Harga minyak dunia melemah 1 persen pada Selasa (30/6) jelang perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Doha, Qatar.

Pasar mencermati prosesnya dan berharap pertemuan tersebut bisa berhasil dan membuka jalan bagi meredanya ketegangan di Timur Tengah.

Harga minyak mentah Brent kontrak Agustus yang berakhir pada Selasa turun 75 sen atau 1,03 persen menjadi US$72,40 per barel. Sementara kontrak Brent September yang lebih aktif diperdagangkan melemah 40 sen atau 0,54 persen menjadi US$73,51 per barel.

Di saat yang sama, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 47 sen atau 0,66 persen ke level US$70,32 per barel.

Chief Market Analyst KCM Trade Tim Waterer mengatakan pasar mulai memperhitungkan peluang hasil positif dari potensi pembicaraan AS-Iran di Doha.

Namun, investor masih berhati-hati karena normalisasi arus pelayaran melalui Selat Hormuz belum benar-benar terlihat.

"Pasar optimistis secara hati-hati, tetapi tetap melakukan lindung nilai sampai ada tanda-tanda nyata deeskalasi," ujar Waterer dikutip Reuters.

Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan para ahli Iran dan Oman akan memulai pembahasan mengenai penataan ulang jalur pelayaran di Selat Hormuz dalam beberapa hari mendatang.

Iran juga menyatakan akan berupaya menghalangi kapal yang melintas di luar jalur yang telah ditetapkan.

Meski demikian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan tidak akan ada pertemuan atau negosiasi dengan pihak AS dalam beberapa hari ke depan.

Presiden AS Donald Trump juga belum memastikan apakah pembicaraan di Doha benar-benar akan berlangsung. Menurutnya, pertemuan tersebut bisa menjadi penting, tetapi hasilnya masih harus dilihat.

Ketidakpastian itu menunjukkan rapuhnya kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada 17 Juni lalu untuk menghentikan perang selama empat bulan. Konflik tersebut sempat mengganggu arus pasokan minyak global melalui Selat Hormuz.

Sementara itu, produsen minyak dan gas di Timur Tengah tetap melanjutkan proses pengiriman meski masih terjadi serangan terhadap kapal di Selat Hormuz dan aksi saling serang antara AS dan Iran dalam beberapa hari terakhir.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkolaborasi dengan CNN Indonesia akan menggelar Anugerah Adinata Syariah 2026. Rencananya, gelaran ini akan dilaksanakan pada awal Juli 2026.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah (KNEKS) dan juga sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sutan Emir Hidayat mengatakan anugerah ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang giat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Penganugerahan tahun 2026 ini pun merupakan penyelenggaraan yang ke-5.

Sutan Emir berharap anugerah ini bisa membuat pengembangan ekonomi syariah di daerah yang saat ini sudah baik semakin baik ke depan.

Ia juga berharap ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah provinsi penerima anugerah juga bisa direplikasi atau ditiru oleh daerah lain.

"Selain itu, kategori penghargaan yang bertambah dari tahun ke tahun juga diharapkan bisa menjadi sarana untuk saling belajar. Karena pasti pemenangnya akan tukar-menukar pengalaman dengan yang lain," katanya.

Ia menambahkan sampai saat ini pengembangan ekonomi syariah di dalam negeri masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satunya berkaitan dengan pengetahuan soal ekonomi syariah. Padahal katanya, banyak pemerintah provinsi yang sudah punya program pengembangan ekonomi syariah di daerah mereka.

Namun demikian, banyak di antara mereka yang tak sadar bahwa program tersebut ternyata pengembangan ekonomi syariah.

