Bisnis.com, BOGOR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkap secara total Polri telah mengelola 1.415 SPPG atau dapur MBG pada HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka serta jajaran kabinet hingga tamu undangan seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sigit merincikan ribuan SPPG itu dikelompokkan menjadi sejumlah jenis mulai dari 828 SPPG yang telah beroperasi dan 227 SPPG masuk tahap operasional.

Selanjutnya, 360 SPPG masih dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG dibangun di daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias wilayah 3T.

"Pada program makan bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPPG," ujar Sigit di Cikeas, Bogor pada Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan, SPPG Polri tersebut telah diproyeksikan melayani 3,6 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 70.000-an pekerja.

Selain itu, SPPG Polri diklaim telah mengantongi 348 sertifikat laik higiene sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, serta 285 sertifikat uji laboratorium air. SPPG juga didukung oleh 305 chef terlatih dan memiliki buku panduan berisi 80 variasi menu guna memperkaya pilihan makanan sekaligus memastikan kecukupan gizi.

"Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat seperti pemenuhan gizi," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga menyatakan bahwa SPPG Polri ini tidak pernah menimbulkan masalah atau zero accident dalam pengelolaannya. Sebab, SPPG korps Bhayangkara ini sudah didukung sejumlah sarana food safety.

"Secara konsisten dalam pengolahan sehingga sampai dengan saat ini, Alhamdulillah, SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident," pungkasnya.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan Industri hasil tembakau (IHT) memberi dampak bagi masyarakat luas terutama kepada yang rentan termasuk melalui bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Hasil dari industri pertembakauan dapat dirasakan juga manfaatnya oleh warga rentan baik dari sektor tersebut atau di luarnya," kata Eri di Surabaya, Selasa.

Eri menuturkan IHT memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kota Surabaya melalui penyerapan tenaga kerja massal serta kontribusi nyata dari pemanfaatan DBHCHT.

Sektor ini, kata dia, terbukti menjadi penyokong mata pencaharian warga dengan disalurkannya program BLT oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Menurutnya, BLT DBHCHT bisa membantu kehidupan sehari-hari dan menambah pendapatan penerima bantuan.

Bahkan, lanjut dia, percepatan penyaluran bantuan sosial dari DBHCHT merupakan keputusan strategis agar dana segar bisa langsung berputar di masyarakat.

Pemerintah Surabaya pun mengutamakan pencairan lebih awal guna meringankan beban pengeluaran harian masyarakat meski terdapat penyesuaian alokasi DBHCHT dari pemerintah pusat pada 2026 yakni dari sebelumnya Rp250 ribu hingga Rp300 ribu menjadi Rp200 ribu.

“Ini bagian dari pemerintah dari cukai rokok yang diberikan kepada (warga) yang rentan, atau petugas langsung yang melinting rokok atau satpamnya yang membutuhkan dan berhak menerima. Jadi yang ada di desil satu dan desil dua,” ujarnya.

Ia menjelaskan keberadaan lapangan kerja di industri tembakau juga menjadi bukti nyata dalam membantu keberlangsungan hidup keluarga.

Selain itu, Eri menilai sektor pertembakauan di wilayah perkotaan terbukti mampu menciptakan ketahanan ekonomi keluarga khususnya bagi kelompok pekerja perempuan yang mengabdi selama puluhan tahun pada sektor tembakau.

"Seorang ibu yang dulu katanya hanya di rumah, hari ini bisa dibuktikan seorang ibu dengan doanya, dengan kekuatannya, dan dengan darahnya, ternyata seorang ibu bisa mengubah nasib keluarganya," kata Eri.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya Antiek Sugiharti menjelaskan program jaring pengaman sosial dari DBHCHT ini menyasar penerima bantuan secara luas.

Penerima bantuan mulai dari pekerja di ekosistem pabrik baik yang terlibat langsung dalam proses produksi maupun tenaga pendukung lainnya, hingga melibatkan warga miskin dan rentan miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial tahun anggaran 2026.

Antiek menyebutkan program BLT yang bersumber dari DBHCHT pada 2026 menyasar sebanyak 3.850 penerima meliputi 3.505 karyawan pabrik dan 345 masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi keluar dari data kemiskinan. Seremoni pelepasan dari program tersebut ditandai dengan simbolisasi wisuda yang diikuti oleh para penerima manfaat di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/6/2026).

