JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Mandiri Taspen bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Tegal menggelar Program Vokasi Disabilitas di Gedung Islamic Center Brebes, Jawa Tengah, sebagai upaya memperluas akses pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Program yang berlangsung selama sepekan tersebut menjadi bagian dari upaya kedua perusahaan pelat merah untuk mendorong kemandirian ekonomi kelompok rentan melalui pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Langkah tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya akses penyandang disabilitas terhadap pelatihan kerja dan kesempatan memperoleh pekerjaan formal.

SHUTTERSTOCK/ANDREY_POPOV Ilustrasi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas di bandara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas masih relatif rendah.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hanya 702 penyandang disabilitas yang memperoleh penempatan kerja melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) sepanjang 2023.

Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan keberadaan ULD. Hingga saat ini, ULD baru tersedia di 28 provinsi atau sekitar 73,7 persen dari total 38 provinsi di Indonesia.

Di tingkat kabupaten dan kota, jumlahnya baru mencapai 179 ULD atau sekitar 34,82 persen dari total 514 daerah.

Kondisi tersebut membuat masih banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan, tetapi belum memperoleh akses pelatihan lanjutan maupun kesempatan memasuki dunia kerja formal.

Melalui Program Vokasi Disabilitas, Bank Mandiri Taspen dan PNM berupaya menjembatani kebutuhan tersebut dengan memberikan pelatihan keterampilan sekaligus membuka akses penempatan kerja.

WIKIMEDIA COMMONS/NINA HALE Ilustrasi pabrik sepatu.

Program ini tidak hanya ditujukan agar penyandang disabilitas menjadi penerima bantuan, tetapi juga mampu memperoleh penghasilan melalui pekerjaan formal maupun usaha mandiri.

Selain itu, program dirancang sebagai jembatan antara kebutuhan tenaga kerja industri dan ketersediaan sumber daya manusia. Dari sisi penyedia tenaga kerja, peserta dilatih hingga memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Sementara dari sisi industri, peserta dihubungkan dengan perusahaan garmen maupun alas kaki yang membutuhkan tenaga operator.

Inisiatif tersebut juga sejalan dengan fungsi perantaraan kerja yang dijalankan ULD Kementerian Ketenagakerjaan serta mendukung pengembangan ekosistem pendidikan yang inklusif.

Bagi Bank Mandiri Taspen dan PNM, program ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja, sebagaimana kolaborasi yang sebelumnya telah dijalankan Bank Mandiri Taspen bersama Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pelatihan operator jahit sepatu

Sebanyak 30 peserta dari komunitas difabel di Kabupaten Brebes dan sekitarnya mengikuti pelatihan keterampilan menjahit dengan skema Operator Jahit Sepatu yang difasilitasi oleh Ruang Amal Indonesia.

Selama sepekan, peserta memperoleh pembekalan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri alas kaki.

Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Cabang Pekalongan Agus Suyana mengatakan, keterampilan menjahit sepatu dipilih karena permintaan tenaga kerja di industri alas kaki, khususnya di Jawa Barat dan Banten, masih cukup besar.

DOK. Aerostreet Pabrik sepatu Aerostreet di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten berhasil mempertahankan 800 pekerja serta memberikan hak, seperti gaji hingga tunjangan hari raya (THR).

"Menjahit sepatu adalah skill teknis spesifik yang minim risiko dengan ruang gerak terbatas sehingga cocok untuk penyandang disabilitas baik fisik maupun motorik. Kami berharap, sekali terampil langsung dapat diserap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan industri," kata Agus dalam siaran pers, Jumat (26/6/2026).

Sementara itu, Pemimpin PNM Cabang Tegal Sutanto mengatakan, program pemberdayaan perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang masih menghadapi berbagai kendala untuk memasuki dunia kerja.

“Setiap orang memiliki potensi untuk berkembang apabila diberikan kesempatan dan akses yang tepat. Melalui program ini, kami berharap peserta tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk mandiri, berkarya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kami percaya pemberdayaan yang inklusif akan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Sutanto.

Disiapkan untuk penempatan kerja

Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta akan mengikuti proses penempatan kerja pada perusahaan industri sepatu yang beroperasi di wilayah Brebes.

Program tersebut merupakan perluasan dari berbagai kegiatan pemberdayaan yang selama ini dijalankan PNM.

Jika sebelumnya perusahaan lebih banyak mendampingi perempuan dan pelaku usaha ultra mikro, kini akses peningkatan kapasitas juga diperluas bagi penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Sementara bagi Bank Mandiri Taspen, pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko sosial di wilayah operasional perusahaan, termasuk di Kabupaten Brebes.

Bagi para peserta, pelatihan tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk mempelajari keterampilan baru, tetapi juga membuka harapan memperoleh pekerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memperingatkan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri mulai mengganggu aktivitas produksi pabrik alas kaki berorientasi ekspor. Gangguan pasokan listrik dikhawatirkan menghambat pengiriman pesanan ke pasar global hingga menggerus kepercayaan buyer internasional.

Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, hampir seluruh anggota asosiasi di sejumlah sentra industri alas kaki melaporkan terdampak pemadaman listrik dalam dua pekan terakhir.

Menurutnya, gangguan tersebut terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Timur seperti Jombang dan Sidoarjo, Jawa Tengah, Jawa Barat meliputi Sukabumi, Cikampek, dan Karawang, hingga kawasan industri Balaraja di Banten.

"Hampir semua anggota melapor terkait pemadaman listrik," ujar Billie kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan, pemadaman listrik secara langsung mengganggu proses produksi karena pabrik terpaksa mengoperasikan generator set (genset) sebagai sumber energi alternatif.

Penggunaan genset tersebut membuat biaya operasional meningkat lantaran perusahaan harus mengonsumsi solar dalam jumlah besar. "Sementara harga solar sudah tinggi sekali," keluhnya.

Adapun dari laporan yang diterima Aprisindo, durasi pemadaman bervariasi, mulai dari dua hingga enam jam. Bahkan, terdapat usulan agar jam istirahat pekerja diperpanjang hingga tiga jam untuk menyesuaikan kondisi pasokan listrik.

Di sisi lain, gangguan pasokan listrik dinilai berpotensi menghambat penyelesaian pesanan ekspor. Pasalnya, industri alas kaki merupakan sektor yang sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman kepada buyer global.

Menurut Billie, apabila pemadaman terus berlanjut dan semakin meluas, lead time atau waktu pengiriman ekspor berpotensi mundur sehingga mengganggu komitmen perusahaan terhadap pelanggan di luar negeri.

Dia menambahkan, merek-merek global memiliki standar ketepatan pengiriman yang sangat ketat. Karena itu, gangguan produksi akibat listrik padam berisiko menurunkan tingkat kepercayaan buyer terhadap pemasok dari Indonesia.