"Mereka yang pernah saya temui ketika saya bicara ekonomi syariah, mereka langsung mikirnya bank, padahal pengentasan kemiskinan melalui keuangan sosial, sertifikasi halal, pemberdayaan UMKM bagi yang memproduksi produk halal itu bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Selain menyelenggarakan Anugerah Adinata Syariah, CNN Indonesia pun akan menggelar Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah yang ditujukan kepada para kolaborator strategis. K

eberhasilan pengembangan ekonomi syariah tentu tidak bisa lepas dari peran sektor swasta dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Oleh karena itu, Malam Apresiasi dihadirkan sebagai panggung kehormatan bagi para mitra pendukung ekonomi syariah dari berbagai kategori.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan media massa untuk terus mengampanyekan pentingnya literasi serta inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Perhelatan Anugerah Adinata Syariah dan Malam Apresiasi Mitra ini direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah menteri dari kementerian terkait, kepala daerah dari berbagai provinsi, serta para petinggi perusahaan terkemuka tanah air.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jakarta Raya menyelenggarakan Musyawarah Wilayah pada Jumat (19/6) bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPP IAEI, Dr. Sutan Emir Hidayat.

Dalam sambutannya, pria itu menekankan pentingnya perluasan jejaring, serta pengembangan sumber daya manusia, riset, dan publikasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"IAEI harus terus memperkuat konsolidasi organisasi dan mengaktifkan kembali jaringan daerah yang belum optimal agar kontribusi organisasi dalam pengembangan ekonomi syariah semakin luas dan berdampak," ujar Sutan dalam rilisnya, Jumat (19/6).

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW IAEI Jakarta periode 2021-2024, Dr. Rahmatina A. Kasri, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus kesinambungan organisasi. Forum menerima laporan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan transisi kepemimpinan menuju periode berikutnya.

Agenda utama musyawarah adalah pemilihan Ketua DPW IAEI Jakarta Raya periode 2026-2031. Tiga nama diusulkan sebagai kandidat, yakni Prof. Nur Rianto Al Arif, Dr. Laily Dwi Arsyianti, dan Dr. Erika Takidah.

Setelah melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh Sutan Emir Hidayat, forum secara mufakat menetapkan Prof. Dr. M. Nur Rianto Al Arif sebagai Ketua DPW IAEI Jakarta Raya periode 2026-2031.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan perluasan skema beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk fokus menjaring talenta unggul di bidang ekonomi syariah. Skema ini diarahkan agar lebih inklusif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui program pembinaan sebelum melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik dunia.

Usulan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Rutin Badan Pengurus Harian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Ia menegaskan pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui instrumen kebijakan dan pembiayaan APBN, dengan syarat program yang diajukan harus terstruktur dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

"Pengembangan ekonomi syariah harus berorientasi pada substansi, bukan sekadar simbolisme," ujar Purbaya dalam keterangan yang diterima, Senin (8/6/2026).

Ia mencontohkan sistem perbankan komunitas di Jerman yang memiliki kemiripan prinsip dengan ekonomi syariah. Menurutnya, pengalaman tersebut membuktikan prinsip ekonomi syariah sangat efektif menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

"Prinsip ekonomi syariah sesungguhnya dapat berjalan secara efektif dan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," ungkap Purbaya.

Merespons hal itu, Ketua Umum IAEI Nasaruddin Umar mengakui tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat, meski Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pemikiran, regulator, industri, dan masyarakat terus dilakukan.

"IAEI harus menjadi pusat pengembangan pemikiran dan strategi ekonomi syariah Indonesia. Gagasan dari para akademisi, ulama, dan pakar harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas," tegas Nasaruddin.

Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM melalui beasiswa ini kian mendesak jika berkaca pada data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/26. Laporan tersebut mencatat peringkat Indonesia turun ke posisi keempat dunia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

Meski Indonesia menduduki peringkat pertama di sektor modest fashion serta peringkat ketiga pada sektor halal food dan media & recreation, posisi Indonesia masih tertinggal di sektor krusial, yakni Islamic finance atau keuangan syariah yang belum mampu menembus jajaran lima besar dunia.

Targetnya, IAEI menjadikan tahun 2026 sebagai momen akselerasi organisasi melalui implementasi peta jalan ekonomi syariah nasional. Fokus utamanya mencakup pembenahan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, riset, serta penguatan jejaring internasional untuk mendorong sumbangsih pemikiran yang lebih nyata.