Pada penyaluran program PKH di Kabupaten Klaten tahap I Tahun 2026, tercatat jumlah penerima manfaatnya mencapai 54.555 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.596 keluarga dinilai telah lulus dari program. Perinciannya, sebanyak 992 keluarga memilih graduasi mandiri karena menyatakan sudah mampu dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, dan sebanyak 1.604 keluarga berhasil graduasi setelah memperoleh Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Salah satu dari ribuan KPM PKH yang menjalani wisuda graduasi mandiri itu adalah Sri Giatmi. Warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, tersebut ikut graduasi mandiri setelah merasa sudah mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap lebih banyak lagi masyarakat yang ikut KPM PKH segera wisuda graduasi.

Sri telah menjadi penerima PKH sejak 2013. Saat itu kondisi keluarganya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program Keluarga Harapan membantu Sri untuk membayar biaya sekolah anak dan memenuhi gizi keluarga. Sebagian dana bantuan disisihkan untuk modal usaha.

"Bagi teman-teman semua yang sudah merasa cukup, mari kita memberanikan diri untuk graduasi mandiri, karena yang lebih membutuhkan dari kita itu banyak sekali," ujar Sri Giatmi yang sekarang berjualan jamu keliling.

Selain graduasi mandiri, acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tersebut juga ada penyaluran bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial. Nilai bantuan modal usaha dari Kementerian Sosial itu bisa sampai Rp5 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa seremoni kegiatan pelepasan para penerima bantuan PKH dilaksanakan di beberapa tempat seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Brebes.

“Mereka sudah bisa berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin, menjadi berdiri sendiri,” ujarnya.

Luthfi menambahkan, upaya memerangi kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya termasuk sektor swasta. Pada 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat mencapai 9,39%, turun dari 9,58% pada tahun sebelumnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Menurut dia, Gubernur Ahmad Luthfi dan para bupati telah bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Keterbukaan data masyarakat miskin di tiap daerah penting agar intervensi yang dilakukan secara bersama-sama dapat dilakukan dengan tepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Penghematan anggaran negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diestimasikan mencapai Rp40 triliun setelah Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penghematan tersebut akan menjadi dasar penyusunan anggaran MBG 2027 yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp270 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan DPR menilai skema efisiensi yang dipaparkan jajaran pimpinan BGN yang baru mampu menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Zainul, BGN telah berkomitmen melakukan penghitungan ulang anggaran dengan target penghematan sedikitnya Rp40 triliun. Upaya serupa juga tengah dilakukan terhadap pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026.

"Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Komisi IX DPR memberikan waktu selama dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan simulasi efisiensi tersebut sebelum dibahas kembali dalam rapat dengar pendapat.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ujarnya.

Empat langkah efisiensi yang disepakati diawali dengan evaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah tidak lagi memberikan MBG kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.

Langkah berikutnya ialah mengurangi frekuensi pemberian paket makanan. Apabila selama ini MBG disalurkan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari setiap pekan, ke depan penyaluran direncanakan hanya berlangsung pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Dengan skema tersebut, distribusi makanan juga tidak dilakukan pada hari libur nasional maupun selama masa libur sekolah.

BGN juga akan mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.

Selain itu, BGN akan menerapkan sistem pengelompokan SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerjanya. Melalui skema tersebut, besaran insentif maupun alokasi anggaran yang diterima setiap SPPG akan berbeda sesuai hasil penilaian.

Sebelumnya, BGN mengusulkan pagu anggaran program MBG sebesar Rp270 triliun pada 2027, meningkat Rp2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Namun, besaran kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan akan turun setelah perhitungan efisiensi dirampungkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang merombak program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar penerima manfaat lebih terukur dan tidak banyak menyerap anggaran negara.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari memberikan contoh penerima manfaat yang tidak perlu mendapatkan MBG, yaitu siswa/i dari sekolah dengan taraf tinggi karena mereka telah mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

"Contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

BGN juga mengambil langkah lainnya dengan menghentikan penyaluran MBG dan mengaudit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.

Namun apakah upaya tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat karena sebelumnya kelompok masyarakat dan elemen mahasiswa menuntut program ini segera dihentikan.

Menurut pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, upaya tersebut dinilai upaya BGN saat ini mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat secara perlahan dengan catatan tata kelola dilakukan secara konsisten.

"Tentu karena BGN ini lembaga negara, ya dia kaitannya dengan pelayanan publiknya. Kalau pelayanan publiknya apa baik, artinya ya konsisten, efektif, efisien, berkelanjutan, ya trust-nya mesti muncul," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengingatkan salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah memastikan tidak ada sama sekali kasus keracunan karena hal ini menyangkut citra BGN maupun pemerintah.

Indikator tersebut juga menunjukkan bahwa tata kelola MBG dapat dipastikan optimal. Sebab, tingkat kualitas maupun keamanan makanan terjamin sehingga tidak ada lagi kasus keracunan.

