Jakarta (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) memastikan tidak menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pakaian bekas impor, sebagai komitmen perlindungan konsumen dan industri tekstil di dalam negeri.

"Terkait dengan peran standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam tata niaga pakaian bekas, kami sampaikan bahwa BSN tidak menetapkan SNI terkait pakaian bekas (impor)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSN, Y Kristianto Widiwardono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan hal itu terkait dengan risiko kesehatan dari pakaian dan barang bekas yang tidak higienis akibat cemaran dan bahan berbahaya baik kimia maupun biologi, serta merugikan industri tekstil dan konveksi dalam negeri.

Untuk mendukung industri tekstil dan konveksi dalam negeri, kata Kristianto, BSN telah menetapkan SNI terkait dengan pakaian jadi dan SNI yang terkait dengan produk tekstil lainnya termasuk metode ujinya.

"Dan telah terakreditasi 19 laboratorium penguji dan lembaga sertifikasi untuk lingkup tekstil dan produk tekstil," ujarnya.

Sedangkan untuk perlindungan konsumen, BSN berupaya menyediakan SNI untuk semua produk yang beredar di wilayah NKRI sebagai persyaratan acuan.

Kemudian pihaknya juga mengupayakan untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) agar penerapan SNI bisa berjalan dengan efektif.

"Kemudian terakhir, rekomendasi penguatan perlindungan konsumen," jelasnya.

Ia menambahkan seluruh jenis barang yang beredar perlu dipastikan pemenuhannya terhadap persyaratan K3L yakni persyaratan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan aspek lingkungan hidup.

Kemudian memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang telah menerapkan SNI secara sukarela sebagai pemenuhan persyaratan keselamatan dan perlindungan konsumen.

Selanjutnya penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian khususnya untuk laboratorium penguji untuk barang beredar, serta edukasi mengenai risiko produk yang tidak memenuhi persyaratan K3L (kesehatan, keamanan, keselamatan, dan aspek lingkungan hidup).

"Karena ini berpotensi membahayakan bagi keselamatan konsumen," tegasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) menegaskan kebijakan pemerintah terhadap larangan impor pakaian bekas demi melindungi kesehatan masyarakat hingga melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dalam negeri.

"Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang dilarang untuk diimpor diatur bahwa pakaian bekas dengan Pos Tarif atau HS 6309.00.00 termasuk dalam kategori barang yang dilarang impor," kata Mendag.

Dia menjelaskan pakaian bekas dikategorikan sebagai barang dilarang impor karena untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia sebagai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Selain mempertimbangkan aspek kesehatan dan keamanan, lanjut Mendag, pelarangan impor pakaian bekas memiliki beberapa alasan, pertama, untuk melindungi industri pakaian jadi khususnya UMKM; kedua, multiplier effect lebih tinggi terhadap ekonomi ketika industri domestik hidup.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Mabes Polri membongkar jaringan pengiriman pakaian bekas impor dari Korea Selatan yang selama ini beroperasi di Bali dan sejumlah kota lainnya.

Dirtipideksus Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan dalam operasi yang dilakukan Satgas Importasi Ilegal Dittipideksus Bareskrim Polri selama dua bulan terakhir telah berhasil memetakan jaringan internasional penyelundupan pakaian bekas.

"Jaringan itu terdiri dari klaster kelompok penjual yang ada di luar negeri, kelompok transporter, kelompok penyedia jasa pembayaran, kelompok penampung dan penyimpan barang, serta kelompok pengedar/penjual pakaian bekas pada beberapa pasar modern dan retail maupun toko online atau marketplace," ujarnya, Senin (15/12/2025).

Dari hasil pemeriksaan Penyidik menetapkan dua orang tersangka ZT dan SB keduanya beralamat di Tabanan Bali, dengan persangkaan melakukan dugaan tindak pidana Perdagangan berupa Impor barang yang dilarang dalam bentuk pakaian bekas pakai atau yang tidak dalam keadaan baru dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2025.

"Modusnya dengan cara melakukan pemesanan barang kepada WNA Korea dengan inisial KDS dan KIM untuk kemudian dikirimkan ke Indonesia melalui Malaysia, dengan tujuan akhir gudang milik tersangka ZT dan SB yang berlokasi di Bali, kemudian barang pakaian bekas tersebut dijual kepada para pedagang yang berada di Bali maupun wilayah lainnya di Indonesia," jelas Safri.

Hasil keuntungan penjualan barang bekas tersebut oleh tersangka dibelikan aset berupa tanah bangunan, kendaraan mobil dan bus, berdasarkan analisa transaksi keuangan total transaksi importasi ilegal yang dilakukan para tersangka selama periode tahun 2021-2025 mencapai Rp1,3 Triliun.

Modus Penyelundupan Pakaian Bekas

Dia mengatakan modus operandi kedua tersangka ZT dan SB dengan cara melakukan pemesanan barang dari luar negeri melalui penghubung yang berwarga negara asing dengan cara pembayarannya melalui beberapa rekening tersangka termasuk rekening atas nama orang lain dan melalui jasa remitansi.

