Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berbelanja menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terutama selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan peningkatan aktivitas konsumsi selama Ramadan hingga Lebaran berpotensi meningkatkan risiko kerugian konsumen apabila tidak diimbangi dengan kewaspadaan dalam bertransaksi.

Untuk itu, Kemendag mengimbau masyarakat perlu menjadi konsumen yang cerdas, baik ketika berbelanja secara langsung di toko maupun melalui platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu menjadi konsumen yang cerdas dengan memperhatikan informasi produk, membandingkan harga, serta memastikan kredibilitas pelaku usaha sebelum melakukan transaksi. Yang paling penting, berbelanja di platform lokapasar [marketplace] yang sudah terdaftar resmi. Dengan demikian, konsumen dapat terhindar dari potensi kerugian serta dapat berbelanja dengan aman dan nyaman,” kata Moga dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).

Dia menambahkan, Kemendag akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di pasar untuk memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk kewajiban mencantumkan informasi produk secara jelas dan tidak menyesatkan.

Di sisi lain, Moga menegaskan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh barang dan jasa yang aman serta sesuai dengan informasi yang diberikan pelaku usaha.

“Apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran di bidang perdagangan atau mengalami kerugian dalam transaksi barang dan jasa, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Adapun, Kemendag membuka layanan pengaduan konsumen melalui berbagai saluran, antara lain WhatsApp di 0853 1111 1010, surat elektronik pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, serta telepon (021) 3441839. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun datang langsung ke Kemendag.

Adapun untuk meminimalkan potensi kerugian, Kemendag memberikan sejumlah tips kepada masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas saat berbelanja menjelang Lebaran. Salah satunya dengan melakukan transaksi melalui lokapasar resmi yang telah terdaftar di Indonesia.

Moga mengimbau konsumen untuk melakukan transaksi melalui lokapasar resmi yang telah terdaftar di Indonesia. Mekanismenya, dana yang dibayarkan tidak langsung masuk ke rekening penjual, melainkan ditahan platform tersebut.

Dengan kata lain, sambung dia, dana baru akan diteruskan ke penjual hanya setelah pembeli mengonfirmasi bahwa barang telah diterima dalam kondisi baik dan sesuai pesanan.

Kemendag juga mengimbau masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan agar terhindar dari pembelian impulsif sekaligus menjaga stabilitas ketersediaan barang di pasar. Serta, membandingkan harga dan mewaspadai penawaran yang terlalu murah karena berpotensi menjadi modus penipuan atau barang palsu.

Lebih lanjut, Moga mengingatkan masyarakat untuk memeriksa informasi produk secara teliti, seperti label, komposisi, tanggal kedaluwarsa, label Standar Nasional Indonesia (SNI), serta kondisi kemasan untuk memastikan keamanan dan kualitas barang yang dikonsumsi.

Selain itu, konsumen dianjurkan menyimpan bukti transaksi seperti struk, nota, atau bukti pembayaran digital serta mendokumentasikan proses pembukaan paket (unboxing). Langkah tersebut dapat mempermudah proses pengajuan komplain jika terjadi permasalahan dengan barang yang dibeli.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Global Digital Niaga Tbk. (Blibli) mengungkap sejumlah modus penipuan yang ramai terjadi menjelang lebaran. Masyarakat diminta lebih waspada menghadapi penipuan yang makin beragam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga November 2025 terdapat 64.933 laporan penipuan transaksi belanja online dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp1,14 triliun. Angka tersebut menjadikan penipuan belanja online sebagai modus yang paling banyak dilaporkan, dengan teknik mulai dari social engineering, baiting & fear of missing out (FOMO), hingga phishing.

Head of Public Relations Blibli Nazrya Octora mengatakan situasi yang serba cepat, terutama menjelang Lebaran, kerap membuat masyarakat lengah saat berinteraksi di ruang digital. Karena itu, dia mengimbau pengguna untuk membiasakan diri berhenti sejenak sebelum merespons informasi yang diterima.

