Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) didesak untuk segera mengambil tindakan konkret dan tegas dalam mengeksekusi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Langkah tersebut guna mengakhiri kebuntuan birokrasi yang selama ini menyandera salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.

Desakan ini merujuk pada hasil kesepakatan sidang debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada awal Mei lalu.

Di mana dalam pertemuan tersebut, diputuskan bahwa proyek waste to energy ini harus tetap berjalan di lokasi awal, yakni di Kecamatan Tamalanrea, dengan memanfaatkan lahan yang telah disiapkan oleh pihak investor.

Pakar Ketahanan Energi sekaligus Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menegaskan bahwa Wali Kota Makassar tidak memiliki alasan lagi untuk menunda-nunda realisasi fisik proyek ramah lingkungan ini.

Menurutnya, keputusan Kementerian Keuangan untuk melanjutkan proyek menggunakan skema Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 sudah sangat tepat, lantaran membebaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar dari beban pengadaan lahan baru.

"Saat sidang tersebut, Wali Kota Makassar pun sudah menyatakan persetujuan dan menyanggupi di depan Menkeu. Apalagi, percepatan pembangunan PSEL Makassar ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penanganan sampah perkotaan berbasis energi segera tuntas tanpa hambatan ego sektoral," ujar Ali di Makassar, Senin (18/5/2026).

Sebelumnya, arah kebijakan proyek ini sempat memicu ketidakpastian setelah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan rencana untuk melakukan tender ulang dan memindahkan lokasi pembangunan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang.

Namun, pemerintah pusat secara resmi telah membatalkan wacana tender ulang tersebut guna menghindari potensi kemunduran jadwal konstruksi yang lebih lama. Lokasi proyek pun dipastikan mengikat pada penetapan semula di Tamalanrea.

Ali menambahkan, sikap sigap dari Pemkot Makassar saat ini sangat dinantikan demi menjaga kredibilitas iklim investasi di mata investor asing yang menanamkan modalnya di sektor infrastruktur kelistrikan berbasis lingkungan ini.

Kemudian, terkait dengan adanya aksi demonstrasi sebagian masyarakat yang menolak penempatan proyek di Tamalanrea, Ali menilai kekhawatiran publik terkait dampak lingkungan, seperti polusi bau, relatif tidak berdasar.

Dia menjamin teknologi PSEL yang diadopsi merupakan teknologi mutakhir yang juga diterapkan di negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang.

Kendati demikian, Ali meminta Pemkot Makassar untuk cermat dan melakukan investigasi mendalam terhadap gerakan penolakan tersebut, guna memastikan apakah aksi tersebut murni aspirasi warga atau ditunggangi kepentingan kelompok tertentu.

"Jangan sampai ada pihak luar yang sengaja memanfaatkan ruang demokrasi demi agenda pribadi yang justru merugikan kepentingan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan," tegas Ali.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menargetkan penghimpunan dana Rp15 triliun dari penerbitan Sukuk Tabungan seri ST016 yang berlangsung pada 8 Mei hingga 3 Juni 2026.

Instrumen investasi syariah ritel tersebut ditawarkan dengan dua pilihan tenor, yakni 2 tahun dan 4 tahun, termasuk seri Green Sukuk yang diarahkan untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan ST016 menawarkan imbal hasil yang kompetitif dengan jaminan penuh dari negara.

“Pada ST016, pemerintah menawarkan imbal hasil yang cukup kompetitif, serta memberikan kepastian dan keamanan bagi investor karena merupakan instrumen yang diterbitkan dan dijamin oleh negara,” ujar Deni, Jumat (8/5/2026).

Dia menjelaskan, ST016 menggunakan skema kupon floating with floor, sehingga investor tetap memperoleh tingkat imbal hasil minimal yang menarik sekaligus memiliki peluang kenaikan imbal hasil apabila suku bunga acuan Bank Indonesia meningkat.

Pemerintah menetapkan kupon minimal untuk ST016 tenor 2 tahun (ST016T2) sebesar 6,05% per tahun. Sementara itu, ST016 tenor 4 tahun (ST016T4) yang merupakan Green Sukuk menawarkan kupon minimal 6,25% per tahun.

Menurut Deni, kehadiran seri Green Sukuk pada tenor 4 tahun memberikan nilai tambah bagi investor karena selain memperoleh manfaat finansial, investor juga dapat berkontribusi pada pembiayaan proyek-proyek yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Melalui underlying penerbitan ST016-T4, investor turut mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan,” katanya.

Adapun pemerintah membidik penjualan ST016 sebesar Rp15 triliun selama masa penawaran berlangsung. Dana yang dihimpun dari instrumen tersebut akan digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN sekaligus memperluas basis investor syariah domestik.

Kemenkeu menetapkan minimum pemesanan sebesar Rp1 juta dan kelipatannya. Adapun maksimum pembelian mencapai Rp5 miliar untuk ST016T2 dan Rp10 miliar untuk ST016T4.