Kemudian barang pesanan dengan kategori dilarang impor tersebut dimasukkan melalui jasa transportir/ekspedisi laut yang beroperasi dari Malaysia untuk kemudian dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia, selanjutnya dilakukan pengiriman sampai ke tujuan melalui jasa transportir/ekspedisi darat di wilayah Indonesia sampai gudang penyimpanan di Bali.

"Untuk menyamarkan keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut digunakan untuk memperbesar usaha PT. KYM yang bergerak dibidang transportasi bus dan toko pakaian milik tersangka ZT," kata Safri.

Tersangka juga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan beberapa transaksi menggunakan rekening atas nama orang lain sehingga keuntungan dari penjualan barang ilegal tersebut bercampur dan seolah-olah berasal dari hasil usaha PT. KYM dan dari toko pakaian tersebut.

Terhadap para tersangka diduga melanggar Pasal 111 Jo Pasal 47 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar, dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar,

Adapun, barang Bukti yang disita penyidik berupa uang dalam rekening dan aset tersangka ZT dan SB sebagai berikut 698 bal pakaian bekas dengan nilai aset Rp3 miliar, 53 bal pakaian bekas dengan nilai aset Rp250 juta, 76 bal pakaian bekas impor dengan nilai aset Rp300 juta.

Kemudian 7 unit bus dengan nilai aset sekitar Rp15 miliar rupiah, 1 unit Mobil merek Mitsubishi Pajero dengan Nopol DK 1195 ACP, senilai sekitar Rp500 juta rupiah, uang dari rekening bank milik tersangka sejumlah Rp2,55 miliar, 1 Unit Mobil Toyota Raize Nopol DK 1243 HRP, termasuk beberapa dokumen Bill Of Lading dari Korea ke Port Klang Malaysia, Dokumen Surat Jalan Pengiriman Balpres ke Bali, Dokumen Pembukuan Gudang milik ZT dan SB di Bali serta Dokumen pembayaran pembelian bus milik ZT yang total asetnya mencapai Rp22 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto, menilai penguatan industri lokal serta terjaminnya ketersediaan bahan baku akan berkontribusi dalam menekan ketergantungan pasar terhadap produk pakaian bekas impor atau thrifting.

“Jika daya saing meningkat dan pasokan lokal kuat, thrifting pasti berkurang,” ujar dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan kemampuan industri lokal pada dasarnya ada, namun belum merata. Tantangan terbesar, menurut dia, terletak pada pemenuhan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang mencakup aspek lingkungan, sosial, hingga penggunaan energi ramah lingkungan.

Ia mengatakan banyak pabrik belum mampu memenuhi seluruh persyaratan tersebut secara utuh.

“Jika standar lingkungan, perizinan, upah minimum, hingga penggunaan energi non-pool bisa dipenuhi, produk dalam negeri sebenarnya berpeluang besar diterima oleh merek internasional,” ucapnya.

Dalam praktiknya, lanjut dia, bahan kain untuk memenuhi pesanan merek global masih banyak yang harus diimpor. Hal ini disebabkan sebagian pabrik lokal belum mampu menghasilkan kain dengan kualitas konsisten sesuai standar global, terutama untuk segmen performance fabric dan sustainable textile.

“Kita sebenarnya kompetitif, tetapi kapasitas produksi belum cukup besar dan kecepatannya juga masih terbatas,” kata Anne.

Di sisi lain, kebutuhan untuk busana muslim dan kerudung, menurut dia, sebagian besar sudah dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Namun, untuk jenis kain tertentu yang memerlukan teknologi finishing khusus atau karakter handfeel tertentu, impor masih tetap diperlukan karena tidak semua pabrik lokal memiliki fasilitas produksi yang memadai.

“Secara kapasitas sebenarnya bisa, tetapi untuk spesifikasi tertentu masih harus mengandalkan impor,” ujarnya.

Penerapan pajak tersebut tidak bisa dilakukan, mengingat status impor barang/pakaian bekas adalah ilegal di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengisyaratkan menolak wacana adanya penerapan pajak terhadap perdagangan barang bekas impor (thrifting).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa penerapan pajak tersebut tidak bisa dilakukan, mengingat status impor barang/pakaian bekas adalah ilegal di Indonesia.

“Yang namanya ilegal kan ya ilegal,” kata Mendag Budi saat ditemui di sela pembukaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana memberikan pernyataan yang tak jauh berbeda dari Mendag Budi Santoso.

“Statusnya itu kan barang ilegal. Enggak mungkin mau dikasih kuota, mau dikasih pajak. Ya kan ada peraturan clear, jelas,” ujar Temmy di sela acara yang sama.

Namun, Temmy mengatakan, pihaknya terbuka dan tidak melarang pedagang barang thrifting untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap aturan yang melarang penjualan barang bekas impor tersebut.