"Jadi harus menjaga kepercayaan, jangan sampai kehilangan kepercayaan dari brand atau buyer untuk pesanan dari Indonesia," tegasnya.

Menurut Billie, kondisi tersebut menjadi semakin krusial setelah kebijakan tarif impor ke Amerika Serikat berubah. Saat ini seluruh negara dikenakan tarif global yang sama sebesar 10%, sehingga faktor daya saing tidak lagi hanya ditentukan oleh tarif, melainkan juga kelancaran operasional industri.

"Kalau harga dari Vietnam dan Indonesia sama, tetapi Indonesia terkendala masalah listrik, tentu akan memberikan dampak negatif terhadap pesanan dari Indonesia," katanya.

Aprisindo memperkirakan tekanan terhadap industri alas kaki masih akan berlanjut apabila persoalan pasokan listrik tidak segera ditangani. Bahkan, dalam dua hingga tiga bulan ke depan, kinerja industri diperkirakan terus melemah apabila gangguan listrik masih berulang.

"Kalau tidak berubah dalam dua sampai tiga bulan ke depan, kondisinya akan semakin merosot," pungkas Billie.

Bisnis.com, JAKARTA — Perumahan terhadap sekitar 4.000 pekerja di PT Feng Tay Indonesia dinilai mencerminkan tekanan yang tengah dihadapi industri alas kaki nasional. Kondisi tersebut dipicu kombinasi penurunan pesanan ekspor dan melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam, India, dan Kamboja.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan industri alas kaki berorientasi ekspor saat ini menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global di tengah persaingan yang makin ketat untuk mendapatkan pesanan dari merek-merek internasional.

Menurut dia, merek global umumnya memiliki jaringan produksi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan India. Karena itu, alokasi pesanan sangat bergantung pada tingkat daya saing masing-masing negara.

"Semua sangat tergantung pada iklim industri dalam negeri. Jadi permintaan global tuh kalau Indonesia nggak bisa penuhin, ya dia akan ke negara lain,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (22/6/2026).

Meski demikian, Billie menegaskan kondisi tersebut tidak berarti seluruh investor akan meninggalkan Indonesia. Dampak yang lebih mungkin terjadi adalah berkurangnya volume pesanan dan penurunan kapasitas produksi.

"Tetapi bukan hengkang. Artinya di sini akan mengurangi tenaga kerja, akan mengurangi pesanan,” sebut Billie.

Dia mengatakan Vietnam masih menjadi pesaing utama Indonesia di industri alas kaki. Namun, India dan Kamboja mulai muncul sebagai tujuan investasi baru karena dinilai menawarkan iklim usaha yang lebih menarik bagi industri padat karya.

“Selama kita nggak gak berusaha memberikan iklim industri yang kondusif, pasti dia akan ke negara lain. Bahkan kita khawatirnya India akan menyalip [posisi Indonesia],” tambah Billie.

Karena itu, Aprisindo mendorong pemerintah segera memperbaiki iklim investasi agar Indonesia tetap menjadi tujuan ekspansi industri alas kaki global. Menurutnya, kebijakan yang lebih mendukung industri padat karya menjadi kunci untuk mempertahankan investasi sekaligus membuka lapangan kerja.

Billie juga meminta pemerintah mempercepat proses perizinan, memberikan kepastian hukum, memperbaiki mekanisme restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), menyediakan insentif fiskal, serta menjaga keandalan pasokan energi bagi industri.

“Kita sudah tertinggal sama Vietnam, jangan sampai tertinggal lagi sama yang baru-baru ini [India, Kamboja],” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengganjar tarif impor baru terhadap sejumlah produk Indonesia berpotensi menekan kinerja ekspor produk manufaktur nasional. Tidak hanya mengurangi daya saing produk di pasar AS, kebijakan tersebut juga berisiko memengaruhi utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

Kekhawatiran itu muncul seiring rencana penerapan tarif tambahan berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 yang akan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah menetapkan forced labor tariff sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Pemerintah memperkirakan tarif untuk produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih (excesscapacity) selesai dilakukan. Saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS yang berlaku sejak Februari 2026.

Di tengah ancaman tersebut, pemerintah berupaya mengamankan sejumlah produk ekspor unggulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan lalu mengatakan pemerintah telah mengajukan permohonan pengecualian tarif kepada USTR untuk 18 produk asal Indonesia.

"[Yang diajukan pengecualian] CPO, karet, kopi dan banyak lagi," ujarnya.

Bagi Indonesia, pasar AS memiliki arti penting. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan AS merupakan pasar nonmigas terbesar kedua bagi Indonesia.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada Januari–Juni 2025 mencapai US$14,79 miliar atau sekitar 11,52% dari total ekspor nonmigas nasional. Produk yang diekspor juga didominasi sektor manufaktur, seperti mesin dan peralatan listrik, alas kaki, pakaian, serta aksesori.

“Tambahan tarif 10%–18% dapat menekan margin, volume pesanan,dan ekspansi produksi,” ujar Rizal ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, hasil negosiasi Indonesia dengan AS akan menjadi faktor penentu. Sebab, daya saing ekspor tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, melainkan juga posisi tarif Indonesia dibandingkan negara pesaing.

Apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, India, atau Meksiko, pembeli di AS berpotensi mengalihkan pesanan ke negara-negara tersebut yang memiliki rantai pasok lebih terintegrasi, biaya logistik lebih efisien, dan kepastian regulasi yang lebih baik.

Dalam skenario tersebut, sejumlah sektor diperkirakan akan menghadapi tekanan paling besar, mulai dari tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, produk karet, elektronik tertentu, perikanan, hingga produk turunan sawit.

“Sektor-sektor ini padat tenaga kerja dan sensitif terhadap selisih harga, sehingga tekanan tarif bisa langsung berdampak pada ekspor, utilisasi pabrik, investasi baru, hingga penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Rizal menilai pemerintah perlu bergerak di dua jalur sekaligus. Selain memperkuat diplomasi perdagangan untuk memperoleh pengecualian tarif, Indonesia juga harus memperbaiki fondasi daya saing industri.

Menurutnya, penguatan sistem traceability atau ketelusuran serta kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan lingkungan menjadi makin penting di tengah meningkatnya penggunaan instrumen nontarif dalam kebijakan perdagangan AS.

"Masalahnya bukan hanya tarif, tetapi kepatuhan terhadap standar ESG, forced labor due diligence, traceability, dan persepsi risiko overcapacity yang kini makin sering dipakai AS sebagai instrumen proteksi dagang," katanya.

