Bisnis.com, JAKARTA — Nama Irvan Susandy kembali dipercaya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengemban amanah sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa selama periode 2026-2030.

Kariernya dimulai dari sektor korporasi sebagai staf Financial Policy & Procedure di PT Ariawest International sebelum bergabung dengan BEI pada 2000.

Pada awal mula bergabung di BEI, pria kelahiran Jakarta, 1 Juli 1974 tersebut menjabat sebagai staf Unit Pemeriksaan Operasional pada Satuan Pemeriksa Internal.

Sejak saat itu, Irvan meniti karier secara bertahap melalui berbagai posisi strategis yang berkaitan dengan pengawasan transaksi dan pengaturan perdagangan.

Sebelum menduduki kursi direksi, Irvan juga pernah menjabat sebagai Staf Unit Pemantauan Perdagangan dan Divisi Pengawasan Transaksi pada periode 2003–2006.

Kariernya terus menanjak menjadi Kepala Unit Pemantauan Perdagangan pada 2006–2010, kemudian dipercaya sebagai Kepala Divisi Pengawasan Transaksi pada 2010–2018.

Pengalaman panjang dalam mengawasi aktivitas perdagangan di bursa membuat Irvan dipercaya memimpin Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan pada 2018–2022.

Jabatan tersebut menjadi batu loncatan sebelum akhirnya ia ditunjuk sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI sejak Juni 2022.

Sepanjang lebih dari dua dekade perjalanan kariernya di BEI, Irvan tidak hanya fokus pada aspek pengawasan transaksi, tetapi juga berperan dalam berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat daya saing pasar modal Indonesia.

Salah satu kontribusi terbesarnya adalah keterlibatan dalam pengembangan dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).

Pada periode Juni 2022 hingga September 2023, Irvan ikut berpartisipasi dalam kajian, pengembangan, hingga peluncuran perdagangan karbon di Indonesia.

Selain itu, ia juga menjadi pembicara dalam berbagai forum nasional dan internasional terkait perdagangan karbon dan transisi energi. Di antaranya forum B20 dengan tema Secondary Carbon Market Support the Energy Transition Implementation in Indonesia pada 2022 serta webinar perdagangan karbon yang diselenggarakan GATRA pada 2024.

Dari sisi akademik, Irvan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ekonomi dan akuntansi.

Ia menyelesaikan dua program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran pada 1999, yakni Jurusan Akuntansi dan Jurusan Ekonomi serta Studi Pembangunan. Sebelumnya, ia juga meraih gelar Ahli Madya Akuntansi dari universitas yang sama pada 1992.

Komitmennya terhadap pengembangan kompetensi juga terlihat dari berbagai program kepemimpinan dan pelatihan internasional yang diikutinya.

Pada 2024, Irvan mengikuti Asean Global Leadership Programme (AGLP) yang diselenggarakan London School of Economics and Political Science (LSE). Ia juga tercatat mengikuti berbagai pelatihan di Amerika Serikat, Inggris, India, hingga forum perdagangan saham tingkat Asia.

Di luar tugas eksekutifnya, Irvan aktif dalam sejumlah komite strategis di industri pasar modal. Ia menjadi anggota Komite Perdagangan sejak 2018, Komite Investasi sejak 2022, Komite Disiplin Anggota sejak 2022, serta Komite Hair Cut KPEI sejak 2022.

Sebagai informasi berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-10/D.04/2026 tanggal 17 Juni 2026, OJK telah menetapkan daftar Calon Anggota Direksi BEI masa jabatan 2026–2030.

Susunan Anggota Direksi tersebut akan efektif setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada 29 Juni 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan peresmian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) merupakan keputusan administratif. Sementara itu, manfaat bagi tata kelola sumber daya alam maupun perekonomian nasional akan sangat bergantung pada kualitas desain kebijakan dan pelaksanaannya.

"Kami tidak memandang DSI sebagai kebijakan yang manfaatnya sudah terbukti, melainkan sebagai kebijakan besar yang masih menyimpan berbagai risiko karena fondasinya belum sepenuhnya disiapkan," ujar Yusuf saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (2/6/2026) lalu.

Yusuf menyebut banyak aspek mendasar terkait keberadaan DSI yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan. Dalam melihat DSI, menurut dia, penting untuk membedakan antara tujuan dan instrumen yang digunakan.

"Sejak awal, kami menghargai tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas ekspor komoditas sumber daya alam strategis," ujar dia.