“Silakan saja, kan itu hak setiap warga negara. Melakukan judicial review kan silakan saja, dengan argumen dan kajian yang pas,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas alias thrifting mendatangi Gedung DPR RI untuk meminta usaha mereka dilegalkan.

Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11), pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM, namun memiliki pasar yang berbeda, dan tidak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (20/11), dengan tegas menolak melegalkan usaha penjualan baju bekas atau thrifting, meskipun para pedagang membayar pajak.

Purbaya menyatakan sikap tegasnya bertujuan untuk mencegah terbukanya pasar bagi barang-barang impor ilegal.

Apabila pasar domestik dikuasai oleh barang-barang asal luar negeri, maka pengusaha domestik tidak bisa merasakan manfaat keekonomiannya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Polemik perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting kembali mencuat setelah Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Kehadiran Maman disambut antusias oleh para pedagang yang berharap pemerintah tidak mematikan usaha mereka.

Saat berkeliling di lantai 2 Blok III, sejumlah pedagang menyampaikan keluhan langsung. Mereka meneriakkan aspirasi agar aktivitas thrifting tidak ditutup pemerintah.

“Thrifting jangan dihapus, Pak,” seru beberapa pedagang yang menghampiri Maman.

Sejumlah lainnya bahkan mengangkat poster dari kardus dengan tulisan bahwa pedagang thrifting juga membayar pajak.

Menurut para pedagang, kegiatan thrifting merupakan satu-satunya sumber nafkah yang mereka andalkan. Hal ini juga disampaikan dalam dialog singkat dengan Maman.

Usai peninjauan, Maman menegaskan bahwa pemerintah memahami dilema yang dihadapi para pedagang. Di satu sisi, impor pakaian bekas secara tegas dilarang oleh undang-undang. Namun, di sisi lain, aktivitas ekonomi yang melibatkan ribuan pedagang tak bisa serta-merta dihentikan.

“Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Maman.

Opsi Kuota Thrifting

Dalam kesempatan yang sama, Maman mengungkap bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penerapan kuota impor pakaian bekas sebagai salah satu solusi. Menurutnya, ide tersebut muncul dari aspirasi pedagang setempat.

“Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi, kenapa enggak dibuka kuota [impor pakaian bekas], ataupun disiapkan aturan lainnya. Ini aspirasi, ya,” ujar Maman.

Namun, opsi tersebut masih perlu dikaji secara lintas kementerian karena persoalan thrifting tidak hanya terkait UMKM, tetapi juga menyangkut regulasi perdagangan, perpajakan, dan pengawasan barang impor.

Maman menegaskan bahwa pemerintah perlu berhati-hati karena keputusan apa pun akan berdampak luas pada ekosistem UMKM maupun pasar dalam negeri.

“Nanti kita akan cari formulasi terbaik. Formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan ini,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa larangan impor pakaian bekas tetap berlaku, terlepas dari kesiapan pedagang untuk membayar pajak. Baginya, pajak tidak mengubah status hukum barang impor bekas.

“Kalau membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang,” tegas Budi.

Mendag menjelaskan bahwa pengecualian impor hanya berlaku untuk barang modal tidak baru seperti mesin industri, bukan untuk pakaian bekas. Karena itu, legalisasi melalui skema pajak dianggap tidak sesuai dengan kerangka regulasi yang ada.

Dari sisi penegakan hukum, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap masuknya barang ilegal melalui pelabuhan.

“Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lepas lagi,” ujarnya menegaskan komitmen untuk mengurangi penyelundupan.

Dorongan Beralih ke Produk Lokal dan Akses Pembiayaan

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, pemerintah mendorong pedagang thrifting untuk beralih ke produk lokal UMKM, yang dinilai lebih berkelanjutan dan sesuai regulasi.

Untuk mendukung transisi tersebut, para pedagang akan difasilitasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program peningkatan kapasitas.

“Bisa dong [eks pedagang thrifting dapat KUR], sangat bisa. Justru arahnya kita kan ke sana,” kata Maman dalam konferensi pers sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini fokus melakukan “sterilisasi pasar” dari barang ilegal, agar produk lokal mendapat ruang yang lebih adil untuk berkembang. Menurut Maman, selama barang ilegal masih membanjiri pasar, pedagang lokal sulit bersaing.

“Ini mau kita bersihin dulu, kita sapu dulu. Sudah bersih? Ayo produk-produk lokal kita harus jadi tuan di lapangannya sendiri,” tutur Maman.

Suara Pengusaha

Pengusaha menilai langkah pemerintah menertibkan impor pakaian bekas (thrifting) membuat persaingan yang lebih sehat bagi industri tekstil, garmen, hingga UMKM dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai kebijakan pemerintah menekan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mendorong substitusi produk lokal sebagai langkah strategis untuk memperkuat pondasi industri dalam negeri.

Apalagi, Shinta menyebut, selama bertahun-tahun industri formal menghadapi tekanan dari pakaian bekas impor yang masuk tanpa standar, tidak melalui jalur legal, dan dijual jauh di bawah harga produksi lokal.

