Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tumpukan sampah yang selama ini menjadi momok pengelolaan lingkungan di Kalimantan Timur kini berpotensi bertransformasi menjadi sumber energi terbarukan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bakal mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di dua kawasan sekaligus, yaitu Samarinda Raya dan Balikpapan Raya sebagai bagian dari kolaborasi lintas institusi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Joko Istanto menyatakan percepatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari sinergi antara berbagai pihak yang telah terjalin sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, kawasan Samarinda Raya akan mencakup wilayah Kota Samarinda dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara kawasan Balikpapan Raya mencakup Kota Balikpapan beserta wilayah IKN.

"Pengembangan PSEL akan dibagi ke dalam dua kawasan utama, yakni Samarinda Raya dan Balikpapan Raya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Dia menambahkan pembagian kawasan bukan sekadar administratif. Untuk Balikpapan Raya, pasokan sampah akan datang dari Kota Balikpapan, kawasan IKN, dan sebagian wilayah Kukar.

Sejumlah kecamatan yang kini masuk dalam administrasi IKN, seperti Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa akan menyalurkan sampahnya ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Manggar, Balikpapan.

Adapun kawasan Samarinda Raya akan menerima aliran sampah dari Kota Samarinda serta kecamatan-kecamatan di Kukar seperti Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, dan Sanga-Sanga.

Joko menyebutkan kapasitas pengolahan masing-masing kawasan ditargetkan mencapai 650 ton per hari pada tahap awal, dengan harapan jangka panjang menembus angka 1 juta ton per hari.

Tahap Lelang di Depan Mata

Joko mengemukakan proses pembangunan PSEL saat ini masih berada pada fase peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Peninjauan itu difokuskan untuk menilai kesiapan lokasi di tempat pemrosesan akhir (TPS) Samarinda dan TPS Manggar Balikpapan sebagai pusat pengembangan masing-masing kawasan.

Joko optimistis proses lelang bisa segera dimulai melalui mekanisme Danantara untuk menentukan pihak pelaksana.

"Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi prosesnya bisa masuk tahap lelang melalui Danantara untuk menentukan pihak pelaksana. Mudah-mudahan satu sampai tiga tahun ke depan sudah mulai beroperasi," katanya.

Dia menuturkan kehadiran PSEL diharapkan mengubah stigma sampah dari sekadar beban lingkungan menjadi komoditas energi yang bernilai ekonomi.

"Sampah kita sekarang bukan lagi menjadi beban, tetapi sumber energi. Ini adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik baru terbarukan dari sampah," pungkasnya.

PLN telah memetakan titik interkoneksi terdekat dari lokasi PSEL yang akan dibangun agar proses penyambungan lebih cepat dan efisien sesuai target pengembangan proyek

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mendukung percepatan implementasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) di kawasan Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi, Jawa Barat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama menjawab tantangan pengelolaan sampah nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan.

“PLN telah memetakan titik interkoneksi terdekat dari lokasi PSEL yang akan dibangun agar proses penyambungan lebih cepat dan efisien sesuai target pengembangan proyek,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Darmawan menyampaikan kesiapan PLN untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan proyek PSEL melalui koordinasi intensif dengan pemerintah, Danantara Indonesia, dan para pemangku kepentingan agar seluruh tahapan proyek berjalan selaras dan tepat waktu.

“PLN juga mempercepat pembahasan awal PJBL (perjanjian jual beli listrik) sehingga tahapan yang umumnya memerlukan waktu beberapa bulan dapat dipersingkat,” kata Darmawan.

Dalam proyek PSEL, PLN berperan sebagai offtaker listrik, yaitu pihak yang menyerap listrik yang dihasilkan dari fasilitas pengolahan sampah.

Peran ini sangat penting untuk meningkatkan kelayakan proyek, memperkuat kepercayaan investor, serta membuka akses pembiayaan bagi pengembang.

Pengembangan PSEL diharapkan memberi manfaat luas bagi masyarakat, mulai dari pengurangan timbunan sampah perkotaan, peningkatan kualitas lingkungan, hingga penambahan pasokan listrik berbasis sumber energi domestik.

