Bisnis.com, BATAM — Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor, menegaskan pentingnya penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal seiring pertumbuhan investasi dan industri di Batam, Kepulauan Riau.

Hal itu dia ungkap dalam kunjungan kerjanya ke kawasan industri Kabil, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/6/2026).

Kata Afriansyah, penguatan K3 harus menjadi perhatian seluruh perusahaan agar kecelakaan kerja tidak kembali terjadi.

Selain itu, ia menilai investasi yang terus meningkat di Batam harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

"Investasi yang masuk harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas," katanya.

Afriansyah menyebut tingkat pengangguran di Batam masih berada di kisaran 6,8 persen. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Menurutnya, Batam kini tidak hanya berkembang sebagai kawasan industri manufaktur, tetapi juga sektor pariwisata yang membutuhkan tenaga kerja terampil di bidang hospitality.

Pemerintah, kata dia, siap berkolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan, termasuk penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

"Meski TKA memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP), perusahaan tetap didorong untuk memprioritaskan pekerja lokal," kata dia.

Afriansyah turut memaparkan pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan nasional yang akan mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform.

Sistem tersebut didukung sejumlah program, termasuk Skill Hub untuk pelatihan kompetensi dan Serti Hub sebagai pusat sertifikasi tenaga kerja.

"Dunia kerja saat ini membutuhkan kompetensi yang terukur dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi," ujarnya.

Transformasi Industri Batam

Sementara itu, Deputi Bidang Investasi BP Batam, Djemi Francis, mengatakan Batam terus menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dengan pertumbuhan sekitar 7,5 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Pada triwulan pertama tahun ini, realisasi investasi Batam mencapai Rp17,4 triliun. Menurut Djemi, Batam mengandalkan teknologi dan kualitas sumber daya manusia sebagai kekuatan utama karena tidak memiliki sumber daya alam yang besar.

"Transformasi industri di Batam kini bergerak ke sektor berteknologi tinggi seperti manufaktur modern dan data center," katanya.

Ia menambahkan, Batam memiliki 31 kawasan industri yang menampung ratusan perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat. Setiap tahun, sekitar 50.000 pekerja direkrut untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut.

"Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengembangkan sistem link and match serta aplikasi pencarian kerja yang mempermudah masyarakat memperoleh informasi lowongan pekerjaan," kata dia.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Semoe Batam, Cai Yixiang, mengatakan perusahaannya terus mengembangkan bisnis di sektor energi berkelanjutan, khususnya energi angin lepas pantai.

Menurutnya, pengembangan industri tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung transisi energi global.

Cai mengatakan mayoritas pekerja di PT Semoe Batam merupakan tenaga kerja lokal. Perusahaan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sekolah vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri masa depan.

"Kami percaya kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri menjadi kunci dalam membangun SDM yang kompeten dan berdaya saing," ujarnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki (BIPTAK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah menggelar pelatihan untuk 300 masyarakat miskin dan difabel pada Selasa (26/5/2026). Peserta dilatih untuk menjadi operator garmen dan alas kaki. Kegiatan tersebut terselenggara berkat dukungan Baznas, PLN, serta para perusahaan mitra.

"Satu angkatan kita akan melatih 300 orang. Kegiatan ini bagi anak-anak kita yang mereka kurang mampu, termasuk disabilitas juga dilatih di sini, dan mereka semua siap kerja di 11 perusahaan mitra," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau langsung kegiatan pelatihan tersebut.

Program pelatihan dari BIPTAK merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka TPT di Jawa Tengah per 2026 sendiri berada di 4,26%. Artinya, ada sekitar 481.000 tenaga kerja Jawa Tengah yang telah diserap oleh dunia industri.

Luthfi melanjutkan, selain mendukung penyerapan tenaga kerja, pelatihan yang digelar itu juga ikut mendukung iklim investasi Jawa Tengah. Melalui pelatihan tersebut, para peserta disiapkan untuk menyambut arus investasi yang tengah bergeliat, terutama pada sektor industri padat karya.

Kepala Disperindag Jawa Tengah July Emmylia menambahkan, dalam selama 20 hari pelatihan, peserta tidak dipungut biaya sama sekali. Mereka juga diberikan fasilitas makan dan tempat menginap, juga antar-jemput ke perusahaan mitra. "Selesai pelatihan langsung kami tempatkan di perusahaan. Mereka menjadi karyawan tetap dengan gaji Upah Minimum Regional (UMR)," katanya.