Menurutnya, kebijakan refocusing penerima manfaat sudah tepat dilakukan BGN agar MBG disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dia memberikan contoh penerima manfaat di Jakarta yang didominasi murid-murid yang mampu memenuhi kebutuhan gizi tanpa MBG sehingga disarankan tidak perlu memperoleh MBG.

"Tepat, tepat. Misalnya ini kan satu refocusing kan. Jadi kebijakan refocusing itu artinya dia hanya diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan," ucapnya.

Dia menambahkan, penyaluran MBG akan jauh lebih tepat jika menyasar sekolah yang didominasi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau penerima manfaat yang masuk kategori miskin, miskin ekstrem, dan rentan miskin.

"Nah menurut saya ini yang tidak membutuhkan-membutuhkan itu dicoretin aja gitu. Dicoretin aja sebanyak mungkin kan. Karena itu kota-kota banyak sekali," tuturnya.

Namun dia memahami bahwa kebijakan publik tidak selalu sempurna dan membuat sebagian pihak kecewa. Dia juga menyebut bahwa bebenah yang dilakukan BGN belum sepenuhnya menjawab permasalahan.

Akan tetapi, selain penyaluran MBG, Trubus menjelaskan bahwa peningkatan integritas di internal BGN perlu dilakukan. Mengingat persoalan di MBG adalah adanya kasus dugaan korupsi oleh pimpinan sebelumnya.

"Tantangan paling berat BGN ini adalah ini integritas human resources-nya. Integritas SDM-nya. Ini yang harus harus ditekanin karena apa? Sumber persoalan ini kan masalah integritas, moral hazard di ini tadi dari SDM-nya kan," jelasnya.

Penanganan Hukum yang Tegas Dinilai Bantu Kembalikan Kepercayaan

Dia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak hanya ditangani Kejagung, tetapi dapat dilakukan oleh Kajati untuk mengaudit seluruh dapur SPPG di daerah-daerah.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pengelola dapur-dapur di daerah memiliki permasalahan yang sama, yakni melakukan pengkondisian dengan pihak-pihak tertentu.

"Itu bagian kepercayaan publik. Jadi, Kajati-Kajati itu itu harus menahan orang yang bermain di tingkat SPPG di bawah di daerah. Di dapur MBG juga banyak banget permainan tuh seperti apa pemasok-pemasok misalnya. Pemasok-pemasok bahan baku itu kan banyak yang main harga, main-main kualitas kan itu," urainya.

Dia turut mengingatkan agar aparat penegak hukum (APH) bersikap tegas menangani kasus tersebut agar masyarakat percaya bahwa negara benar-benar ingin memperbaiki program MBG.

Selain itu, dia menyarankan agar masing-masing kepala daerah melakukan komunikasi publik secara optimal agar MBG dapat kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Berbeda dengan Trubus, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara menilai berbagai agenda perbaikan tata kelola yang digaungkan pemerintah tidak menyentuh akar persoalan program MBG. Menurutnya, publik dan kelompok masyarakat sipil sejak awal telah memberikan berbagai catatan kritis serta mengungkap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

"Rasanya sulit bisa melihat bahwa publik justru sudah banyak memberi catatan dan ikut mengungkap berbagai pelanggaran di dalamnya. Harapan kami publik jg bisa lebih kritis melihat agenda perubahan yg saat ini kesannya memang tidak radikal dan esensial," kata Seira kepada Bisnis, Senin (23/6/2026).

Seira mengatakan, dorongan ICW hingga saat ini tetap sama, yakni menghentikan program MBG secara keseluruhan. Menurutnya, berbagai persoalan yang terungkap belakangan, termasuk kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), justru semakin memperkuat alasan tersebut.

Dia menjelaskan, jauh sebelum adanya pergantian kepala BGN dan penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat, masyarakat sipil telah menyampaikan berbagai kritik terhadap tata kelola MBG. ICW sendiri, lanjutnya, pernah merilis laporan pada Desember 2025 yang menyoroti praktik patronase dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurut Seira, implementasi MBG telah bergeser dari tujuan awal untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan penerima manfaat menjadi proyek yang sarat kepentingan. Berdasarkan temuan ICW, terdapat keterkaitan antara pelaksanaan MBG dengan sejumlah aktor politik, anggota legislatif, pejabat BGN hingga unsur aparat penegak hukum dan militer.

Selain itu, ICW juga telah melaporkan dugaan mark up dalam pengadaan sertifikasi halal proyek MBG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh sebab itu, dia menilai berbagai indikasi permasalahan dalam tata kelola program sebenarnya telah lama diketahui.