“PLN menyambut baik penandatanganan kerja sama ini sebagai langkah konkret percepatan proyek PSEL. Kami memastikan listrik yang dihasilkan dapat terintegrasi dalam sistem kelistrikan nasional dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat,” kata Darmawan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan fasilitas pilot Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sejak 2017 sebagai uji coba teknologi konversi sampah menjadi energi listrik yang sekaligus menjadi bagian dari upaya menjawab tantangan pengelolaan sampah perkotaan dan mendukung kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan.

Program ini juga berkaitan dengan sejumlah regulasi pemerintah, mulai dari Perpres No 18/2016, Perpres No 35/2018, hingga Perpres No 109/2025 yang menekankan percepatan pengolahan sampah menjadi energi ramah lingkungan. Kebijakan tersebut menjadi dasar penguatan teknologi PLTSa di berbagai kota di Indonesia.

Peneliti Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Wiharja, menjelaskan bahwa sistem PLTSa bekerja dengan memanfaatkan sampah kota sebagai bahan bakar. Sampah terlebih dahulu dipilah dan dikeringkan untuk meningkatkan nilai kalor sebelum masuk ke proses pembakaran.

“Pendekatan ini mampu mengolah dan mengurangi volume sampah secara cepat dan signifikan hingga 80 persen sekaligus mengkonversinya menjadi energi,” ujar dikutip dalam pernyataan resmi, Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan, panas hasil pembakaran digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan listrik. Sementara gas buang dari proses tersebut tetap di filter agar sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurut Wiharja, fasilitas pilot PLTSa Merah Putih yang dikembangkan BRIN masih berada pada skala demonstratif dengan kapasitas 100 ton sampah per hari. Proyek ini pernah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada periode 2018 hingga 2022, dengan hasil listrik sekitar 700 kW yang digunakan untuk kebutuhan internal.

“Dalam skala pengembangan penuh, potensi energi dari sampah perkotaan di kota besar seperti Jakarta dapat mencapai puluhan megawatt, tergantung pada volume dan karakteristik sampah,” kata Wiharja.

BRIN menilai teknologi ini memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari penggunaan teknologi dalam negeri hingga kemampuan adaptasi terhadap karakter sampah Indonesia yang cenderung memiliki kadar air tinggi. Sistem ini juga dirancang agar dapat ditingkatkan ke skala lebih besar sesuai kebutuhan daerah.

Selain itu, teknologi ini dinilai lebih efisien karena dilengkapi proses pra-perlakuan sampah, serta fokus pada pengendalian emisi dan residu. Pendekatan ini juga membuka peluang penerapan di berbagai wilayah dengan penyesuaian kondisi lokal.

Secara global, teknologi waste to energy berbasis insinerasi sudah banyak digunakan di negara maju seperti Jepang, Jerman, Prancis, China, dan Singapura. Data World Bank dan UNEP menunjukkan teknologi ini mendominasi sekitar 78–79 persen pasar pengolahan sampah energi dunia.

Namun, BRIN menekankan bahwa implementasi di Indonesia tetap membutuhkan sejumlah syarat, seperti ketersediaan sampah, kesiapan investasi, serta penerimaan masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan.

Berikut keunggulan utama teknologi PLTSa BRIN:
- Mengolah sampah domestik dengan teknologi dalam negeri
- Berbasis riset nasional yang bisa disesuaikan dengan kondisi daerah
- Adaptif terhadap karakteristik sampah Indonesia yang belum terpilah
- Efisiensi tinggi melalui proses pra-perlakuan sampah
- Pengendalian emisi dan residu untuk menjaga kualitas lingkungan
- Dapat dikembangkan ke skala lebih besar sesuai volume sampah daerah

PLTSa ini diproyeksikan menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Selain mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir, teknologi ini juga diharapkan mendukung transisi energi bersih dan ekonomi sirkular di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management membuka pendaftaran baru calon mitra proyek Waste-to-Energy.

Pendaftaran ini menjadi gelombang kedua setelah seleksi sebelumnya di Bekasi, Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Yogyakarta.