July menambahkan bahwa setiap tahunnya BIPTAK membutuhkan sekitar 5.000 orang tenaga kerja terlatih setiap tahun. Namun demikian, dengan keterbatasan alat dan infrastruktur yang ada, BIPTAK baru mampu memenuhi 3.000 orang tenaga kerja terlatih yang terbagi dalam beberapa angkatan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong upaya kolaboratif melalui skema collaborative funding. Perusahaan-perusahaan mitra serta instansi terkait digandeng untuk ikut menyukseskan program pelatihan tersebut.

"Kapasitas kami 3000 orang, anggaran kami melatih hanya 300 orang, maka dibantu oleh CSR. Hampir 700 orang kami kerja sama dengan PT Mas Arya, total bisa melatih dengan menggunakan tempat kami sebanyak 960 orang. Itu langsung ditempatkan di PT Mas Arya," jelas July.

Bina Una Cahyani, seorang peserta pelatihan asal Kabupaten Boyolali, mengaku sangat terbantu dengan adanya program BIPTAK tersebut. Bina tak hanya mendapat materi pelatihan, tetapi ikut menikmati berbagai fasilitas yang disediakan. "Nanti setelah 10 hari langsung kerja di PT Mas Arya. Saya mengatahui informasi pelatihan ini dari media sosial. Ada kesempatan makanya saya coba daftar," ujar lulusan SMKN 1 Klego Boyolali tersebut.

Aldi Prasetya, peserta lain asal Kabupaten Batang, juga merasakan manfaat yang sama. Pelatihan itu tak hanya memberikan keterampilan untuk bekerja, tetapi juga sekaligus meningkatkan daya saingnya lewat koneksi langsung dengan perusahaan pencari tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesenjangan antara lulusan vokasi dan kebutuhan industri masih terjadi, mendorong perusahaan menanggung biaya tambahan untuk pelatihan tenaga kerja baru.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan fenomena mismatch masih terjadi secara luas di pasar kerja Indonesia, di mana sebagian tenaga kerja bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia per November 2025 tercatat sebesar 4,74% atau sekitar 7,3 juta orang.

Meski menurun, angka tersebut dinilai belum mencerminkan kualitas penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Career coach Adityo Indrasanto menilai persoalan utama terletak pada kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

“Yang pertama saya melihat soal fitness atau kesesuaian keahlian lulusan dari pengajaran yang mereka dapatkan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Menurutnya, secara konsep pendidikan vokasi sudah tepat karena menitikberatkan pada praktik. Namun, implementasi di lapangan kerap tertinggal dari perkembangan industri yang berlangsung cepat.

Akibatnya, lulusan belum sepenuhnya siap kerja dan masih memerlukan penyesuaian tambahan. Perusahaan pun harus menutup celah tersebut melalui pelatihan internal, yang pada akhirnya menambah beban biaya dan waktu adaptasi.

Di luar kemampuan teknis, kesiapan mental kerja juga menjadi tantangan. Banyak lulusan dinilai belum terbiasa menghadapi tekanan kerja maupun dinamika hubungan profesional di lingkungan perusahaan.

“Kerja bukan hanya soal jobdesk, tetapi juga bagaimana berinteraksi dan menghadapi dinamika dengan orang lain di dalam organisasi,” katanya.

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mengingatkan, jika kondisi ini tidak segera dibenahi, industri berpotensi beralih ke tenaga kerja yang lebih siap pakai, termasuk dari luar negeri.

Perusahaan, menurutnya, cenderung memilih tenaga kerja yang dapat langsung berkontribusi dibandingkan harus menunggu proses pelatihan yang memakan waktu.

“Jadi bukan sekadar mismatch, tetapi kita memang tertinggal dari sisi kesiapan sumber daya manusia,” ujarnya.

Dia menambahkan, perubahan struktur ekonomi yang semakin mengarah pada investasi berbasis teknologi turut memperlebar kesenjangan tersebut.

Industri kini membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih tinggi, sementara kesiapan SDM domestik belum sepenuhnya sejalan.

“Jangan industri datang dulu baru kita siapkan SDM. Seharusnya kita sudah siap lebih dulu,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tingginya kebutuhan tenaga kerja global, PT Triputra Edukasi Nusantara (TEN) mengembangakan jalur bagi tenaga kerja Indonesia untuk menembus pasar Jepang melalui pengembangan TEN Learning Center (TLC).