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) terus memperkuat konsolidasi pengembangan ekonomi syariah di berbagai daerah melalui pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IAEI Provinsi Jambi dan Komisariat IAI Syekh Maulana Qori Bangko.

Kegiatan ini diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Rabu (3/6) dan dihadiri oleh Gubernur Jambi, para akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah di Provinsi Jambi.Dalam sambutannya, Dr. H. Al Haris selaku Gubernur Jambi dan Ketua Dewan Pembina DPW IAEI Jambi menyampaikan apresiasi atas kehadiran IAEI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi unggulan daerah.

"Jambi memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, UMKM, industri pangan, dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan melalui pendekatan ekonomi syariah," ujar Gubernur.Sementara itu, Sekretaris Jenderal IAEI, Dr. Sutan Emir Hidayat, menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

Dia menuturkan bonus demografi dan transformasi digital harus dimanfaatkan untuk melahirkan generasi muda yang unggul, inovatif, dan mampu menjadi penggerak ekonomi syariah masa depan.Sutan Emir juga menyoroti besarnya peluang pasar halal global. Konsumsi masyarakat muslim dunia pada sektor halal telah mencapai sekitar US$2,43 triliun dan diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang."Jambi memiliki modal yang sangat kuat. Potensi sektor perkebunan, pertanian, UMKM, pesantren, dan perguruan tinggi dapat diintegrasikan menjadi ekosistem ekonomi syariah yang produktif dan berdaya saing," kata dia.

Karena itu, IAEI Jambi harus hadir sebagai pusat kolaborasi, literasi, riset, dan inovasi ekonomi syariah di daerah," tambah Sutan Emir.

Harga minyak dunia melonjak 3,8 persen ke US$94,55 per barel pada perdagangan Senin (1/6) usai Iran menghentikan perundingan dengan Amerika Serikat (AS).

Langkah penundaan diambil Iran sebagai bentuk protes terhadap meluasnya invasi militer Israel di Lebanon. Teheran menuntut kedamaian Lebanon merupakan salah satu prasyarat gencatan senjata.

Kenaikan harga minyak juga didorong aksi saling serang antara AS dan Iran.

Kontrak berjangka minyak mentah Brent naik US$3,43 atau 3,8 persen menjadi US$94,55 per barel. Sementara itu, kontrak berjangka minyak mentah AS (WTI) melesat US$3,87 atau 4,4 persen menjadi US$91,23 per barel.

Analis IG Tony Sycamore mengatakan kekhawatiran terkait ranjau di Selat Hormuz, jalur pelayaran utama minyak dan gas dunia, terus meningkat.

"Bahkan jika kesepakatan tercapai, hal itu tidak akan langsung menciptakan lonjakan pasokan minyak," kata Sycamore dalam catatannya dikutip Reuters.

Sepanjang Mei, harga Brent dan WTI masing-masing turun sekitar 19 persen dan 17 persen. Penurunan bulanan tersebut menjadi yang terbesar secara nominal sejak Maret 2020, ketika pandemi Covid-19 memangkas permintaan energi secara drastis.

Meningkatnya konflik di Timur Tengah, setelah Washington menjadi tuan rumah perundingan damai Israel-Lebanon pada Jumat lalu, memudarkan harapan perdamaian AS-Iran.

Padahal Jumat lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan akan segera memutuskan proposal kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata yang diumumkan pada awal April.

Kemarin, seorang pejabat AS mengatakan Washington telah mengusulkan rencana deeskalasi bertahap.

Israel dipandang sebagai pihak kunci dalam perundingan AS-Iran tersebut. Sementara, Teheran berulang kali menegaskan Hizbullah dan Lebanon harus dilibatkan dalam setiap perundingan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei pada Senin mengatakan tersendatnya proses diplomatik untuk mengakhiri perang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepercayaan, sikap Washington yang dinilai kontradiktif, serta invasi Israel ke Lebanon.

