REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan peresmian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) merupakan keputusan administratif. Sementara itu, manfaat bagi tata kelola sumber daya alam maupun perekonomian nasional akan sangat bergantung pada kualitas desain kebijakan dan pelaksanaannya.

"Kami tidak memandang DSI sebagai kebijakan yang manfaatnya sudah terbukti, melainkan sebagai kebijakan besar yang masih menyimpan berbagai risiko karena fondasinya belum sepenuhnya disiapkan," ujar Yusuf saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (2/6/2026) lalu.

Yusuf menyebut banyak aspek mendasar terkait keberadaan DSI yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan. Dalam melihat DSI, menurut dia, penting untuk membedakan antara tujuan dan instrumen yang digunakan.

"Sejak awal, kami menghargai tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas ekspor komoditas sumber daya alam strategis," ujar dia.

Ia menjelaskan praktik pelaporan volume maupun nilai ekspor yang tidak mencerminkan kondisi riil memang masih menjadi persoalan dan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Namun, menurut Yusuf, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan masalah pengawasan, bukan masalah kepemilikan transaksi.

Ia mengatakan penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui perbaikan sistem verifikasi, pelaporan, dan audit atas mekanisme ekspor yang selama ini berjalan tanpa harus mengubah seluruh arsitektur perdagangan menjadi sistem satu pintu yang dikendalikan satu entitas. Karena itu, Yusuf mengapresiasi tujuan kebijakan untuk membenahi tata kelola ekspor SDA, bukan model kelembagaan DSI yang dirancang sebagai pembeli sekaligus penjual tunggal.

"Justru dari sisi tata kelola sumber daya alam, desain tersebut menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar," lanjut Yusuf.

Ketika satu entitas menjadi pembeli tunggal di tingkat hulu dan penjual tunggal di tingkat hilir, lanjut Yusuf, produsen kehilangan akses langsung ke pembeli internasional sehingga posisi tawarnya berpotensi melemah. Dalam teori ekonomi industri, struktur seperti ini dikenal sebagai monopsoni, yaitu kondisi ketika hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar.

Yusuf menyampaikan pengalaman berbagai negara yang pernah menerapkan model marketing board menunjukkan struktur semacam ini sering menimbulkan persoalan berupa harga beli yang ditetapkan secara kaku, keterlambatan pembayaran kepada produsen, serta berkurangnya fleksibilitas pelaku usaha untuk memilih pasar yang paling menguntungkan. Menurut dia, risiko tersebut akan lebih berat dirasakan petani sawit maupun pelaku pertambangan skala menengah yang memiliki ruang negosiasi lebih terbatas.

"Dengan demikian, desain DSI belum tentu memperbaiki tata kelola. Yang terjadi justru bisa berupa perpindahan masalah, dari kebocoran transaksi menuju konsentrasi kekuatan pasar pada satu institusi," sambung Yusuf.

Ketika dihitung melalui model, dampak (tarif AS) terhadap pendapatan riil Indonesia hanya sekitar 0,2 persen, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap PDB

Jakarta (ANTARA) - Bank Dunia menilai bahwa dampak kebijakan global Amerika Serikat (AS) termasuk kebijakan tarif, terhadap kinerja ekspor Indonesia relatif terbatas.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menjelaskan bahwa total tarif yang dihadapi Indonesia saat ini masih di bawah 20 persen, sebanding dengan Vietnam, meski sedikit lebih tinggi dibanding Malaysia dan Thailand.

“Ketika dihitung melalui model, dampak (tarif AS) terhadap pendapatan riil Indonesia hanya sekitar 0,2 persen, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap PDB,” ujarnya dalam wawancara daring dengan ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan kajian Bank Dunia dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 menunjukkan bahwa efek negatif tarif AS dapat ditekan melalui reformasi kebijakan perdagangan dalam negeri.

Indonesia disebut masih menerapkan banyak hambatan non-tarif, seperti aturan impor bahan baku dan standar teknis yang ketat.

“Jika Indonesia melakukan reformasi untuk mengurangi hambatan non-tarif pada barang dan jasa, keuntungan dari reformasi tersebut akan jauh lebih besar dibandingkan biaya akibat tarif AS. Dengan begitu, dampak negatif tarif bisa terhapus,” kata Mattoo.