CEO TEN Yohanes Tan menjelaskan, TLC dirancang sebagai pusat pelatihan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri global. Fasilitas yang baru diresmikan pada 20 April 2026 itu bahkan memanfaatkan hotel yang dikonversi menjadi lembaga pelatihan kerja (LPK) dengan kapasitas sekitar 175 peserta.

Di tempat ini, peserta tidak sekadar belajar di ruang kelas. Mereka tinggal, berlatih, dan dibentuk dalam satu ekosistem yang dirancang menyerupai “miniatur dunia kerja” yang akan mereka hadapi di Jepang.

“Ini bukan hanya pelatihan, tapi jalur lengkap dari pendidikan, pelatihan, sampai penempatan kerja,” ujar Yohanes, Kamis (30/4/2026).

Lokasi TLC terletak di Kopeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang juga merupakan kaki Gunung Merbabu. Lokasi yang dingin menjadi pilihan agar peserta pelatihan terbiasa dengan cuaca tersebut saat bekerja nanti di Negeri Sakura.

Fokus utama program saat ini adalah sektor caregiver—pekerjaan perawatan lansia—yang dinilai memiliki permintaan besar di Jepang.

Secara keseluruhan, Yohanes menyebut kebutuhan tenaga kerja di negara tersebut mencapai sekitar 820.000 orang, sementara tenaga kerja Indonesia yang mengisi baru sekitar 200.000 orang.

Melihat peluang tersebut, TEN memilih strategi realistis, yakni menyiapkan peserta agar cepat terserap pasar kerja. Alih-alih langsung menargetkan profesi dengan standar sangat tinggi seperti perawat, perusahaan memulai dari caregiver yang membutuhkan kompetensi bahasa Jepang tingkat menengah.

Peserta menjalani pelatihan intensif selama 6 bulan, termasuk pembelajaran bahasa Jepang hingga level tertentu, keterampilan teknis, serta pemahaman budaya kerja.

Setelah itu, mereka masih harus melewati tahapan ujian, wawancara dengan pengguna di Jepang, hingga proses administrasi sebelum diberangkatkan.

“Kalau semua lancar, total prosesnya sekitar 9 sampai 12 bulan sampai benar-benar bekerja di Jepang,” jelas Yohanes.

Namun, yang membedakan TLC TEN dengan lembaga pelatihan lain bukan hanya pada kurikulum. Yohanes menekankan pentingnya pembentukan karakter dan kesiapan mental sebagai bagian utama dari pelatihan.

Peserta dibekali nilai-nilai yang disebut sebagai Triputra DNA, mulai dari integritas, kepedulian, hingga keunggulan. Selain itu, mereka juga diajarkan detail budaya Jepang—mulai dari cara berinteraksi, etika kerja, hingga kebiasaan sehari-hari.

“Hal-hal kecil seperti cara menyapa, cara makan, sampai sikap di tempat kerja itu penting. Kami ingin mereka benar-benar siap, bukan hanya bisa kerja,” ujarnya.

TEN juga membangun ekosistem penempatan yang terintegrasi. Perseroan menggandeng mitra di Jepang melalui Overseas Partner Academy (OPA) untuk memastikan peserta tidak hanya tersalurkan, tetapi juga mendapatkan pendampingan selama bekerja.

Model ini membuat TEN tidak berhenti pada tahap pengiriman tenaga kerja. Perusahaan tetap memantau kondisi peserta di Jepang, bahkan menyiapkan dukungan jika terjadi masalah, termasuk perlindungan asuransi.

“Banyak lembaga hanya fokus kirim. Kami ingin memastikan mereka aman, bekerja dengan baik, dan bisa kembali ke Indonesia dengan pengalaman yang bernilai,” kata Yohanes.

Dengan pendekatan tersebut, TLC menjadi bagian dari rantai pengembangan sumber daya manusia yang dibangun TEN—dari pendidikan, pelatihan, hingga penempatan kerja global.

Ke depan, perusahaan melihat peluang pasar tenaga kerja global masih sangat terbuka, tidak hanya di Jepang tetapi juga di negara lain di Asia dan Eropa.

Bagi TEN, pengembangan TLC bukan sekadar bisnis pelatihan, melainkan upaya membuka jalan yang lebih jelas bagi tenaga kerja Indonesia untuk naik kelas—dari pencari kerja lokal menjadi talenta yang mampu bersaing di panggung internasional.

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan program khusus berupa Balai Latihan Kerja Komunitas untuk mempercepat pemulihan dan penanganan dampak bencana di Provinsi Sumatera Barat.

"Alhamdulillah kita bisa langsung secure beberapa program khusus untuk dampak bencana Sumatera Barat yakni pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli di Kota Padang, Kamis.