Melalui penjualan secara online, akses investasi surat berharga syariah negara (SBSN) ritel menjadi lebih mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.

Penawaran Sukuk Tabungan seri ST016 mulai 8 Mei hingga 3 Juni 2026. Melalui instrumen investasi syariah tersebut, masyarakat dapat mulai berinvestasi hanya dengan modal Rp1 juta.

Bisnis.com, JAKARTA—Sukuk Hijau atau Green Sukuk berpotensi menjadi salah satu alternatif pembiayaan proyek energi baru terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Indonesia memiliki potensi energi surya lebih dari 3.000 gigawatt (GW) dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya masih sangat terbatas.

Di tengah kebutuhan investasi energi bersih yang terus meningkat untuk mendukung target dekarbonisasi, skema pembiayaan inovatif seperti green sukuk dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pengembangan energi surya di dalam negeri, khususnya dalam mewujudkan target pembangunan kapasitas 100 gigawatt (GW) energi surya.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal untuk mendorong pembangunan ekonomi hijau, termasuk melalui pengembangan instrumen pembiayaan syariah.

“Pemerintah berupaya mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal yang dimiliki, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan, untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan target pembangunan berkelanjutan,” ujar Deni dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu pionir penerbitan green sukuk di pasar global. Instrumen tersebut telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek ramah lingkungan, mulai dari energi terbarukan, transportasi rendah karbon, hingga pengelolaan limbah dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Menurutnya, proyek-proyek yang didukung melalui green sukuk juga telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penurunan emisi karbon.

“Proyek-proyek yang didukung pembiayaan green sukuk telah berkontribusi pada penurunan emisi karbon lebih dari 10 juta ton CO₂,” kata Deni.

Selain mendukung pembiayaan proyek hijau, penerbitan green sukuk juga membuka peluang untuk memperluas basis investor yang memiliki perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Dengan demikian, instrumen ini dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Sementara itu, Direktur Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menilai agenda transisi energi juga sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.

“Dalam ajaran Islam, merawat lingkungan merupakan bagian dari iman. Karena itu, isu keberlanjutan dan transisi energi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual,” ujarnya.

Instrumen keuangan sosial syariah seperti wakaf, lanjut Waryono, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang inovatif dan produktif, wakaf dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai inisiatif hijau, termasuk pengembangan energi terbarukan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dwi Irianti Hadiningdyah, menilai pengembangan energi surya dapat diperkuat melalui skema blended financing yang menggabungkan instrumen pembiayaan komersial dan sosial syariah.

Menurutnya, selain green sukuk, sumber pendanaan juga dapat berasal dari instrumen seperti cash waqf linked sukuk (CWLS), zakat, maupun dana sosial lainnya.

“Ke depan kita bisa mengembangkan skema blended financing antara sukuk dengan instrumen keuangan sosial syariah, sehingga pembiayaan proyek energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dwi juga menyebut Indonesia memiliki potensi dana sosial syariah yang sangat besar. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, sementara potensi wakaf uang diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun.

“Potensi ini bisa dimobilisasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan energi surya,” katanya.

Ia turut menyoroti peluang pemanfaatan aset wakaf untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan, termasuk instalasi panel surya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan transisi energi ke sumber terbarukan untuk menurunkan emisi hasil pembakaran fosil makin besar. Begitu pula persiapan menghadapi cuaca ekstrem efek pemanasan global yang makin mendesak.

Kondisi inilah yang membuat pendanaan iklim menjadi salah satu topik penting yang dibawa ke meja perundingan konferensi iklim COP30 di Belem, Brasil.

Apa itu Pendanaan Iklim?

Pendanaan iklim merupakan segala bentuk pembiayaan dari pemerintah, bank pembangunan, investor dan filantropis atau lembaga hibah yang ditujukan untuk membantu negara menurunkan emisi gas rumah kaca atau beradaptasi menghadapi dampak perubahan ikim. Salah satu contoh pendanaan iklim adalah proyek-proyek energi terbarukan di negara berkembang maupun dukungan infrastruktur untuk menghadapi bencana banjir.

Mengapa Pendanaan Iklim Penting?

Pendanaan iklim merupakan aspek penting untuk negara-negara miskin. Tanpa dukungan ini, negara-negara dalam kelompok tersebut akan kesulitan menurunkan emisi dalam aktivitas ekonomi mereka atau dekarbonisasi. Populasi di negara miskin yang rentan terhadap dampak krisis iklim juga berisiko tak terlindungi tanpa pendanaan iklim yang memadai.

Selain itu, negara-negara miskin secara historis meninggalkan jejak emisi karbon yang jauh lebih rendah daripada negara-negara industri dan maju. Berdasarkan Traktat Iklim PBB 1992 atau United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC) telah menegaskan bahwa negara dengan kontribusi emisi yang jauh lebih rendah menanggung beban tanggung jawab dalam mengatasi masalah iklim yang lebih sedikit pula.