“Secara prinsip, kebijakan ini dapat menciptakan level playing field yang lebih adil bagi pelaku industri lokal,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Shinta menilai kebijakan ini juga berpotensi memperluas ruang pasar bagi UMKM dan merek lokal.

Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal melalui Kementerian UMKM, yang diharapkan mendorong pertumbuhan industri fesyen domestik dan rantai pasok yang lebih sehat.

Namun, Shinta menyampaikan, pakaian bekas impor selama ini mengisi ceruk harga ultra-murah yang sulit ditandingi produk baru, termasuk UMKM lokal.

“Ketika pasokan di segmen ini ditekan, sementara substitusi produk lokal masih berada pada level harga yang lebih tinggi, maka konsumen berpendapatan rendah akan menghadapi kenaikan biaya untuk memenuhi kebutuhan berpakaian,” tuturnya.

Menurutnya, pengetatan impor bisa meningkatkan biaya bagi konsumen berpendapatan rendah, sehingga kebijakan perlu diposisikan sebagai re-desain pasar untuk memastikan produk lokal tetap terjangkau, berkualitas, dan tersedia merata.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bakal memeriksa aktivitas perdagangan pakaian impor bekas di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Bandung hingga Bali.

Maman menyampaikan hal tersebut usai meninjau aktivitas thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (30/11/2025). Menurutnya, hal ini dilakukan di tengah polemik larangan impor balpres baju bekas yang dinilai merugikan para pedagang.

“Saya dengar di Bandung juga ada [pusat thrifting], kita akan ke sana juga. Di Bali juga ada, kita akan lihat. Saya yakin di Medan juga pasti ada. Kita akan lihat kondisi riilnya seperti apa,” kata Maman kepada wartawan.

Dia lantas berujar bahwa peninjauan langsung dan duduk bersama pedagang ini merupakan langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil terkait perdagangan pakaian bekas impor.

Maman menegaskan bahwa praktik perdagangan produk pakaian impor bekas dinyatakan ilegal berdasarkan aturan yang berlaku.

Namun, dia menyebut telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas pedagang pakaian bekas ini harus tetap berlanjut, selagi pemerintah mengupayakan adanya jalan tengah.

“Dan ini kan [pedagang thrifting] bagian dari anak bangsa juga, bagian dari rakyat Indonesia juga, sehingga menurut saya harus kita pikirkan solusi dan jalan tengahnya segera,” tutur Maman.

Ketika ditanya perihal opsi regulasi yang akan ditetapkan, Maman belum dapat memberikan gambaran. Menurutnya, permasalahan pakaian impor bekas ini bukan hanya ranah Kementerian UMKM, melainkan juga sejumlah lembaga lainnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

“Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk menemui pedagang pakaian bekas dan meninjau kegiatan thrifting pada hari ini, Minggu (30/11/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Maman tampak didampingi sejumlah pejabat kementerian serta Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.

Dia lantas berkeliling toko baju impor bekas di lantai 2 Blok III Pasar Senen dan berdialog bersama sejumlah pedagang.

Sejumlah pedagang terdengar meneriakkan aspirasi mereka, terutama agar kegiatan thrifting pakaian impor di Pasar Senen tak dihentikan pemerintah.

“Thrifting jangan dihapus, Pak,” teriak sejumlah pedagang saat ditemui Maman.

Tak hanya itu, sejumlah pedagang bahkan mengangkat poster sederhana dari kardus bertuliskan bahwa pedagang thrifting Pasar Senen juga membayar pajak.

Beberapa pedagang yang berkesempatan berdialog dengan Maman juga menyampaikan bahwa kegiatan thrifting pakaian bekas impor merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka.

Usai meninjau aktivitas di pasar, Maman mengatakan telah berdialog dengan asosiasi pedagang thrifting setempat.

Maman menyebut bahwa di satu sisi, aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

Namun demikian, dia mengakui bahwa pemerintah dan legislatif harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang.

“Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Maman kepada wartawan.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

“Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap data lonjakan impor pakaian bekas dan produkwhite labelasal China yang kini makin membanjiri pasar dalam negeri.

Mantan anggota DPR RI itu menyebut kondisi maraknya thrifting dari hasil impor ini telah menekan pelaku UMKM tekstil dan fesyen lokal, termasuk perajin batik. Menurutnya, lonjakan impor pakaian bekas meningkat tajam dalam 4 tahun terakhir.

“Tahun 2021, baju bekas impor masuk 7 ton per tahun, 2022 sebanyak 12 ton, 2023 itu 12 ton, 2024 itu 3.600 ton masuk ke Indonesia,” kata Maman di sela-sela agenda Pertamina SMEXPO 2025, Selasa (25/11/2025).

Maman menegaskan bahwa thrifting sejatinya tidak menjadi masalah jika barangnya berasal dari sisa industri dalam negeri. Namun, yang menjadi masalah ketika barang bekas impor diperjualbelikan di pasar domestik.