Program ini bagian dari implementasi regulasi nasional pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Director of Investment Danantara Investment Management Fadli Rahman menyebut proses ini terbuka bagi perusahaan nasional dan internasional.

Perusahaan yang memiliki pengalaman dan kapasitas di proyek PSEL dapat mengikuti seleksi.

Seleksi dilakukan melalui pembentukan Daftar Penyedia Terverifikasi.

"Perusahaan yang masuk dalam DPT akan menjadi bagian dari kelompok calon mitra yang berpotensi dilibatkan dalam pengembangan proyek PSEL di Indonesia pada tahap selanjutnya," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (18/3/2026).

Program ini juga diarahkan untuk mendukung penanganan darurat sampah nasional. Selain itu, proyek ini ditujukan untuk mendorong pengembangan energi hijau.

Danantara menekankan penggunaan teknologi yang tepat dan tata kelola yang baik.

"Pembukaan DPT ini juga diharapkan dapat semakin memperluas minat investor dan mitra teknologi global untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah termutakhir di Indonesia," imbuh dia.

Pembukaan pendaftaran dilakukan untuk memperluas pilihan teknologi dan sumber pendanaan.

Langkah ini juga ditujukan untuk memperkuat investasi di dalam negeri.

“Pembukaan pendaftaran baru ini merupakan bagian dari upaya Danantara Indonesia dalam memperluas partisipasi perusahaan nasional maupun global dalam pengembangan infrastruktur pengolahan sampah modern di Indonesia yang sebelumnya telah menarik minat berbagai perusahaan dan investor internasional demi bersama-sama bergerak menyelesaikan isu darurat sampah nasional.”

Informasi pendaftaran dan persyaratan dapat diakses melalui laman resmi Danantara.

Ke depan, Danantara akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, investor, dan pelaku industri.

Kolaborasi ini ditujukan untuk mempercepat pengembangan solusi pengelolaan sampah dan mendukung ketahanan energi nasional.

IDXChannel - Pemerintah tengah mendorong pengembangan proyek Waste-to-Energy (WtE) sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus memperkuat bauran energi.

Dengan timbunan sampah nasional yang telah melampaui 189.000 ton per hari, WtE dipandang sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mendukung ekonomi sirkular dan ketahanan energi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, proyek WtE akan mulai dikerjakan pada tahun 2026 ini dengan target awal menyasar 33 kota di seluruh Indonesia. Kualifikasinya, wilayah tersebut punya produksi sampah 1.000 ton per hari.

"Dahulu negosiasinya, mohon maaf, satu proyek saja itu bisa 3-4 tahun baru putus. Sekarang kita baru buka Desember, kemarin mulai bidding di awal. Target kita, Maret sudah bisa groundbreaking," ujarnya dalam acara 'Semangat Awal Tahun 2026', dikutip Rabu (14/1/2026).

Namun, tantangan utama dalam implementasi WtE tidak hanya terletak pada teknologi pembangkit, melainkan juga pada kesiapan sistem operasional di lapangan, khususnya dalam hal penanganan dan pergerakan limbah.

Pelaku industri menilai, tanpa sistem penanganan limbah yang andal dan terintegrasi, fasilitas WtE berisiko menghadapi ketidakstabilan pasokan bahan baku, tingginya downtime, serta peningkatan biaya operasional yang dapat mempengaruhi kelayakan ekonomi proyek dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, perusahaan penyedia alat berat mulai mengambil peran lebih luas dalam mendukung rantai operasional proyek WtE. PT Multicrane Perkasa (MCP), misalnya, terlibat dalam sejumlah proyek pengolahan limbah menjadi energi dengan pendekatan sistem penanganan limbah yang terintegrasi, mulai dari tahap pra-pengolahan hingga feeding ke fasilitas WtE atau RDF.

MCP memanfaatkan sistem berbasis crane elektrik sebagai alternatif metode konvensional. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga konsistensi aliran limbah ke fasilitas pengolahan sekaligus menekan risiko gangguan teknis yang berpotensi menyebabkan downtime.