Ia menekankan bahwa melalui kebijakan dalam negeri, Indonesia dapat menjadikan tarif AS sebagai small change karena manfaat reformasi domestik akan jauh melampaui biaya dari kebijakan tarif tersebut.

Sebelumnya, pada 19 Februari, Indonesia dan AS telah menyepakati perjanjian perdagangan resiprokal dalam pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington, DC.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang telah resmi ditandatangani oleh kedua kepala negara.

Secara umum, AS menerapkan rata-rata tarif sebesar 19 persen untuk produk asal Indonesia. Namun, pemerintah AS memberikan pengecualian khusus untuk produk-produk tertentu yang telah diidentifikasi menerima tarif 0 persen.

Sebagai timbal balik, Indonesia menghapus pungutan tarif atas 99 persen produk asal AS.

Laporan Bank Dunia mencatat tarif resiprokal tersebut kemudian digantikan dengan tarif global sebesar 10 persen yang diberlakukan berdasarkan Section 122 Trade Act of 1974. Tarif ini bersifat sementara dan berlaku hingga Juli 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS, meningkat 6,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Dari jumlah tersebut, ekspor nonmigas mencapai 269,84 miliar dolar AS atau naik 7,66 persen.

AS menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua dengan nilai 30,96 miliar dolar AS, setelah China yang mencapai 64,82 miliar dolar AS. Ekspor nonmigas ke AS tercatat sebesar 4.420,2 juta dolar AS, naik 16,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, nilai impor Indonesia pada periode Januari–Desember 2025 mencapai 241,86 miliar dolar AS, meningkat 2,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Impor nonmigas juga naik 5,11 persen menjadi 209,09 miliar dolar AS.

AS menempati posisi ketiga sebagai negara pemasok barang impor dengan nilai 9,84 miliar dolar AS atau 4,70 persen dari total impor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 sebesar 5,04% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2025 mencapai Rp6.060 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.444,8 triliun.

"Ditopang oleh aktivitas domestik dan permintaan luar negeri, ekonomi Indonesia kuartal III/2025 tumbuh sebesar 5,04%," ujar Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pertumbuhan ekonomi ini berada di atas proyeksi analis sebelumnya. Sebelumnya sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.

Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Ramadani Partama sebesar 5,07%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Trimegah Securities di angka 4,79%.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,05% YoY.

Berdasarkan indikatornya, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 dipengaruhi oleh moderasi investasi dan belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi penopang utama.

Dia menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap solid di level 5,0% YoY, sejalan dengan peningkatan penjualan ritel rata-rata 4,7% YoY, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,9% pada kuartal II/2025.

“Konsumsi domestik masih terjaga di tengah inflasi yang terkendali,” ujar Asmo dalam rilis OCE BMRI Macro Preview, Selasa (4/11/2025).

Dari sisi investasi, diproyeksikan pertumbuhannya melambat ke 4,5% YoY, turun tajam dari 7,0% pada kuartal sebelumnya. Indikatornya terlihat dari penurunan penjualan semen -2,3% YoY serta pelemahan impor barang modal menjadi 10,4% YoY dari 32,5% pada kuartal II/2025.

Meski demikian, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur rata-rata meningkat ke 50,4 dari 47,0 pada kuartal sebelumnya.

Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan mencatat kontraksi -2,5% YoY, sejalan dengan arus realisasi fiskal yang turun -2,9% YoY. Belanja pemerintah pusat bahkan menyusut -5,1% YoY.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh 11,0% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 10,7% pada kuartal sebelumnya. Adapun impor diperkirakan melambat signifikan menjadi 3,2% yoy dari 11,7%, sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi membaik di tengah masih rapuhnya perdagangan global.

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso atas capaian ekspor Indonesia yang mengalami pertumbuhan signifikan sepanjang 2025.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Dalam acara itu, Zulhas menyebut bahwa ekspor Indonesia tumbuh sebesar 7%dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, capaian kinerja ekspor Indonesia telah berada di jalur yang benar.

“Kebijakan-kebijakan pemerintah sudahon the track, jalannya yang benar. Dibanding ekspor tahun lalu dan tahun ini, kita mengalami kenaikan 7% lebih, sudah digambarkan,” ujar Zulhas.