Berangkat dari perbedaan tanggung jawab ini, pendanaan iklim telah menjadi pusat perdebatan dalam negosiasi iklim internasional. Jumlah komitmen pendanaan yang diberikan negara-negara maju acap kali menjadi dasar untuk mengukur keseriusan mereka dalam menangani krisis iklim.

Perselisihan Utama

Terlepas dari beban tanggung jawab yang berbeda sebagaimana tertuang dalam UNFCCC, perselisihan soal negara mana yang harus membayar pendanaan iklim masih mengemuka. Begitu pula jumlah dan mekanisme distribusi dana. Secara historis, hanya negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa yang telah berkontribusi.

Namun, negara-negara berkembang baru dengan jejak emisi tinggi seperti China, India dan negara-negara Teluk produsen minyak kini mulai didesak untuk ikut serta dalam pembiayaan ini. Menanggapi ini, Beijing bersikeras bahwa China harus tetap masuk dalam kategori negara berkembang di bawah UNFCCC.

Sementara itu, negara-negara berkembang yang mayoritas telah dibebani dengan tingkat utang yang tinggi juga mendesak distribusi dana dalam bentuk hibah daripada utang. Laporan Bank Dunia pada Desember 2024 menunjukkan bahwa utang luar negeri negara berpenghasilan rendah dan menengah telah naik lebih dari US$205 miliar daripada 2023 sehingga secara total menembus US$8,8 triliun.

Target yang Telah Disepakati dan Dicapai

Target pendanaan iklim global pertama ditetapkan pada 2009, ketika negara-negara kaya berjanji menyalurkan US$30 miliar per tahun. Komitmen tersebut meningkat pada 2010 menjadi US$100 miliar per tahun hingga 2020, tetapi target tersebut baru tercapai sepenuhnya pada 2022.

Secara terpisah, bank-bank pembangunan multilateral menyalurkan sekitar US$137 miliar untuk pendanaan iklim pada 2024, dengan 62% atau US$85,1 miliar di antaranya dialokasikan ke negara berpenghasilan rendah dan menengah. Setahun sebelumnya, total pendanaan mencapai US$125 miliar.

Dalam kesepakatan COP29 di Baku, negara donor sepakat menaikkan target gabungan menjadi US$300 miliar per tahun pada 2035, sementara hingga tahun tersebut target tahunan diasumsikan tetap di US$100 miliar.

Seberapa Besar Dana yang Dibutuhkan?

Pendanaan iklim dari pemerintah negara kaya kini berfungsi sebagai modal awal untuk menarik investasi swasta ke proyek ramah lingkungan. Lembaga nirlaba Climate Policy Initiative (CPI) memperkirakan arus pendanaan iklim global pada 2022 mencapai sekitar US$1,46 triliun, sekitar separuhnya berasal dari sektor swasta. Angka ini naik menjadi hampir US$1,6 triliun pada 2023.

Bagi negara berkembang, para peserta COP29 di Baku sepakat meningkatkan pendanaan tahunan menjadi paling sedikit US$1,3 triliun. Puluhan menteri keuangan juga meluncurkan “Baku-to-Belem Roadmap” yang berisi rekomendasi untuk mencapai target tersebut. Namun, jumlah ini masih jauh di bawah kebutuhan tahunan sebesar US$7,4 triliun hingga 2030 yang dihitung CPI untuk memenuhi target iklim global.

Untuk negara berkembang di luar China setelah 2030, Independent High-Level Expert Group on Climate Finance memperkirakan kebutuhan tahunan mencapai US$2,4 triliun dan meningkat menjadi US$3,3 triliun pada 2035.

Saat Negara Kaya Mulai Mengurangi Dukungan, Apa Selanjutnya?

Negara-negara maju telah memangkas bantuan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir karena fokus pada keamanan energi, stabilitas ekonomi, serta pembiayaan perang dan pengembangan kecerdasan buatan (AI). Tahun lalu, bantuan pembangunan luar negeri hanya mencapai US$212,1 miliar. Angka ini merefleksikan penurunan lebih dari 7% dibandingkan tahun sebelumnya menurut data sementara OECD.

Kondisi ini pun mendorong reformasi regulasi keuangan untuk menarik lebih banyak modal swasta, perbaikan peringkat kredit, dan praktik pinjaman baru di bank pembangunan multilateral. Salah satu gagasan yang tengah berkembang adalah blended finance, yakni skema pembiayaan di mana pemerintah dan lembaga filantropi bersedia menanggung sebagian kerugian atau pengembalian rendah untuk menarik partisipasi investor swasta dengan risiko lebih kecil.

Brasil sendiri mendorong negara-negara di COP30 untuk berkontribusi pada inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang baru diluncurkan. Fasilitas ini menargetkan penghimpunan dana sebesar US$25 miliar dari pemerintah dan lembaga filantropi guna memobilisasi tambahan US$100 miliar dari modal swasta.