Selain itu, penggunaan material handler yang dirancang khusus untuk waste handling juga memungkinkan proses transfer limbah dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Presiden Direktur PT Multicrane Perkasa, Adrianus Hadiwinata, menyampaikan bahwa keberhasilan proyek Waste-to-Energy sangat bergantung pada kesiapan sistem operasional di lapangan, bukan semata pada teknologi pembangkit.

"Pengelolaan sampah berkelanjutan membutuhkan dukungan operasional yang solid. Stabilitas penanganan limbah menjadi faktor penting agar proyek WtE dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/2/2026).

Seiring meningkatnya komitmen pemerintah terhadap pengembangan Waste-to-Energy, peran mitra industri yang memahami karakteristik limbah domestik dinilai semakin krusial. Dengan dukungan sistem operasional yang tepat, proyek WtE diharapkan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga layak secara ekonomi dan mampu beroperasi dalam jangka panjang.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut, proyek mengubah sampah menjadi listrik atau waste to energy (WTE) diperkirakan akan mulai beroperasi 2 tahun mendatang.

Informasi itu Prabowo sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Prabowo mengatakan, proyek ini merupakan siasat pemerintah untuk mengatasi seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) yang akan mengalami kelebihan muatan pada 2028.

“Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi segera berfungsi,” kata Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Pada tahun ini, pemerintah berencana memulai 34 proyek pembangunan WTE di 34 kabupaten/kota.

Nilai investasi proyek itu mencapai 3,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 58 triliun.

Menurut Prabowo, beberapa kabupaten/kota memang sudah harus memiliki tempat pengolahan WTE.

Prabowo juga mendapatkan sejumlah daerah sudah berinisiatif mengolah sampah menjadi sumber energi.

Kepala negara memandang, pemerintah pusat dan daerah harus gotong royong menyelesaikan persoalan sampah.

“Tetapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Prabowo.

Digarap Bersama Perusahaan Asing

Adapun rencana proyek WTE sudah bergulir sejak tahun lalu.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bahkan tengah menggelar lelang guna menyaring perusahaan yang mampu mengolah sampah menjadi listrik.

Hasil lelang rencananya bakal diumumkan pada pertengahan Februari.

Lead of Waste to Energy BPI Danantara Indonesia, Fadli Rahman mengungkapkan, pabrik Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) akan dibangun di Denpasar, Yogyakarta, Bekasi, dan Bogor yang telah dinyatakan siap.

"Pertengahan Februari (pengumumannya). Tergantung pimpinan (daerah), kami menyiapkan untuk empat kota/kabupaten tersebut," ujar Fadli ditemui usai diskusi Tenggara Strategics di Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2026).

Fadli menyebut, proses konstruksi PSEL bakal dimulai sekitar Maret 2026. Pembangunan itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun.

Saat ini, terdapat 24 perusahaan yang terlibat dalam proyek ini. Mereka berasal dari China, Jepang, dan Prancis.

Perusahaan asing itu akan membentuk konsorsium bersama perusahaan dalam negeri sebagai mitra.

“Kami harus pastikan bahwa mereka memang betul-betul mumpuni juga perusahaan lokalnya. Jangan sampai nanti perusahaan lokalnya tidak mumpuni," ujar Fadli.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan proyek pengelolaan sampah menjadi listrik yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 akan dikerjakan melalui kombinasi pendanaan, baik oleh Danantara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), saat ditanya mengenai alokasi anggaran proyek sampah yang akan digerakkan pemerintah.

“Saya enggak tahu persis angkanya, sebenarnya itu dikerjakan Danantara. Nanti ada sebagian yang dikerjakan APBN,” ujar Purbaya.

Dia mencontohkan proyek pengelolaan sampah yang telah berjalan di Surabaya, di mana pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar. Anggaran tersebut, menurutnya, sekaligus mencakup biaya kebersihan kota.

“Yang saya tahu di Surabaya itu Rp60 miliar kita bayar. Tapi itu sekalian biaya kebersihan. Jadi memang kita harus keluarkan uang untuk menjaga kebersihan lingkungan kota-kota kita, termasuk di Bali,” jelasnya.

Purbaya menyoroti persoalan sampah di Bali yang menurutnya sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian konkret. Dia menyebut perdebatan dan konflik antar pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab proyek pengelolaan sampah di Bali tak kunjung terealisasi.