Padahal, larangan impor pakaian bekas telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40/2022 yang mulai berlaku pada Juli 2022. Namun, tanpa supremasi hukum dan keseriusan penegakan aturan, impor pakaian bekas kembali membanjiri pasar domestik.

Selain pakaian bekas, Maman menyoroti maraknya produkwhite label—yakni barang manufaktur massal dari luar negeri yang masuk tanpa merek, lalu diganti label atau tag di Indonesia seolah-olah produk lokal.

“Belum lagi baju yang namanya white label, baju dari China, itu bukan cuma baju, ada sepatu, sandal, jam tangan, itu masuk semua sampai ke Indonesia ganti merek/label-nya. Itu menghabisi pasar domestik,” tuturnya.

Dia menyebut, dampaknya sudah terasa langsung kepada UMKM fesyen nasional, terutama pada merek dan perajin kain lokal. Untuk meredam serbuan barang impor ilegal, pemerintah disebut telah menyiapkan langkah tegas.

“Tapi jangan khawatir, kemarin sudah ada arahan dari Presiden Prabowo, ada arahan jelas agar hulunya ditutup semuanya. Jadi biarin dulu semua ditutup, jadi di lapangan kan steril tuh,” jelasnya.

Dengan pembersihan jalur hulu impor ilegal, Maman optimistis pasar dalam negeri dapat kembali memberi ruang tumbuh bagi pelaku UMKM.

“Baru nanti teman-teman pengusaha baju lokal bisa penuhi pasar. Ini bisa bikin omzet penjualannya teman-teman UMKM bisa lebih bagus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pakaian bekas impor, termasuk barang thrifting yang ramai dijual di Pasar Senen, tidak akan mendapatkan kuota impor.

Hal ini menyusul permintaan pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen agar pemerintah menyediakan kuota atau aturan pembatasan (lartas) bagi barang bekas impor.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai, pemberian kuota pada baju bekas impor justru berpotensi memperparah masuknya barang ilegal ke dalam negeri.

“Nggak bisa. Tapi kembali lagi itu domainnya Kementerian Keuangan. Tapi kalau tanya ke saya nggak bisa, susah,” kata Maman dalam diskusi santai di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Apalagi, sambung Maman, Indonesia masih memiliki kelemahan dalam sisi pengawasan dan monitoringsehingga relaksasi apapun terhadap barang bekas impor berisiko memperbesar volume penyelundupan ke pasar dalam negeri.

“Kalau kita buka ruang kayak begitu, diberikan kuota lagi segala macam, ya pasti kita bablas juga. Nggak ada kuotanya aja bablas, apalagi dipakai kuota,” terangnya.

Adapun, Maman mengungkap data masuknya baju bekas impor terus melonjak dari tahun ke tahun. Pada 2021, tercatat hanya 7 ton barang impor yang masuk ke Indonesia.

Kemudian, meningkat menjadi 12 ton pada 2022 dan 12 ton pada 2023. Volume tersebut bahkan melonjak menjadi 3.600 ton pada 2024. Adapun per Agustus 2025, angkanya sudah mencapai sekitar 1.800 ton.

Maman menyebut, kondisi ini perlu dihentikan agar pasar dalam negeri memiliki ruang yang lebih bersih dan kompetitif untuk produk lokal. Bahkan, dia menilai, barang-barang yang dapat diproduksi di dalam negeri seharusnya tidak perlu dibuka keran impornya.

“Kalau tanya ke saya, saya penginnya tutup sama sekali. Bagi barang-barang produk-produk yang kita bisa produksi sendiri ngapain kita ambil dari luar? Tutup saja sekalian komoditas-komoditas ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Maman mengatakan langkah awal yang paling penting adalah menutup masuknya barang bekas impor maupun pakaian baru white label alias barang tanpa merek asal China yang membanjiri pasar.

“Yang terpenting tutup dulu. Tutup dulu kiri kanan. Kiri ini baju bekas, kanan ini baju-baju China yang baru-baru yang white label. Tutup dulu dua-duanya. Jadi kita bersihkan dulu lapangan ini. Disterilisasi dulu battle zone-nya,” jelasnya.

Sebelumnya, Pedagang thrifting Pasar Senen Rifai Hilalahi berharap pemerintah dapat merumuskan regulasi dengan mengakui thrifting sebagai sektor usaha legal. Pedagang juga menyanggupi untuk membayar pajak apabila thrifting dilegalkan.

Menurut Rifai, legalisasi thrifting di Indonesia akan memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

“Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju, thrifting dilegalkan. Kalau dilarang, secara tidak langsung akan mematikan kurang lebih 7,5 juta orang yang bergantung pada usaha ini,” ujar Rifai saat menghadiri pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Namun, dia menilai, jika legalisasi penuh sulit diwujudkan, pemerintah setidaknya dapat mengatur kuota dan larangan terbatas (lartas) terhadap thrifting, sehingga usaha ini tetap berjalan tanpa sepenuhnya dihentikan.

