Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Satria Unggul Wicaksana mendesak supaya pemerintah dapat menyusun dan menetapkan regulasi hukum yang terang dan komprehensif mengenai pengawasan serta pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan tersebut mencuat seusai Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program prioritas pemerintah yang menelan anggaran hingga Rp268 triliun itu.

Satria menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap sejumlah jajaran pimpinan BGN tersebut bukanlah hal yang mengejutkan. Ia menilai pelaksanaan program MBG sejak awal telah menyimpan sejumlah persoalan mendasar, baik dari aspek regulasi maupun tata kelola anggaran.

“Ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan dan sudah dapat diprediksi sejak awal. Kita memahami bahwa program MBG merupakan bagian dari proyek mercusuar yang menjadi program andalan Presiden Prabowo selama masa kampanye. Namun, sejak awal pengaturannya sudah terdapat sejumlah kejanggalan," tutur Satria, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan pengaturan Program MBG yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang tidak lazim, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan hingga terlalu luasnya cakupan penerima manfaat yang ditargetkan.

Menurutnya, dalam perkembangan pelaksanaan program tersebut, justru ditemukan berbagai persoalan dalam komponen pengadaan barang dan jasa. Ia menyoroti bahwa porsi anggaran untuk makanan sebagai tujuan utama program tersebut dinilai tidak sebanding dengan sejumlah pengadaan lainnya yang saat ini menjadi objek perkara hukum Korps Adhyaksa itu.

"Dalam perkembangannya ternyata porsi anggaran untuk makanan justru lebih kecil dibandingkan sejumlah pengadaan lain yang kini menjadi objek perkara. Karena itu, kasus yang menjerat mantan petinggi BGN ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program," tegasnya.

Tak hanya itu, Satria juga menilai bahwa pelaksanaan program tersebut secara konstitusional dan yuridis masih memiliki kelemahan yang kemudian membuka ruang terjadinya potensi-potensi penyimpangan.

“Potensi fraud dan korupsi sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Yang terjadi bukan hanya praktik mark up, tetapi juga mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terdapat unsur-unsur pelanggaran hukum lainnya yang perlu didalami aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Untuk itu, Satria menilai penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Dadan cs tersebut seharusnya dijadikan momentum bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Dirinya pun berpendapat agar program tersebut difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti anak-anak dengan prevalensi stunting, masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok prasejahtera yang memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi.

"Konsolidasi data antarkementerian dan lembaga penting dilakukan agar bantuan dapat tepat sasaran. Program ini seharusnya ditujukan kepada targeted people, yaitu kelompok yang memang membutuhkan. Karena itu, diperlukan konsolidasi data antara Kementerian Sosial, dan kementerian atau lembaga terkait lainnya agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tuturnya.

Selain itu, Satria mendorong kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir agar kasus yang menjerat para petinggi BGN tidak berhenti sebagai peristiwa yang hanya ramai sesaat.

“Jangan sampai tertangkapnya Dadan dan kawan-kawan hanya menjadi peristiwa yang ramai di media, sementara proyek-proyek yang sarat persoalan tetap berlangsung. Harus ada perombakan total, termasuk dari aspek regulasi dan pengawasan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan payung hukum yang lebih kuat dan jelas agar tidak menimbulkan persoalan konstitusional di kemudian hari.

Satria juga menyoroti pentingnya menjaga amanat konstitusi tentang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Ia mengingatkan agar kebijakan refocusing anggaran tidak mengorbankan sektor pendidikan, termasuk di antaranya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, maupun revitalisasi sekolah.

Di akhir pernyataannya, Satria pun mendorong aparat penegak hukum lintas lembaga untuk dapat melakukan penelusuran secara menyeluruh mengenai seluruh aliran dana yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran program MBG.

