Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah mencapai 324.213 unit hingga pertengahan Juni 2026. Capaian tersebut menjadi indikator percepatan program perumahan nasional yang diharapkan tidak hanya mengurangi backlog hunian, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, dan penyerapan tenaga kerja.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan angka tersebut mengacu pada data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 13 Juni 2026.

“Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 13 Juni 2026, hingga pekan kedua bulan ini, realisasi Program 3 Juta Rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026,” ujarnya dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Rabu (17/6/2026).

Dari total realisasi tersebut, jalur pengembang menjadi kontributor terbesar dengan capaian 181.291 unit atau 28,54% dari target 635.122 unit. Adapun jalur swadaya membukukan 83.210 unit atau 44,23% dari target 188.140 unit.

Sementara itu, jalur negara mencatat realisasi 55.655 unit atau setara 10,91% dari target 510.046 unit, sedangkan jalur gotong royong mencapai 4.057 unit atau 11,07% dari target 36.639 unit.

Menurut Qodari, program tersebut merupakan instrumen utama pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Selain menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, program itu juga diarahkan untuk mempercepat renovasi sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

“Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah merupakan salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat pelaksanaan program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hingga awal Juni 2026, progres program tersebut telah mencapai 13,51% dan ditargetkan rampung paling lambat November 2026. Fokus percepatan saat ini diarahkan pada validasi penerima manfaat sebelum pekerjaan fisik dilakukan secara masif.

Pemerintah berharap percepatan program perumahan tersebut dapat memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih merata.

"Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026," tandas Qodari.

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) tengah menghitung ulang harga rumah subsidi imbas kenaikan beban konstruksi . Namun hal ini belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat karena perlu pertimbangan lebih jauh baik dari sisi suplai atau pengembang, maupun demand dalam hal ini pembeli rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengatakan, saat ini pihaknya tengah membicarakan wacana penyesuaian harga subsidi kepada para ketua asosiasi di sektor perumahan.

"Kita saat ini bersama para Ketum sedang membicarakan, diskusikan. Karena kan tadi kita tahu memang ada kenaikan harga konstruksi," ujarnya saat ditemui di Kawasan Menteng, Minggu (14/6/2026).

Sri memastikan, wacana kenaikan harga rumah subsidi ini akan memperhitungkan daya serap pasar, dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga target Presiden Prabowo dalam program 3 juta rumah bisa terlaksana dengan baik.

"Tapi kan kalau kami pemerintah tentu harus memperhatikan MBR-nya, gimana nih, sampai berapa nih dia bisa punya kemampuan menyicil kalau ada kenaikan," tambahnya.

Bangun Rumah Subsidi di Meikarta, Danantara Tinjau Lahan Milik Lippo Group



Selain daya serap pasar, ia menegaskan, bahwa kualitas dari pada rumah subsidi juga menjadi pertimbangan lain dari pemerintah, kalaupun mengalami kenaikan harga.

"Terus kalau ada kenaikan kualitasnya gimana. Tentu kualitas juga harus bagus itu, jadi perbankannya gimana gitu. Jadi saat ini masih kita diskusikan (wacana kenaikan rumah subsidi)," lanjutnya.

Sekedar informasi, kenaikan harga bahan baku global, biaya energi, dan biaya distribusi membuat harga material bangunan terus terdorong naik. Seperti besi beton dan baja ringan, semen, pasir dan batu split, keramik dan granit, serta kabel listrik berbahan tembaga.

Selain faktor material, kenaikan beban upah para pekerja konstruksi juga menjadi komponen tambahan pembentuk harga jual rumah, baik subdisi maupun komersil.

GARUT - Dukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, Astra melaksanakan serah terima kunci Rumah Layak Huni (RLH). Sekaligus meluncurkan EcoBiz di Desa Sejahtera Astra Garut di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis, 28 Mei 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Astra dalam menghadirkan kontribusi sosial berkelanjutan melalui pengembangan hunian layak serta penguatan ekosistem kewirausahaan bagi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP R. Haryo Bekti Martoyoedo, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Isma Andini Prihati, Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship IPB Handian Purwawangsa, Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto serta Ketua Pengurus Yayasan Astra - Yayasan Dharma Bhakti Astra Rahmat Samulo.