“Artinya impornya diberikan kuota dibatasi, tetapi [thrifting] bukan dimatikan. Jadi solusinya yang kami harapkan adalah dilegalkan atau setidak-tidaknya diberi kuota. Artinya dengan barang larangan terbatas. Itu harapan tujuan kami yang utama untuk dari thrifting ini,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu tokoh yang paling vokal terkait maraknya impor pakaian bekas ilegal atau yang populer dengan istilah thrifting.

Di tengah desakan sebagian pedagang agar impor pakaian bekas dilegalkan dan dikenai pajak, Purbaya justru menegaskan akan memperketat pengawasan dan menutup rapat celah masuknya barang-barang tersebut.

“Saya enggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentiin,” ujar Purbaya, ketika menanggapi permintaan legalisasi usaha pakaian bekas impor.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan melegalkan pakaian bekas impor. Di sisi lain, Kementerian UMKM menyiapkan 1.300 merek lokal sebagai substitusi produk thrifting ilegal.

Sikap keras ini didukung kerangka hukum yang sudah lebih dulu melarang impor pakaian bekas, serta rangkaian operasi penindakan yang kian intensif sepanjang 2023–2025.

Payung hukum: dari UU Perdagangan hingga Permendag

Larangan impor pakaian bekas bukan kebijakan baru. Dasar utamanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 47 ayat (1) UU tersebut mengatur bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UU Perdagangan.

Ketentuan UU itu kemudian dijabarkan lebih rinci lewat sejumlah peraturan menteri perdagangan. Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 secara khusus memuat larangan impor pakaian bekas.

KOMPAS.com/AZWA SAFRINA Beberapa masyarakat yang tengah berbelanja di salah satu pusat thrifting di TEC Tunjungan, Surabaya, Jumat (31/010/2025)

Ketentuan itu diperkuat lagi lewat Permendag Nomor 18 Tahun 2021 dan perubahannya, yakni Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Dalam beleid tersebut, pakaian bekas diklasifikasikan sebagai barang yang dilarang diimpor dengan pos tarif (HS) 6309.00.00.

Larangan itu bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi menyangkut perlindungan industri sandang dalam negeri, kesehatan, dan keselamatan konsumen.

Impor bale pressed pakaian bekas dinilai bisa mengganggu industri tekstil domestik sekaligus berpotensi menjadi media pembawa berbagai penyakit.

Di sisi lain, Pasal 36 UU Perdagangan juga melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga berkonsekuensi pidana.

Dengan demikian, ketika Menkeu Purbaya menegaskan bahwa impor pakaian bekas ilegal harus dihentikan, sikap tersebut berada dalam kerangka peraturan yang sudah lama berlaku di sektor perdagangan.

Sikap tegas Purbaya: “Barang ilegal tidak akan saya buka pasarnya"

Purbaya berulang kali menolak usulan pedagang pakaian bekas impor yang ingin aktivitas perdagangan pakaian impor bekas dilegalkan dengan imbalan kesediaan membayar pajak.

Dalam sejumlah pernyataan, ia menegaskan bahwa persoalan impor pakaian bekas bukan soal pajak, melainkan legalitas barang.

Dalam satu kesempatan, Purbaya menyampaikan bahwa dirinya mengendalikan barang ilegal yang masuk ke Indonesia, bukan bisnis para pedagangnya.

"Saya enggak peduli dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal, yang masuknya ilegal,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta.

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11/2025). Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal III-2025 tetap terjaga di tengah tantangan dan dinamika pasar keuangan global, sementara pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,2 persen pada akhir tahun 2025.

Purbaya juga secara eksplisit menyebut bahwa barang ilegal tidak akan “diputihkan” hanya karena ada tawaran pembayaran pajak.

Pun, ia menyampaikan analogi soal barang terlarang, Jika suatu barang dinyatakan ilegal, maka pembayaran pajak tidak otomatis membuatnya sah secara hukum.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Mendag menegaskan bahwa membayar pajak tidak membuat impor pakaian bekas menjadi legal, karena pelarangan sudah secara jelas tercantum dalam Permendag 40/2022.

Purbaya juga beberapa kali dikutip menyinggung dampak ekonomi bila pasar domestik dibanjiri barang bekas impor.

“Kalau pasar domestiknya dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik?” ujarnya.

Purbaya juga menegaskan komitmen menindak praktik penjualan pakaian bekas impor dan mendorong pedagang beralih menjual produk dalam negeri.

Pengetatan pengawasan dan operasi penindakan

Sikap tegas Menkeu diikuti dengan penguatan fungsi pengawasan di lapangan, terutama lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Pemerintah menyatakan bakal memperketat pengawasan di pelabuhan dan pintu masuk lainnya untuk memberantas penyelundupan pakaian bekas impor.

Purbaya menegaskan bahwa pakaian bekas impor tetap ilegal dan pemerintah akan memperkuat pengawasan di pelabuhan untuk menghentikan praktik tersebut.

