Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut masih ada sekitar 130 perusahaan kelapa sawit yang belum menaikkan harga sawit petani. Padahal, pemerintah sebelumnya telah meminta seluruh pabrik mengikuti harga acuan yang ditetapkan di masing-masing daerah.

Amran mengatakan jumlah perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga terus berkurang dibandingkan beberapa hari lalu.

Pemerintah kini masih menelusuri perusahaan-perusahaan yang belum menaikkan harga TBS tersebut bersama Satgas Pangan Polri.

"Sudah 80, 85, mungkin 90 persen sudah menaikkan (harga TBS). Tetapi yang belum naik, tetap kita telusuri bersama Satgas," kata Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan berdasarkan laporan harian yang diterima Kementan, jumlah perusahaan yang belum menyesuaikan harga TBS kini tersisa sekitar 130 perusahaan. Angka itu turun signifikan dibanding sebelumnya yang mencapai 274 perusahaan.

"Sekarang tinggal 130-an perusahaan yang belum menaikkan. Yang lainnya sudah naik, tapi tetap kita monitor. Bukan saja naik lalu turun kembali, tidak. Kita monitor seluruh Indonesia," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut Amran, harga TBS yang berlaku saat ini kembali mengacu pada harga yang ditetapkan masing-masing daerah melalui mekanisme pemerintah provinsi. Karena itu, harga TBS tidak seragam di seluruh wilayah.

"Harganya berbeda-beda per wilayah. Ada yang Rp3.000, ada yang Rp3.600 per kilogram, berbeda-beda," katanya.

Sebelumnya, Amran menyebut turunnya harga TBS di tengah tingginya harga crude palm oil (CPO) dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah merupakan kondisi yang tidak wajar atau anomali.

Ia menilai harga TBS semestinya bergerak naik karena produk sawit merupakan komoditas ekspor yang diuntungkan ketika nilai tukar dolar AS menguat terhadap rupiah.

"Ini anomali. Di saat harga harusnya naik 10 persen, justru turun," kata Amran dalam rapat bersama asosiasi petani sawit, pelaku usaha, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum pekan lalu.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengumpulkan asosiasi petani, perusahaan sawit, eksportir, hingga jajaran kepolisian dari berbagai provinsi untuk meminta harga TBS dikembalikan ke level normal sesuai ketentuan daerah masing-masing.

Amran menegaskan perusahaan sawit harus mematuhi harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur.

"Kalau Rp3.200 harusnya tetap Rp3.200 (per kg). Kalau ada yang Rp3.600, kembali ke Rp3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti peraturan gubernur dan harga yang dikeluarkan pemerintah daerah," ujarnya.

Keluhan mengenai harga TBS mencuat setelah sejumlah petani sawit melaporkan penurunan harga pembelian buah sawit di tingkat pabrik. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebelumnya mengungkapkan penurunan harga terjadi di berbagai daerah dengan besaran yang bervariasi, mulai Rp50 hingga mencapai Rp1.200 per kilogram di Sulawesi Barat.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman heran harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit turun di saat nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp18 ribu per dolar AS.

Menurutnya kondisi tersebut tidak wajar alias anomali. Ia mengklaim sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit yang sempat merosot dalam beberapa waktu terakhir itu kini telah kembali normal.

Amran menyampaikan hal itu usai memimpin rapat bersama asosiasi petani sawit, pelaku usaha, Satgas Pangan, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).

"Alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100 persen dan bila perlu tambah 10 persen dari harga sebelumnya karena nilai dolar," kata Amran.

Menurut Amran, tidak ada alasan harga TBS sawit turun di tengah pelemahan rupiah yang justru seharusnya menguntungkan komoditas ekspor. Ia menegaskan harga sawit mestinya naik mengikuti kenaikan nilai dolar terhadap rupiah.

"Kami sampaikan, tidak ada lagi harga yang turun, harus naik seperti kondisi semula bahkan bila perlu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen, jadi minimal sama seperti semula," ujarnya.