Seira menambahkan, sembilan agenda perubahan yang disampaikan kepala BGN yang baru, seperti fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta penekanan pada kualitas dibanding kuantitas, semestinya sudah dijalankan sejak awal. Langkah tersebut dinilai terlambat karena baru diambil setelah muncul kasus hukum yang menjerat sejumlah petinggi BGN.

"Siapa pun pemimpinnya dan seperti apa pun perubahan yang dilakukan di internal BGN, tidak akan berdampak signifikan apabila program ini sejak awal diperlakukan hanya sebagai proyek politik untuk mengakomodasi kepentingan para loyalis dan jejaring pendukung pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, perempuan asal Bekasi berusia 23 tahun, Aca, menilai sulit bagi BGN mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah sederet permasalahan terjadi di mana yang paling disorot adalah kasus korupsi.

"Karena dari kasus kasus yang ada, lalu ditambah perkara korupsi. Itu masyarakat semakin susah naro kepercayaan kalo MBG dapat berhasil," katanya.

Dia berpendapat agar MBG dapat dialihkan ke program prioritas pendidikan atau kesehatan. Aca menilai kualitas makanan yang diberikan juga masih jauh dari harapan dan kebutuhan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih besar kepada daerah 3T yang lebih membutuhkan program tersebut.

Menurut Aca, pemerintah perlu meningkatkan transparansi penggunaan anggaran MBG, mulai dari penyaluran dana hingga sampai kepada penerima manfaat. "Kita butuh transparansi untuk program yang menggunakan dana sangat besar itu," tandasnya.

Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah libur sekolah.

Hal tersebut disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (18/6/2026).

"Kita ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN [Badan Gizi Nasional] ini," ujar Gibran.

Dia menambahkan, salah satu perbaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini adalah terkait dengan penerima manfaat yang harus lebih tepat sasaran.

Oleh sebab itu, Gibran menegaskan bahwa program MBG ini harus diprioritaskan di daerah 3T. Dia pun mencontohkan daerah yang harus mendapatkan program MBG yaitu Desa Niowula, Ende, di NTT.

Desa tersebut berjarak cukup jauh dari pusat perkotaan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program dapat segera berjalan.

"Area-area yang seperti ini itu justru yang paling membutuhkan MBG. Makanya tadi kalau dapurnya sudah siap, ya ini otomatis harus kita percepat perizinannya," imbuhnya.

Adapun, evaluasi lainnya yaitu terkait dengan praktik-praktik korupsi pada MBG harus bisa diberantas agar ke depannya tidak terjadi lagi.

"Ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran, dan yang namanya praktik-praktik korupsi agar tidak terjadi lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, MAJALENGKA- Pemerintah Kabupaten Majalengka mencoret 2.552 keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan sosial setelah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kemiskinan pada 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan kepada warga yang benar-benar berhak menerima.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengatakan pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus mendukung perencanaan pembangunan daerah.

"Perbaikan data ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan intervensi pemerintah,” kata Eman, Rabu (17/6/2026).

Pemutakhiran dilakukan melalui verifikasi lapangan dan pemasangan stiker pada rumah tangga penerima bantuan sosial.

Dari total 126.925 keluarga yang masuk dalam pendataan, sebanyak 114.057 keluarga telah diverifikasi dan dipasangi stiker, atau sekitar 89,9% dari keseluruhan sasaran.

Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 2.552 keluarga yang tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan. Mereka keluar dari daftar penerima karena berbagai alasan, mulai dari perubahan kondisi sosial hingga faktor administrasi kependudukan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.216 penerima tercatat meninggal dunia. Selain itu, 779 keluarga mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan sosial, 391 keluarga pindah domisili, dan 166 keluarga tidak ditemukan saat proses verifikasi berlangsung.

Pencoretan ribuan penerima bantuan itu sekaligus menunjukkan masih adanya perubahan signifikan dalam basis data kesejahteraan masyarakat yang digunakan pemerintah daerah.

Eman mengatakan, akurasi data menjadi aspek penting karena menentukan arah penyaluran bantuan sekaligus efektivitas penggunaan anggaran sosial.

Pemerintah daerah menilai pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data penerima bantuan yang tercatat dalam sistem.

Menurut Eman, validitas data menjadi fondasi utama dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, berbagai intervensi pemerintah berisiko tidak mencapai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

"Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Majalengka," ujarnya.

Selain memperbarui data penerima bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memetakan kondisi perekonomian daerah.

Hasil pendataan tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kisaran 5,84 hingga 8,53% pada 2027. Sementara itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi sekitar 9,69 persen.

Di sektor pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan mencapai 73,20. Adapun tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada rentang 3,40 hingga 3,60%.

