Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tumpukan sampah yang selama ini menjadi momok pengelolaan lingkungan di Kalimantan Timur kini berpotensi bertransformasi menjadi sumber energi terbarukan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bakal mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di dua kawasan sekaligus, yaitu Samarinda Raya dan Balikpapan Raya sebagai bagian dari kolaborasi lintas institusi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Joko Istanto menyatakan percepatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari sinergi antara berbagai pihak yang telah terjalin sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, kawasan Samarinda Raya akan mencakup wilayah Kota Samarinda dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara kawasan Balikpapan Raya mencakup Kota Balikpapan beserta wilayah IKN.

"Pengembangan PSEL akan dibagi ke dalam dua kawasan utama, yakni Samarinda Raya dan Balikpapan Raya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Dia menambahkan pembagian kawasan bukan sekadar administratif. Untuk Balikpapan Raya, pasokan sampah akan datang dari Kota Balikpapan, kawasan IKN, dan sebagian wilayah Kukar.

Sejumlah kecamatan yang kini masuk dalam administrasi IKN, seperti Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa akan menyalurkan sampahnya ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Manggar, Balikpapan.

Adapun kawasan Samarinda Raya akan menerima aliran sampah dari Kota Samarinda serta kecamatan-kecamatan di Kukar seperti Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, dan Sanga-Sanga.

Joko menyebutkan kapasitas pengolahan masing-masing kawasan ditargetkan mencapai 650 ton per hari pada tahap awal, dengan harapan jangka panjang menembus angka 1 juta ton per hari.

Tahap Lelang di Depan Mata

Joko mengemukakan proses pembangunan PSEL saat ini masih berada pada fase peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Peninjauan itu difokuskan untuk menilai kesiapan lokasi di tempat pemrosesan akhir (TPS) Samarinda dan TPS Manggar Balikpapan sebagai pusat pengembangan masing-masing kawasan.

Joko optimistis proses lelang bisa segera dimulai melalui mekanisme Danantara untuk menentukan pihak pelaksana.

"Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi prosesnya bisa masuk tahap lelang melalui Danantara untuk menentukan pihak pelaksana. Mudah-mudahan satu sampai tiga tahun ke depan sudah mulai beroperasi," katanya.

Dia menuturkan kehadiran PSEL diharapkan mengubah stigma sampah dari sekadar beban lingkungan menjadi komoditas energi yang bernilai ekonomi.

"Sampah kita sekarang bukan lagi menjadi beban, tetapi sumber energi. Ini adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik baru terbarukan dari sampah," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2025 diprediksi mengalami normalisasi dengan titik tengah 5,4%, turun dari capaian tinggi tahun 2024 yang terdongkrak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Perlambatan ini terutama dipicu penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4% hingga 0,7% dari baseline, berdasarkan simulasi Computable General Equilibrium (CGE).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan struktur ekonomi provinsi yang bertumpu pada sektor ekspor batu bara, kelapa sawit, dan migas ini tidak dapat dilepaskan dari gejolak kondisi perekonomian global.

"Tantangan utama ke depan adalah adanya penurunan Transfer ke Daerah yang signifikan. Namun demikian, kami optimis pertumbuhan dapat meningkat ke level 5,6% atau 5,7% pada 2026 dengan syarat optimalisasi pada empat sektor kunci," ujarnya dalam keterangan resmi.

Keempat sektor tersebut mencakup realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp89 triliun, dan pembangunan IKN dengan alokasi anggaran Rp21 triliun untuk gedung legislatif dan yudikatif.

Kemudian, akselerasi pertumbuhan kredit perbankan dari 2%—3% menjadi 6%, serta penguatan sektor industri melalui penambahan kapasitas kilang RDMP Balikpapan sebesar 100.000 barel per hari dan industri turunan seperti soda ash di Bontang.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus mendorong implementasi ekonomi hijau sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan.

Namun, upaya tersebut terkendala oleh belum adanya penetapan batas maksimum emisi (cap) per daerah yang menjadi prasyarat beroperasinya pasar karbon.

Budi menegaskan penetapan cap akan memaksa perusahaan yang melampaui batas emisi untuk membeli kredit karbon, sehingga menghidupkan pasar karbon secara efektif.

"Kaltim perlu berhati-hati agar tidak terus melakukan ekspansi tambang atau sawit yang mengorbankan hutan. Fokus harus beralih ke energi baru terbarukan seperti tenaga surya di daerah terpencil," tegasnya.

Kendati demikian, prospek ekonomi Kaltim tetap menunjukkan sinyal positif seiring dengan berbagai inisiatif strategis yang tengah bergulir.

Realisasi investasi skala besar, kontinuitas pembangunan IKN, serta diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi industri diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Lebih jauh, transformasi ekonomi Kaltim mulai membuahkan hasil melalui pergeseran struktur ekonomi dari ekstraktif menuju bernilai tambah.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad, memaparkan data kontribusi sektor pertambangan yang tergerus dari 53,24% pada 2022 menjadi 34,11% pada semester I/2025.

Sebaliknya, sektor industri pengolahan justru mengalami peningkatan dari 15,05% menjadi 20,33% dalam periode yang sama.

"Data ini menunjukkan bahwa kita sedang bergerak dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi bernilai tambah," pungkasnya.