Dalam kesempatan tersebut, Astra melakukan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat Rumah Layak Huni sekaligus melaksanakan groundbreaking pembangunan rumah bagi masyarakat binaan Desa Sejahtera Astra di Garut.

“Program Rumah Layak Huni Astra merupakan bagian dari komitmen Astra dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman. Astra berharap setiap rumah yang dibangun dapat menjadi ruang tumbuh bagi mimpi, harapan, dan kebersamaan, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto, Jumat (29/5/2026).

Pada 2025, Astra berkomitmen untuk mendukung pembangunan Rumah Layak Huni bagi petani Hutan Karbon Produktif di wilayah Desa Sejahtera Astra. Hingga saat ini, telah terbangun sebanyak 250 Rumah Layak Huni, yang terdiri dari 165 rumah di Kabupaten Banyumas dan 85 rumah di Kabupaten Garut. Penyerahan Rumah Layak Huni di Garut dilakukan di empat desa, yaitu Desa Telaga Wangi, Desa Marga Mulya, Desa Jayamekar, dan Desa Cikandang.

Lihat video: Sharing Session Sindonews di Unpad, Wabup Garut: Gen Z Harus Jadi Motor Perubahan



Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi masyarakat, Astra juga meluncurkan EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut yang menjadi pusat pengolahan kopi terintegrasi dari petani, koperasi, hingga buyer. Program ini melibatkan sekitar 3.000 petani dengan luas lahan lebih dari 1.500 hektare dan kapasitas produksi mencapai ratusan ton kopi green bean. Nantinya, EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut akan menjadi pusat pembelajaran, wisata edukasi, hingga pengembangan kolaborasi lintas sektor.

Sejak 2020, Astra telah melaksanakan program pembinaan berbasis potensi kopi di Desa Sejahtera Astra Garut yang berkolaborasi dengan IPB University. Program ini berhasil membentuk dua koperasi, yaitu Koperasi Produsen Kopi Mandalagiri dan Koperasi Al-Bayyinah Sejahtera, yang berfokus pada pengembangan kopi, pemberdayaan kelompok tani hutan, serta pengembangan agroforestry melalui penanaman hutan produktif seluas sekitar 1.400 hektare.

Program Desa Sejahtera Astra di Garut saat ini mencakup 10 desa binaan yang terintegrasi dengan program Hutan Karbon dan Rumah Layak Huni. Melalui program tersebut, Astra telah menjangkau lebih dari 4.000 masyarakat, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat hingga 328 persen, serta menciptakan penyerapan tenaga kerja baru.Produk kopi binaan Desa Sejahtera Astra Garut pun juga telah berhasil menembus pasar ekspor Eropa.

Semangat Astra dalam mendorong kemajuan desa melalui pembangunan Rumah Layak Huni dan pengembangan EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola (BP) BUMN mengungkap komitmennya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni 3 Juta Rumah dengan menyiapkan lahan potensial di lima kota besar di Indonesia.

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan aset milik perusahaan pelat merah yang belum teroptimalisasi untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Kami siap mendukung program 3 juta rumah dengan mendorong model hunian seperti ini untuk direplikasi di berbagai daerah. Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama,” kata Dony dalam keterangan resmi, Senin (6/4/2026).

Adapun, kelima wilayah yang menjadi fokus pemetaan lahan tersebut mencakup Provinsi Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar.

Donny menekankan, langkah ini diambil guna menjawab kebutuhan hunian yang sangat tinggi, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota padat penduduk lainnya. Lewat kolaborasi ini, pemerintah optimistis dapat mempercepat pengurangan angka backlog perumahan secara nasional.

Hingga saat ini, BP BUMN melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI setidaknya telah mengalokasikan dua aset lahan di dua lokasi berbeda yakni Manggarai, Jakarta Selatan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk dilakukan pemanfaatan.