Zulhas juga menyoroti pencapaian neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan lonjakan surplus yang signifikan, yakni dari US$19 miliar pada tahun lalu menjadi US$29 miliar pada periode yang sama di tahun ini.

“Dibanding tahun lalu sampai bulan ini, tahun lalu surplus kita dalam waktu yang bersamaan dibanding tahun ini, tahun lalu US$19 miliar. Tahun ini, itu nilainya US$29 miliar. Tepuk tangan untuk Pak Mendag dan tim dan semua kementerian yang terlibat,” tuturnya.

Sementara itu, Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa Indonesia tetap mampu menjaga tren surplus perdagangan di tengah dinamika global.

“Di saat dunia masih dihadapkan pada dinamika perdagangan global yang penuh gejolak, Indonesia mampu menjaga tren surplus yang konsisten dan menorehkan capaian ekspor yang terus meningkat,” kata Budi.

Sepanjang Januari—Agustus 2025, Budi menuturkan bahwa nilai ekspor Indonesia meningkat 7,72%. Nilainya mampu mencapai US$185,12 miliar jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar US$171,86 miliar.

Kemendag mengungkap surplus perdagangan kumulatif Indonesia tembus di angka US$29,14 miliar atau meningkat 53,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya senilai US$19,1 miliar.

“Dengan demikian, tercatat sejak Mei 2020 hingga Agustus 2025 kita telah mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut,” ujarnya.

Budi berharap, torehan kinerja ekspor sepanjang tahun berjalan ini dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap Indonesia mampu mengantongi kinerja perdagangan surplus selama 64 bulan berturut-turut.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di depan para pembeli (buyer) asing dalam acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

Budi menyebut, Indonesia tetap mampu menjaga tren surplus perdagangan di tengah dinamika global.

“Di saat dunia masih dihadapkan pada dinamika perdagangan global yang penuh gejolak, Indonesia mampu menjaga tren surplus yang konsisten dan menorehkan capaian ekspor yang terus meningkat,” kata Budi.

Dalam kesempatan itu, Budi menuturkan bahwa sepanjang Januari—Augustus 2025, nilai ekspor Indonesia meningkat 7,72%. Nilainya mampu mencapai US$185,12 miliar jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sebesar US$171,86 miliar.

Dari sana, Kemendag mengungkap surplus perdagangan kumulatif Indonesia tembus di angka US$29,14 miliar atau meningkat 53,3% dibandingkan tahun lalu yang hany senilai US$19,1 miliar.

“Dengan demikian, tercatat sejak Mei 2020 hingga Agustus 2025 kita telah mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut,” bebernya.

Dia berharap, torehan kinerja ekspor sepanjang tahun berjalan ini dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perdagangan RI tetap kuat di tengah perang tarif khususnya antara Amerika Serikat (AS) dan China.

"Aktivitas ekspor impor masih tetap solid di tengah gejolak global, surplus neraca perdagangan kumulatif mencapai US$32 miliar tumbuh hampir 46% dibanding tahun lalu," terangnya di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kinerja kumulatif surplus neraca dagang Indonesia ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah penurunan defisit neraca perdagangan migas. Ekspor nonmigas selama sembilan bulan 2025 itu tumbuh 9,1% (yoy) didorong oleh ekspor sektor industri dan pertanian.

Secara terperinci, surplus selama Januari-September 2025 itu dihasilkan dari kinerja ekspor sebesar US$208,9 miliar atau tumbuh 7,7% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$194 miliar. Komoditas yang mendorong ekspor adalah di antaranya industri pengolahan hasil perluasan hilirisasi.

Contohnya, logam dasar dalam hal ini besi baja, nikel dan tembaga disebut menjadi penyumbang terbesar.

Sementara itu, impor selama periode yang sama juga tumbuh secara tahunan namun lebih moderat yakni 2,8% (yoy), dari Januari-September 2024 sebesar US$171,8 miliar menjadi US$176,6 miliar pada periode tahun ini.

"Ini mencerminkan permintaan domestik yang makin terjaga. Ke depan kita akan mendorong perluasan pasar ekspor dan industri berbasis nilai tambah," paparnya.