“Tidak hanya Kejaksaan, tetapi juga KPK, BPK, dan BPKP perlu menelusuri berbagai transaksi keuangan yang tidak jelas, baik yang berkaitan dengan BGN maupun SPPG. Langkah ini penting untuk mengungkap berbagai potensi fraud yang mungkin terjadi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Menurutnya, penegakan hukum yang menyeluruh diperlukan agar program tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak menjadi instrumen kepentingan politik.

“Jangan sampai program ini tidak tepat sasaran dan justru menjadi bahan bakar politik yang digunakan oleh penguasa untuk kepentingan suksesi politik maupun kepentingan politik pragmatis lainnya,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan baik dan tidak menjadikannya sebagai sarana memperkaya oknum.

Dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo berkelakar agar mitra SPPG yang nakal kembali ke jalan yang benar dan mengakui jika memang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan MBG.

"Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi," kata Presiden Prabowo.

Ia menyampaikan MBG memiliki peran penting dalam memastikan asupan gizi anak-anak Indonesia serta mencegah kekurangan gizi yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting.

Pelaksanaan program tersebut dilakukan mengingat masih terdapat daerah dengan angka kekurangan gizi yang cukup tinggi. Presiden menyoroti masih ada daerah dengan lebih dari 20 persen, bahkan mendekati 30 persen, anak-anak mengalami kekurangan gizi.

Ia menyampaikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan pemerintah. Bahkan, personel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat ditambah demi memastikan implementasi program prioritas tersebut berjalan dengan baik.

"Penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan, saya tidak mau Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada pengecualian," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa MBG yang dijalankan BGN merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memastikan manfaatnya diterima masyarakat. "(Memberi) makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Tapi, kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak mau, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan," kata Prabowo.

Tidak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan mitra SPPG yang telah menjalankan program MBG, termasuk yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis maupun daerah terpencil.

Bagi Prabowo, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga dedikasi dan integritas para pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian, menjaga kualitas pelayanan, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Konsolidasi nasional ini dihadiri sekitar 12.173 peserta dan 5.873 mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengawasan penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi.

Menurut Purbaya, pengawasan penggunaan anggaran negara dilakukan oleh berbagai lembaga, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Kejaksaan. Antarinstansi juga saling bertukar data untuk mendukung proses pengawasan.

“Kita cek itu harganya seperti apa. Salah satu laporan juga dari kita asalnya. Bukan dari kita saja. BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya mengecek. Jadi kita tukar-tukar data,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Saat dimintai tanggapan ihwal penetapan mantan Kepala BGN sebagai tersangka, Purbaya menegaskan pemerintah tak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengatakan pergantian pimpinan BGN sebelumnya merupakan hasil evaluasi Presiden terhadap kinerja lembaga tersebut.

“Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kita nggak ikut campur,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan komitmen penguatan pencegahan korupsi melalui evaluasi Perpres 54 Tahun 2018 (Stranas PK), usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Agus hadir untuk membahas penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam implementasi strategi pencegahan korupsi nasional. Dudung mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang usulan perubahan terhadap Perpres tersebut, termasuk memperluas keterlibatan institusi.

“Yang terlibat saat ini antara lain Bappenas, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan Kementerian PANRB. Kami mengusulkan agar Kementerian Keuangan dan BPKP juga terlibat,” ujar Dudung.

Menurutnya, penguatan kelembagaan ini penting untuk memastikan pengawasan dan pengendalian program pemerintah berjalan optimal, terutama dalam program prioritas yang tengah menjadi sorotan publik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dudung mengaku menerima berbagai laporan terkait dugaan ketimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menegaskan akan melakukan verifikasi langsung di lapangan sebelum menyampaikan temuan secara resmi.

“Saya banyak dapat laporan, tetapi sebelum turun langsung saya tidak ingin menyimpulkan. Nanti akan saya sidak bersama tim dari kementerian terkait. Kalau terbukti, saya tidak akan segan untuk membuka secara langsung,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi prioritas, mengingat dana yang digunakan merupakan uang publik. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

“Ini uang rakyat, rakyat harus tahu. Tidak boleh ada pemanfaatan oleh kelompok atau perorangan,” kata Dudung.