Perinciannya, aset lahan KAI seluas 2,2 hektare di Kawasan Manggarai rencananya akan dibangun rumah susun (rusun) subsidi dengan total 8 tower yang mampu menyuplai sekitar 2.200 unit hunian yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun, untuk aset lahan yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat memiliki total luas mencapai 3 hektare (Ha). Di mana, rencananya akan dibangun hunian vertikal mencapai 1.000 unit.

Selain itu, BP BUMN juga telah sepakat memberikan izin pemanfaatan di atas lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Di mana, total luas lahan yang akan diamanatkan mencapai 1,61 hektare.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan akan segera membangun hunian layak bagi masyarakat yang masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bakal direalisasikan lewat program 3 juta rumah.

Terbaru, Prabowo sempat melakukan kunjungan ke area padat permukiman di bantaran rel kereta api Kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (26/3/2026).

"Saya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 kilometer dari Pusat Kota Jakarta," kata Prabowo dalam akun Instagram resminya.

Prabowo memastikan akan mulai mempercepat pengembangan hunian layak khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia mengaku bertekad untuk dapat menghadirkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Insyallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk Masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng BUMN untuk membangun sebanyak 800 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) , khususnya yang tinggal di kawasan bantaran rel di Jakarta. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, proyek ini akan dibangun di dua lokasi, yakni kawasan Pasar Senen sebanyak 300 unit dan Tanah Abang 500 unit, dengan target penyelesaian serentak pada 15 Juni mendatang.

"Di Senen, tepatnya di Kramat, akan dibangun sekitar 300 unit hunian di atas lahan milik Angkasa Pura. Kemudian di Tanah Abang akan dibangun sekitar 500 unit di lahan milik Kereta Api," ujar Maruarar dalam konferensi pers di Kantor BP BUMN, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, proyek ini merupakan bentuk kolaborasi lintas BUMN yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Angkasa Pura dalam penyediaan lahan, serta dukungan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dari sisi dukungan konstruksi.

“Inisiatif ini menekankan kapan selesainya, bukan kapan dimulainya. Ini memberikan kepastian yang sangat penting bagi masyarakat,” katanya.

Momen Prabowo Menyusuri Permukiman di Bantaran Rel Kereta Api Senen Tanpa Pengawalan Ketat



Diungkapkan juga bahwa, pemerintah akan terus mendorong model kolaborasi serupa ke depan. Bahkan dalam waktu dekat, dirinya bersama jajaran BUMN akan kembali meninjau lokasi lain untuk pengembangan hunian berbasis kolaborasi antara BUMN dan swasta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN dalam mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan aset-aset BUMN yang sebelumnya kurang optimal akan difokuskan untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan hunian layak.

Seskab Teddy: Pak Presiden Dadakan ke Bantaran Rel Senen, Warga Antusias



“Aset-aset yang belum termanfaatkan akan kita optimalkan agar bisa dinikmati masyarakat. Ini bagian dari komitmen bahwa BUMN adalah milik rakyat,” tambahnya.

Dony menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah melakukan pemetaan terhadap berbagai aset BUMN di kota-kota besar yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan. Program pembangunan hunian di Senen dan Tanah Abang ini diharapkan menjadi model percepatan penyediaan rumah di kawasan perkotaan padat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pengaturan (BP) BUMN akan membangun rumah susun (rusun) total 300 unit di kawasan Kramat, Senen, Jakarta Pusat.

Pembangunan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta api di kawasan Senen pada Kamis (26/3).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan rusun akan dibangun di atas lahan milik BUMN pengelola bandara, yaitu PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports).

"Selesainya tanggal 15 Juni di Senen, di Kramat, itu tanahnya Angkasa Pura. Ada 300 unit," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di kantor BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, pembangunan akan mulai dilakukan pada Senin (6/4). Perizinan pun telah diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

Selain proyek di Senen, pemerintah juga akan membangun rusun di kawasan Tanah Abang sebanyak 500 unit yang juga ditargetkan selesai 15 Juni 2026.