“Dengan berhenti sejenak, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk memvalidasi setiap informasi yang diterima, sehingga interaksi tetap aman dari risiko penipuan atau informasi hoaks,” kata Nazrya dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Nazrya menjelaskan secara umum terdapat beberapa pola yang sering digunakan pelaku dalam menjalankan aksi penipuan.

Pertama, manipulasi psikologis atau social engineering. Dalam modus ini, pelaku memanfaatkan rasa percaya atau kepanikan korban dengan berpura-pura menjadi pihak tepercaya. Misalnya, menyamar sebagai kurir paket Lebaran, petugas bank, atau layanan pelanggan resmi untuk meminta data pribadi.

Dalam sejumlah kasus, korban juga diminta memberikan kode one-time password (OTP) atau kata sandi dengan alasan verifikasi keamanan atau pembaruan sistem. Padahal, informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil alih akun korban.

“Karena itu, penting untuk tidak pernah membagikan data rahasia seperti OTP atau password kepada pihak mana pun,” kata Nazrya.

Kedua, umpan keuntungan instan atau baiting dan FOMO. Pelaku memancing korban dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, seperti promo atau diskon yang terlalu besar, misalnya “Diskon 90% hanya 5 menit” atau “Voucher terbatas untuk 50 orang pertama”.

Selain itu, terdapat pula tawaran pekerjaan atau komisi online yang menjanjikan penghasilan tambahan menjelang Lebaran, tetapi berujung pada permintaan deposit atau transfer dana dari korban.

Nazrya mengatakan penawaran yang terlalu mendesak atau terdengar tidak masuk akal perlu disikapi secara lebih kritis karena kerap menjadi indikasi awal penipuan.

Ketiga, pencurian identitas digital atau phishing. Modus ini dilakukan dengan mengirim tautan yang mengarah ke halaman login palsu yang dirancang menyerupai platform resmi.

Perbedaannya sering kali sangat tipis, misalnya alamat domain yang hampir sama dengan situs asli. Dalam beberapa kasus, pelaku juga menggunakan taktik company impersonation dengan mengatasnamakan pimpinan atau eksekutif perusahaan.

Tujuannya adalah untuk mencuri username, password, hingga detail kartu kredit ketika korban mencoba masuk ke akun mereka.

Untuk menghindari risiko tersebut, Nazrya mengimbau masyarakat memastikan seluruh informasi dan transaksi diakses melalui kanal resmi serta memeriksa kembali alamat situs sebelum memasukkan data akun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat perlindungan konsumen menjelang lebaran lewat pengawasan terpadu, hingga kanal pengaduan terbuka di online.

Langkah ini dilakukan juga untuk menekan kasus penipuan penjualan baju Lebaran di media sosial. Modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan akun Instagram dengan tanda verifikasi atau centang biru serta jumlah pengikut yang besar untuk meyakinkan calon pembeli.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan masyarakat yang menjadi korban penipuan tersebut dapat melaporkan ke Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.

“Langsung saja, langsung [korban bisa mengadu ke PKTN]. Kan kita memang terbuka untuk semua ya,” kata Budi saat ditemui seusai meninjau di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).

Budi menuturkan Kemendag akan terus melakukan pengawasan dan menerima pengaduan dari masyarakat terkait penipuan penjualan baju yang dipasarkan di media sosial.

Selain itu, sambung dia, Kemendag juga tengah menggodok Peraturan Mendag Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) di platform e-commerce, seperti Shopee—Tokopedia Cs.

“Pengawasan jadi kita terus melakukan monitor dan kami juga ingin sekarang lagi membenahi Permendag terkait dengan e-commerce,” imbuhnya.

Dia menjelaskan saat ini pemerintah tengah meninjau ulang dengan melibatkan pelaku usaha terkait Permendag 31/2023.

“Jadi akan kita lihat ulang kita evaluasi kembali nanti bareng-bareng dengan kementerian/lembaga dan juga pelaku usaha,” terangnya.

