perlu ada kebijakan dengan penyesuaian kondisi yang mendesak untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan publik

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyelaraskan estimasi biaya barang dan jasa yang disusun oleh pejabat pembuat komitmen atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek-proyek infrastruktur sebagai imbas kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi turut berdampak pada rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi karena memicu efek domino terhadap harga material konstruksi yang juga semakin tinggi sehingga sejumlah proyek diharuskan melakukan penyesuaian ulang sebelum direalisasikan.

"Kebetulan hari Rabu kemarin kami telah berkonsultasi dengan Kemendagri RI. Kami juga tidak ingin memaksakan dengan kondisi APBD yang telah ditentukan," kata Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi Iis Sandra di Cikarang, Jabar, Minggu.

Ia menjelaskan pengesahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2026 berdasarkan perencanaan tahun lalu sementara kenaikan harga BBM baru terjadi dalam beberapa pekan terakhir sehingga perlu ada penyesuaian HPS.

Pemerintah daerah berencana melakukan pergeseran APBD dengan tujuan penyesuaian harga untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, sebagaimana hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Hasil konsultasi tersebut pula akan dibahas lebih lanjut bersama kepala daerah pekan depan.

"Rencananya Selasa (26/5) kami bahas bersama pimpinan. Sebab perlu ada kebijakan dengan penyesuaian kondisi yang mendesak untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan publik," ucap dia.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir mengatakan kenaikan harga BBM mempengaruhi harga pasar material pembangunan infrastruktur sehingga diperlukan penyesuaian HPS.

Ia mengungkapkan harga sejumlah material seperti aspal, hotmix, semen hingga besi mengalami kenaikan setelah pemerintah mengumumkan harga terbaru BBM jenis nonsubsidi. Kondisi ini tidak bisa diabaikan karena dikhawatirkan apabila dipaksakan akan mempengaruhi kualitas pembangunan infrastruktur.

"Sebab pagu anggaran dalam HPS disusun berdasarkan perencanaan tahun lalu. Jangan sampai dipaksakan karena dampaknya pada kualitas pembangunan. Contohnya pada HPS lama direncanakan pembangunan jalan lingkungan 100 meter, kami khawatir dengan harga baru hanya tercukupi untuk 80 meter," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengaku belum merealisasikan pelaksanaan proyek infrastruktur yang sedianya sudah mulai berjalan mengingat dampak kenaikan BBM turut mempengaruhi biaya operasional alat berat maupun sejumlah kebutuhan material.

"Kami sedang melakukan perubahan HPS dengan penyesuaian harga saat ini. Lalu akan kami sampaikan kepada pimpinan terkait sejumlah perencanaan pembangunan dengan kondisi HPS setelah ada kebijakan harga BBM non bersubsidi yang naik," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Status daruratbencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kini dihadapkan pada persoalan lain yang tak kalah krusial yakni minimnya anggaran lembaga-lembaga penanganan bencana.

Pemerintah telah menetapkan status darurat bencana di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat menyusul banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kabupaten Lumajang juga menaikkan status darurat setelah adanya aktivitas erupsi Gunung Semeru.

Di tengah upaya penanganan yang berlangsung serentak di berbagai daerah, muncul kekhawatiran terkait terbatasnya anggaran yang dimiliki lembaga penopang operasi tanggap darurat. Pemangkasan anggaran akibat efisiensi pemerintah pusat membuat kesiapan lembaga teknis berada dalam sorotan.

Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun ini hanya mendapat pagu indikatif sekitar Rp1 triliun, turun dari usulan awal Rp1,4 triliun untuk kebutuhan operasional 2025.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ikut terdampak. Anggarannya terpangkas menjadi Rp1,4 triliun dari sebelumnya Rp2,8 triliun, padahal lembaga ini memegang peran vital dalam penyediaan peringatan dini dan pemantauan cuaca ekstrem yang makin intens.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mengantongi sekitar Rp956,97 miliar setelah penyesuaian anggaran dilakukan.

Minimnya anggaran pada lembaga-lembaga kunci ini menjadi catatan penting di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan darurat di beberapa wilayah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah diberi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran agar penanganan tanggap darurat tidak terhambat prosedur administratif.

Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan mekanisme penggunaan dana tak terduga untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“BNPB bisa menggunakan Dana Siap Pakai. Secara administratif dan keuangan tidak ada masalah untuk deployment dukungan infrastruktur maupun bantuan lain yang dibutuhkan,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah mengonfirmasi bahwa daerah diperbolehkan mengalihkan pos anggaran demi mempercepat respons kedaruratan.

“Untuk pergeseran alokasi-anggaran di daerah juga dibuka. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin,” katanya.

Dalam rapat terbatas itu, gubernur, wali kota, dan bupati juga diminta segera mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, termasuk logistik, akses pergerakan tim SAR, perbaikan sementara infrastruktur vital, dan dukungan layanan publik bagi pengungsi.

Pratikno memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi harian terhadap kondisi di lapangan, termasuk perkembangan cuaca, situasi pengungsian, dan kebutuhan rehabilitasi awal.

"Koordinasi lintas instansi dipastikan berjalan untuk memastikan percepatan pemulihan warga terdampak," ujarnya.

Prabowo Minta Penanganan Cepat

Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas bersama dengan 20 anggota Kabinet Merah Putih pada Kamis (27/11/2025) di Istana Merdeka.

Dalam rapat tersebut, Presiden membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam.

"Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI–Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut," ujar Teddy dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (27/11/2025).

Teddy menambahkan, pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat. Selanjutnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

"Menko PMK, Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak," jelasnya.