Di sisi lain, survei Reuters menunjukkan Arab Saudi kemungkinan akan memangkas harga jual resmi (official selling price/OSP) minyak mentah ke pasar Asia untuk Juli, untuk bulan kedua berturut-turut.

Bank investasi Goldman Sachs menyatakan lemahnya permintaan minyak dari China dan Eropa menjadi risiko utama yang dapat menekan proyeksi harga Brent pada kuartal IV ke level US$90 per barel dan WTI ke US$83 per barel.

Meski demikian, Goldman menilai gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah masih berpotensi mendorong harga minyak lebih tinggi.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) resmi melantik 13 kepengurusan komisariat untuk periode 2026-2031.

Pelantikan itu berbarengan dengan rangkaian Seminar Nasional yang digelar di Auditorium Al-Quddus, Universitas YARSI Jakarta, pada Rabu (20/5).

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal IAEI Sutan Emir Hidayat di hadapan seluruh perwakilan komisariat yang hadir secara luring maupun menyaksikan melalui siaran langsung di kanal YouTube Yarsi TV.

Sebelum prosesi sumpah, Mega Oktaviani, Sekretaris Bidang Pengembangan Organisasi, Pembinaan Wilayah dan Komisariat IAEI, menyampaikan hasil Surat Keputusan pelantikan kepengurusan komisariat tersebut.

"Seluruh komisariat yang dilantik hari ini dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan para ahli, akademisi, dan pengamat ekonomi Islam yang secara aktif menaruh perhatian terhadap perkembangan ekonomi Islam di masing-masing institusinya," demikian pernyataan tersebut.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi organisasi yang dilakukan IAEI, untuk mendorong komisariat-komisariat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tujuannya, untuk tampil lebih aktif dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam di tingkat institusi masing-masing.

Kehadiran ratusan pengurus baru dari berbagai perguruan tinggi diharapkan menjadi energi baru yang menggerakkan roda ekonomi Islam secara lebih masif ke depannya.

Sejumlah komisariat yang dilantik adalah Komisariat pertama yang dibacakan adalah IAEI Komisariat Universitas YARSI, dengan dewan pembina diketuai oleh Prof. Dr. Nurul Huda, S.E., M.M., M.Si., dan dewan pengurus diketuai oleh Dr. Medan Wilestari, S.E.Ak., M.M., M.Si., CA. Komisariat ini memiliki total 24 orang pengurus.

Berikutnya, IAEI Komisariat Perbanas Institute dengan dewan pembina diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., dan dewan pengurus yang dipimpin oleh Prameswara Samofa Nadya, S.E., M.Si. Komisariat ini tercatat sebagai salah satu yang cukup besar dengan total 32 pengurus.

Gangguan besar pada pasokan minyak global akibat krisis di Selat Hormuz diperkirakan merugikan ekonomi dunia hingga 50 miliar euro atau setara Rp1.000 triliun (asumsi kurs Rp20.190 per euro).

Kondisi ini dipicu oleh terhentinya distribusi energi dalam skala besar yang menyebabkan defisit fisik minyak di pasar global.

Mengutip laporan penyedia analitik komoditas Kpler, dalam waktu kurang dari dua bulan, pasar global kehilangan lebih dari 500 juta barel minyak.

"Ekonomi dunia kehilangan pasokan minyak senilai lebih dari 50 miliar euro," tulis laporan tersebut melansir laporan kantor berita Rusia RIA Novosti, Jumat (24/4).

Padahal, Badan Energi Internasional (IEA) sempat memproyeksikan surplus pasokan global pada 2026. Namun, blokade Selat Hormuz justru membalikkan kondisi menjadi kekurangan pasokan terbesar dalam sejarah modern.

Gangguan ini juga memicu kolaps logistik energi global. Volume transit minyak melalui Selat Hormuz anjlok drastis dari sekitar 20 juta barel per hari menjadi hanya 500 ribu barel. Dampaknya, cadangan minyak global menyusut sekitar 45 juta barel.

Krisis paling parah dirasakan negara-negara Teluk yang sangat bergantung pada jalur tanker di kawasan tersebut. Kpler mencatat produksi minyak negara-negara Arab pada Maret turun hingga 8 juta barel per hari akibat hambatan distribusi dan kerusakan infrastruktur energi.