Ia menjelaskan praktik pelaporan volume maupun nilai ekspor yang tidak mencerminkan kondisi riil memang masih menjadi persoalan dan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Namun, menurut Yusuf, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan masalah pengawasan, bukan masalah kepemilikan transaksi.

Ia mengatakan penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui perbaikan sistem verifikasi, pelaporan, dan audit atas mekanisme ekspor yang selama ini berjalan tanpa harus mengubah seluruh arsitektur perdagangan menjadi sistem satu pintu yang dikendalikan satu entitas. Karena itu, Yusuf mengapresiasi tujuan kebijakan untuk membenahi tata kelola ekspor SDA, bukan model kelembagaan DSI yang dirancang sebagai pembeli sekaligus penjual tunggal.

"Justru dari sisi tata kelola sumber daya alam, desain tersebut menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar," lanjut Yusuf.

Ketika satu entitas menjadi pembeli tunggal di tingkat hulu dan penjual tunggal di tingkat hilir, lanjut Yusuf, produsen kehilangan akses langsung ke pembeli internasional sehingga posisi tawarnya berpotensi melemah. Dalam teori ekonomi industri, struktur seperti ini dikenal sebagai monopsoni, yaitu kondisi ketika hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar.

Yusuf menyampaikan pengalaman berbagai negara yang pernah menerapkan model marketing board menunjukkan struktur semacam ini sering menimbulkan persoalan berupa harga beli yang ditetapkan secara kaku, keterlambatan pembayaran kepada produsen, serta berkurangnya fleksibilitas pelaku usaha untuk memilih pasar yang paling menguntungkan. Menurut dia, risiko tersebut akan lebih berat dirasakan petani sawit maupun pelaku pertambangan skala menengah yang memiliki ruang negosiasi lebih terbatas.

"Dengan demikian, desain DSI belum tentu memperbaiki tata kelola. Yang terjadi justru bisa berupa perpindahan masalah, dari kebocoran transaksi menuju konsentrasi kekuatan pasar pada satu institusi," sambung Yusuf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pelaku industri sawit menyepakati sejumlah langkah untuk mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani sesuai harga acuan daerah. Kesimpulan itu dihasilkan dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri unsur Badan Pangan Nasional, PTPN, Agrinas Palma, GAPKI, asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery. Pertemuan digelar setelah Kementan menemukan 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketentuan daerah.

“Rapat berlangsung dengan baik, dengan itikad yang baik yang intinya adalah this is good problem,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, harga sawit dunia dan permintaan global justru sedang meningkat. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan gejolak harga TBS di tingkat petani dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Sudaryono, persoalan utama berada pada rantai perdagangan antara hulu dan hilir. Pemerintah kemudian meminta pelaku usaha refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi normal dengan mengacu pada harga lelang KPBN serta menghindari praktik withdraw harga.

“Sekali lagi karena di luar negeri sana harganya tidak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar sehingga ini berimbas, efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah kembali menjelaskan skema transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masa transisi akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.

Sudaryono menegaskan, DSI hanya berfungsi sebagai pengelola dan pengawas perdagangan ekspor sumber daya alam secara transparan dan akuntabel. Pemerintah memastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor sawit.

“Objektifnya itu bukan untuk cari untung, di DSI bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus, nah yang belum tertib ditertibkan,” tutur tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut.

Kementan meminta seluruh kepala daerah aktif menjalankan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga TBS sawit. Pemerintah daerah didorong memantau langsung pembelian TBS oleh PKS dan mengidentifikasi perusahaan yang membeli di bawah harga ketentuan.

Sudaryono menyebut, Kementan akan menerima laporan identifikasi PKS hingga afiliasi perusahaan untuk mempermudah pengawasan lanjutan. Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali begitu,” ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memastikan tidak ada rencana peleburan maupun pengambilalihan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam agenda reformasi tata niaga sumber daya alam (SDA). Pemerintah menegaskan pembaruan yang didorong hanya berfokus pada penguatan sistem pengawasan perdagangan SDA melalui integrasi data dan teknologi.

Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi mengatakan reformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola sektor SDA yang membutuhkan standar pengawasan lebih ketat. Pemerintah memfokuskan pembaruan pada peningkatan transparansi, pengawasan real-time, dan perlindungan penerimaan negara dari komoditas strategis.

“Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” kata Jodi dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, penguatan tata niaga dilakukan melalui integrasi sistem lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga mempercepat digitalisasi pengawasan ekspor SDA agar proses monitoring berjalan lebih efektif dan terhubung.