Rusun di Tanah Abang akan dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Proyek ini akan melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kolaborasi antara kereta api (KAI) dan juga swasta, dalam konteksnya tanahnya tetap punya kereta api, tapi nanti yang bangun adalah CSR dari swasta," ujar Ara.

Dalam kesempatan sama, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan realisasi pembangunan ini hanya memakan waktu kurang dari tiga bulan dari sejak Prabowo pertama kali menyambangi Senen.

"Kalau betul nanti delivery-nya bulan Juni, maka itu kurang dari tiga bulan karena Bapak Prabowo datang ke lokasi tanggal 26 Maret," kata Qodari.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap kebutuhan perumahan di Jakarta masih tinggi.

Secara nasional, backlog atau kekurangan kepemilikan rumah disebut mencapai 13 persen. Jika dibedah ke per provinsi, DKI Jakarta memiliki angka yang tinggi, yakni 40,59 persen.

Di Jakarta Pusat, backlog mencapai 55,83 persen atau sekitar 146.729 rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri.

Ketika mengunjungi Senen pada akhir Maret lalu, Prabowo didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya dan Kepala Sekretaris Pribadi Prabowo, Rizky Irmansyah.

"Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat," tulis Prabowo di akun Instagram @prabowo.

Dalam unggahannya, Prabowo menyampaikan pemukiman yang ia sambangi itu terletak tak jauh dari pusat Kota Jakarta.

Ia juga menyebut kedatangannya itu untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang tinggal di sana. Pada saat yang sama, Prabowo juga menyebut berencana membangun hunian yang layak bagi masyarakat di sana. Ia pun bertekad menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat," ucap dia.

Dalam unggahan itu, Prabowo menyapa langsung warga di sana. Ia menyempatkan bercengkerama dengan warga. Dalam video yang diunggah, Prabowo mengenakan kemeja biru tua dibalut dengan topi coklat di kepala.

Warga yang menyambut kedatangan Prabowo bersama Teddy dan Rizky. Mereka berebut melakukan swafoto dengannya.

Semua warga Menteng bersatu padu, kita bergandeng tangan, kita juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menjalin sinergi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam rangka membagikan sebanyak 2.000 paket sembako untuk warga Kelurahan Menteng, Jakarta.

Kegiatan dibalut dengan tema “Berbagi untuk Negeri dari Menteng untuk Menteng”, yang juga dihadiri oleh Pengusaha Garibaldi “Boy” Thohir, Duta Besar Singapura Kwok Fook Seng, Duta Besar Australia Rod Brazier, serta Duta Besar Mesir Yasser Elshemy.

“Semua warga Menteng bersatu padu, kita bergandeng tangan, kita juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo (Subianto) yang selalu mengajarkan kita bergotong royong, termasuk kepada tetangga-tetangga kita. Pesan persaudaraan, pesan kemanusiaan, menyangkut Hari Raya Idul Fitri,” ujar Menteri Ara di sela-sela pembagian paket sembako di Wisma Elang Laut Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan ini, Menteri Ara menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Angkatan Laut (AL), yang telah turut membantu pembagian paket sembako dan memastikan pelaksanaannya berjalan secara aman dan lancar.

“Lihat tuh, TNI Angkatan Laut bekerja dengan hati dan profesional. Ini semua masih awal loh, 2.000 sembako titip ya bang (Muhammad Ali), supaya berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa pembagian paket sembako merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya yang tinggal di Menteng dan sekitarnya.

“Jadi untuk kepedulian kita terhadap warga-warga Menteng, sebenarnya warga Menteng juga masih banyak yang kesusahan,” ujar Ali.

Seiring dengan kegiatan yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, pihaknya berharap sembako yang dibagikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Menteng dan sekitarnya.

“Mumpung di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, harapannya ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Menteng yang memerlukan,” ujar Ali.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mempertanyakan mengenai lambatnya realisasi program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda prioritas pemerintah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengungkapkan bahwa Presiden mulai mempertanyakan progres pembangunan yang terkesan tidak bergerak cepat di lapangan. Dalam laporannya, hambatan ini salah satunya terjadi lantaran adanya kendala administratif pada level kementerian.