Bahkan, produksi minyak dan kondensat Qatar anjlok hampir 80 persen menjadi hanya 370 ribu barel per hari. Perusahaan energi negara, QatarEnergy, juga menghentikan produksi gas alam cair (LNG) dan menyatakan force majeure atas kontrak jangka panjangnya.

Penurunan produksi juga terjadi di negara lain. Irak memangkas produksi hingga dua pertiga, sementara Kuwait dan Uni Emirat Arab mengurangi setengah kapasitasnya. Arab Saudi turut memangkas produksi sebesar 23 persen.

Di sisi lain, negara-negara Asia menjadi pihak yang paling terdampak karena selama ini menyerap mayoritas ekspor energi dari kawasan tersebut. Sebelum krisis, sekitar 84 persen minyak mentah dan 83 persen LNG dari Selat Hormuz dikirim ke Asia.

Untuk menutup kekurangan, sejumlah negara meningkatkan impor dari Rusia. Ekspor minyak Rusia ke India melonjak hampir dua kali lipat menjadi mendekati 2 juta barel per hari pada Maret.

Korea Selatan dan Filipina juga mulai menerima pasokan, sementara negara seperti Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Sri Lanka mulai membuka cadangan strategis dan menjajaki kontrak baru.

Di Eropa, krisis ini memicu lonjakan harga energi. Harga gas melonjak hingga lebih dari US$600 per 1.000 meter kubik pada Maret, atau naik sekitar 50 persen. Uni Eropa pun meningkatkan impor LNG dari Rusia, dengan volume mencapai 5 juta ton, naik 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Komisi Eropa memperkirakan total biaya energi tambahan akibat krisis ini mencapai 24 miliar euro, atau sekitar 500 juta euro per hari.

Sementara itu, Rusia menjadi salah satu pihak yang diuntungkan. Pendapatan ekspor minyak negara tersebut melonjak menjadi US$19,04 miliar pada Maret. "Pendapatan meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya maupun tahun lalu," tulis IEA.

Di tengah krisis, Iran juga mulai memanfaatkan kendali atas Selat Hormuz. Wakil Ketua Parlemen Iran Hamidreza Hajibabaei mengatakan pendapatan pertama dari tarif transit kapal di selat tersebut telah masuk ke rekening bank sentral Iran.

"Iran menganggap Selat Hormuz sebagai miliknya, dan semua kapal yang melintas harus membayar biaya transit dalam mata uang rial," ujarnya melansir Tasnim News, Kamis (23/4).

Ia menambahkan sekitar 20 persen minyak dunia dan 35 persen gas global melewati Selat Hormuz, sehingga penguasaan jalur ini memberi Iran peran besar dalam ekonomi internasional.

Selain itu, Garda Revolusi Iran mengklaim telah menyita dua kapal yang melanggar aturan pelayaran di kawasan tersebut. "Jumlah kapal yang disita bisa bertambah jika diperlukan," demikian pernyataan otoritas militer Iran.

[Gambas:Youtube]

Instrumen syariah berpatokan pada sektor riil dan berbasis aset, serta tidak mendorong spekulasi berlebihan

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi syariah yang juga Wakil Ketua Harian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Munifah Syanwani menilai instrumen keuangan syariah relatif lebih tahan terhadap gejolak pasar dibandingkan sistem konvensional ketika harga energi global melonjak.

Menurut dia, lonjakan harga minyak kerap memicu volatilitas tinggi di pasar keuangan konvensional karena erat kaitannya dengan suku bunga, pasar saham, dan kebijakan moneter.

“Saat harga minyak melonjak di atas 100 dolar per barel, pasar modal konvensional mengalami volatilitas ekstrem karena sangat bergantung pada suku bunga dan sentimen pasar,” ujarnya dalam webinar yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Sebaliknya, ia menilai indeks keuangan syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik karena berbasis pada sektor riil dan didukung oleh aset.