Dalam catatan Bisnis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya lonjakan kasus penipuan dalam transaksi belanja online menjelang Lebaran. Momentum ini rawan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hari raya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan tren kenaikan penipuan tersebut sudah terlihat sejak 10 hari pertama Ramadan. Dalam rentang waktu itu, terdapat 13.130 laporan penipuan dengan 22.593 rekening yang dilaporkan.

“Ini memang kita bisa lihat trennya itu meningkat dibandingkan sebelum bulan puasa maupun meningkat dibandingkan dengan 10 hari bulan puasa di tahun 2025,” kata wanita yang akrab disapa Kiki dalam Konferensi Pers RDKB Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Dia menjelaskan, modus yang kerap digunakan pelaku antara lain menawarkan berbagai produk seperti pakaian, aksesori, hingga kebutuhan persiapan Lebaran lainnya melalui platform online. Penawaran tersebut dibuat sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan dan umumnya menyasar ibu rumah tangga sebagai target utama.

“Itu memang banyak trennya seperti itu. Jadi, kita antisipasi itu banyak sekali penipuan transaksi belanja jual-beli online,” lanjutnya.

Selain itu, Kiki juga mengungkapkan bahwa penipuan dengan kedok investasi dan pemberian hadiah turut marak terjadi menjelang Lebaran. Dalam modus tersebut, korban biasanya menerima notifikasi atau pesan yang menyatakan bahwa mereka memenangkan hadiah tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa menjelang lebaran, penipuan transaksi belanja online mengalami peningkatan signifikan. Momen ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan karena tingginya aktivitas belanja masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hari raya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan peningkatan penipuan tersebut sudah terlihat sejak 10 hari pertama Ramadan. Dalam periode itu, tercatat 13.130 laporan penipuan dengan 22.593 rekening terlapor.

“Ini memang kita bisa lihat trennya itu meningkat dibandingkan sebelum bulan puasa maupun meningkat dibandingkan dengan 10 hari bulan puasa di tahun 2025,” ujar wanita yang kerap disapa Kiki itu dalam Konferensi Pers RDKB Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa modus yang sering muncul antara lain penawaran produk seperti pakaian, aksesoris, dan berbagai kebutuhan persiapan lebaran. Tawaran tersebut, katanya, tampak meyakinkan dan kerap menyasar ibu-ibu sebagai target pasar utama.

“Itu memang banyak trennya seperti itu. Jadi, kita antisipasi itu banyak sekali penipuan transaksi belanja jual-beli online,” katanya.

Selain penipuan belanja online, Kiki juga menyebut maraknya penipuan berkedok investasi dan hadiah menjelang lebaran. Korban biasanya menerima notifikasi atau pesan yang menyatakan bahwa mereka memenangkan hadiah tertentu.

Pelaku bahkan dapat mengetahui kebiasaan belanja korban sehingga tawaran terlihat semakin meyakinkan. Namun, ketika tautan tersebut diklik, ternyata itu merupakan bagian dari skema penipuan.

Tidak hanya modus digital, Kiki turut menyinggung kasus penipuan konvensional, seperti penjualan mobil atau kendaraan bekas. Modus ini sering terjadi menjelang musim mudik ketika masyarakat berencana membeli kendaraan untuk pulang kampung.

“Mungkin orang nanti mau mudik, mau pulang kampung, lihat-lihat punya motor, punya mobil dan lain-lain gitu. Kemarin banyak dilaporkan mereka terkena scam gitu ya,” jelasnya.

Dalam kasus yang berhasil ditangani, korban bahkan telah terlanjur mentransfer uang kepada pelaku. Namun, karena laporan disampaikan dengan cepat, OJK dapat melakukan pemblokiran rekening sehingga dana korban masih dapat diselamatkan.