“Bali itu bertahun-tahun debat terus, antar pemerintah daerah banyak berantem, enggak jadi-jadi proyek sampahnya, sehingga jadi begitu kotor sekali Bali,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebelumnya pernah memfasilitasi upaya perdamaian antar pemerintah daerah di Bali untuk mendorong realisasi proyek pengelolaan sampah. Meskipun biaya proyek tersebut dinilai mahal, tetapi Purbaya menegaskan langkah itu tetap harus dijalankan demi kepentingan Bali.

“Dulu pernah kita damaikan antara pemda di beberapa kota, tiga kota. Jadi jalan saja walaupun mahal itu buat Bali sendiri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengungkapkan proses peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) ditargetkan berjalan bertahap pada Maret hingga Juni 2026.

Berdasarkan laporan Danantara bertajuk Addressing Future Waste Challenges, proyek PSEL yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 109/2025 ini merupakan program nasional jangka panjang dengan masa kontrak 30 tahun.

Proyek sampah menjadi listrik tersebut dirancang sebagai respons darurat terhadap tantangan sampah perkotaan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam laporan yang dikutip Senin (19/1/2026) itu, Danantara menyatakan pelaksanaan program dibagi dalam empat tahapan utama. Saat ini, fokus tertuju pada empat wilayah awal yang dinilai paling siap yakni Bekasi, Bogor Raya, Bali, dan Yogyakarta.

Berdasarkan indikatif timeline yang dirilis Danantara, proses seleksi daftar penyedia terpilih (DPT) dan penerbitan request for proposal (RFP) telah diselesaikan pada periode Oktober hingga Desember 2025.

Dari proses tersebut, sebanyak 24 perusahaan dinyatakan lulus kualifikasi DPT dan berhak mengikuti tender di wilayah yang telah siap.

Memasuki Januari 2026, agenda utama adalah penyerahan proposal atau proposal submission dari para peserta tender, yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi mendalam pada Januari hingga Februari 2026.

Adapun, sistem penilaian menggunakan formula bobot seimbang. Sebesar 50% mencakup komponen teknis yakni keandalan teknologi dan kepatuhan lingkungan, serta 50% komponen finansial yaitu struktur pendanaan.

Laporan itu menyatakan harga terendah tidak otomatis menjadi pemenang, melainkan skor tertinggi yang mencakup kualitas teknologi dan keberlanjutan.

Setelah pengumuman pemenang dan penunjukan mitra bisnis (BUPP PSEL) yang dijadwalkan pada Februari 2026, proses akan memasuki fase negosiasi terbatas dan pemenuhan dokumen hukum.

“Konstruksi baru dapat dimulai setelah seluruh dokumen hukum dieksekusi” tulis laporan Danantara Indonesia.

Proses penandatanganan perjanjian penting tersebut dijadwalkan berlangsung antara Maret hingga Mei 2026. Dokumen yang dimaksud mencakup Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero), perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta kontrak EPC dan O&M.

Danantara juga menetapkan standar tinggi bagi konsorsium yang ingin mengelola proyek ini. Calon pelaksana minimal memiliki aset Rp2,5 triliun per tahun dalam tiga tahun terakhir dan ekuitas di atas Rp700 miliar.

Selain itu, secara teknis, perusahaan wajib memiliki pengalaman dalam mengoperasikan fasilitas waste-to-energy dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari. Hal ini guna memastikan teknologi yang digunakan teruji dan mampu memberikan dampak bagi transformasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat kepastian dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memulai proyek pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka sekaligus pembangkit listrik berbasis sampah.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Kementerian ESDM menyatakan akan segera menerbitkan surat penugasan kepada PT PLN (Persero) terkait proyek TPPAS Regional Legoknangka. Surat penugasan itu menjadi prasyarat penting untuk melangkah ke tahap perjanjian jual beli listrik dan penutupan pembiayaan (financial close).

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pihaknya secara aktif mendatangi Kementerian ESDM untuk memastikan proses administrasi tersebut segera rampung. Langkah jemput bola itu dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Barat.