Eman menegaskan, pembaruan data kemiskinan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik.

Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan data yang akurat agar setiap program pembangunan dan bantuan sosial dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

"Jangan bekerja biasa-biasa saja, kita butuh lompatan hasil yang nyata," kata Eman.

Ramdansyah

Praktisi Hukum dan Sekretaris PMI Kota Jakarta Utara

INDONESIA sesungguhnya tidak kekurangan orang baik. Setiap tahun jutaan warga bersedia menyumbangkan darahnya untuk membantu sesama. Persoalannya bukan pada kesediaan orang untuk berdonor, melainkan pada satu pertanyaan yang jauh lebih penting: mengapa banyak pendonor datang sekali, lalu tidak pernah kembali?

Pertanyaan itu layak diajukan pada Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni. Sebab darah tidak dapat diproduksi di pabrik, tidak dapat digantikan oleh teknologi, dan hingga hari ini hanya bisa diperoleh dari manusia yang bersedia berbagi dengan manusia lainnya. Karena itu, ketahanan pasokan darah nasional pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya pendonor baru, melainkan oleh seberapa banyak pendonor yang terus kembali secara sukarela.

Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kebutuhan darah ideal suatu negara mencapai sekitar dua persen dari jumlah penduduk. Dengan populasi Indonesia yang telah melampaui 280 juta jiwa, kebutuhan darah nasional diperkirakan mencapai sedikitnya 5,6 juta kantong per tahun. Di sisi lain, berbagai laporan menunjukkan ketersediaan darah nasional masih berada pada kisaran 4 hingga 4,2 juta kantong. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan darah inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Kondisi tersebut semakin terasa pada waktu-waktu tertentu. Data Unit Donor Darah PMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah donor tertinggi tercatat pada Februari dengan 34.434 pendonor. Ketika Ramadan tiba, jumlah itu turun menjadi 20.712 pendonor, terendah sepanjang tahun. Penurunan serupa juga terjadi pada masa libur Natal dan Tahun Baru.

Meski demikian, DKI Jakarta rata-rata masih mampu menghimpun sekitar 1.031 kantong darah setiap hari, mendekati kebutuhan ideal sekitar 1.200 kantong per hari. Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan utama donor darah bukan semata-mata mengumpulkan darah, melainkan menjaga keberlanjutan partisipasi para pendonor.

Solidaritas di Tengah Kota Metropolitan

Persoalan donor darah sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ia juga berkaitan dengan kemampuan sebuah masyarakat mempertahankan solidaritas sosial di tengah perubahan zaman.

Jakarta memberikan gambaran yang menarik. Sebagai kota metropolitan, Jakarta dihuni oleh kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup yang sangat beragam. Sebagian hidup dalam ritme kerja yang serba cepat di sektor jasa modern dan industri kreatif. Sebagian lainnya bekerja berjam-jam di sektor informal, mulai dari pengemudi ojek daring, pekerja logistik, hingga pedagang kecil.

Perbedaan itu sering dibaca sebagai gejala polarisasi sosial perkotaan. Namun donor darah menghadirkan pemandangan yang berbeda. Di ruang donor, status sosial kehilangan maknanya. Seorang direktur perusahaan dapat duduk berdampingan dengan pengemudi ojek daring. Mahasiswa mengantre bersama pedagang kecil. Tidak ada sekat kelas, identitas, ataupun pilihan politik. Yang tersisa hanyalah kesediaan untuk membantu orang lain.

Di tengah masyarakat yang semakin terfragmentasi oleh berbagai perbedaan, donor darah menjadi salah satu sedikit ruang kemanusiaan yang masih mempertemukan orang-orang dalam tindakan solidaritas yang nyata. Namun persoalannya, solidaritas tidak selalu bertahan lama. Banyak orang bersedia berdonor sekali, tetapi tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Di sinilah persoalan retensi pendonor menjadi sangat penting.

Mengapa Donor Baru Sering Menghilang?

Banyak orang menganggap kampanye Hari Donor Darah Sedunia hanya menghasilkan perhatian sesaat. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Floris J. Kranenburg dan rekan-rekannya dalam penelitian The Effect of World Blood Donor Day on Digital Information Seeking and Donor Recruitment (2017) menemukan bahwa kampanye Hari Donor Darah Sedunia mampu meningkatkan pencarian informasi, kunjungan ke situs donor darah, serta pendaftaran donor baru secara signifikan. Ketika Belanda menjadi tuan rumah kampanye global tahun 2016, jumlah donor baru meningkat sekitar 54,6 persen dibandingkan periode normal.

