan umum, meskipun sejumlah perusahaan angkutan telah mengajukan penyesuaian harga ke pemerintah provinsi.

"Dari sisi angkutan umum belum ada penyesuaian tarif, tapi dari beberapa perusahaan sudah mengajukan penyesuaian. Kita menunggu dulu karena masih ada keputusan dari pemerintah pusat," ucapnya.

Lebih lanjut, Nyono mengeklaim bahwa pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk menaikkan tarif angkutan umum karena dampak dinamika harga BBM.

Menurutnya, pemerintah pusat memiliki formula dan metode tertentu melalui keputusan eskalasi guna menentukan penyesuaian tarif angkutan umum.

"Di sana ada keputusan eskalasi. Kita tidak bisa memutuskan secara sepihak," tegasnya.

Nyono menjelaskan kewenangan Dishub Jatim hanya terbatas pengaturan tarif angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) serta penyeberangan dalam wilayah provinsi.

Sementara untuk kebijakan yang bersifat nasional, merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Untuk saat ini, Nyono memastikan belum ada keputusan terkait kenaikan tarif angkutan AKDP maupun penyeberangan.

"AKDP belum. Kita menunggu keputusan atau perintah dari [pemerintah] pusat," tegasnya.

Selain itu, Dishub Jatim mengaku sudah melakukan pembahasan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengenai dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Namun, masih bersifat terbatas karena menunggu kepastian kebijakan eskalasi pemerintah pusat.

"Kemarin sudah ada komunikasi dengan Organda, tapi tidak secara intensif karena kita menunggu kebijakan eskalasi. Kalau tidak ada kebijakan eskalasi, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak semua rute Transjabodetabek akan mengalami penyesuaian tarif.

"Jadi, saya ingin menjelaskan, karena sudah di beberapa media itu mengutipnya menurut saya tidak proper, terutama untuk Transjabodetabek, seakan-akan akan mengalami kenaikan Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Tidak semua Transjabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu," kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis (11/6/2026).

Dia menyebut hanya rute-rute tertentu yang akan mengalami penyesuaian tarif, salah satunya rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Kendati demikian, Pramono belum merinci rute maupun besaran tarif yang akan diberlakukan.

Namun, dia memastikan penyesuaian tarif tersebut tidak akan memberatkan masyarakat, baik warga Jakarta maupun daerah penyangga.

"Sekali lagi, bagi saya, yang paling penting bukan perubahan atau penyesuaian harga, tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati TransJabodetabek," ungkap Pramono.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengalokasikan anggaran pengadaan transportasi umum yang nyaman usai harga BBM non-subsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter.

Awalnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan saat ini Kemenhub tengah menjalankan proyek pengadaan transportasi massal berbasis bus (Bus Rapid Transit/BRT) di Bandung dan Medan yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

Aan menyebutkan hadirnya BRT tersebut diharapkan mampu membuat masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum.

"Kita buat angkutan umum ini nyaman, kemudian performance untuk ketepatan waktunya juga kita jamin untuk Headway-nya juga dalam jarak yang aman ya. Sehingga ini mudah-mudahan dengan proyek BRT ini bisa memecahkan salah satu masalah," ujar Aan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Ia mengungkapkan Kemenhub terus mendorong pemda, terutama tingkat kota untuk mengalokasikan anggaran pengadaan angkutan umum.

Terbaru, Kemenhub baru saja meresmikan skema Buy The Service (BTS) di Batam yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM Pertamax.

BTS adalah skema subsidi dari Kemenhub di mana pemerintah membeli layanan dari operator swasta bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan angkutan umum massal yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

"Kemarin di Batam kita resmikan untuk BTS (Buy the Service) ya, ini salah satu solusi juga. Ada beberapa daerah juga sudah melaksanakan pengadaan angkutan umum masalah ini," ujarnya.

Terkait dampak kenaikan harga Pertamax yang naik, Aan mengatakan angkutan umum masih menggunakan BBM yang disubsidi, seperti Pertalite dan Solar sehingga belum terdampak hingga saat ini.

"Angkutan umum kan masih disubsidi. Itu masih tidak menggunakan Pertamax. Menggunakan solar yang subsidi. Jadi, belum terdampak," ungkap Aan.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat ekosistem transportasi publik dengan membentuk gugus tugas khusus di setiap sekolah guna mendorong siswa beralih ke angkutan umum.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut selain menyasar pelajar, Pemkab juga mempertegas kebijakan "Rabu-Jumat Ngangkot" bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dony menegaskan, komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan angkutan umum bagi para pelajar akan diimplementasikan melalui pemantauan ketat di lingkungan pendidikan.