Di sisi lain, Rizal mendorong percepatan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan Asia Timur guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.

Menurutnya, dalam jangka menengah Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan negosiasi tarif.

“Tetapi harus memperbaiki produktivitas industri, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan kedalaman rantai pasok domestik agar manufaktur tidak terus rentan terhadap perubahan kebijakan dagang negara mitra," pungkasnya.

Industri Mebel Waspadai Penundaan Pesanan

Kekhawatiran serupa dirasakan pelaku industri mebel yang selama ini sangat bergantung pada pasar AS. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur mengatakan penerapan tarif tambahan berpotensi membuat importir AS menunda kontrak pembelian baru sambil menunggu kepastian arah kebijakan perdagangan Washington.

“Sebagian importir kemungkinan akan menunda pembelian sambil menunggu kepastian kebijakan, sehingga dapat memengaruhi arus pesanan pada semester II/2026," tuturnya kepada Bisnis.

Dalam jangka menengah, menurut Sobur, dampak kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada posisi tarif Indonesia dibandingkan negara pemasok lainnya. Jika tarif diterapkan relatif merata, daya saing mebel Indonesia masih dapat dipertahankan. Namun, jika Indonesia dikenai tarif lebih tinggi, risiko pengalihan pesanan akan meningkat.

“Industri mebel merupakan industri padat karya dengan siklus pemesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri,” jelas Sobur.

Saat ini, pasar AS menyumbang sekitar 50%–55% dari total ekspor mebel Indonesia. Tingginya ketergantungan tersebut membuat industri rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan utama.

Meski demikian, pelaku usaha mulai mempercepat diversifikasi pasar ke Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, hingga Afrika. Permintaan dari sektor hospitality di kawasan Gulf Cooperation Council (GCC), India, Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara juga dinilai membuka peluang baru.

Namun, Sobur mengingatkan diversifikasi pasar bukan proses yang bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“Dibutuhkan investasi promosi, penyesuaian desain, sertifikasi, hingga pembangunan jaringan distribusi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.

Menurut Sobur, kerentanan industri mebel tidak hanya berasal dari tarif, tetapi juga tingginya konsentrasi ekspor ke pasar tertentu, posisi eksportir Indonesia yang masih didominasi model original equipment manufacturer (OEM), serta meningkatnya tuntutan standar keberlanjutan dan ketertelusuran bahan baku.

"Apabila struktur tarif yang diterapkan AS menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tersebut, maka daya saing harga Indonesia akan tertekan," ucap Sobur.

Karena itu, strategi industri tidak lagi bisa hanya mengandalkan harga. Diferensiasi desain, kualitas produk, aspek keberlanjutan, dan ketepatan pengiriman dinilai menjadi faktor yang semakin menentukan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pelaku industri pada dasarnya tidak hanya menginginkan tarif yang rendah, tetapi juga lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing.

"Kalau tarifnya sama, persaingan akan terbuka," ujarnya.

Menurut Billie, Indonesia sebelumnya masih memiliki keunggulan tarif sekitar 1% dibandingkan sejumlah negara pesaing ketika tarif resiprokal AS berada di level 19%. Keunggulan tersebut dinilai membantu menjaga arus pesanan dari pembeli internasional.

Dia menilai Indonesia memiliki peluang memperoleh tarif yang lebih kompetitif karena kedua negara telah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) sejak 19 Februari 2026.

"Kami tentu berharap kepada pemerintah yang sudah punya ART dapat melakukan lobby dan upaya untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah dari negara pesaing,” tutur Billie.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif tambahan yang akan diberlakukan Amerika Serikat (AS) dinilai menjadi ancaman serius bagi kinerja ekspormanufaktur Indonesia. Selain berisiko menekan daya saing produk nasional di pasar AS, kebijakan tersebut juga dapat berdampak terhadap utilisasi pabrik, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Sebagaimana diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Pemerintah memperkirakan tarif terhadap produk Indonesia dapat meningkat hingga 18% setelah investigasi terkait kapasitas berlebih (excess capacity) selesai dilakukan.

Tarif berbasis Pasal 301 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026 setelah masa berlaku tarif global 10% berakhir.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan AS merupakan salah satu pasar ekspor utama bagi Indonesia. Karena itu, tambahan tarif impor dapat memberikan tekanan yang signifikan terhadap industri manufaktur nasional.

"Kebijakan tarif tambahan AS perlu dilihat sebagai risiko serius bagi ekspor manufaktur Indonesia, terutama karena AS merupakan pasar nonmigas terbesar kedua Indonesia," ujarnya ketika dihubungi, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada Januari–Juni 2025 mencapai US$14,79 miliar atau sekitar 11,52% dari total ekspor nonmigas nasional. Produk yang diekspor ke AS juga didominasi sektor manufaktur, seperti mesin dan peralatan listrik, alas kaki, pakaian, serta aksesori.

Menurut Rizal, tambahan tarif sebesar 10% hingga 18% berpotensi menekan margin eksportir, mengurangi volume pesanan, serta menghambat ekspansi produksi.

Dia menilai hasil negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS akan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing ekspor nasional. Pasalnya, daya saing produk Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif, tetapi juga posisi tarif dibandingkan negara pesaing.

Apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, India, atau Meksiko, pembeli di AS berpotensi mengalihkan pesanan ke negara-negara tersebut yang dinilai memiliki integrasi rantai pasok lebih kuat, logistik lebih efisien, dan kepastian regulasi yang lebih baik.

Sektor manufaktur yang diperkirakan paling terdampak antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, produk karet, elektronik tertentu, perikanan, serta produk olahan sawit.

Menurut Rizal, sektor-sektor tersebut memiliki karakteristik padat karya dan sensitif terhadap perubahan harga di pasar internasional.

“Sehingga tekanan tarif bisa langsung berdampak pada ekspor, utilisasi pabrik, investasi baru, hingga penyerapan tenaga kerja,” tuturnya.

Untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut, Rizal menyarankan pemerintah tidak hanya mengandalkan diplomasi perdagangan, tetapi juga memperkuat fondasi industri manufaktur nasional.

Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan negosiasi agar produk strategis Indonesia memperoleh pengecualian tarif di pasar AS. Selain itu, penguatan sistem ketelusuran dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan serta lingkungan juga perlu dilakukan agar produk Indonesia tidak mudah terkena hambatan perdagangan.

Rizal menilai kerentanan ekspor Indonesia terhadap kebijakan perdagangan AS tidak hanya disebabkan oleh tarif, tetapi juga persoalan struktural yang masih dihadapi industri nasional.

Dia menjelaskan struktur ekspor Indonesia masih didominasi produk padat karya dan komoditas olahan yang harus memenuhi berbagai persyaratan global, mulai dari ketelusuran bahan baku (traceability), standar ketenagakerjaan, hingga aspek lingkungan.