“Mereka melaporkan, Alhamdulillah mereka melaporkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari proses mereka mentransfer, [jadi] bisa kita lakukan pemblokiran dan sudah kita sampaikan untuk dikembalikan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OJK telah menerima 9.323 pengaduan perlindungan konsumen dari awal tahun hingga awal Februari 2026 melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Pengaduan-pengaduan tersebut menjadi bagian dari 65.139 permintaan layanan keuangan dalam periode yang sama.

Selain itu, Kiki juga mengatakan bahwa OJK telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas keuangan ilegal sejak awal 2026.

“Dari total tersebut, 5.470 pengaduan mengenai pinjol, tentu saja ini pinjaman online ilegal, 1.295 terkait investasi ilegal, dan 27 pengaduan terkait dengan gadai ilegal,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa OJK terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal. Hasilnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK berhasil menghentikan 953 entitas pinjol ilegal dan penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa OJK juga tetap berusaha memberantas aksi penipuan keuangan atau scam melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) OJK.

“Kami dapat menyampaikan bahwa jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening, dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar,” jelas Kiki. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, SAMARINDA — Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat rekor suram sebagai provinsi dengan kerugian tertinggi akibat penipuan finansial digital di Kalimantan.

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian mencapai Rp139,6 miliar dari 8.649 laporan yang masuk hingga 23 Desember 2025.

Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan Kalimantan Barat yang merugi Rp64,1 miliar, Kalimantan Selatan Rp50,6 miliar, Kalimantan Tengah Rp32,2 miliar, dan Kalimantan Utara Rp14 miliar. Dengan kata lain, Kaltim menyumbang 46% total kerugian scam di seluruh Kalimantan.

"Kalimantan Timur menempati posisi kesembilan secara nasional dari segi jumlah laporan," ujar Manajer Madya Satgas PASTI OJK/IASC Aditya Mahendra dalam rilisan media di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Jika dirinci, Kota Balikpapan sebagai pusat ekonomi Kalimantan Timur mencatatkan kerugian terbesar senilai Rp41,8 miliar atau hampir 30% dari total kerugian Kaltim.

Samarinda, ibu kota provinsi, menyusul dengan kerugian Rp39,8 miliar. Pada kenyataannya, kedua kota ini menguasai 58 persen total kerugian di Kaltim. Artinya, warga perkotaan dengan akses internet lebih tinggi justru menjadi sasaran empuk para penipu yang semakin canggih.

Kemudian, Kabupaten Kutai Timur tercatat kehilangan Rp15,4 miliar, Kutai Kartanegara Rp14,7 miliar, dan Penajam Paser Utara merugi Rp8,6 miliar. Kabupaten Paser, Berau, Bontang, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu melengkapi daftar dengan total kerugian Rp19,0 miliar.

Fake Call Menjadi Momok Utama

Berbeda dengan tren nasional yang didominasi penipuan belanja daring, masyarakat Kaltim justru paling banyak terjebak modus fake call atau penipuan yang mengaku sebagai pihak lain. Tercatat 1.520 laporan masuk dengan modus ini atau 17,5% dari total kasus di Kaltim.

Aditya menjelaskan, penipu biasanya menyamar sebagai petugas bank, polisi, atau instansi pemerintah untuk meminta data pribadi korban.

"Mereka memanfaatkan kelemahan manusia, ketakutan, kesepian, dan keserakahan. Industri ini kini setara dengan perdagangan narkoba global," ungkapnya.

Penipuan transaksi belanja online menempati posisi kedua dengan 1.389 laporan, diikuti penipuan keuangan lainnya (1.104 laporan).

Ironisnya, penipuan investasi berada di urutan keempat dengan 559 laporan namun rata-rata kerugian per kasus mencapai Rp57,2 juta, sekaligus menjadi tertinggi di antara semua modus.

Penipuan mendapatkan hadiah (485 laporan), penawaran kerja (458 laporan), dan melalui media sosial (373 laporan) yang melengkapi tujuh besar modus yang merajalela di Kaltim. Phishing, social engineering, dan pinjaman daring fiktif menyusul dengan total 554 laporan.