Aliyah Shifa Rifai/KOMPAS.com Deretan pakaian bekas di Depok Town Square.

Sejumlah data penindakan menunjukkan intensitas operasi terhadap impor pakaian bekas meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan Pusat Penelitian DPR menyebutkan bahwa hingga 2024 pemerintah telah berulang kali melakukan pemusnahan pakaian bekas impor ilegal, dengan salah satu pemusnahan tercatat bernilai hampir Rp 50 miliar

Adapun berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sejak 2024 hingga Agustus 2025 terdapat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas (balpres) yang ditindak.

Pada 2023, DJBC bersama Kepolisian melaksanakan operasi gabungan yang berujung pada pemusnahan 7.363 bale pressed pakaian bekas senilai sekitar Rp 80 miliar.

Berbagai operasi itu diposisikan sebagai tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat untuk menertibkan perdagangan pakaian bekas impor yang dinilai mengganggu industri tekstil dan berpotensi menjadi media pembawa penyakit.

Kementerian Keuangan melalui kanal resmi juga menegaskan komitmen menindak perdagangan ilegal, termasuk pakaian bekas, sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dan industri dalam negeri.

Dari dibakar hingga didaur ulang: wacana penanganan barang sitaan

Penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal menimbulkan konsekuensi pada pengelolaan barang sitaan.

Pemerintah sebelumnya memilih jalur pemusnahan, misalnya melalui pembakaran atau penghancuran, sebagaimana tercatat dalam beberapa operasi bersama yang melibatkan Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Polri.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Jumat (14/11/2025)

Belakangan, Menkeu Purbaya menyampaikan rencana mengkaji opsi daur ulang pakaian bekas impor ilegal yang disita negara.

Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pemanfaatan pakaian bekas ilegal sebagai bahan baku daur ulang, antara lain karena biaya pemusnahan, seperti pembakaran, dapat mencapai belasan juta rupiah per kontainer.

Opsi daur ulang ini masih dikaji lintas kementerian dan lembaga. Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan juga terlibat dalam pembahasan, termasuk mengenai standar kesehatan dan keamanan bila pakaian bekas tersebut dialihkan menjadi bahan baku lain, bukan untuk kembali dijual sebagai pakaian.

Dampak ekonomi: industri tekstil dan UMKM

Salah satu argumen yang kerap disampaikan pemerintah untuk mendukung pengetatan impor pakaian bekas adalah dampaknya terhadap industri tekstil dan garmen domestik.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperkirakan maraknya peredaran baju bekas selundupan telah menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp 1 triliun per tahun, baik dari sisi potensi penerimaan maupun tekanan terhadap industri resmi.

Pelaku UMKM di sektor tekstil dan konveksi juga menyuarakan pandangan serupa.

Dalam laporan Indotextiles, pelaku UMKM menyatakan bahwa penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal membawa “angin segar” bagi usaha kecil yang selama lebih dari satu dekade menghadapi gempuran produk pakaian bekas impor.

Sejumlah kajian hukum dan ekonomi juga menyoroti aspek daya saing. Larangan dan penindakan impor pakaian bekas dikaitkan dengan upaya memperkuat basis industri tekstil dan garmen domestik agar memiliki pasar yang cukup di dalam negeri sebelum bersaing di pasar ekspor.

Hal ini juga disampaikan Menkeu Purbaya ketika menjelaskan bahwa kebijakan penindakan impor pakaian bekas ilegal merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk “membuat basis domestik yang kuat” bagi industri tekstil.

KOMPAS.COM/ASIP HASANI Tumpukan pakaian bekas di toko Bangkit Thrifting di Jalan Gaprang-Kanigoro, Kabupaten Blitar, Selasa (4/11/2025)

Suara pedagang dan polemik legalisasi

Di sisi lain, pedagang thrifting atau pakaian bekas impor menyampaikan pandangan berbeda.

Sejumlah pedagang pakaian bekas impor mendatangi DPR untuk meminta usaha mereka dilegalkan dan menyatakan kesediaan membayar pajak.

Mereka berargumen bahwa usaha thrifting juga bagian dari UMKM dan memiliki pasar yang berbeda, termasuk konsumen muda yang tertarik pada pakaian unik dan isu keberlanjutan lingkungan.

Pun sejumlah pedagang mengungkap adanya dugaan praktik pungutan oleh oknum tertentu di lapangan, termasuk klaim adanya “biaya” ratusan juta rupiah per kontainer agar barang impor ilegal bisa lolos.

Menkeu Purbaya menantang pihak yang melontarkan tuduhan tersebut untuk menunjukkan bukti, seraya menegaskan bahwa pakaian bekas impor tetap ilegal dan pemerintah akan memperketat pengawasan di pelabuhan.

Pemerintah, melalui Kemendag dan Kemenkeu, menegaskan bahwa legalisasi impor pakaian bekas bukan opsi yang sedang dipertimbangkan.