"Masalahnya bukan hanya tarif, tetapi kepatuhan terhadap standar ESG, forced labor due diligence, traceability, dan persepsi risiko overcapacity yang kini makin sering dipakai AS sebagai instrumen proteksi dagang," katanya.

Selain itu, Rizal mendorong percepatan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan Asia Timur untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS.

Dalam jangka menengah, menurutnya, Indonesia juga perlu meningkatkan produktivitas industri, menekan biaya logistik, memperbaiki kualitas tenaga kerja, serta memperdalam rantai pasok domestik agar sektor manufaktur lebih tahan terhadap perubahan kebijakan perdagangan global.

“Tetapi harus memperbaiki produktivitas industri, biaya logistik, kualitas tenaga kerja, dan kedalaman rantai pasok domestik agar manufaktur tidak terus rentan terhadap perubahan kebijakan dagang negara mitra," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) berharap pemerintah mampu melobi Amerika Serikat (AS) untuk memberikan tarif bea masuk yang lebih rendah terhadap produk Indonesia dibandingkan negara pesaing.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga daya saing ekspor alas kaki Indonesia di tengah tekanan biaya produksi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global.

Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, pelaku industri pada dasarnya tidak hanya menginginkan tarif yang rendah, tetapi juga lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing agar mampu mengamankan pesanan dari pembeli (buyer).

"Kalau tarifnya sama, persaingan akan terbuka," ujarnya dalam pesan singkat, Minggu (14/6/2026).

Dia menjelaskan, saat tarif resiprokal AS sebelumnya berada di level 19%, Indonesia masih memiliki keunggulan sekitar 1% dibandingkan negara pesaing sehingga permintaan ekspor relatif tetap terjaga.

Sementara itu, saat ini, Indonesia menghadapi investigasi berlapis atas tudingan pelanggaran perdagangan terkait dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas berlebih (excess capacity). Pemerintah Indonesia memperkirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.

Menurut Billie, Indonesia memiliki peluang memperoleh tarif yang lebih kompetitif mengingat kedua negara telah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) sejak 19 Februari 2026. Karena itu, pemerintah didorong memanfaatkan posisi tersebut dalam proses negosiasi dengan AS.

"Kami tentu berharap kepada pemerintah yang sudah punya ART dapat melakukan lobi dan upaya untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah dari negara pesaing,” tutur Billie.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa industri alas kaki saat ini menghadapi tekanan dari dalam negeri akibat pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan biaya bahan baku impor seiring menguatnya kurs dolar AS.

Billie mengungkapkan, harga bahan baku impor yang dipasok vendor telah meningkat sekitar 30% hingga 40% sehingga semakin menekan margin industri padat karya tersebut.

"Tekanan industri padat karya alas kaki itu ada dua, yakni faktor geopolitik dan kondisi dalam negeri dengan menurunnya daya beli masyarakat serta kenaikan harga bahan baku akibat penguatan dolar," jelasnya.

Dia menyebut, kondisi industri pada kuartal I/2026 masih cukup berat. Saat ini, Aprisindo masih mengevaluasi perkembangan kinerja ekspor dalam beberapa bulan ke depan sambil berupaya menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk membantu menjaga keberlangsungan industri, Aprisindo meminta pemerintah memberikan sejumlah insentif fiskal. Bentuk dukungan yang dinilai paling mendesak antara lain pemberian diskon tarif listrik dan gas bagi industri, percepatan pencairan restitusi PPN jasa subkontrak, serta menciptakan ekosistem industri yang lebih kondusif.

“Karena pelaku industri menyerap tenaga kerja dan kontribusi pajak ke negara,” tambah Billie.

Untuk diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya mengajukan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Akibatnya, Indonesia dan lima negara itu mendapatkan tarif sebesar 10%. Akan tetapi, tarif ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan 54 negara lain (di antaranya China hingga India) yang mendapatkan tarif 12,5%.

Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai ekses berlebih. Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) disebut tengah mengajukan sekitar 18 komoditas dan produk manufaktur Indonesia untuk dikecualikan dari regulasi tarif impor AS itu.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki (BIPTAK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan untuk 300 masyarakat miskin dan difabel pada Selasa (26/5/2026). Peserta dilatih untuk menjadi operator garmen dan alas kaki. Kegiatan tersebut terselenggara berkat dukungan Baznas, PLN, serta para perusahaan mitra.

"Satu angkatan kita akan melatih 300 orang. Kegiatan ini bagi anak-anak kita yang mereka kurang mampu, termasuk disabilitas juga dilatih di sini, dan mereka semua siap kerja di 11 perusahaan mitra," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau langsung kegiatan pelatihan tersebut.

Program pelatihan dari BIPTAK merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka TPT di Jawa Tengah per 2026 sendiri berada di 4,26%. Artinya, ada sekitar 481.000 tenaga kerja Jawa Tengah yang telah diserap oleh dunia industri.

Luthfi melanjutkan, selain mendukung penyerapan tenaga kerja, pelatihan yang digelar itu juga ikut mendukung iklim investasi Jawa Tengah. Melalui pelatihan tersebut, para peserta disiapkan untuk menyambut arus investasi yang tengah bergeliat, terutama pada sektor industri padat karya.

Kepala Disperindag Jawa Tengah July Emmylia menambahkan, dalam selama 20 hari pelatihan, peserta tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka juga diberikan fasilitas makan dan tempat menginap, juga antar-jemput ke perusahaan mitra. "Selesai pelatihan langsung kami tempatkan di perusahaan. Mereka menjadi karyawan tetap dengan gaji Upah Minimum Regional (UMR)," katanya.

July menambahkan bahwa setiap tahunnya BIPTAK membutuhkan sekitar 5.000 orang tenaga kerja terlatih setiap tahun. Namun demikian, dengan keterbatasan alat dan infrastruktur yang ada, BIPTAK baru mampu memenuhi 3.000 orang tenaga kerja terlatih yang terbagi dalam beberapa angkatan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong upaya kolaboratif melalui skema collaborative funding. Perusahaan-perusahaan mitra serta instansi terkait digandeng untuk ikut menyukseskan program pelatihan tersebut.

"Kapasitas kami 3000 orang, anggaran kami melatih hanya 300 orang, maka dibantu oleh CSR. Hampir 700 orang kami kerja sama dengan PT Mas Arya, total bisa melatih dengan menggunakan tempat kami sebanyak 960 orang. Itu langsung ditempatkan di PT Mas Arya," jelas July.