Kendati demikian, tingkat keberhasilan penyelamatan dana masih sangat memprihatinkan. Secara nasional, dari total kerugian Rp9 triliun yang dilaporkan ke IASC, hanya Rp402,5 miliar atau 4,47% yang berhasil diselamatkan.

Aditya menyebutkan kendala terbesar terletak pada keterlambatan pelaporan. Data menunjukkan 80% pengaduan baru masuk setelah 12 jam kejadian, padahal dana korban sudah lenyap dalam waktu kurang dari satu jam.

Pelarian dana juga semakin kompleks karena dipecah ke berbagai platform, seperti virtual account, e-wallet, cryptocurrency, hingga e-commerce.

Lebih lanjut, proses pemblokiran oleh bank dan penyedia jasa pembayaran masih lamban akibat keterbatasan SDM dan mekanisme yang belum seragam. Sementara, penelusuran dana dilakukan manual melalui sistem IASC yang sudah terintegrasi namun belum terotomatis. Dari 681.890 rekening yang dilaporkan secara nasional, hanya 127.046 atau 18,63% yang berhasil diblokir.

Menghadapi ancaman serius ini, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) berdasarkan UU P2SK Nomor 4/2023 pasal 247 dan 305. Satgas ini melibatkan dua otoritas (OJK dan Bank Indonesia), enam lembaga termasuk Polri dan Kejaksaan, serta 13 kementerian.

IASC sebagai inisiatif Satgas PASTI diluncurkan November 2025 dengan tiga target utama, yaitu pemblokiran rekening cepat, identifikasi pelaku melalui database terpadu, dan penindakan hukum bersama Polri. Ancaman sanksi bagi pelaku mencapai pidana 5-10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar hingga Rp1 triliun.

Adapun, dia menuturkan edukasi masif dan kampanye nasional akan terus digalakkan melalui berbagai kanal informasi. Sebagai informasi, pelaporan bisa dilakukan langsung melalui situs https://iasc.ojk.go.id agar tindak lanjut dapat dilakukan secepat mungkin sebelum dana korban benar-benar lenyap tanpa jejak.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 7.530 laporan terkait praktik penipuan sektor keuangan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Kerugian atas berbagai laporan itu tercatat mencapai Rp106 miliar.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch Muchlasin merinci penipuan transaksi belanja atau jual beli online paling banyak dilaporkan, dengan jumlah mencapai 1.810 laporan.

Kemudian penipuan mengaku pihak lain atau fake call mencapai 649 laporan, penawaran kerja 624 laporan, penipuan melalui media sosial 552 laporan, hingga penipuan mendapatkan hadiah sebanyak 391 laporan.

Selanjutnya ada juga penipuan investasi sebanyak 384 laporan, phising sebanyak 236 laporan, social engineering 152 laporan, APK via WhatsApp 132 laporan, dan pinjaman online fiktif sebanyak 94 laporan. Dari jumlah kerugian yang dilaporkan, angka paling tinggi berada di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Luwu Timur.

"Sudah 7.530 laporan yang kita terima. Jumlah ini menjadikan Sulsel urutan ke-10 provinsi dengan jumlah pengaduan terbanyak," ucap Moch Muchlasin kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Sebagai upaya menjauhkan masyarakat dari berbagai penipuan sektor keuangan, OJK gencar melakukan peningkatan literasi keuangan di Sulsel.

Pada 2025 OJK melaksanakan 1.414 kegiatan edukasi yang berkolaborasi dengan industri jasa keuangan. Tercatat 1,27 juta orang menjadi peserta dengan tujuan peningkatan pemahaman sektor keuangan.

Tahun ini pihaknya pun berencana melanjutkan edukasi serupa lebih masif lagi agar seluruh masyarakat bisa terhindar dari berbagai praktik penipuan.

"Edukasi kami laksanakan kepada seluruh lapisan, mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, kelompok ibu-ibu, nelayan, petani, UMKM, kaum difabel, dan masyarakat di wilayah pedesaan," tutur Moch Muchlasin.