"Bicara mengenai program ini, Presiden tanya, kenapa kok program perumahan agak lambat? Kesannya lambat. Itu kesan di pemikiran Presiden," ujar Hashim dalam agenda Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, kendala birokrasi muncul lantaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang merupakan kementerian teknis di bidang perumahan merupakan nomenklatur kementerian baru. Di mana, kementerian ini baru berusia satu tahun.

Adapun, sebelumnya, Kementerian PKP merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang eksekusinya dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perumahan. Sehingga, transformasi kelembagaan ini berdampak pada kecepatan eksekusi program di masa awal transisi.

"Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, kementerian perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun. Tapi sebetulnya Presiden ingin ini cepat," jelas Hashim singkat.

Meski demikian, Hashim memastikan akselerasi akan tetap dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemanfaatan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengejar target pembangunan yang dibidik pemerintah.

Sebagai informasi, pada hari ini pemerintah menggandeng PT KAI untuk dilakukan kerja sama penggunaan aset yang bakal diperuntukkan bagi pengembangan hunian vertikal dengan konsep transit oriented development (TOD).

Sementara itu, Direktur Utama KAI, Bobhy Rasyidin menuturkan, akan terdapat 14 tower hunian di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

"[Ekosistem ini] menjadikan hunian yang dekat dengan transportasi publik, pemanfaatan lahan yang efisien, serta mobilitas yang lebih mudah bagi masyarakat perkotaan," ujarnya.

Khusus di Manggarai, Bobby memaparkan nantinya akan ada 8 tower dan dua blok, yakni F dan G, yang masing-masing nantinya memiliki 12 lantai. Total hunian yang tersedia direncanakan mencapai 2.200 unit.

Bobby berharap melalui pencanangan pada kuartal 1/2026 ini, hunian dengan tipe unit 45 dan 52 tersebut dapat mulai ditempati pada awal tahun depan atau 2027.

"Waktu pengerjaannya akan segera kami mulai. Sehingga di awal 2027, kami sudah dapat melakukan penyerahan kunci dari unit-unit tersebut," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan Hashim Djojohadikusumo bercerita dirinya sempat ditanyai oleh Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan program 3 juta rumah yang dinilai lamban.

Hal itu diungkapkan oleh Hashim dalam agenda peresmian pembangunan hunian vertikal di Stasiun Manggarai, Jakarta pada Senin (16/3/2026).

"Saya terus terang saja. Beberapa minggu lalu, saya ketemu Presiden bicara mengenai program ini [3 juta rumah], tanya kenapa kok program perumahan agak lambat? kesannya lambat," kata Hashim.

Adik Prabowo itu menjelaskan bahwa kesan lambat dalam menggarap program 3 juta rumah itu karena didorong sejumlah alasan. Menurutnya, terdapat masalah birokrasi.

"Kementerian perumahan kan kementerian baru. Baru satu tahun dan sebagainya-sebagainya tapi sebetulnya Presiden ingin ini cepat-cepat," ujarnya.

Meski begitu, Hashim mengatakan bahwa dirinya kemudian bisa melaporkan progres bagus ke Prabowo soal program 3 juta rumah. Saat ini telah diresmikan pembangunan hunian vertikal secara serentak di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Hashim menjelaskan bahwa program 3 juta rumah ditujukan untuk mempermudah akses perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan pun dibentuk guna mempercepat proses penyediaan perumahan itu.

"Untuk memenuhi sila kelima kita agar supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong saja bahwa kita segera kita wujudkan selalu yang diperhatikan," ujar Hashim.

Pada kesempatan yang sama, Hashim menegaskan bahwa dirinya serta keluarganya tidak akan terlibat dalam berbagai proyek pengadaan di program 3 juta rumah. Hal itu diungkapkan oleh Hashim dalam agenda peresmian pembangunan hunian vertikal di Stasiun Manggarai, Jakarta pada Senin (16/3/2026).