Temuan tersebut membuktikan bahwa kampanye publik masih efektif untuk menarik pendonor baru. Akan tetapi, keberhasilan merekrut pendonor baru belum tentu menjamin keberlanjutan stok darah. Tantangan sesungguhnya muncul setelah seseorang melakukan donor pertamanya.

Jawaban atas persoalan tersebut ditemukan oleh Eva-Maria Merz, Eamonn Ferguson, dan Anne van Dongen dalam penelitian Psychosocial Characteristics of Blood Donors Influence Their Voluntary Nonmedical Lapse (2018). Selama hampir delapan tahun mereka mengikuti lebih dari 2.300 donor baru di Belanda. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar sepertiga pendonor berhenti mendonorkan darah bukan karena alasan kesehatan, melainkan karena faktor psikologis dan sosial.

Ada yang tidak lagi merespons ajakan donor. Ada pula yang merasa donor darah bukan bagian penting dari kehidupannya. Temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan pasokan darah lebih banyak ditentukan oleh kemampuan mempertahankan donor lama dibandingkan sekadar merekrut donor baru.

Dari perspektif keberlanjutan, satu orang yang mendonorkan darah secara rutin selama bertahun-tahun sering kali lebih bernilai daripada puluhan orang yang hanya datang sekali.

Ketika Rasa Takut Mengalahkan Niat Baik

Salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang tidak kembali berdonor adalah rasa takut. Ketakutan terhadap jarum suntik, kekhawatiran merasa lemas setelah donor, atau pengalaman yang kurang menyenangkan saat proses donor dapat meninggalkan kesan yang kuat. Hal-hal yang tampak sederhana tersebut ternyata berpengaruh besar terhadap keputusan seseorang untuk kembali atau tidak.

Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam donor darah. Nancy Consedine dalam kajiannya Fear, Anxiety, Worry, and Breast Cancer Screening Behavior (2004) menunjukkan bahwa rasa takut sering menjadi penghambat utama perilaku kesehatan jangka panjang. Ketika kecemasan tidak dikelola dengan baik, pengetahuan mengenai manfaat suatu tindakan sering kali tidak cukup untuk mendorong seseorang melakukannya secara berulang.

Karena itu, membangun loyalitas pendonor tidak cukup dilakukan melalui kampanye besar atau pesan pengingat berkala. Sering kali alasan seseorang kembali bukan karena teknologi pelayanan yang canggih, melainkan karena ia merasa dihargai, dilayani dengan baik, dan diperlakukan sebagai sesama manusia.

Donor Darah sebagai Identitas Moral

Lalu apa yang membuat seseorang tetap setia berdonor selama bertahun-tahun?

Penelitian Fernanda G.M.D. Estrada dan rekan-rekannya (2020) menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh bukanlah hadiah ataupun penghargaan. Faktor utama justru terletak pada altruisme, yaitu dorongan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung.

Temuan serupa ditemukan oleh Thelma T. Gonçalez dan koleganya dalam penelitian di Brasil tahun 2013. Mayoritas pendonor menyatakan bahwa alasan utama mereka berdonor adalah keinginan tulus untuk menolong sesama manusia.

Eamonn Ferguson dalam kajiannya mengenai warm glow altruism (2012) menjelaskan bahwa tindakan memberi kepada orang lain sering menghasilkan kepuasan batin yang mendalam. Seseorang merasa bahagia karena mengetahui bahwa tindakannya memiliki manfaat bagi kehidupan orang lain.

Pada titik inilah donor darah melampaui fungsi medisnya. Ia berubah menjadi bagian dari identitas moral seseorang. Donor darah bukan sekadar aktivitas kesehatan, melainkan cara sederhana untuk menegaskan bahwa kehidupan orang lain memiliki nilai yang sama pentingnya dengan kehidupan kita sendiri.

Merawat Solidaritas yang Terus Mengalir

Lebih dari setengah abad lalu, Richard Titmuss dalam buku The Gift Relationship (1970) menyebut donor darah sebagai hadiah kehidupan. Bukan karena darah memiliki nilai ekonomi yang tinggi, melainkan karena ia diberikan secara sukarela kepada orang yang bahkan tidak dikenal.

Di situlah fondasi kepercayaan sosial dibangun. Dalam masyarakat yang semakin dipenuhi polarisasi kelas, identitas, dan pilihan politik, donor darah mengingatkan bahwa masih ada ruang tempat manusia membantu manusia lain tanpa syarat. Kita mungkin tidak pernah bertemu dengan penerima darah yang kita donor. Kita tidak mengetahui nama, agama, suku, ataupun pandangan politiknya. Namun justru karena itulah donor darah menjadi salah satu bentuk solidaritas paling murni yang masih kita miliki.

Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pendonor baru. Indonesia membutuhkan warga yang bersedia memelihara kebiasaan berbagi ini secara berkelanjutan. Sebab ketahanan darah nasional pada akhirnya tidak ditentukan oleh satu kampanye besar setiap tahun, melainkan oleh ribuan orang biasa yang terus kembali, berulang kali, untuk membantu sesama.

Ketika darah tidak dapat diproduksi oleh mesin dan tidak dapat digantikan oleh teknologi, sesungguhnya yang menjaga kehidupan bangsa ini bukan hanya rumah sakit atau bank darah. Yang menjaganya adalah warga biasa yang memilih untuk terus kembali. Sebab darah yang mengalir di kantong-kantong donor pada akhirnya adalah bentuk paling nyata dari solidaritas yang masih hidup di tengah masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perombakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di mana nantinya hanya anak-anak tertentu saja yang menerima MBG.

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari. Tujuannya adalah agar penerima manfaat MBG tepat sasaran dan bagian dari upaya efisiensi anggaran.

"Contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," katanya kepada awak media usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Dia mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta sejumlah kementerian lainnya terkait pelaksanaan intervensi gizi.

Berdasarkan pertimbangan teknis Kementerian Kesehatan, intervensi gizi idealnya dimulai sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan karena periode tersebut merupakan fase krusial untuk mengoptimalkan perkembangan otak anak.

Selanjutnya, intervensi gizi tetap perlu diberikan hingga anak berusia 2 tahun dan dilanjutkan pada tahap usia berikutnya. Menurutnya, bentuk intervensi tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai sesuai dengan tahapan pertumbuhan anak.

"Namun, tadi ketika kami sampaikan bahwa di dalam 2026 ini kan bulan Juni ya Juli sampai akhir 2026, kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan. Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," jelasnya.

Dia memahami bahwa ada kemungkinan ditutupnya sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun tidak menutup kemungkinan opsi penyatuan SPPG di beberapa tempat.

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga akan melakukan pembenahan terhadap kualitas dapur dan standar operasional. Hal itu dinilai penting karena kualitas makanan yang dihasilkan tidak akan optimal apabila fasilitas dan alur kerja dapur tidak memenuhi kaidah pengolahan makanan yang baik.

Oleh karena itu, perbaikan tata kelola dan standar dapur akan menjadi bagian dari dampak penyesuaian program yang sedang dilakukan.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik, jika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik dan sebagainyalah. Itu nanti itu adalah salah satu dampak dari refocusing," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang menunjuk Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN.

Perkenalan Agustina disampaikan setelah jajaran BGN rapat bersama Komisi IX DPR RI membahas postur anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik menyampaikan keputusan ini setelah Komisi IX DPR RI memberikan saran penunjukan Jubir BGN.

"Teman-teman semua, dengar enggak suara saya? Jadi, tadi dari DPR menyarankan harus ada jubir. Jubir pimpinan kami tunjuk di depan para DPR adalah Ibu Arumsari," katanya di depan ruangan Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Setelahnya Nanik langsung beranjak dari awak media. Kemudian, Agustina memberikan penjelasan mengenai evaluasi tata kelola program MBG.

Dia menyampaikan sampai saya ini pihaknya masih terus fokus melakukan berbagai perbaikan. Salah satunya adalah menyeleksi penerima manfaat MBG.

"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," katanya.

Langkah ini diambil sebagai upaya menekan anggaran program MBG. Dia menyebut telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan untuk mengetahui kebutuhan gizi bagi anak-anak yang membutuhkan program MBG.

Misalnya, kata dia, intervensi gizi idealnya dimulai sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan karena pada periode tersebut perkembangan volume otak anak berlangsung secara optimal.

Setelah itu, intervensi gizi tetap dilanjutkan hingga usia 2 tahun dan berlanjut pada tahap usia berikutnya, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan gizi anak secara berkelanjutan. Meskipun bukan berlatar belakang ahli gizi, dia mengatakan terus melakukan komunikasi dengan pakar atau ahli gizi.

"Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) kepada masyarakat yang memenuhi syarat pada Juni 2026. Program bantuan ini diberikan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan pokok dan berbagai tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

Meski sebelumnya pencairan bantuan telah berlangsung di berbagai daerah, masih banyak masyarakat yang mengaku belum menerima bantuan. Salah satu penyebab yang kerap ditemukan adalah status penerima yang belum masuk dalam kelompok prioritas berdasarkan kategori desil kesejahteraan.

Kategori desil menjadi salah satu acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial. Karena itu, masyarakat yang belum memperoleh BLT Kesra disarankan untuk terlebih dahulu mengecek status desil dan data kesejahteraannya.