“Pak Gubernur menugaskan kami jemput bola ke Kementerian ESDM, bahkan kami sudah meyiapkan tenda, kalau lama mau buka tenda di sini, kami mau tidur saja di sini sampai dapat surat penugasan, tapi ternyata sudah dibahas kemarin pagi,” ujar Herman, Rabu (14/1/2026).

Menurut Herman, keberadaan surat penugasan sangat krusial mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani nota kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Jabar Environmental Solutions (JES) selaku pemenang tender proyek TPPAS Legoknangka sejak 2024.

“Sudah ditandatangani pada 2024 dan harapannya 2025 ini sudah financial close, tapi ternyata sudah lewat 2025 ada bottleneck di penugasan ke PLN dari Kementerian ESDM,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh persyaratan yang diminta dalam proses tersebut sebenarnya telah dipenuhi, mulai dari legal opinion hingga review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan selesainya proses di internal kementerian, Pemprov Jawa Barat berharap tahapan pembiayaan proyek dapat segera dituntaskan.

“Dan sekarang Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Ibu Dirjen langsung mengawal keputusan tentang penugasan ke PLN akan turun dan setelah itu kita dorong financial close,” ujar Herman.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya L. Dewi memastikan, surat penugasan dari Menteri ESDM akan diterbitkan dalam waktu dekat. Ia menyebutkan, seluruh aspek perencanaan tata bangunan dan lingkungan telah terpenuhi sehingga proyek dapat langsung terhubung ke jaringan listrik PLN.

“Kita sekarang sedang memproses keputusan Pak Menteri untuk segera menugaskan PLN. Ini sudah ada di rencana tata bangunan dan lingkungan juga, jadi nanti langsung bisa terfasilitasi untuk masuk ke grid PLN, segera turun paling lambat Senin,” kata Eniya.

Dengan terbitnya surat penugasan tersebut, proyek TPPAS Regional Legoknangka dinilai telah melewati salah satu hambatan utama, yakni kepastian pendanaan. Proyek ini didukung investor asal Jepang melalui Konsorsium Sumitomo–EPN–Hitachi Zosen, dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) berperan sebagai fasilitator dalam layanan penasihat transaksi, termasuk proses lelang.

Dalam perjanjian kerja sama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), sementara PT JES berkewajiban menjaga rasio utang terhadap ekuitas minimal 80:20. Periode konsesi proyek ditetapkan selama 20 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial (Commercial Operation Date/COD) yang ditargetkan dimulai pada Februari 2029.

Kesepakatan kerja sama juga mencakup pemenuhan dokumen transaksi pada Desember 2024 serta pelaksanaan uji komisioning yang dijadwalkan pada Agustus 2028. Selain itu, perjanjian dengan PT JES akan dilengkapi dengan komitmen penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

TPPAS Regional Legoknangka akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 20 hektare di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Fasilitas ini dirancang untuk mengelola sampah regional dari wilayah Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten Sumedang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sampah masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Pada 2024, timbulan sampah nasional tercatat mencapai 38,2 juta ton, tetapi yang berhasil terkelola baru sekitar 34,7 persen.

Ke depan, tantangannya diproyeksikan semakin berat. Bappenas memperkirakan volume sampah nasional dapat melonjak hingga 82,2 juta ton pada 2045.

Di tengah persoalan tersebut, konsep waste-to-energy (WtE) mulai dilirik sebagai salah satu solusi. Melalui teknologi ini, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi sumber energi listrik. Sejumlah negara di Asia telah lebih dulu membuktikan bahwa sampah perkotaan dapat menjadi sumber energi yang andal dan berkelanjutan.

Berikut empat negara Asia yang dinilai sukses mengolah sampah menjadi listrik dan dapat menjadi referensi bagi Indonesia.

1. Singapura: Minim Lahan, Maksimal Teknologi

Keterbatasan lahan tidak menghalangi Singapura dalam mengelola sampah secara efisien. Negara kota ini telah mengoperasikan tiga fasilitas WtE berskala besar.

Salah satunya adalah Tuas South Incineration Plant yang mampu mengolah sekitar 3.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik hingga 80 megawatt (MW). Selain itu, terdapat TuasOne WtE Plant dengan kapasitas pengolahan 3.600 ton sampah per hari dan produksi listrik mencapai 120 MW.