Dalam kerangka Stranas PK, pemerintah selama ini melaporkan perkembangan implementasi kepada Presiden sebanyak dua kali dalam setahun. Namun, ia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, intensitas pengawasan dan pelaporan dapat lebih ditingkatkan.

Lebih lanjut, Dudung menjelaskan bahwa peran KSP dalam hal ini mencakup fungsi pengawasan dan pengendalian, yang dijalankan bersama KPK dan kementerian/lembaga terkait. Ia juga menegaskan akan terlibat langsung dalam pemantauan di lapangan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem pencegahan korupsi, sekaligus merespons meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola program-program strategis nasional.

“Saya yakin Presiden sangat concern terhadap pemberantasan korupsi. Tidak hanya dua kali setahun, tetapi bisa setiap saat jika ada hal krusial,” tandas Dudung.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah meminta pejabat eselon II Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk bergabung di BGN.

Dadan mengatakan jaksa dari Kejagung RI nantinya bakal berperan sebagai pejabat Inspektorat di BGN pusat. Namun, dia belum mengungkap sosok jaksa akan menjabat pada bidang pengawasan di BGN itu.

"Saya meminta ada komponen dari Kejaksaan Agung yang akan kami tugaskan untuk ikut menjadi salah satu pejabat di Badan Gizi Nasional," ujar Dadan di Kejagung RI, Selasa (17/3/2026).

Dadan menambahkan, permintaan itu telah disampaikan langsung kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin yang didampingi Jamintel Reda Manthovani pada hari ini, Selasa (17/3/2026).

Dalam pertemuan itu, Dadan juga turut meminta agar unsur Kejaksaan RI bisa ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misalnya dari sisi penyerapan anggaran di daerah-daerah.

"Jadi kami tadi membicarakan terkait mekanisme tambahan pengawasan agar komponen Jaksa Agung, Kejaksaan Agung di desa-desa ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Adapun, Dadan menekankan bahwa kerja sama BGN dan Kejagung RI ini tidak diarahkan untuk mengusut pidana. Namun, merupakan upaya preventif agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

"Tidak [ke pidana], untuk mencegah. Ya, untuk mencegah. Kita lebih ke preventif. Supaya orang atau seluruh mitra bekerja dengan seoptimal mungkin, secermat mungkin," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI untuk memotong anggaran reses anggota DPR dari 26 titik menjadi 22 titik. Puan mengatakan, pimpinan DPR akan berdiskusi terlebih dahulu terkait konsekuensi putusan tersebut.

"Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," kata Puan, dikutip dari situs DPR, Jumat (6/11/2025).

Sebelumnya, MKD meminta Kesetjenan DPR memotong anggaran reses anggota dewan menjadi 22 titik lantaran titik-titik reses pada 2025 dinilai tidak efektif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan di ruang sidang MKD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11). Putusan ini diambil MKD dalam menyikapi dinamika terkait dana reses 2025.

Mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota 2025, MKD menilai perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut, dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan.

Di sidang perkara tanpa aduan itu, MKD menyebutkan bahwa dana reses ialah anggaran yang diberikan untuk membiayai kegiatan kerja pada daerah pemilihan (dapil) tiap anggota selama masa reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam pertimbangannya, menurut Puan, MKD menilai pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi perhatian publik. MKD pun meminta anggota DPR bertanggung jawab terhadap dana reses.

Meski menyatakan pimpinan DPR akan membahas soal keputusan MKD ini, Puan belum mengetahui kapan waktu pasti rapat digelar. Sebab, pemotongan dana reses baru diputuskan oleh MKD kemarin.

"Belum (rapat). Karena keputusannya baru selesai kemarin, ya saya akan diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," tegas Puan.