Bina Una Cahyani, seorang peserta pelatihan asal Kabupaten Boyolali, mengaku sangat terbantu dengan adanya program BIPTAK tersebut. Bina tak hanya mendapat materi pelatihan, tetapi ikut menikmati berbagai fasilitas yang disediakan. "Nanti setelah 10 hari langsung kerja di PT Mas Arya. Saya mengatahui informasi pelatihan ini dari media sosial. Ada kesempatan makanya saya coba daftar," ujar lulusan SMKN 1 Klego Boyolali tersebut.

Aldi Prasetya, peserta lain asal Kabupaten Batang, juga merasakan manfaat yang sama. Pelatihan itu tak hanya memberikan keterampilan untuk bekerja, tetapi juga sekaligus meningkatkan daya saingnya lewat koneksi langsung dengan perusahaan pencari tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) hingga alas kaki menaruh harapan pada rencana pemerintah memberikan insentif guna menahan tekanan biaya produksi, sekaligus mencegah stagnasi industri di tengah ketidakpastian global.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada pemerintah terkait permohonan insentif. Langkah tersebut dinilai mendesak seiring meningkatnya tekanan biaya akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

APSyFI mengusulkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) selama satu tahun dengan mekanisme evaluasi berkala. Kebijakan ini dinilai dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk memantau kondisi industri secara periodik.

“Kami usul untuk adanya pembebasan PPN selama 1 tahun dan di evaluasi secara berkala,” ujar Aqil kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Tidak dipungkiri, konflik geopolitik memberi tamparan keras bagi industri tekstil yang masih bergantung pada impor bahan baku. Keterbatasan bahan baku utama, khususnya mono ethylene glycol (MEG) dari Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menahan laju produksi industri saat ini.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun terdapat permintaan dari industri hilir seperti benang dan kain. Aqil menyebutkan utilisasi industri saat ini berada di kisaran 55%–60%, jauh di bawah kondisi normal yang dapat mencapai sekitar 90%.

Pasokan benang polyester juga saat ini terbatas. Produsen bahkan hanya memprioritaskan distribusi kepada pelanggan tertentu karena terbatasnya kapasitas produksi.

Dia menyebut kapasitas polimerisasi nasional telah turun signifikan dari sekitar 1,6 juta ton menjadi 800.000 ton dalam dua tahun terakhir akibat berhentinya operasi sejumlah produsen. Penurunan kapasitas tersebut mempersempit pasokan bahan baku bagi industri hilir.

Selain faktor kapasitas, Aqil menilai kebijakan perdagangan turut berkontribusi terhadap melemahnya industri dalam negeri. Penolakan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk impor dinilai mempercepat tekanan terhadap produsen lokal.

“Di tengah kondisi geopolitik saat ini, ketergantungan pada impor justru meningkatkan biaya. Karena itu, diperlukan langkah cepat agar industri tidak mengalami stagnasi,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, pelaku industri berharap pemerintah tidak hanya merealisasikan insentif fiskal, tetapi juga memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri.

Percepatan implementasi insentif dinilai menjadi faktor kunci untuk menjaga keberlangsungan industri TPT sekaligus menahan dampak lanjutan terhadap sektor manufaktur secara keseluruhan.

Dari sisi hilir, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto berharap adanya likuiditas di tengah kondisi ketidakpastian ini.

“Kenapa saya ngomong begitu? Karena industri ini mindset-nya belum jadi sunrise. Ini adalah industri padat karya yang perlu sunrise active dari seluruh pengambil kebijakan yang ada di mana-mana,” sebutnya dalam acara Katadata Policy Dialogue, Rabu (6/5/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya mengusulkan sejumlah stimulus atau insentif yang bisa diberikan kepada sektor alas kaki. Adapun yang paling mendesak adalah diskon tarif listrik dan harga gas, sebagai langkah cepat untuk menekan biaya produksi.

Menurutnya, komponen energi memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur biaya industri alas kaki. “Kalau ini diturunkan murah, ini dapat menutupi biaya operasional saat pasar lagi seperti ini. Jadi menutupi biaya produksi, untuk mengamankan cash flow dan margin perusahaan,” jelasnya ketika dihubungi, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, asosiasi juga mendorong insentif fiskal berupa penghapusan PPN Jasa Subkon di Kawasan Berikat. Pasalnya, pengenaan PPN ini membuat pabrik menganggarkan dana besar.

Usul berikutnya yakni adanya formulasi pengupahan bagi sektor padat karya. Billie menyebut saat ini tidak ada kepastian, biaya naik setiap tahun, dan upah sektoral kembali muncul. Asosiasi katanya berharap agar pada UU Tenaga Kerja yang akan datang, diatur formulasinya dengan tepat.

Aprisindo juga mengharapkan iuran sejenis jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) ditangguhkan jika pemerintah menggelontorkan insentif fiskal.

Terakhir, asosiasi meminta adanya penyederhanaan perizinan, termasuk penyederhanaan perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Proses perizinan yang lebih cepat dan berbiaya rendah dinilai dapat mendorong investasi baru di sektor ini.

Billie berpandangan insentif bisa memulihkan kinerja sektor alas kaki. Adapun saat ini, pelaku usaha bersikap wait and see dan berupaya untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bisnis.com, JAKARTA — Industri alas kaki nasional menghadapi tekanan berlapis akibat konflik berkepanjangan di wilayah Timur Tengah. Jalur distribusi bahan baku, energi, hingga logistik terganggu yang membuat para pelaku usaha harus mencari alternatif secepatanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda menyebut, eskalasi konflik geopolitik mulai berdampak pada kenaikan biaya bahan baku, terutama yang bergantung pada impor.

“Kalau dibilang untuk drop sekali, belum, jangan sampai lah, yang sudah ketahuan, bahan baku importasi naik,“ ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Kendati belum terjadi penurunan signifikan pada pesanan ekspor maupun utilisasi produksi, pelaku usaha mengakui tengah berada dalam fase wait and see sembari mencermati perkembangan konflik.

Diketahui, industri alas kaki Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja ekspor positif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aprisindo, nilai ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 tercatat mencapai sekitar US$7,98 miliar, meningkat sekitar 9,54% dibandingkan 2024.

Secara kumulatif, sejak 2020 hingga 2025, ekspor alas kaki Indonesia meningkat lebih dari 65%, mencerminkan daya saing industri nasional yang semakin kuat di pasar global. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara eksportir alas kaki terbesar ketiga di dunia, dengan volume ekspor mencapai sekitar 601 juta pasang.

Pasar utama ekspor alas kaki Indonesia masih didominasi oleh Amerika Serikat, yang menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai ekspor pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar. Sementara itu, kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan ketiga ekspor terbesar ke China tercatat sebesar sekitar US$504 juta dan termasuk 132 negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor alas kaki dari Indonesia.