Dalam program itu Kemenaker menyiapkan lima paket atau mendirikan lima titik balai latihan kerja berkapasitas dua lantai dengan nilai mencapai Rp4,25 miliar. Balai itu nantinya akan fokus pada pelatihan kemampuan teknologi informasi.

"Jadi, kita akan bangun Balai Latihan Kerja Komunitas yang dilengkapi dengan komputer dan peralatan pendukung termasuk instruktur," kata dia.

Menaker menjelaskan fokus pelatihan teknologi dan informasi dikarenakan pada saat ini tren konten kreator dan afiliator di sosial media cukup menjanjikan. Kemenaker melihat hal ini sebagai peluang besar untuk dimanfaatkan masyarakat lewat pelatihan yang diberikan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, Prof Yassierli menyebutkan Kemenaker juga menyiapkan pelatihan vokasi yang tersertifikasi minimal 5.000 orang. Selanjutnya, program tenaga kerja mandiri, pelatihan kewirausahaan minimal untuk 100 orang. Program padat karya sebanyak 20 paket dimana satu paket bernilai Rp100 juta.

"Tadi secara simbolis program ini sudah diterima oleh lima orang yang terdampak bencana dengan total bantuan Rp30,3 miliar untuk tahap pertama," sebut dia.

Prof Yassierli mengatakan bantuan-bantuan yang disalurkan Kemenaker tidak hanya berasal dari kementerian terkait namun juga sumbangan dari para donatur yang disampaikan melalui kanal Kemenaker Peduli.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

PEMERINTAH baru-baru ini mengumumkan rencana menyiapkan Rp 8 triliun untuk mencetak 500.000 tenaga kerja baru di sektor welder dan hospitality.

Program ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10), mengungkapkan bahwa jutaan tenaga kerja Indonesia sangat diminati berbagai negara di dunia, salah satunya Eropa.

Setiap tahun, menurut Presiden Prabowo, Eropa membutuhkan sekitar satu juta tenaga kerja, terutama untuk sektor perhotelan, kafe, dan restoran.

Selain sektor perhotelan dan restoran, Presiden Prabowo juga menyoroti kebutuhan tenaga kerja Indonesia di sektor kesehatan. Misalnya, sebagai perawat atau pendamping profesional (caregiver) di rumah sakit maupun fasilitas perawatan pribadi.

Presiden menilai, orang Indonesia terkenal dengan sifat ramah sehingga disukai di luar negeri. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing dalam pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari peningkatan kualitas tenaga kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah berencana membangun akses pendidikan yang lebih luas, termasuk rencana pembangunan sekolah terintegrasi di setiap kecamatan dengan fasilitas memadai, guna mendukung penguasaan bahasa dan keterampilan lain yang relevan dengan kebutuhan global.

Kemudian, Kementerian Koordinator Perekonomian pada Rabu (22/10/2025), menindaklanjuti dengan menyiapkan Rp 8 triliun untuk program pencetakan 500.000 tenaga kerja baru.

Koordinasi program ini akan berada di bawah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Angka fantastis ini tentu menarik perhatian publik. Namun pertanyaannya, apakah diperlukan anggaran sebesar itu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja maupun memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri?

Dalam pengalaman saya mengamati dunia ketenagakerjaan, terutama ketenagakerjaan migran, anggaran sebesar itu terasa tidak rasional dan kurang efektif dalam menjawab perintah Presiden Prabowo. Anggaran ini seolah mengabaikan pertimbangan efisiensi dan relevansi strategi.

Anggaran Rp 8 triliun untuk 500.000 tenaga kerja baru setara dengan biaya rata-rata Rp 16 juta per orang. Angka ini terdengar besar jika dibandingkan dengan biaya pelatihan vokasi di lembaga pemerintah atau Balai Latihan Kerja, yang biasanya berkisar Rp 5 juta hingga 10 juta per orang untuk program beberapa bulan, termasuk materi, instruktur, dan fasilitas dasar.

Pelatihan bersertifikasi industri, yang menuntut standar lebih tinggi, bisa menelan biaya hingga Rp 10–15 juta per orang, tergantung kompleksitas keterampilan.

Besarnya angka ini kemungkinan mencakup pembangunan infrastruktur, peralatan latihan, gaji instruktur dan administrasi, fasilitas peserta, serta koordinasi lintas kementerian.