Fasilitas lainnya adalah Keppel Seghers Tuas, yang menampilkan model kemitraan publik–swasta yang dinilai sukses. Pabrik ini menangani sekitar 800 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 22 MW melalui struktur pembiayaan yang relatif inovatif.

Teknologi yang digunakan dirancang untuk menekan emisi serendah mungkin. Model kemitraan publik–swasta tersebut juga membuat beban pengelolaan tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah, sehingga dinilai cocok diterapkan di kota-kota padat seperti Jakarta atau Surabaya.

2. Jepang: Sampah Kota Padat Jadi Energi Bersih

Jepang dikenal memiliki disiplin tinggi dalam pengelolaan lingkungan, termasuk sampah. Di Tokyo, fasilitas WtE seperti Hikarigaoka Plant mampu mengolah sekitar 300 ton sampah per hari dengan turbin uap berkapasitas 9 MW. Sementara itu, Toshima Plant memproses sekitar 400 ton sampah per hari dan mampu memasok listrik bagi sekitar 20.000 rumah.

Menariknya, energi yang dihasilkan dari WtE di Jepang tidak hanya dimanfaatkan untuk listrik, tetapi juga mendukung sistem pemanas kota. Dengan standar emisi yang ketat dan teknologi yang matang, Jepang membuktikan bahwa WtE dapat berjalan berdampingan dengan kawasan urban berpenduduk padat.

3. Korea Selatan: Jaringan WtE yang Terintegrasi

Korea Selatan menerapkan pendekatan berbeda dengan membangun jaringan pengelolaan sampah terintegrasi. Negara ini mengoperasikan lebih dari 35 pembangkit WtE termal yang tersebar di berbagai kota.

Seluruh fasilitas tersebut beroperasi di bawah regulasi lingkungan yang ketat, sehingga tingkat emisi tetap rendah dan memperoleh respons publik yang relatif positif. Karakteristik sampah Korea Selatan yang memiliki kadar air dan kandungan organik tinggi juga dinilai mirip dengan kondisi sampah perkotaan di Indonesia.

Bersama Jepang, Korea Selatan menunjukkan keunggulan dalam menangani aliran limbah dengan kadar air dan organik tinggi—karakteristik yang hampir identik dengan komposisi sampah kota-kota besar di Indonesia.

4. China: Skala Besar, Dampak Nyata

Dalam 15 tahun terakhir, China menjelma menjadi salah satu pemimpin global dalam pengembangan WtE. Ratusan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dibangun di berbagai kota besar.

Kunci keberhasilan China terletak pada kuatnya komitmen pemerintah, penyederhanaan regulasi, serta penerapan skema pembiayaan strategis. Banyak proyek dibangun secara paralel, sehingga menciptakan efisiensi biaya dan mempercepat transfer teknologi.

Dengan populasi besar dan tingkat urbanisasi yang cepat, China membuktikan bahwa sampah bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan juga peluang energi.

Indonesia mulai melangkah ke arah serupa melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menyebut program WtE berpotensi menyelesaikan sekitar 10 persen persoalan sampah nasional.

Pengalaman Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China menunjukkan bahwa dengan dukungan teknologi, regulasi yang tepat, serta investasi berkelanjutan, sampah dapat bertransformasi dari beban menjadi sumber daya. Tantangannya kini adalah seberapa siap kota-kota di Indonesia mengikuti jejak tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan pemanfaatan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dapat mengurangi beban timbunan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/TPA sampah.

"PSEL merupakan infrastruktur yang diharapkan dapat mengurangi beban timbunan sampah di TPA sampah," ujar Diana kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan sejumlah kondisi TPA sampah yang saat ini kelebihan beban atau overload merupakan bentuk akumulasi dari masih belum optimalnya upaya pengurangan serta pemilahan dan pengolahan sampah di sumber, komunal atau kawasan, sehingga seluruh sampah saat ini secara dominan masih berakhir ditimbun di TPA sampah.