DEN menempatkan SIMBARA atau Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga sebagai salah satu model integrasi yang telah berjalan. Sistem tersebut menghubungkan data produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor mineral dan batu bara dalam satu ekosistem pengawasan.

“SIMBARA menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam proses tata niaga mineral dan batu bara,” ujar Jodi.

Ia menjelaskan sistem tersebut memungkinkan monitoring dilakukan lebih terintegrasi dan real-time. Pemerintah menilai pendekatan itu mampu memperkuat transparansi sekaligus mempersempit ruang penyimpangan dan kebocoran penerimaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengubah wajah tata niaga ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui penerapan mekanisme ekspor satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto itu dirancang untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas nasional sekaligus meningkatkan pengelolaan devisa hasil ekspor.

Meski demikian, implementasi aturan baru tersebut diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Kalangan eksportir menilai masih banyak persoalan teknis dan kontraktual yang perlu diselesaikan, terutama terkait hubungan dagang yang selama ini telah terjalin antara perusahaan Indonesia dan pembeli di luar negeri.

Pelaku usaha mengingatkan bahwa sebagian besar transaksi ekspor komoditas dilakukan melalui kontrak jangka panjang yang mengatur volume, harga, hingga jadwal pengiriman. Perubahan mekanisme penjualan melalui DSI menimbulkan pertanyaan mengenai pengalihan kontrak, sistem pembayaran, hingga pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi sengketa dengan pembeli internasional.

Kekhawatiran itu muncul karena komoditas ekspor strategis Indonesia memiliki nilai yang sangat besar. Pada 2024, volume ekspor batu bara mencapai 405,76 juta ton dengan nilai sekitar US$30,48 miliar, menjadikannya salah satu penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian nasional.

Di sektor perkebunan, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) juga tetap menjadi andalan. Sepanjang 2025, volume ekspor tercatat sekitar 26,66 juta ton dengan nilai mencapai US$29,01 miliar, menunjukkan pentingnya menjaga kesinambungan akses pasar dan kepercayaan pembeli global terhadap produk Indonesia.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa pembentukan DSI bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan komoditas. Melalui sistem yang terpusat, pemerintah berharap dapat menekan praktik under invoicing dan transfer pricing, sekaligus memastikan transaksi ekspor mengacu pada harga pasar internasional yang lebih akuntabel.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat perlindungan konsumen menjelang lebaran lewat pengawasan terpadu, hingga kanal pengaduan terbuka di online.

Langkah ini dilakukan juga untuk menekan kasus penipuan penjualan baju Lebaran di media sosial. Modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan akun Instagram dengan tanda verifikasi atau centang biru serta jumlah pengikut yang besar untuk meyakinkan calon pembeli.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan masyarakat yang menjadi korban penipuan tersebut dapat melaporkan ke Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.

“Langsung saja, langsung [korban bisa mengadu ke PKTN]. Kan kita memang terbuka untuk semua ya,” kata Budi saat ditemui seusai meninjau di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).

Budi menuturkan Kemendag akan terus melakukan pengawasan dan menerima pengaduan dari masyarakat terkait penipuan penjualan baju yang dipasarkan di media sosial.

Selain itu, sambung dia, Kemendag juga tengah menggodok Peraturan Mendag Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) di platform e-commerce, seperti Shopee—Tokopedia Cs.

“Pengawasan jadi kita terus melakukan monitor dan kami juga ingin sekarang lagi membenahi Permendag terkait dengan e-commerce,” imbuhnya.

Dia menjelaskan saat ini pemerintah tengah meninjau ulang dengan melibatkan pelaku usaha terkait Permendag 31/2023.

“Jadi akan kita lihat ulang kita evaluasi kembali nanti bareng-bareng dengan kementerian/lembaga dan juga pelaku usaha,” terangnya.

Dalam catatan Bisnis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya lonjakan kasus penipuan dalam transaksi belanja online menjelang Lebaran. Momentum ini rawan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hari raya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan tren kenaikan penipuan tersebut sudah terlihat sejak 10 hari pertama Ramadan. Dalam rentang waktu itu, terdapat 13.130 laporan penipuan dengan 22.593 rekening yang dilaporkan.