Meskipun sah secara administratif, banyak komponen ini bisa ditekan melalui kemitraan dengan industri, program magang langsung, atau pemanfaatan teknologi digital untuk sebagian materi pelatihan, sehingga biaya menjadi lebih efisien.

Kualitas lebih penting daripada kuantitas

Yang paling menentukan keberhasilan program bukanlah jumlah peserta yang dicetak, melainkan efektivitas dalam menyiapkan tenaga kerja yang benar-benar siap pakai.

Fokus semata pada kuantitas seringkali membuat biaya per orang tampak tinggi, sementara hasil yang dicapai tidak maksimal.

Sebaliknya, menekankan kualitas, sertifikasi yang relevan, dan kemampuan bersaing global membuat alokasi anggaran menjadi lebih masuk akal dan berdampak nyata.

Keberhasilan program seharusnya diukur dari kesesuaian keterampilan peserta dengan kebutuhan industri serta kemampuan mereka untuk terserap di pasar kerja, baik domestik maupun internasional.

Dengan pendekatan yang menekankan kualitas, pemerintah dapat memastikan setiap tenaga kerja yang dilatih memiliki nilai tambah nyata, siap bersaing di tingkat global, dan memberikan kontribusi ekonomi signifikan.

Perintah Presiden Prabowo di sektor perhotelan, kafe, restoran, serta sektor kesehatan menunjukkan bahwa keterampilan yang dibutuhkan tenaga kerja Indonesia sebagian besar sudah tersedia di bangku SMK dan bersifat serba guna.

Banyak lulusan SMK telah memiliki kompetensi dasar yang siap langsung digunakan di lapangan, sehingga kebutuhan akan pelatihan massal untuk keterampilan dasar relatif terbatas.

Pelatihan tambahan yang paling penting saat ini terutama berkaitan dengan penguasaan bahasa asing, seperti Inggris, Jepang dan Korea Selatan, yang menjadi syarat utama untuk bersaing di pasar kerja internasional.

Sementara itu, untuk keterampilan khusus seperti welder, pelatihan memang diperlukan. Namun fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah sudah tersedia luas, lengkap dengan program sertifikasi industri yang diakui.

Dengan demikian, fokus program pelatihan seharusnya menyesuaikan kebutuhan spesifik, memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, dan mengoptimalkan sertifikasi serta pelatihan tambahan yang relevan, daripada mengalokasikan anggaran besar untuk pelatihan massal yang sebagian besar materi sudah tersedia.

Selain tantangan teknis, program ini menghadapi risiko konflik kepentingan yang tidak bisa diabaikan. Menko Perekonomian yang memimpin penganggaran berasal dari partai tertentu, sementara KP2MI, yang bertanggung jawab atas koordinasi, memiliki afiliasi partai yang sama.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah alokasi anggaran benar-benar ditujukan untuk efektivitas dan kebutuhan tenaga kerja, atau justru dipengaruhi pertimbangan politik dan kepentingan partai?

Tanpa mekanisme pengawasan dan transparansi yang ketat, potensi tumpang tindih, pemborosan, dan keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan politik daripada hasil nyata bagi tenaga kerja menjadi sangat besar.

Program sebesar ini seharusnya fokus pada strategi yang efisien dan manfaat langsung bagi pekerja, bukan hanya sekadar proyek besar yang terlihat gemilang di atas kertas.

Kebutuhan nyata pekerja migran

Yang sesungguhnya dibutuhkan oleh pekerja migran bukanlah anggaran besar untuk pelatihan massal, melainkan fasilitas administratif yang efisien, termasuk paspor, izin kerja, dan pengurangan atau penggratisan biaya birokrasi yang kerap menjadi penghambat utama.

Banyak calon pekerja migran yang siap dan memiliki keterampilan dasar, tapi proses birokrasi yang panjang dan mahal sering menunda atau bahkan membatalkan keberangkatan mereka.

Dengan pendekatan pragmatis dan berbasis kebutuhan nyata, pemerintah dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global, mempermudah proses keberangkatan, dan memastikan setiap pekerja terserap di pasar kerja internasional tanpa hambatan yang tidak perlu.

Fokus pada administrasi juga lebih cepat memberikan hasil konkret dibandingkan pelatihan massal. Pasalnya, sebagian besar keterampilan dasar sudah tersedia di bangku SMK atau BLK, dan pelatihan tambahan seperti bahasa asing atau sertifikasi khusus dapat disesuaikan dengan permintaan industri.

Selain itu, efisiensi administratif memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih bijak. Misalnya untuk program magang, sertifikasi internasional, atau kemitraan dengan industri yang langsung menyerap tenaga kerja.