Siasat Sektor Hilir

Di sektor hilir, owner merek sepatu Alive Love Arts dan Alofa, Olivia M. Liwang, merasakan kenaikan sejumlah bahan baku yang mayoritas impor. “Seperti lem, aksesoris logam, sama bahan-bahan kulit sintetis, karena variannya itu paling banyak dari impor. Bahkan kemasan, packaging itu juga ngaruh,” sebutnya.

Dia mengungkapkan kenaikan harga bahan baku bervariasi, mulai dari sekitar 10% hingga mencapai 30%–40% untuk beberapa komponen tertentu. Bahkan, sejumlah aksesoris mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 100% akibat ketergantungan pada bahan baku berbasis impor.

Kondisi tersebut turut memengaruhi struktur biaya produksi. Namun, pelaku usaha belum sepenuhnya meneruskan kenaikan tersebut ke konsumen guna menjaga loyalitas pasar. “Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk nentuin harga jualnya. Mungkin cuma naikin nggak lebih dari 20%. Supaya kita nggak terlalu kena margin terlalu dalam, tapi harus dibikin tetap terjangkau supaya customer bisa beli,” tuturnya.

Selain tekanan dari bahan baku, pelaku industri juga menghadapi beban tambahan dari kenaikan biaya administrasi di platform marketplace. Olivia menilai lonjakan biaya tersebut menjadi salah satu faktor yang cukup mengganggu di tengah situasi global yang tidak menentu.

Di sisi operasional, kapasitas produksi usaha miliknya masih berjalan relatif stabil, dengan output mencapai ratusan hingga ribuan pasang sepatu per minggu. Namun, dia mengakui adanya penyesuaian dalam rantai pasok, termasuk diversifikasi pemasok dan peningkatan penggunaan bahan baku lokal.

Menurutnya, pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha untuk tidak bergantung pada satu sumber pasokan. Saat ini, komposisi bahan baku mulai dialihkan dengan memperbesar porsi lokal guna mengurangi risiko gangguan impor.

Olivia berpendapat, saat ini kualitas alas kaki dari pabrik lokal sudah jauh lebih baik. “Jadi secara standar lebih naik. Biasanya kita bergantung sama material impor, 70 persen impor. Sekarang pelan-pelan di-switch,” jelasnya.

Dia juga melihat kondisi saat ini sebagai peluang bagi brand lokal untuk meningkatkan daya saing. Kenaikan harga barang impor dan gangguan logistik global dinilai dapat menahan laju produk luar negeri, sehingga membuka ruang bagi produk domestik.

Untuk menjaga keberlanjutan usaha, pelaku industri mengandalkan sejumlah strategi, mulai dari inovasi produk, penguatan kualitas melalui pengawasan ketat, hingga pengelolaan stok sebagai buffer menghadapi ketidakpastian pasokan. “Jadi kayak sekarang meskipun bahan naik, kita masih ada stock yang lama,“ ungkapnya.

Di sisi lain, Olivia mengingatkan potensi risiko ke depan apabila konflik geopolitik berkepanjangan. Penurunan daya beli masyarakat dapat berujung pada penurunan produksi dan berpotensi berdampak pada tenaga kerja. “Kalau permintaannya kurang, produksi turun, SDM pasti banyak yang nganggur,” tegasnya.

Utilisasi Rentan Tergerus

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna menilai, utilisasi industri alas kaki yang saat ini masih di atas 80% berpotensi tertekan oleh sejumlah faktor struktural. Salah satunya adalah ketergantungan impor bahan baku yang mencapai 60%–70%, mulai dari kulit hingga Thermoplastic Polyurethane (TPU).

Selain itu, biaya logistik nasional yang mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB) jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam sebesar 16,8%. Kenaikan upah minimum serta tekanan nilai tukar juga turut menggerus margin industri, terutama bagi pelaku skala kecil dan menengah.

Faktor lain yang jarang disorot adalah implikasi komitmen impor Indonesia ke AS, termasuk energi dan produk pertanian. “Kebutuhan devisa untuk impor ini berpotensi bersaing langsung dengan kebutuhan industri mengimpor bahan baku,” ujarnya.

Untuk menjaga daya saing, dunia usaha dinilai perlu menerapkan sejumlah strategi, seperti penguatan buffer bahan baku hingga 90 hari, lindung nilai (hedging) valuta, serta peningkatan otomasi produksi guna mendongkrak produktivitas.

"Bila Selat Hormuz atau Laut Merah terblokade, utilisasi segmen ekspor Eropa bisa turun ke 65-70 %,” sebutnya.

Ariyo juga menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan hilirisasi nasional. Program hilirisasi pemerintah yang berfokus pada mineral belum menyentuh sektor alas kaki, padahal industri ini memiliki daya serap tenaga kerja jauh lebih besar.

Dia menyebut, kawasan industri memberi perizinan satu pintu, tax holiday, dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) USD6,5 per Million British Thermal Units (MMBTU). Tapi bahan baku kulit dan sol tetap diimpor lewat Tanjung Priok atau Patimban lalu dikirim ke Jawa Tengah, sehingga biaya logistik internal naik.

Paradoksnya di sini, lanjut Ariyo, hilirisasi yang relevan untuk alas kaki, yaitu karet alam ke compound sol, kulit sapi domestik ke penyamakan bersertifikat LWG, petrokimia ke Ethylene Vinyl Acetate (EVA) dan TPU compound, akan menaikkan ekspor dan memperbesar surplus dengan AS.

Hal ini katanya bertabrakan dengan komitmen RI menyempitkan neraca dagang. Indonesia harus memilih antara hilirisasi penuh yang memperbesar surplus, atau hilirisasi parsial yang diseimbangkan impor strategis dari AS.

"Ini incentive misalignment serius. Alas kaki menciptakan 10 sampai 15 kali lapangan kerja per dolar investasi dibanding tambang, tapi kalah prioritas politik," sebutnya.

Tanpa strategi neraca dagang cermat, Ariyo menambahkan, sukses hilirisasi alas kaki justru bisa memicu retaliasi tarif AS dalam dua tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa atau IEU-CEPA dinilai membuka peluang signifikan bagi industri manufaktur nasional, terutama dalam memperluas pasar ekspor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Tak ayal, para pelaku usaha berharap agar ratifikasi ini segera dirampungkan, seraya melengkapi infrastruktur yang ada.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan positif. Adapun pada 2025, investasi di sektor ini mencapai US$48,3 miliar, sementara pada 2024 sebesar US$47,7 miliar. Realisasi ini diharapkan bisa meningkat seiring adanya perjanjian IEU-CEPA yang menghapus tarif untuk sejumlah produk, seperti alas kaki dan tekstil.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda menilai peluang tersebut menjadi makin relevan di tengah dinamika geopolitik dan kebijakan perdagangan global, khususnya dari Amerika Serikat yang dinilai kerap berubah. Dalam situasi tersebut, diversifikasi pasar menjadi langkah strategis bagi pelaku industri.