“Ini memang kita bisa lihat trennya itu meningkat dibandingkan sebelum bulan puasa maupun meningkat dibandingkan dengan 10 hari bulan puasa di tahun 2025,” kata wanita yang akrab disapa Kiki dalam Konferensi Pers RDKB Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Dia menjelaskan, modus yang kerap digunakan pelaku antara lain menawarkan berbagai produk seperti pakaian, aksesori, hingga kebutuhan persiapan Lebaran lainnya melalui platform online. Penawaran tersebut dibuat sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan dan umumnya menyasar ibu rumah tangga sebagai target utama.

“Itu memang banyak trennya seperti itu. Jadi, kita antisipasi itu banyak sekali penipuan transaksi belanja jual-beli online,” lanjutnya.

Selain itu, Kiki juga mengungkapkan bahwa penipuan dengan kedok investasi dan pemberian hadiah turut marak terjadi menjelang Lebaran. Dalam modus tersebut, korban biasanya menerima notifikasi atau pesan yang menyatakan bahwa mereka memenangkan hadiah tertentu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah membongkar salah satu praktik under invoicing saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak, Surabaya.

Dalam sidak itu, Purbaya menemukan barang yang mencantumkan harga dalam dokumen kepabeanan jauh di bawah harga pasarannya. Misalnya, nilai yang importir cantumkan dalam dokumen senilai Rp 100 ribuan, tapi ternyata dijual Rp 35 juta hingga Rp 50 juta di pasaran, seperti e-commerce.

"Kalau yang saya lihat kualitasnya amat baik, seharusnya bukan barang murah, bukan Rp 100 ribuan tapi di-revalue sampai Rp 500 ribuan. Di situ kita dapat tax impor tambahan Rp 220 juta satu kontainer. Yang lain kita akan periksa juga," kata Purbaya, dalam media briefing, dikutip Senin (17/11/2025).

Berdasarkan penjelasan di website Ditjen Bea Cukai melalui artikel berjudul "Kenali dan Pahami Ketentuan Barang Kiriman Hasil Perdagangan", praktik under invoicing adalah modus pelanggaran dengan memberitahukan harga di bawah nilai transaksi.

Praktik ini menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara, karena murahnya harga barang disebabkan importir tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan semestinya.

Selain itu, praktik under invoicing bisa mengancam iklim usaha industri dalam negeri, karena barang impor bisa beredar dengan harga lebih murah.

Penanganan praktik under invoicing sebetulnya telah pemerintah atur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 96 tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Strategi yang dilakukan adalah menambahkan skema self assessment untuk barang kiriman hasil perdagangan, dan terdapat konsekuensi denda ketika terdapat under invoice. Sementara untuk barang kiriman nonperdagangan tetap menggunakan official assessment tanpa ada konsekuensi denda.

Purbaya pun saat itu turut menegaskan, pemberantasan praktik underinvoicing akan menjadi tambahan penerimaan bagi Bea Cukai. Ke depannya, pemeriksaan serupa akan ia intensifkan.

Purbaya telah meminta Ditjen Bea Cukai memastikan secara serius pembayaran pajak dan kebenaran dalam deklarasi dokumen perusahaan atau importir.

Menurut Purbaya, perusahaan yang melakukan under invoicing dalam impor barang ini merupakan perusahaan besar yang namanya sudah beredar di publik.

"Ke depan perusahaan-perusahaan besar jangan melakukan hal yang sama lagi, karena saya akan larang impor perusahaan itu. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan," katanya.

Purbaya juga menegaskan pengawasan praktik under invoicing akan diperkuat dengan penggunaan artificial intelligence (AI).

"Under invoicing harusnya nanti ketika bisa ambil datanya dari Jakarta. Under invoicing kita pakai AI supaya jalan nanti saya akan tarik ke kantor pusat sehingga kalau main-main lebih susah. Kita akan terapkan dengan sungguh-sungguh," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim berhasil menindak berbagai barang impor ilegal, termasuk produk pakaian bekas dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan 21.054 bal impor baju bekas ilegal itu bernilai Rp120,65 miliar.

Moga menuturkan kegiatan impor pakaian bekas merupakan hal yang dilarang. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Adapun, Moga menyampaikan Kemendag terus menggandeng berbagai instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importasi pakaian bekas.

Dia menyatakan Kemendag terus meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, kegiatan perdagangan, serta metrologi legal di berbagai wilayah di Indonesia, sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen.