"Berkaitan dengan anak sekolah menggunakan angkutan umum, saya me-monitoring langsung, dan kami sudah menyiapkan gugus tugas di tiap sekolah untuk memastikan siswa tidak menggunakan kendaraan pribadi," tuturnya.

Dony menambahkan, kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari upaya integrasi untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, kehadiran gugus tugas tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para pemilik dan pengemudi angkutan umum di Sumedang.

"Kebijakan ini penting sebagai upaya mengurangi polusi udara, menjaga lingkungan, dan tentunya meningkatkan ekonomi para pemilik maupun pengemudi angkutan umum," tambahnya.

Selain sektor pendidikan, Pemkab Sumedang telah lebih dulu menggulirkan kebijakan operasional bagi para abdi negara. Melalui kebijakan Rabu-Jumat Ngangkot, ASN didorong menggunakan transportasi umum sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap keberlangsungan usaha jasa transportasi darat.

"Kebijakan Rabu-Jumat Ngangkot bagi ASN ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum agar tetap hidup dan berkembang," katanya.

Bupati juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumedang yang telah bersinergi dalam menjaga mobilitas masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas harian para pelajar dan pekerja.

"Terima kasih kepada Organda yang selama ini telah bekerja keras bersama pemerintah dalam melayani masyarakat. Masyarakat bisa beraktivitas dengan lancar dan siswa bisa tepat waktu menimba ilmu. Ini merupakan ikhtiar bersama antara pemerintah dan Organda Kabupaten Sumedang," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dony yang didampingi Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pengurus Organda periode sebelumnya atas dedikasi mereka.Ia berharap momentum Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Organda Sumedang ini menjadi titik balik penguatan kinerja organisasi.

"Kegiatan Muscab ini merupakan bagian dari evaluasi kepengurusan sebelumnya. Saya berharap kinerja Organda semakin meningkat dan para pengurus baru dapat bekerja lebih baik lagi," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan mengimbau operator angkutan umum dan masyarakat mengutamakan keselamatan selama periode libur panjang Idul Adha. Peningkatan mobilitas diperkirakan terjadi di berbagai ruas jalan dan simpul transportasi pada masa tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengatakan puncak arus pergi diperkirakan terjadi pada 26 Mei dan puncak arus balik pada 1 Juni 2026. “Puncak arus pergi diperkirakan jatuh pada 26 Mei dan puncak arus balik pada 1 Juni,” kata Aan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Kementerian Perhubungan melakukan sejumlah langkah untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas, mulai dari koordinasi lintas instansi, penempatan personel di titik rawan, hingga peningkatan pengawasan angkutan umum melalui rampcheck di terminal dan pool bus.

“Untuk rampcheck sendiri, kami rutin lakukan di 115 terminal tipe A, pada periode 1 Januari hingga 15 Mei 2026 kami telah melakukan lebih dari 1,4 juta pemeriksaan bus AKAP yang berangkat dari TTA,” ujar Aan.

Ia meminta masyarakat memilih angkutan umum yang memenuhi aspek keselamatan serta memanfaatkan aplikasi Mitra Darat untuk mengecek kelayakan kendaraan, termasuk tanda lulus rampcheck pada kaca depan bus.

Aan juga mengingatkan pengguna kendaraan pribadi agar memastikan kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi sebelum melakukan perjalanan.

“Penting bagi masyarakat untuk betul-betul mempersiapkan perjalanan jika bepergian menggunakan kendaraan pribadi, dengan melakukan perawatan berkala di bengkel tepercaya guna memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan,” kata Aan.

Ia menyarankan pengendara beristirahat secara berkala setiap dua hingga empat jam untuk mengurangi risiko kelelahan dan kecelakaan. “Tidak memaksakan untuk mengemudi lebih dari empat jam tanpa istirahat,” ujarnya.

Selain itu, Aan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menghadapi lonjakan mobilitas, termasuk kesiapan Korlantas Polri, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, BUJT, serta PT ASDP Indonesia Ferry yang menyiapkan 75 kapal untuk mendukung kelancaran penyeberangan lintas Merak–Bakauheni serta mitigasi saat cuaca buruk.

Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan 75 kapal untuk mendukung kelancaran penyeberangan lintas Merak–Bakauheni serta mitigasi saat cuaca buruk. Selain itu, langkah antisipasi juga dilakukan untuk menghadapi potensi antrean di Pelabuhan Ketapang dengan penyusunan SOP dan penanganan cepat kondisi darurat di lapangan.

Aan menegaskan keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga operator dan pengguna jalan. “Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan perjalanan yang aman, nyaman, lancar, serta selamat sampai tujuan,” kata Aan.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai pemberdayaan angkutan umum di daerah, melalui pemanfaatan sistem yang ada, menjadi solusi efektif guna meningkatkan layanan transportasi publik.

"Pemberdayaan angkutan umum lokal di tingkat daerah dapat menjadi solusi efektif tanpa harus memulai dari nol, sebagaimana yang telah diimplementasikan di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang," kata Djoko, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, pemerintah perlu mengalokasikan Rp10 triliun untuk menginisiasi pengadaan transportasi umum modern di 200 kota melalui instruksi presiden (inpres).

"Setidaknya masyarakat di kota kecil hingga kota besar sudah dapat menikmati transportasi umum yang mumpuni," ujarnya.

Sebagai gambaran, kata dia, pagu anggaran program buy the service (BTS) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2023 sebesar Rp 582 miliar, telah mampu menjamin operasional transportasi umum di 10 kota metropolitan dan kota besar.

"Angka ini membuktikan dengan alokasi yang terukur, pemerintah dapat menyediakan layanan mobilitas publik yang luas dan berkualitas bagi masyarakat urban," jelasnya.

Dengan alokasi Rp10 triliun, layanan itu bahkan dapat digratiskan bagi mahasiswa, pelajar, dan buruh untuk meredam gejolak sosial.

Menurut akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, kebijakan tersebut jauh lebih efisien dan berdampak luas dibandingkan rencana subsidi motor listrik sebesar Rp30 triliun.

Dengan memanfaatkan 10 persen pembagian opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mencapai Rp6,1 miliar, lanjutnya, Kabupaten Magelang mengalokasikan Rp2,5 miliar khusus sebagai insentif angkutan pedesaan (angkudes).

Melalui insentif sebesar Rp135 ribu per hari operasional sekolah, 78 armada angkudes pada tahun 2026 mampu melayani sekitar 900 pelajar secara gratis setiap harinya.

Langkah ini tidak hanya menjamin aksesibilitas pendidikan, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup operator angkutan lokal.

Dari sisi manfaat dan efisiensi anggaran, penguatan transportasi publik jelas merupakan pilihan yang lebih rasional.

Lebih lanjut dia mengatakan alokasi dana sebesar Rp10 triliun untuk pembenahan angkutan umum di daerah melalui skema inpres atau subsidi BTS, akan memberikan dampak yang bersifat multiplikasi, baik dari sisi ekonomi, sosial, hingga keselamatan.

Dia menyebutkan manfaat strategis yang dapat diperoleh dengan skema tersebut, pertama, sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat. Kenaikan biaya energi seperti BBM sering kali memicu inflasi dan menurunkan daya beli.

Angkutan umum yang murah atau gratis bagi pelajar, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah berfungsi sebagai "subsidi langsung" yang tepat sasaran.

Kedua, efisiensi fiskal dan anggaran. Secara angka, Rp10 triliun jauh lebih efisien dibandingkan rencana subsidi kendaraan listrik pribadi, misalnya motor listrik, yang membutuhkan dana lebih besar atau sekitar Rp30 triliun, namun manfaatnya bersifat individual.

Ketiga, mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa.

Transportasi publik adalah isu sensitif yang menyentuh akar rumput. Penyediaan transportasi umum yang layak sebelum adanya kebijakan penyesuaian harga BBM dapat menjadi alat peredam gejolak sosial.

"Masyarakat cenderung lebih kooperatif terhadap kebijakan energi pemerintah jika tersedia alternatif mobilitas yang murah dan berkualitas," bebernya.

Keempat, peningkatan keselamatan transportasi. Menurutnya banyak kecelakaan lalu lintas di daerah melibatkan pelajar yang menggunakan sepeda motor karena tidak adanya pilihan lain.

Dengan tersedianya angkutan sekolah yang terintegrasi yang sukses seperti di Kabupaten Magelang, angka kecelakaan di usia produktif dapat ditekan secara drastis.