Ia menyebut penurunan harga TBS yang terjadi belakangan sebagai kondisi yang tidak wajar. Sebab, di saat harga komoditas ekspor seharusnya terdorong oleh pelemahan rupiah, harga sawit di tingkat petani justru mengalami penurunan.

"Ini anomali, di saat ini harga harusnya naik 10 persen, (harga) justru turun," ucap Amran.

Amran mengatakan pemerintah telah mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan sektor sawit, mulai dari asosiasi petani, pengusaha, eksportir hingga aparat penegak hukum. Dari pertemuan tersebut, seluruh pihak disebut sepakat harga TBS harus kembali ke level normal.

Ia mencontohkan harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200 per kilogram harus kembali ke level tersebut, sedangkan daerah yang sempat berada di level Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Kalau Rp3.200 harusnya tetap Rp3.200. Kalau ada yang Rp3.600, kembali ke Rp3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti peraturan gubernur, harga yang dikeluarkan gubernur," ujar Amran.

Sebelumnya, petani sawit mengeluhkan merosotnya harga TBS setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap harga TBS di sejumlah daerah turun bervariasi, mulai dari Rp50 hingga mencapai Rp1.200 per kilogram di Sulawesi Barat.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pelaku industri sawit menyepakati sejumlah langkah untuk mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani sesuai harga acuan daerah. Kesimpulan itu dihasilkan dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri unsur Badan Pangan Nasional, PTPN, Agrinas Palma, GAPKI, asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery. Pertemuan digelar setelah Kementan menemukan 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketentuan daerah.

“Rapat berlangsung dengan baik, dengan itikad yang baik yang intinya adalah this is good problem,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, harga sawit dunia dan permintaan global justru sedang meningkat. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan gejolak harga TBS di tingkat petani dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Sudaryono, persoalan utama berada pada rantai perdagangan antara hulu dan hilir. Pemerintah kemudian meminta pelaku usaha refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi normal dengan mengacu pada harga lelang KPBN serta menghindari praktik withdraw harga.

“Sekali lagi karena di luar negeri sana harganya tidak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar sehingga ini berimbas, efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah kembali menjelaskan skema transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masa transisi akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.

Sudaryono menegaskan, DSI hanya berfungsi sebagai pengelola dan pengawas perdagangan ekspor sumber daya alam secara transparan dan akuntabel. Pemerintah memastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor sawit.

“Objektifnya itu bukan untuk cari untung, di DSI bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus, nah yang belum tertib ditertibkan,” tutur tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut.

Kementan meminta seluruh kepala daerah aktif menjalankan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga TBS sawit. Pemerintah daerah didorong memantau langsung pembelian TBS oleh PKS dan mengidentifikasi perusahaan yang membeli di bawah harga ketentuan.

Sudaryono menyebut, Kementan akan menerima laporan identifikasi PKS hingga afiliasi perusahaan untuk mempermudah pengawasan lanjutan. Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali begitu,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta meminta harga tandan buah segar (TBS) sawit segera dipulihkan.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menegaskan petani sawit mendukung pembentukan DSI karena dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.

"Petani sawit swadaya maupun bermitra mendukung DSI, tetapi harus dijelaskan cepat. Jangan petani dibiarkan jadi korban abu-abunya penjelasan tentang DSI,” kata Gulat dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Apkasindo meminta pemerintah bergerak cepat memperjelas mekanisme implementasi agar harga TBS sawit tidak terus terpuruk akibat spekulasi pasar dan ketidakpastian informasi.

Gulat mengungkapkan harga TBS petani swadaya saat ini anjlok tajam menjadi Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram. Penurunan harga rata-rata mencapai Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram.

“Petani swadaya sekarang itu ada yang tinggal Rp1.800 sampai Rp2.200 per kilogram. Padahal HPP (Harga Pokok Penjualan) kita Rp2.000. Artinya petani sudah nombok,” ujar Gulat.