“Kemendag terus berkomitmen menjaga pasar dalam negeri agar tetap sehat dan adil. Setiap langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memastikan barang yang beredar memenuhi ketentuan,” kata Moga dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Moga menyatakan Kemendag terus melaksanakan pengawasan perdagangan terhadap komoditas impor setelah barang melalui kawasan pabean (post-border). Upaya ini, sambung dia, dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar di pasar dalam negeri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami selalu mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi terkait importasi dan peredaran barang. Berdagang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Selama satu tahun pemerintahan Prabowo—Gibran, Kemendag juga mengamankan berbagai produk impor ilegal lainnya dengan nilai mencapai Rp15 miliar. Perinciannya, 297.781 unit produk elektronik yang terdiri atas 3.506 unit penanak nasi (rice cooker), 4.518 unit perangkat audio video seperti pengeras suara (speaker) aktif dan televisi, 60.366 unit kipas angin, dan 210.040 unit fitting lampu.

Kemudian, 480 unit luminer, 1.140 unit ketel listrik, 1.894 unit penggorengan udara (air fryer), 87 rol kabel listrik, 15.250 unit baterai primer, dan 500 unit gerinda listrik.

Selain itu, Moga menuturkan, kategori produk lainnya yang ditindak antara lain mainan anak sejumlah 297.522 unit, alas kaki sejumlah 1.277 unit, 100 unit seprai, dan pelek kendaraan bermotor sejumlah 905 unit.

Lebih lanjut, penindakan juga dilakukan terhadap lebih dari 1,6 juta produk teknik dan baja nonstandar.

Secara terperinci, produk tersebut antara lain pemutus sirkuit miniatur (miniature circuit breaker/MCB) tanpa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar (SPPT-SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) sebanyak 68.256 unit, gergaji listrik, bor listrik, gerinda listrik, dan mesin serut tanpa Nomor Registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) sebanyak 9.763 unit, dan penghisap debu tanpa Tanda Daftar Manual dan Kartu Garansi (MKG) sebanyak 26 unit.

Moga menambahkan, Kemendag juga mengamankan 600 sarung tangan yang melanggar kewajiban label Bahasa Indonesia, 578 penggaris besi, 997.269 mur baut berbagai ukuran, serta 4.215 shackle yang tidak memiliki dokumen asal barang.

Kemudian, sejumlah 66 kapak dan 77 gunting dua tangan ditemukan melanggar ketentuan barang dilarang impor. Adapun, nilai produk teknik dan baja nonstandar tersebut mencapai Rp18,85 miliar.

Di samping itu, Kemendag juga mengungkap praktik perakitan dan perdagangan produk ponsel pintar (smartphone) ilegal dengan nilai ekonomis Rp17,62 miliar, yang terdiri atas 5.100 unit ponsel pintar berbagai merek serta 747 koli berisi aksesori, penutup (casing), dan pengisi daya (charger).

Kemendag, tambah Moga, mengamankan 83.306 lembar produk baja lembaran lapis seng (BjLS) serta 1.251 ton bahan baku BjLS berupa 290 koil baja galvanis (galvanized steel coil) berbagai merek senilai Rp23,76 miliar.

Selain itu, Kemendag mengamankan 16.000 karton keramik lantai dan 610.000 produk alat makan dan minum (tableware) senilai Rp9,8 miliar. Serta, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) tanpa Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi K3L dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya memiliki solusi untuk untuk mengatasi praktik under invoicing terkait dengan bea dan cukai.

Dia berencana memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mempersempit ruang praktik curang tersebut. Under invoicing adalah praktik yang dilakukan dengan melaporkan penerimaan atau pembelian yang lebih rendah dari data sebenarnya.

"Dalam 3 bulan ke depan kita akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di Bea Cukai," ujarnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).

Hal ini diungkapkan dirinya setelah melihat langsung sistem Bea Cukai, yakni Indonesia National Single Window atau INSW. Menurutnya, sistem di Bea Cukai sudah terintegrasi tetapi belum optimal.

Pasalnya, sistem yang ada belum mampu memantau secara langsung aktivitas kapal yang melakukan under invoicing. Nantinya sistem INSW ini akan diperkuat. INSW, kata Purbaya, akan dijadikan think tank untuk perdagangan.

"Kita bentuk tim, berisi 10 orang yang jago-jago di sana. Ada mathematician segala macem untuk memastikan bahwa nanti mereka bisa menganalisa kebocoran-kebocoran perdagangan kalau ada," paparnya.

Sistem berbasis AI ini juga akan diterapkan di pajak. "Pajak juga sama nanti, pada dasarnya kita akan perkuat sistem penerimaan kita dari monitoring dari ujung ke ujung," katanya.