Mendag Budi Santoso menyebut tidak ada hubungan antara pembayaran pajak dengan pelonggaran status hukum barang yang oleh UU dan Permendag sudah dikategorikan sebagai barang dilarang impor.

Dalam salah satu pernyataannya yang dikutip media, Menkeu Purbaya bahkan mengingatkan pendukung impor pakaian bekas ilegal dengan kalimat keras yang menyebut mereka sebagai “penjahat” dan meminta berhati-hati, sebagai penegasan bahwa pemerintah memandang serius pelanggaran terhadap ketentuan impor.

Hafizh Wahyu Darmawan Pedagang pakaian bekas di Pasar Baru menyebut kualitas pakaian luar lebih baik dibandingkan produk lokal

Fokus pada pengimpor dan rantai pasok ilegal

Pemerintah kini berupaya memfokuskan penindakan pada importir dan jaringan penyelundupan, bukan hanya pada pedagang di tingkat pengecer.

Penguatan koordinasi dilakukan antara Kementerian Keuangan (DJBC), Kementerian Perdagangan, aparat penegak hukum, dan lembaga intelijen.

Pengawasan tidak hanya dilakukan di pelabuhan utama, tetapi juga di jalur-jalur distribusi domestik, gudang penyimpanan, dan pusat-pusat perdagangan yang diduga menjadi lokasi peredaran pakaian bekas impor ilegal.

Menkeu Purbaya juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan penimbunan pabean yang diduga menjadi tempat penimbunan pakaian bekas impor, sebagai bagian dari upaya memastikan pengawasan berjalan di lapangan.

Respons industri dan dinamika kebijakan ke depan

Penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal mendapat respon beragam. Pelaku industri tekstil dan UMKM konveksi menyatakan apresiasi dan melihat peluang pemulihan permintaan produk lokal.

Di sisi lain, pelaku usaha thrifting dan sebagian konsumen yang selama ini memanfaatkan pakaian bekas impor sebagai pilihan harga terjangkau maupun gaya hidup berkelanjutan menghadapi ketidakpastian.

Mereka mendorong diskusi mengenai kemungkinan pengaturan yang berbeda, namun pemerintah menegaskan bahwa selama kerangka UU dan Permendag masih melarang impor pakaian bekas, aktivitas tersebut tetap dikategorikan ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyita 439 ballpress pakaian bekas impor ilegal yang diduga akan diedarkan untuk pedagang thrifting di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Barang-barang tersebut berasal dari tiga negara yakni Korea Selatan, China, dan Jepang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu menjelaskan penyitaan dilakukan setelah kepolisian menerima sejumlah laporan terkait peredaran pakaian bekas impor.

"Barang bukti itu ada dari negara Korea Selatan, termasuk juga negara Cina dan Jepang. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 439 bal pakaian bekas," kata Edy di Polda Metro Jaya, Jumat (21/11/2025).

Pengungkapan kasus ini dilakukan di beberapa lokasi. Salah satu temuan berasal dari wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 11 November 2025.

Penyelidikan bermula dari informasi mengenai peredaran pakaian bekas di Pasar Senen. Polisi kemudian memperoleh informasi lanjutan terkait pengiriman ballpress ke wilayah Duren Sawit. Saat mendatangi lokasi, petugas menemukan 23 ballpress di sebuah kendaraan pikap.

Pengungkapan kedua dilakukan setelah polisi mendapat informasi mengenai aktivitas bongkar muat ballpress di wilayah Merak, Banten. Penyelidikan kemudian diperluas hingga aparat berhasil menghentikan dua truk di Kilometer 19 Tol Jakarta–Cikampek.

"Pemeriksaan kedua truk tersebut, didapatkan ratusan ballpress pakaian bekas," ujar Edy.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan bahwa ratusan ballpress yang disita itu memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. "Nilai total dari 439 koli ini adalah sekitar Rp4,2 miliar, lebih kurang," tutur Budi.

Kepolisian menyebut pihaknya masih menelusuri jaringan pemasok dan jalur distribusi pakaian bekas impor ilegal tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) menegaskan bahwa seluruh biaya pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dibebankan pada importir yang bertanggung jawab. Beban biaya yang ditanggung importir merupakan sanksi lantaran telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 20242 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

"Yang dimusnahkan itu tidak pakai APBN. Jadi yang memusnahkan itu adalah importir. Jadi kita kenakan sanksi," ungkap Budi di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Adapun sanksi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah menutup perusahaan distributor dan memusnahkan barang impor tersebut.

Budi mengatakan setiap importir yang kedapatan melanggar aturan harus menanggung sendiri seluruh konsekuensi hukum dan administratif, termasuk biaya pemusnahan barang.

"Dia yang harus memusnahkan. Nanti semua biaya dari importir," katanya.

Pemerintah telah menutup dua perusahaan yang terindikasi mengimpor pakaian bekas. Kedua perusahaan itu juga diwajibkan membiayai proses pemusnahan barang temuan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.