Dengan strategi ini, tenaga kerja Indonesia tidak hanya siap bekerja, tetapi juga dihargai dan dicari di pasar global, sementara anggaran negara dapat digunakan secara lebih produktif dan berdampak nyata.

Melihat skema anggaran sebesar Rp 8 triliun untuk mencetak 500.000 tenaga kerja baru, jelas bahwa besarnya dana bukan jaminan keberhasilan. Biaya per orang yang mencapai Rp 16 juta menimbulkan pertanyaan serius terkait efisiensi dan prioritas.

Pelatihan vokasi, baik di SMK maupun Balai Latihan Kerja, sudah menyediakan keterampilan dasar yang dibutuhkan di sektor perhotelan, kafe, restoran, dan kesehatan.

Bahkan sebagian besar keterampilan ini bersifat serba guna dan dapat langsung terserap di pasar kerja. Sementara yang tersisa hanyalah pelatihan tambahan seperti bahasa asing atau sertifikasi khusus untuk sektor welder.

Fokus hanya pada kuantitas, tanpa strategi yang tepat, berisiko menghabiskan dana besar untuk hasil yang minimal.

Padahal, pekerja migran sejatinya membutuhkan fasilitas administratif yang efisien, termasuk paspor, izin kerja, dan pengurangan biaya birokrasi yang sering menjadi penghambat utama.

Menyediakan anggaran besar untuk pelatihan massal bukan solusi paling efektif, apalagi jika koordinasi program menghadapi potensi konflik kepentingan dan mekanisme yang tumpang tindih antar kementerian.

Yang dibutuhkan adalah pendekatan strategis dan berbasis kebutuhan nyata, di mana pemerintah mengutamakan kualitas, relevansi keterampilan, dan kesiapan peserta untuk bersaing secara global.

Pemanfaatan kemitraan dengan industri, program magang, dan teknologi digital dapat menekan biaya tanpa mengurangi kualitas hasil. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan dampak nyata, bukan sekadar angka besar di atas kertas.

Dengan strategi seperti ini, pemerintah tidak hanya mencetak tenaga kerja baru, tetapi juga memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia benar-benar siap bersaing, terserap di pasar global, dan memberi kontribusi ekonomi yang nyata.

Anggaran besar bukan tujuan akhir; efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan program adalah hal yang jauh lebih penting.

Jika pendekatan ini diterapkan, kita tidak hanya menghemat dana negara, tetapi juga menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah investasi jangka panjang yang cerdas, bukan sekadar proyek sesaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan langkah konkret pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi era transisi energi dan ekonomi hijau.

Dia menyebut transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pilar utama untuk mencetak tenaga kerja dengan keterampilan ramah lingkungan di berbagai sektor strategis.

Dalam pemaparannya di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025), Yassierli menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang mengarahkan seluruh sistem pelatihan kejuruan nasional menuju transformasi BLK untuk transisi hijau dan adil.

“Kami memiliki sekitar 34 pusat pelatihan nasional di seluruh negeri, hampir 300 pusat pelatihan regional, dan lebih dari 4.000 pusat pelatihan berbasis masyarakat,” ujar Yassierli.

Dia pun percaya bahwa modalitas tersebut lebih dari cukup jika negara ingin memiliki program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan secara masif. Mengingat, transformasi BLK akan difokuskan pada dua tujuan utama.

Pertama, peningkatan keterampilan (upskilling) untuk ‘awal yang hijau’, yakni mempersiapkan tenaga kerja baru maupun yang sudah ada agar mampu memenuhi kebutuhan industri hijau dan sektor transisi energi.

Kedua, pelatihan ulang (reskilling) untuk ‘pergeseran hijau’, yakni membantu pekerja di sektor berkarbon tinggi agar bisa beralih ke pekerjaan ramah lingkungan tanpa kehilangan mata pencaharian.

Yassierli menekankan bahwa keberhasilan transformasi ini memerlukan kolaborasi erat dengan dunia industri, universitas, serta organisasi internasional.

“Tujuan transformasi ini harus didukung oleh keterlibatan dan kerja sama lintas sektor,” katanya.

Dalam jangka pendek hingga menengah, Kementerian Ketenagakerjaan akan memusatkan perhatian pada tiga bidang keterampilan utama, yaitu panel surya, turbin angin, dan penyimpanan baterai.

“Setidaknya keterampilan inilah yang perlu kita fokuskan di tahun-tahun mendatang untuk pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan,” tandas Yassierli.