Kelima, pemerataan pembangunan dan konektivitas regional. Dana itu dapat digunakan untuk modernisasi armada, yakni mengganti angkutan yang sudah tidak layak dengan unit baru yang nyaman, berpendingin, dan aman.

Lalu, pemberdayaan operator lokal, tidak mematikan angkutan eksisting, pemerintah dapat merangkul mereka ke dalam sistem formal dengan standar layanan yang ditentukan pemerintah.

Serta digitalisasi, yaitu implementasi sistem pembayaran nontunai dan pelacakan posisi armada secara real time di tingkat kota kecil/menengah.

Keenam, dampak lingkungan dan tata ruang. Penyediaan angkutan umum di 200 kota akan mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya kemacetan di pusat kota daerah dan penurunan emisi karbon secara kolektif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4) malam.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan penerapan Sistem Manajeman Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai ketentuan karena berkaitan dengan keselamatan kendaraan.

“Dalam penyelenggaraan angkutan umum ada beberapa elemen yang harus dilakukan sesuai dengan SMK PAU. Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan tersebut dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” ujarnya dilansir dari siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan malam ini dilakukan di pool Green SM Bekasi karena merupakan lokasi asal operasional kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan. Inspeksi yang dilaksanakan berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta elemen-elemen keselamatan lainnya.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.

Ia mengatakan pendalaman lanjutan akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, pada hari berikutnya untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh. Selain itu, Ditjen Hubdat pun akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam peristiwa kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho yang memimpin inspeksi mengatakan sidak ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan SMK PAU yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

“Dalam hal terjadinya insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan. Jadi yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan pasal 16 di PM 85 tahun 2018, bahwa dalam kondisi tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang menonjol atau berulang, Ditjen Hubdat dapat melakukan audit dan inspeksi untuk memastikan aspek keselamatan,” ungkap Yusuf.

Ia menyatakan hasil dari audit dan inspeksi nantinya akan menjadi dasar pemberian rekomendasi, baik berupa perbaikan sistem keselamatan ataupun pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran berupa surat peringatan, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin sesuai tingkat pelanggarannya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali membuat terobosan di urusan pajak kendaran bermotor. Kali ini giliran pemilik kendaraan berpelat kuning, baik angkutan umum penumpang maupun barang diberi kemudahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak tidak lagi diwajibkan membawa dokumen tambahan seperti surat pengantar perusahaan, nomor induk berusaha (NIB), maupun NPWP perusahaan.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.189-Bapenda/2026 tentang pembebasan persyaratan administrasi dalam pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk angkutan umum orang dan barang.

“Sekarang lebih sederhana. Tidak perlu lagi bawa surat pengantar perusahaan atau dokumen usaha lainnya,”kata Dedi Mulyadi, Senin (27/4/2026).

Dia menjelaskan, wajib pajak cukup membawa STNK asli dan KTP penguasa kendaraan untuk melakukan pembayaran langsung di kantor Samsat induk. “Cukup STNK asli dan KTP, langsung bisa bayar di Samsat induk,” katanya.

Dedi menuturkan, kebijakan ini diambil untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus mempermudah pelaku usaha transportasi yang selama ini kerap terkendala persyaratan administratif. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kendaraan angkutan umum tetap beroperasi secara legal dan tertib administrasi.

Pemprov Jawa Barat berharap, dengan penyederhanaan ini, tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor angkutan umum dapat meningkat, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi membuat terobosan perubahan dalam sistem pelayanan di kantor Samsat. Salah satu kebijakan yang sempat menjadi sorotan adalah kemudahan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama kendaraan. Kebijakan tersebut kemudian diadopsi oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk diterapkan secara nasional sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Janji penyediaan transportasi publik gratis yang sempat Prabowo Subianto gaungkan justru berhadapan dengan realitas penyusutan anggaran subsidi angkutan umum.

Prabowo, yang kala itu masih menjadi calon presiden dalam kampanyenya pada 2023, tak segan melemparkan pernyataan subsidi 100% untuk angkutan di kota besar.

Alih-alih ekspansi, langkah pemerintah menghadirkan transportasi publik di daerah melalui program subsidi angkutan umum dengan skema Buy The Service (BTS) justru mengalami penurunan alokasi dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan atas konsistensi arah kebijakan, terutama ketika mandat penyediaan angkutan umum sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 22/2009. Regulasi itu menegaskan pemerintah bertanggung jawab menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menilai janji transportasi gratis perlu ditempatkan dalam kerangka keterjangkauan yang realistis, tetapi tetap menuntut komitmen kuat pemerintah.