Billie menilai, apabila implementasi IEU-CEPA berjalan efektif, dampaknya tidak hanya pada peningkatan ekspor, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan pesanan dan penyerapan tenaga kerja baru di sektor manufaktur, khususnya industri alas kaki.

“Kalau berhasil, ini memang angin segar bagi industri, bukan hanya untuk kualitas ekspor dan global brand, tapi teman-teman UKM sepatu, kita dorong juga untuk bisa melakukan ekspor ke pasar Eropa dengan tarif 0%,” sebutnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Kendati demikian, Billie mengingatkan bahwa proses ratifikasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dikawal. Pasalnya, meski kesepakatan prinsip telah dicapai pada September 2025, hingga kini proses ratifikasi di dalam negeri maupun di Parlemen Eropa masih berlangsung.

“Kita harus kawal, sampai di mana perjanjian dilakukan oleh pemerintah, draf ratifikasinya sudah masuk DPR belum?” tanya Billie meminta kepastian kelanjutan perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa ini.

Dia berpandangan keberhasilan implementasi IEU-CEPA dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekspor alas kaki global. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ketiga dunia setelah China dan Vietnam, dengan selisih yang cukup lebar.

Adapun volume ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 601 juta pasang. Pasar utama ekspor alas kaki Indonesia masih didominasi oleh AmerikaSerikat, yang menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai ekspor pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar.

Kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan China menjadi negara ketiga dengan nilai ekspor US$504 juta. “Kalau misalnya ini benar-benar terwujud, kami berharap bisa menyaingi Vietnam,” harap Billie

Sebelum itu, dia berharap pemerintah menuntaskan tantangan domestik yang masih menghambat industri, mulai dari perizinan seperti amdal hingga kesiapan infrastruktur kawasan industri. Semua menurutnya harus dibenahi demi kelancaran investasi nantinya.

Kesiapan Infrastruktur Mendesak

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan bahwa IEU-CEPA juga membawa konsekuensi peningkatan standar industri, terutama terkait aspek keberlanjutan dan energi hijau. Tak ayal, kesiapan infrastruktur energi menjadi krusial, khususnya pengembangan jaringan gas industri, seiring mulai ditinggalkannya penggunaan batu bara.

“Kita berharap pipanisasi infrastruktur gas itu bisa sampai ke Bandung Raya dan Solo Raya. Kenapa? Karena sentra industri tekstil itu banyaknya ada di Bandung Raya dan Solo Raya,” jelasnya.

Selain itu, aturan asal barang (rules of origin/ROO) juga menjadi tantangan tersendiri. Selama ini, sebagian besar industri garmen masih bergantung pada bahan baku impor, terutama dari China.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai IEU-CEPA dapat menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional. Dia menjelaskan, salah satu ketentuan dalam perjanjian tersebut adalah penerapan skema two-step process, yang mengharuskan penggunaan bahan baku domestik dalam proses produksi.

“Kalau kita ekspor garmen, maka benangnya harus dari Indonesia. Kalau kain, maka seratnya juga harus berasal dari dalam negeri. Ini peluang untuk memperkuat rantai pasok domestik,” katanya.

Aqil menambahkan, dengan struktur industri tekstil yang relatif lengkap, mulai dari petrokimia hingga garmen, Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat untuk memanfaatkan IEU-CEPA secara optimal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perjanjian IEU-CEPA yang telah ditandatangani pada September 2025 itu ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Artinya, Indonesia hanya memiliki waktu persiapan sekitar satu tahun untuk memastikan kesiapan industri.

“Di situ letak urgensinya. Waktu persiapan kita sangat pendek,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (10/4/2026).

Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan satu-satunya faktor penentu untuk meningkatkan ekspor sektor padat karya. Kuncinya justru ada pada kesiapan industri dan integrasi ke rantai pasok global.

Pada titik ini, dia menilai, posisi Indonesia dalam rantai pasok global masih tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam. Oleh karena itu, potensi kenaikan ekspor yang tinggi lebih tepat dipandang sebagai skenario maksimal, bukan baseline.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa tantangan terbesar justru muncul dari hambatan nontarif yang akan makin dominan setelah tarif dihapus. Salah satu instrumen yang dinilai menjadi penentu adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Melalui kebijakan tersebut, produk dengan intensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen berpotensi dikenakan biaya tambahan yang signifikan saat masuk ke pasar Eropa.

CBAM ini katanya bisa menjadi game changer. Pasalnya, biaya karbon bisa menghapus seluruh keuntungan dari tarif nol.

“Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak. Kalau industri tidak siap, kita tetap tidak bisa masuk,” tegas Yusuf.

Dari sisi kesiapan domestik, Yusuf menilai tantangan utama bukan terletak pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Sejumlah hambatan klasik seperti logistik, perizinan, dan ketidakpastian regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Ini yang akan menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tegasnya.

Bicara dalam konteks sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan makanan olahan berpeluang memperoleh manfaat terbesar melalui peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Sebaliknya, dua kelompok industri dinilai lebih rentan. Pertama, industri yang terdampak langsung oleh CBAM. Kedua, industri domestik yang harus menghadapi peningkatan persaingan dari produk impor Eropa.

“Begitu tarif turun, produk seperti otomotif, kimia, dan mesin dari Eropa akan menjadi lebih kompetitif. Ini tekanan nyata bagi industri dalam negeri,” tutur Yusuf.

Kendati demikian, dia berpendapat, IEU-CEPA akan mendorong perubahan struktur industri secara lebih mendalam, terutama melalui penerapan rules of origin. Ketentuan ini menentukan sejauh mana suatu produk memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensial.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” imbaunya.

Di sisi lain, perjanjian ini juga diperkirakan meningkatkan kepastian hukum bagi investor Eropa. Namun, konsekuensinya adalah ruang kebijakan pemerintah menjadi lebih terbatas, sehingga diperlukan keseimbangan dalam implementasinya.

Bisnis.com, NGANJUK — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bergeliat mendongkrak pertumbuhan industri padat karya, di antaranya dengan memberikan insentif pajak. Sektor padat karya memang dinilai sebagai sektor yang mampu memberikan penyediaan lapangan kerja hingga mengerek pemerataan ekonomi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa salah satu upaya Kemenkeu dalam mendongkrak pertumbuhan sektor padat karya adalah pemberian insentif. Pemerintah memang telah resmi menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sepanjang 2026 bagi pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.