Menurutnya, petani sawit swadaya menjadi kelompok yang paling terdampak dalam situasi ini karena tidak memiliki kepastian kontrak pembelian seperti petani plasma atau petani bermitra.

Saat ini, lanjut Gulat, harga TBS petani plasma masih berada di kisaran Rp3.600 per kilogram, sementara petani swadaya mengalami tekanan paling besar.

“Kalau petani bermitra masih ada perlindungan karena diatur Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Yang paling terpuruk itu petani swadaya, sementara luas kebun petani swadaya mencapai 93 persen dari total kebun sawit rakyat,” ucapnya.

Gulat menilai anjloknya harga TBS bukan disebabkan melemahnya harga minyak sawit mentah (CPO) global. Justru sebaliknya, harga CPO dunia di Malaysia maupun Rotterdam sedang menguat.

“Harga CPO global lagi bagus. Kalau dirupiahkan bisa rata-rata Rp18.000 per kg, seharusnya harga dalam negeri sekitar Rp15.800 per kg. Tapi sekarang hanya sekitar Rp11 ribu per kg. Jadi tidak masuk akal kalau harga TBS petani jatuh sedalam ini,” jelasnya.

Ia menyebut persoalan utama terjadi karena adanya bottleneck informasi dan ruang spekulasi di pasar setelah pengumuman kebijakan DSI.

Menurutnya, banyak pelaku usaha dan pasar yang belum memperoleh penjelasan utuh mengenai mekanisme DSI sehingga memicu kepanikan dan penurunan harga pembelian TBS.

“Empat jam setelah pengumuman Presiden Prabowo pada 20 Mei lalu, harga langsung turun Rp400. Besoknya turun lagi Rp800, lalu terus sampai Rp1.500. Padahal ekspor tidak dihentikan dan implementasi penuh baru berlaku Januari 2027,” bebernya.

Menurutnya pula, DSI justru dapat menjadi instrumen penguatan tata kelola sawit nasional dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.

“Masa kita jual sawit sendiri-sendiri ke luar negeri tanpa kendali harga. Kalau DSI berjalan baik, ini bisa menjadi dirigen sawit Indonesia,” katanya.

Apkasindo juga mengapresiasi langkah cepat Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang mengumpulkan asosiasi petani, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dan Satgas Pangan Polri untuk memperjelas kebijakan serta meredam gejolak harga TBS.

“Dengan pertemuan tadi sudah semakin clear. Kalau setelah ada lima poin kesepakatan tadi masih ada yang menekan harga petani, berarti memang ada niat melawan kebijakan Presiden,” katanya.

Ia juga mendukung langkah Satgas Pangan Polri untuk memantau pabrik kelapa sawit (PKS) yang masih membeli TBS di bawah harga wajar.

"Tidak ada alasan lagi membeli murah TBS petani setelah penjelasan pemerintah hari ini. Harga global bagus, ekspor tetap jalan, jadi jangan cari pembenaran untuk menekan harga petani sawit,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar bergerak cepat merespons penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit dengan mengumpulkan petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.

Dalam pertemuan, dihasilkan lima poin simpulan, yaitu kenaikan TBS karena dipicu efek psikologis terhadap kebijakan ekspor satu pintu; penegasan pemerintah bahwa PT DSI bertugas sebagai pengelola dan tidak memungut biaya tambahan atau mengambil keuntungan dari transaksi ekspor.

Selanjutnya aktivitas ekspor pelaku usaha tetap berjalan normal selama masa transisi; semua pelaku usaha di sektor hilir sawit tetap melakukan kegiatan usaha lainnya; dan pemerintah berharap dengan adanya penjelasan tersebut maka pelaku usaha dapat kembali melakukan penyesuaian harga pembelian TBS sesuai harga acuan CPO di wilayah masing-masing.

“Kami berharap setelah penjelasan ini, kekhawatiran pelaku usaha hilang dan harga pembelian TBS kembali normal sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026