“Instrumen syariah berpatokan pada sektor riil dan berbasis aset, serta tidak mendorong spekulasi berlebihan,” kata Munifah.

Karakteristik tersebut, lanjutnya, membuat instrumen syariah dapat menjadi alternatif yang lebih stabil di tengah ketidakpastian global, khususnya yang dipicu oleh fluktuasi harga energi.

Di sisi lain, ia menuturkan kenaikan harga minyak juga menciptakan surplus likuiditas di negara-negara produsen, terutama di kawasan Timur Tengah.

Menurut dia, kondisi ini berpotensi mendorong aliran investasi kembali ke sektor keuangan syariah dan industri halal global.

Namun, ia juga mengakui bahwa kenaikan harga energi global juga dapat meningkatkan biaya produksi, termasuk bagi industri halal dalam negeri.

Munifah juga menekankan bahwa penguatan sektor riil, termasuk industri halal, merupakan kunci menjaga stabilitas ekonomi syariah di tengah ketidakpastian global. Dengan berbasis pada aset dan aktivitas nyata, industri halal dinilai lebih tahan terhadap fluktuasi pasar keuangan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mengungkapkan saat ini anggotanya tengah bersiap untuk menaikkan porsi saham yang beredar di publik atau free float menjadi minimal 15%. Adapun, sejumlah faktor memengaruhi seperti kondisi pasar hingga administrasi.

Sekretaris Umum AEI Welly Salam menilai pemberlakuan free float 15% secara bertahap akan mempermudah emiten melakukan penyesuaian free float.

”Menurut AEI waktu yang diberikan sudah cukup dan tidak terlalu sempit karena peningkatan free float adalah hal yang positif bagi peningkatan pasar modal Indonesia, baik dari sisi kapitalisasi pasar maupun likuiditas,” katanya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Welly menilai bahwa emiten saat ini sudah mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan baru ini. Hanya saja, dari ratusan anggota AEI, Welly enggan menerangkan persentase kesiapan para emiten untuk menghadapi aturan baru ini.

Namun, dia memastikan bahwa para perusahaan tercatat telah memahami apa yang menjadi keuntungan bagi perusahaan saat memilih perusahaan publik.

”Kendala utama emiten dalam mengerek free float antara lain kondisi ekonomi yang kurang baik saat ini, situasi geopolitik yang memanas, dan volatilitas pasar yang tinggi. Hal itu membuat investor banyak yang wait and see,” pungkasnya.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi, menilai salah satu tantangan dari penerapan kebijakan anyar ini adalah ketatnya likuiditas dalam negeri, sehingga daya serap relatif terbatas. Terlebih di tengah kondisi pasar yang lesu, kebijakan ini berpotensi memberikan tekanan jangka pendek.

Hanya saja, penerapan aturan dengan jangka waktu 2027—2029, dinilai mencegah terjadinya liquidity crunch dan memungkinkan penyerapan pasar terjadi secara bertahap, seiring membaiknya kondisi makroekonomi ke depan.

”Kebijakan ini efektif dan mempermudah emiten. Skema bertahap mencegah dumping ke pasar reguler, memberikan waktu bagi emiten untuk mengeksekusi aksi korporasi dan mencari pembeli strategis,” tegasnya.

Artinya, secara jangka pendek, Wafi menilai kebijakan ini berpotensi memicu tekanan harga akibat oversupply dari saham baru. Namun, tenggat waktu yang diberikan BEI terhadap emiten dinilai mampu menjadi jalan mitigasi risiko penurunan yang lebih dalam.

Sementara secara jangka panjang, hal ini dinilai memberikan sentimen positif bagi pasar modal. Pasalnya, peningkatan free float dinilai bakal turut meningkatkan likuiditas pasar dan memperbesar peluang masuknya aliran dana asing ke Tanah Air.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Harga minyak dunia anjlok setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penundaan serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi Iran, di tengah rencana negosiasi antara kedua pihak, pada Senin (23/3).