"Insentif diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pemerintah hadir untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran," kata Inge dalam media briefing usai kunjungan ke PT Mitra Saruta Indonesia di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis (16/7/2026).

Insentif diberikan juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial. Kebijakan pembebasan pajak diharapkan dapat menopang kesejahteraan pekerja, terutama pada sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Sebanyak lima sektor memperoleh fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) meliputi industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.

Insentif diberikan atas PPh 21 untuk seluruh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur selama 2026. Penghasilan yang dimaksud antara lain gaji, tunjangan tetap, dan imbalan sejenis sesuai peraturan perusahaan atau kontrak kerja.

Penerima fasilitas meliputi pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan, fasilitas diberikan jika rata-rata upah per hari tidak melebihi Rp500.000.

Pekerja yang mendapatkan fasilitas wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, pegawai tidak boleh menerima fasilitas PPh 21 DTP lain berdasarkan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 5 PMK 105/2025, PPh 21 yang dipotong atas penghasilan pegawai dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja bersamaan dengan pembayaran penghasilan. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun perusahaan memberikan tunjangan pajak atau menanggung PPh 21 bagi pegawai.

Pembayaran tunai PPh 21 yang ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Pemberi kerja juga wajib membuat bukti potong atas fasilitas tersebut dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

"Pemerintah pun terus mengevaluasi setiap insentif yang diberikan ke pelaku usaha," kata Inge.

Apalagi, menurutnya di tengah tantangan geopolitik global, terjadi perang di Timur Tengah yang berpengaruh terhadap ekonomi, terutama sektor padat karya yang menjalankan ekspor.

"Insentif lain, tunggu perkembangan global," ujar Inge.

Di sisi lain, pemerintah pun tengah menyiapkan skema baru pemberian insentif pajak untuk menarik investor yakni tax holiday. Proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dengan peraturan perundang-undangan terkait sudah selesai. Penetapannya hanya menunggu tanda tangan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemenkeu melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menggenjot permodalan bagi sektor padat karya untuk ekspor. Kepala Divisi Nia & Strategic Assignment LPEI Berlianto Wibowo menyatakan sektor padat karya menciptakan development impact.

"Investasi modal kerja diciptakan dan menghasilkan kebermanfaatan. Ini jadi poin penting, kami berusaha dari Kemenkeu untuk program yang diciptakan tidak henti-hentinya," ujar Berlianto.

Beri Dampak

Dampak dukungan insentif pun dirasakan oleh sektor padat karya, salah satunya PT Mitra Saruta Indonesia. Direktur PT Mitra Saruta Indonesia Hoo Yanto Andrian mengatakan bahwa perusahaannya bergerak di bidang tekstil, memproduksi sarung tangan.

Dia menjelaskan sektor padat karya memang sektor yang sangat rumit. Di PT Mitra Saruta terdapat sekitar 1.700 karyawan.

"Ada insentif pajak, ini cukup membantu. Kami pun berharap bisa memberikan kontribusi dan terus memberikan kontribusi buat ekspor kita," katanya.

Ditambah, kondisi geopolitik yang panas saat ini menurutnya cukup memengaruhi pasar ekspor perusahaan. Dibutuhkan dorongan agar sektor padat karya tetap bisa tumbuh. Diversifikasi pasar ekspor pun dilakukan PT Mitra Saruta Indonesia.

"Tim marketing kami jadinya lebih agresif sasar pasar yang lebih menyeluruh, terakhir kita dapat dari South Africa," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengatakan dukungan bagi sektor padat karya memang dibutuhkan. Di Jawa Timur, sektor manufaktur telah tumbuh pesat, yakni 5,98% pada 2025. Sementara, sektor perdagangan tumbuh 3,98% dan pertanian 4,98%.

"Dari sini lah kemudian kita berharap manufaktur terus menjadi tumpuan ekonomi. Jangan sampai mengalami deindustrialisasi," ujar Emil Dardak.

Bisnis.com, JAKARTA — Posisi Indonesia sebagai salah satu pusat produksi alas kaki global kian menguat di tengah pergeseran rantai pasok industri dunia. Kinerja ekspor yang terus tumbuh serta meningkatnya minat investasi dari merek internasional menjadi indikator utama daya saing industri nasional.

Momentum tersebut akan diperkuat melalui penyelenggaraan Indonesia Footwear Summit 2026 yang digelar pada 13–15 April 2026 di DoubleTree by Hilton Kemayoran, Jakarta. Forum ini menjadi ajang strategis untuk menegaskan peran Indonesia sebagai hub produksi dan sourcing alas kaki dunia.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Anton J. Supit mengatakan, industri alas kaki nasional telah menjadi bagian penting dalam rantai pasok global, ditopang oleh kapasitas produksi besar dan kualitas yang mampu memenuhi standar merek internasional.

“Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari orientasi ekspor yang kuat dari industri alas kaki nasional serta meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk alas kaki Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/3/2026).

Berdasarkan data asosiasi, nilai ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 mencapai sekitar US$7,98 miliar. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai eksportir terbesar ketiga di dunia dengan volume ekspor sekitar 601 juta pasang.

Destinasi utama ekspor alas kaki Indonesia sendiri masih ditempati oleh Amerika Serikat. Pasar Negeri Paman Sam tercatat menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar.

Sementara itu, kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan destinasi ekspor alas kaki terbesar ketiga adalah China dengan nilai US$504 juta. Indonesia juga memiliki 132 negara lainnya sebagai destinasi komoditas ini.

Anton menilai dinamika geopolitik perdagangan global, termasuk kebijakan tarif perdagangan di AS, turut memengaruhi perubahan struktur rantai pasok industri alas kaki dunia. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu basis produksi utama bagi berbagai merek global.

Ke depan, potensi pasar diperkirakan makin terbuka seiring dengan negosiasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kehadiran kemitraan tersebut diharapkan memperluas akses produk nasional ke pasar Eropa.

Ketua Dewan Pembina Aprisindo Eddy Widjanarko menambahkan bahwa tren relokasi produksi global menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai pusat manufaktur.

“Banyak perusahaan dan merek global yang menunjukkan minat untuk memperluas investasi dan produksi mereka di Indonesia,” sebutnya,

Selain itu, keberadaan kawasan industri, baik berikat maupun nonberikat, serta berkembangnya pelaku usaha skala UMKM dan industri kecil menengah (IKM) turut memperkuat struktur industri secara menyeluruh.

Melalui penyelenggaraan Indonesia Footwear Summit 2026, Aprisindo bersama ECV International, katanya, berharap Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi, tetapi juga pusat pengembangan inovasi, desain, dan teknologi dalam industri alas kaki global.