Prioritas Penerima BLT Kesra 2026

Secara umum, penerima BLT Kesra harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
4. Bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak menerima bantuan sosial sejenis pada periode yang sama.

Selain persyaratan tersebut, pemerintah juga menggunakan sistem desil untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Apa Itu Kategori Desil?

Kategori desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga.Berikut pembagian kategori desil yang digunakan pemerintah:

1. Desil 1: Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
2. Desil 2–4: Kelompok rentan miskin dan berpenghasilan rendah.
3. Desil 5–10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Penentuan kategori ini dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Jenis pekerjaan anggota keluarga.
2. Tingkat pendidikan.
3. Kondisi tempat tinggal.
4. Penggunaan listrik.
5. Kepemilikan aset.
6. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga lainnya.

Untuk berbagai program bantuan sosial, termasuk BLT Kesra, PKH, dan BPNT, prioritas penerima umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 atau sekitar 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Cara Cek Status Desil dan Penerima Bansos

Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.
2. Buat akun menggunakan NIK, nomor KK, dan data kependudukan yang sesuai.
3. Login ke aplikasi setelah akun berhasil diverifikasi.
4. Pilih menu pencarian data penerima bantuan sosial.
5. Masukkan data wilayah sesuai domisili.
6. Sistem akan menampilkan status kepesertaan bansos yang terdaftar.

Selain melakukan pengecekan, masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur Usul dan Sanggah apabila merasa layak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima.

Belum Terdaftar? Ini yang Harus Dilakukan

Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa nama Anda belum tercantum sebagai penerima bantuan sosial, segera lakukan pembaruan data melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Pastikan seluruh data kependudukan dan kondisi ekonomi keluarga telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebab, data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kategori desil sekaligus menetapkan penerima berbagai program bantuan sosial.

Dengan mengecek status desil dan memastikan data telah terdaftar dengan benar, masyarakat dapat mengetahui alasan belum menerima BLT Kesra Juni 2026 serta berpeluang masuk dalam daftar penerima bantuan pada penyaluran berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026 untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan dasar. Namun, masih banyak warga yang mengaku belum pernah menerima bantuan meski merasa memenuhi syarat sebagai keluarga kurang mampu.

Salah satu penyebabnya bisa jadi karena masyarakat belum mengetahui kategori desil yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. Saat ini, pemerintah menggunakan data sosial ekonomi masyarakat yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori desil untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

Pembagian Kategori Desil

Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data ini digunakan pemerintah untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Berikut pembagian kategori desil yang digunakan pemerintah:

1. Desil 1: Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
2. Desil 2–4: Kelompok rentan miskin dan berpenghasilan rendah.
3. Desil 5–10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Penentuan kategori desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, antara lain jenis pekerjaan anggota keluarga, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, penggunaan listrik, kepemilikan aset, hingga kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara keseluruhan.

Untuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan tunai lainnya, prioritas penerima umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 atau sekitar 40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terbawah.

Syarat Utama Menjadi Penerima Bansos

Selain masuk dalam kelompok desil prioritas, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sosial, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP.
2. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak menerima bantuan sosial lain yang bersifat serupa dalam periode yang sama.

Karena itu, masyarakat yang belum pernah menerima bansos disarankan untuk terlebih dahulu memastikan status desil dan data kependudukannya telah tercatat dengan benar dalam sistem pemerintah.

Cara Cek Kategori Desil dan Status Bansos

Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial maupun melalui situs resmi pemerintah.

Langkah-langkahnya cukup mudah:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store.
2. Buat akun menggunakan data NIK, nomor KK, dan identitas sesuai KTP.
3. Login ke aplikasi setelah proses verifikasi selesai.
4. Pilih menu pencarian data penerima bantuan sosial.
5. Masukkan data wilayah dan identitas yang diminta.
6. Sistem akan menampilkan status penerima bantuan sekaligus informasi terkait data kesejahteraan yang terdaftar.

Apabila data belum sesuai atau masyarakat merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur Usul dan Sanggah untuk mengajukan perbaikan data kepada pemerintah.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Belum Terdaftar?

Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa nama Anda belum masuk dalam data penerima bantuan, segera lakukan pembaruan data melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Pastikan seluruh informasi kependudukan, kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan, serta alamat tempat tinggal sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data yang akurat akan memudahkan proses verifikasi dan meningkatkan peluang masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial pada periode berikutnya.

Dengan memahami kategori desil dan memastikan data telah terdaftar dalam DTKS, masyarakat dapat mengetahui alasan belum menerima bansos sekaligus mengambil langkah yang tepat untuk memperoleh bantuan yang memang menjadi haknya.