Dia menyoroti beban pengeluaran transportasi masyarakat yang masih tinggi, berkisar 16%—24% dari total pengeluaran rumah tangga. Idealnya, porsi tersebut dapat ditekan hingga maksimal 10%.

“Jadi kita menagih janji Presiden Pak Prabowo untuk ya jangan tanggung. Transportasi ini juga perlu. Salah satu yang dapat memberantas kemiskinan, salah satunya adalah penyediaan transportasi publik,” katanya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, keterbatasan akses transportasi, terutama di wilayah perdesaan, berdampak langsung pada mobilitas sosial masyarakat, termasuk risiko putus sekolah bagi kelompok yang tidak memiliki akses kendaraan pribadi.

Haris menegaskan, yang paling krusial bukan semata-mata gratis, melainkan ketersediaan layanan yang terjangkau dan berkelanjutan.

“Jadi kita ingin pimpinan negara kita, Pak Prabowo, kami tahu, kami memahami, tidak gratis angkutan umum tapi ada dan terjangkau. Jangan tidak ada,” ujarnya.

Pasalnya, MTI mencatat saat ini baru 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia atau sekitar 8% yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema BTS, langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

Dia juga mengingatkan dominasi kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, justru memperbesar beban energi dan subsidi bahan bakar minyak. Penguatan transportasi publik dinilai menjadi solusi yang lebih efisien.

Lebih jauh, Haris mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik sebagai bagian dari transformasi sistem angkutan.

Dia menilai kebijakan transportasi publik seharusnya berjalan beriringan dengan program sosial pemerintah lainnya, misal Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dampaknya lebih luas terhadap penurunan kemiskinan.

“Nah kalau ditambah lagi dengan pendampingan kebijakan mengenai transportasi umum perdesaan, ini jadi keren,” katanya.

Anggaran Turun, Layanan Menyempit

Di sisi lain, data anggaran memperlihatkan arah yang tidak sejalan dengan ambisi tersebut.

Pada awal implementasi 2020, pagu BTS Kementerian Perhubungan hanya Rp51,83 miliar untuk melayani 5 kota dan 19 koridor. Setahun kemudian, anggaran melonjak menjadi Rp312,25 miliar dengan cakupan 26 koridor di 5 kota.

Ekspansi berlanjut pada 2022 ketika anggaran meningkat menjadi Rp552,91 miliar untuk 10 kota dan 51 koridor. Puncaknya terjadi pada 2023 dengan pagu mencapai Rp582,98 miliar dan realisasi Rp573,36 miliar.

Namun, tren berbalik sejak 2024. Anggaran turun menjadi Rp437,89 miliar dengan layanan di 11 kota dan 46 koridor. Penurunan semakin tajam pada 2025 ketika alokasi terpangkas menjadi Rp177,49 miliar, sebelum kembali menyusut menjadi Rp82,6 miliar.

Penyusutan anggaran tersebut beriringan dengan berkurangnya jumlah koridor yang dilayani, mengindikasikan adanya kontraksi layanan di tengah kebutuhan mobilitas masyarakat yang tetap tinggi.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan tak menampik keterbatasan anggaran menjadi faktor utama terbatasnya jangkauan program BTS. Maklum, anggaran kementerian yang dipimpin Dudy Purwagandhi ini memang menyusut seiring waktu meski kewajiban layanan publiknya cukup besar.

Bahkan sebelumnya, Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong (Kemenhub) untuk memperjuangkan tambahan alokasi dalam pagu anggaran 2026, karena memandang angka yang diterima terlalu minim, yakni senilai Rp28,48 triliun.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Muiz Thohir menyatakan jumlah kota penerima subsidi tidak bertambah karena alokasi dana yang menurun. Untuk tahun ini, program BTS hanya menjangkau lima kota yakni Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, dan Depok.

“Ya, karena alokasi anggaran untuk BTS berkurang sehingga jumlah kota yang dapat kita bantu juga terbatas,” ujarnya kepada Bisnis.

Memang, tujuan program ini agar daerah dapat mandiri melalui dorongan awal hadirnya bus-bus serupa TransJakarta yang disubsidi pusat. Alhasil, sejumlah kota yang sebelumnya menerima subsidi kini harus melanjutkan layanan secara mandiri melalui APBD masing-masing.