"TPA sampah tetap diperlukan, sebagai satu bagian rangkaian yang tidak terpisahkan dalam sistem pengelolaan sampah secara utuh, yang harus diawali dengan upaya pencegahan sampah, pengurangan sampah, dan pengolahan sampah, sehingga beban dari TPA sampah akan turun, kebutuhan luas lahan TPA sampah mengecil, dan beban pencemaran dari TPA sampah juga akan berkurang," katanya.

Diana mengatakan Kementerian PU berkoordinasi dengan Danantara, kementerian atau lembaga negara lain, serta pemerintah daerah, dalam dukungan infrastruktur yang mendukung kinerja teknik PSEL.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah segera memulai pembangunan proyek "Waste to Energy" atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang akan diluncurkan di 34 titik.

Prasetyo menjelaskan proyek PSEL merupakan bagian dari program hilirisasi yang akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan Januari hingga Maret mendatang.

"Berkenaan dengan (proyek) Waste to Energy yang akan dibangun di 34 kabupaten/kota atau di 34 titik, yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah," katanya.

Ia mengatakan proyek PSEL segera diluncurkan karena volume timbunan sampah harian mencapai rata-rata 1.000 ton per hari.

Oleh karenanya, pembangunan PSEL diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat infrastruktur dan tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menyebutkan implementasi infrastruktur Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) harus terintegrasi dengan jaringan PLN.

"Sekarang ini yang paling penting adalah PSEL di 34 titik itu harus terintegrasi dengan sistem layanan yang akan dikembangkan oleh PLN, karena jaringannya juga harus benar-benar terkoneksi," ujar Yayat saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Selain itu, lanjutnya, investasi dari Danantara menjadi harapan bahwa semua sistem pengolahan persampahan di Indonesia memiliki ekspektasi akan bisa diatasi dengan cara membuat PSEL yang jaringannya bisa dimaksimalkan dan dikelola oleh PLN.

Menurut Yayat, sebetulnya PSEL ini sudah lama diwacanakan di wilayah Jakarta, di Bantargebang, kemudian juga di Cipeucang, Tangerang Selatan.

Namun yang menjadi masalah, menurut dia, dulu ketika sudah dibuat PSEL itu adalah apakah harga listrik yang dihasilkan bisa dijual ke PLN? Karena pasti ada perbedaan antara tarif hasil produksi dari pengolahan sampah dengan apa harga yang diterima oleh PLN. Tantangan berikutnya adalah dari PSEL itu siapa yang akan membangun jaringan listriknya.

"Untuk itu makanya Danantara sudah berinvestasi untuk meminta PLN menerima suplai listrik yang ditawarkan oleh semua PSEL di tiap daerah. Ini menjadi solusi untuk mengatasi masalah sampah di kota-kota karena dengan demikian persoalan open dumping yang menjadi pola yang lama itu bisa dikurangi," kata Yayat.

Rencana pemerintah untuk segera meluncurkan PSEL di 34 titik diharapkan oleh Yayat dapat membuat Indonesia menjadi Singapura, di mana semua sampahnya diolah melalui PSEL menjadi listrik, kemudian disalurkan melalui jaringan listrik di bawah tanah.

"Di sini karena ada investasi dari Danantara, ada penugasan kepada PLN, kemudian kita mendorong pemerintah-pemerintah kota yang punya masalah dengan sampah perkotaannya segera berbuat untuk merencanakan pembiayaannya, apakah melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau melakukan hal-hal lain yang bisa dilakukan secepatnya," kata Yayat.

Sebagai informasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa pemerintah segera memulai pembangunan proyek "Waste to Energy" atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang akan diluncurkan di 34 titik.

Prasetyo menjelaskan proyek PSEL merupakan bagian dari program hilirisasi yang akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan ini hingga Maret mendatang.

Prasetyo menjelaskan bahwa proyek PSEL segera diluncurkan karena volume timbunan sampah harian mencapai rata-rata 1.000 ton per hari.

Oleh karenanya, pembangunan PSEL diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.

Adapun PSEL merupakan salah satu dari 18 proyek hilirisasi strategis yang akan mulai dikerjakan pada periode Januari hingga Maret 2026.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026