Adik Presiden Prabowo Subianto itu menjelaskan bahwa program 3 juta rumah telah menunjukan progresnya. Namun, Hashim mengatakan bahwa dalam program 3 juta rumah terdapat pihak yang memanfaatkan berbagai proyek pengadaan untuk kepentingan pribadi. Hashim pun mengingat dirinya pernah memiliki pabrik semen pada periode 2000-2001.

Menurutnya, jika pabrik itu masih berdiri sampai saat ini, maka dia akan meraup keuntungan jumbo dari program 3 juta rumah.

"Saya ingat-ingat ini dengan program ini kalau saya punya pabrik semen aduh luar biasa, tapi sudah, sudah. Dan saya sudah sepakat ya bahwa kalau saya pribadi dan keluarga saya tidak akan ikut andil," kata Hashim.

Hashim menyayangkan masih adanya pihak yang berupaya meraup keuntungan pribadi dari program 3 juta rumah. Selain pabrik, penyedia lahan pun menurutnya memiliki peluang untuk mendulang keuntungan jumbo.

Bisnis.com, PALEMBANG - Bank Sumsel Babel menjalin kerja sama dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sumatera Selatan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh PPS Dirut Bank Sumsel Babel Marzuki dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, Yustin Patria Primordia, yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Jakabaring, Palembang, Senin (9/3/2026).

Melalui kerja sama ini, Bank Sumsel Babel mendukung proses penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga program BSPS dapat berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

PPS Dirut Bank Sumsel Babel Marzuki menyampaikan bahwa sinergi tersebut merupakan bentuk komitmen Bank Sumsel Babel dalam mendukung program strategis pemerintah di sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kerja Bank Sumsel Babel, yakni Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Program BSPS merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Program ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melakukan peninjauan lokasi sebagai langkah awal dimulainya perencanaan konsep pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Cikarang, Jawa Barat. Lokasi ini berada di daerah yang memiliki akses intermoda transportasi.

Peninjauan ini dilakukan sebagai tahap awal untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden. Di atas lahan tersebut direncanakan akan dibangun kawasan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kegiatan peninjauan lokasi tersebut dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, jajaran pemerintah daerah, Pendiri dan Ketua Organisasi Kelompok Lippo Mochtar Riady, serta Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady.

Setelah peninjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan langkah awal melalui peninjauan lokasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

“Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (8/3/2026).

Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, Rosan ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dapat dirancang secara matang, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, maupun skema kepemilikan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sorong (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun 44 unit rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) Papua Barat Daya yang terintegrasi dengan pembangunan kantor-kantor pemerintahan di pusat pemerintahan provinsi tersebut.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Sorong, Senin, mengatakan bangunan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk mendukung tempat tinggal ASN di wilayah Papua Barat Daya.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," jelasnya.

Berkaitan dengan ini, Gubernur Elisa Kambu bersama dinas terkait melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan rusun, Senin ini di Kilo Meter 16 Kota Sorong untuk melihat seluruh tahapan penyelesaian bangunan tersebut.

“Kunjungan hari ini untuk memastikan bahwa bangunan ini benar-benar telah selesai sesuai kontrak," ujar Elisa Kambu.

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan berita acara serah terima dari Kementerian PKP kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Setelah proses serah terima tersebut, kata dia, pengelolaan dan pemanfaatan rusun sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Kalau sudah diserahkan, maka pengelolaan selanjutnya menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Sebentar lagi kita juga akan mulai menempati kawasan pusat pemerintahan ini,” katanya.

Menurut Gubernur, rusun tersebut berjumlah 44 unit hunian dengan tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur yang diperuntukkan bagi ASN.

"Setiap unit dapat dihuni oleh dua hingga tiga orang, sehingga secara keseluruhan mampu menampung lebih dari 100 ASN. Ini nanti diatur setelah diresmikan," katanya.

Terkait peresmian, Elisa Kambu menyebutkan peresmian rusun direncanakan akan dirangkaikan dengan peresmian seluruh bangunan pemerintahan di kawasan tersebut.

“Peresmiannya nanti satu paket dengan seluruh bangunan yang ada. Kita berharap bisa menghadirkan Presiden atau Wakil Presiden,” kata Elisa.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026