Melansir CNN, Selasa (24/3), harga minyak mentah Brent turun 10,92 persen ke US$99,94 per barel, sementara minyak mentah AS merosot 10,28 persen menjadi US$88,13 per barel. Penurunan ini menjadi yang terbesar dalam satu hari sejak awal Maret.

Penurunan juga terjadi pada harga bahan bakar turunan. Kontrak berjangka diesel di AS turun sekitar 10 persen, sedangkan bensin turun 9,5 persen. Meski demikian, secara tahunan keduanya masih melonjak masing-masing sekitar 79 persen dan 73 persen.

Senada, harga emas juga ikut melemah lebih dari 3 persen, melanjutkan tren penurunan setelah sebelumnya mencatat kenaikan tajam dalam beberapa bulan terakhir. Indeks dolar AS turut turun sekitar 0,5 persen.

Sementara,indeks utama pasar saham Amerika Serikat menguat. Dow Jones naik 631 poin atau 1,38 persen, S&P 500 bertambah 1,15 persen, dan Nasdaq menguat 1,38 persen, menghentikan tren penurunan yang terjadi sebelumnya.

Sejumlah analis menilai pasar merespons positif sinyal deeskalasi dari Trump, meski masih dibayangi ketidakpastian.

"Pasar bangun dengan potensi kabar baik dari Timur Tengah pada Senin," ujar Direktur Perdagangan E-Trade dari Morgan Stanley Chris Larkin.

Namun ia menegaskan reli pasar masih bergantung pada perkembangan situasi geopolitik.

"Kami masih berada di pasar yang digerakkan oleh berita utama, dan fokus akan tetap pada harga minyak serta dinamika politik," ujarnya.

Optimisme pasar sempat mereda setelah militer Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke Teheran. Selain itu, Iran juga membantah adanya negosiasi dengan AS.

"Iran tidak mengadakan negosiasi apa pun dengan Amerika Serikat," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei

Di sisi lain, ketidakpastian juga masih membayangi jalur strategis Selat Hormuz yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan hingga kini belum sepenuhnya aman dilalui.

Di tingkat konsumen, dampak perang Iran melawan AS-Israel masih terasa.

Harga bensin di AS tercatat naik selama 23 hari berturut-turut menjadi US$3,96 per galon, tertinggi sejak Agustus 2022.

Kenaikan tersebut mencapai sekitar 34 persen dalam sebulan terakhir, menjadikannya lonjakan bulanan terbesar bahkan melampaui periode pasca-Badai Katrina 2005 dan awal invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Kendati harga minyak mentah mulai turun, penurunan harga BBM di tingkat konsumen diperkirakan belum akan terjadi dalam waktu dekat karena penyesuaian harga membutuhkan waktu.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto menilai tekanan terhadap rupiah saat ini lebih dipicu oleh sentimen global dibandingkan masalah fundamental dalam negeri.

Dia menuturkan pelemahan rupiah masih moderat dibandingkan dengan mata uang asing Asia lainnya.

"Kalau melihat data terbaru justru menarik. Walaupun rupiah sempat mendekati Rp17.000 per dolar, pelemahannya sepanjang bulan ini sebenarnya masih relatif moderat dibanding beberapa mata uang Asia lainnya yang juga tertekan oleh penguatan dolar global dan sentimen risk-off akibat ketegangan geopolitik serta lonjakan harga minyak," ujarnya dalam rilis, Senin (9/3).

Ia menambahkan bahwa tekanan terhadap mata uang negara berkembang saat ini lebih merupakan dampak dari global shock yang dialami banyak negara, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah yang terjadi saat ini belum mencerminkan fundamental ekonomi nasional yang sebenarnya masih kuat.

Lalu soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2025 tercatat sekitar 5,11 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap ekspansif.

Dengan sejumlah indikator tersebut, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih dipengaruhi dinamika eksternal seperti penguatan dolar AS, sentimen risk-off di pasar global, serta kenaikan harga energi dunia.

"Kondisi ini juga menegaskan bahwa secara fundamental, ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup baik menghadapi gejolak global," kata David.