Muiz menyadari bahwa kondisi ini membuat keberlanjutan layanan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Hal ini juga yang menjadi kendala utama ketika pembiayaan operasional tidak lagi ditopang pemerintah pusat.

“Kendala yang dihadapi pemerintah kota yang utama terkait fiskal, terutama ketika layanan BTS pembiayaannya sudah menjadi tanggung jawab mereka,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya mengapresiasi daerah yang terus melanjutkan operasional transportasi publik. Misalnya Palu, Donggala, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebut telah mulai menjalankan layanan angkutan umum tanpa subsidi pusat.

Secara skema, BTS merupakan mekanisme pembelian layanan angkutan massal oleh pemerintah kepada operator melalui lelang berbasis Standar Pelayanan Minimum. Skema ini diatur dalam Permenhub No. PM 9/2020 tentang subsidi angkutan penumpang umum perkotaan.

Melalui pendekatan tersebut, operator tidak lagi bergantung pada setoran penumpang untuk menutup biaya operasional. Subsidi diharapkan menjaga kualitas layanan dari sisi keamanan, kenyamanan, hingga keterjangkauan.

Kehadiran bus ini pun berhasil mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Misalnya dalam kajian Kemenhub pada 2023, preferensi pengguna sepeda motor (R2) yang menggunakan layanan BTS pada skala nasional sebesar 72% dan pengguna mobil (R4) sebesar 23%.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sistem transportasi di Tanah Air masih menghadapi persoalan mendasar. Untuk itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) menjadi kunci pembenahan.

Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyampaikan lemahnya integrasi antarmoda, tarif, hingga sistem layanan menjadi akar persoalan yang membuat transportasi nasional belum mampu berjalan efektif dan efisien.

Menurutnya, layanan transportasi tidak akan mampu menghadirkan sistem yang memudahkan bagi masyarakat tanpa integrasi yang menyeluruh.

“Tanpa integrasi, kita tidak akan bisa seamless, efisien, dan efektif dalam melayani transportasi,” ujarnya, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Masalah mendasar lainnya mencakup ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang masih sangat tinggi. Hal ini berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak yang besar dan tidak efisien.

Di sisi lain, ketersediaan angkutan umum yang andal dan terjangkau masih terbatas, terutama di luar kota-kota besar. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki alternatif mobilitas yang memadai.

Permasalahan lain muncul dari kebijakan transportasi yang dinilai masih berfokus pada pembatasan mobilitas, tanpa diimbangi dengan penguatan sistem transportasi publik. Selain itu, integrasi antara kebijakan transportasi dan sistem logistik nasional juga belum optimal, sehingga berdampak pada distribusi barang dan stabilitas harga.

MTI juga menyoroti belum optimalnya reorientasi subsidi energi. Saat ini, subsidi bahan bakar minyak masih lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirinya menilai transformasi sistem transportasi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu langkah utama yang didorong yakni peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum melalui peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan tarif.

MTI turut mendorong pengembangan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, termasuk melalui sistem bus rapid transit (BRT) dan angkutan pengumpan untuk memperluas jangkauan layanan.

Dari sisi kebijakan fiskal, MTI mengusulkan reorientasi subsidi energi secara bertahap dari bahan bakar kendaraan pribadi menuju subsidi operasional angkutan umum. Langkah ini dinilai tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui efisiensi energi dan penurunan biaya transportasi.

Bukan hanya angkutan orang yang terintegrasi, Haris juga menekankan pentingnya penguatan sistem logistik nasional berbasis multimoda untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, percepatan transformasi menuju transportasi rendah emisi turut menjadi perhatian, termasuk melalui elektrifikasi angkutan umum dan penerapan kebijakan berbasis lingkungan.

Haris yang ikut serta dalam penyusunan RUU tersebut menyampaikan bahwa integrasi yang didorong tidak hanya mencakup konektivitas antarmoda, tetapi juga mencakup tarif, sistem layanan, hingga pembiayaan secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan pentingnya percepatan pembahasan RUU Sistranas sebagai fondasi integrasi transportasi nasional.

Menurutnya, sistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis multimoda menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta ketahanan sistem transportasi nasional.

“Negara tidak bisa maju dengan sistem transportasi yang berjalan sendiri-sendiri. Multimoda harus terintegrasi dalam satu kebijakan yang konsisten,” ujarnya.